cover
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINDE) DALAM SISTEM LAYANAN PERSURATAN DI BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mangara Siagian Siregar; Syakrani Syakrani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12122

Abstract

Mangara Siagian Siregar, 2120419310010, 2023. Implementasi Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (Sinde) dalam Sistem Layanan Persuratan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Dibawah bimbingan Syakrani.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penerapaan inovasi SINDE di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan, menganalisis faktor-faktor yang membuat Aplikasi SINDE pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang membuat Aplikasi SINDE pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mudah diterima dan diterapkan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat kekondusifan ekologi inovasi (X1), tingkat kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi (X2), dan tingkat karakteristik inovasi (X3) yang berpengaruh terhadap tingkat penerapan SINDE di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan.Penelitian ini juga menganalisis pengaruh karakteristik sosial pegawai Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penerapan SINDE dalam layanan persuratan. Karakteristik sosial yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi penerapan SINDE adalah jenis kelamin, usia pegawai, dan tingkat pendidikan terhadap penerapan SINDE.Sampel diambil sebanyak 40 orang dan dipilih dengan menggunakan metode sampel jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian membuktikan bahwa baik secara bersama-sama maupun secara parsial, faktor tingkat kekondusifan ekologi inovasi, tingkat kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi, tingkat karakteristik inovasi serta karakteristik sosial seperti jenis kelamin, usia pegawai dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat penerapan Sinde di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki kekondusifan inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 8,097 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki kekondusifan ekologi inovasi yang rendah, pegawai yang memiliki kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 9,936 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang memiliki kekuatan dukungan terhadap penerapan inovasi yang rendah, pegawai yang memiliki tingkat karakteristik inovasi yang tinggi akan cenderung menerapkan sinde 4,251 lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang memiliki karakteristik inovasi yang rendah, pegawai laki-laki di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan akan cenderung menerapkan Sinde 3,553 lebih besar dibandingkan pegawai wanita, kemudian pegawai usia dibawah 45 tahun akan lebih berpeluang menerapkan Sinde dibandingkan dengan pegawai usia diatas usia 45 tahun sebesar 0,847, pegawai dengan pendidikan diploma ke atas akan cenderung menerapkan Sinde 4,663 lebih besar dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas kebawah.  Kata Kunci : Sinde, Sistem layanan Persuratan, Regresi Logistik
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI BAKUNG Sugiannor Sugiannor; Anjani Anjani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.18694

Abstract

Development must have at least 3 targets: increasing the availability and expanding the distribution of goods; improving the standard of living, expanding economic and social choices. Sungai Bakung Village, Sungai Tabuk District in Banjar Regency, South Kalimantan, is one of the areas that is experiencing various development efforts in the infrastructure, economic, and social sectors. There are positive and negative perceptions from the community towards a Development. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach where data is obtained through in-depth interviews with members of the village community in the Sungai Bakung Village area from residents from various different social strata, snowball sampling techniques, Basic Theory of Perception is the human process of understanding information either through the eyes to see, ears to hear, nose to smell, heart to feel which is channeled to the human mind and mind to become an understanding, The results of this study there are four perceptions of village development including from the perception of the development of physical facilities, economic development and socio-cultural development of the community, where each perception of these four developments has a positive value but needs improvement in this development process.
PARTISIPASI MASYARAKAT PINGGIRAN SUNGAI DI KELURAHAN BASIRIH SELATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Novia Handayani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14841

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan yang ada di Kota Banjarmasin. Saat pra-penelitian dilakukan, ditemukan bahwa selama ini pengelolaan sampah hanya sebatas pembuangan. Belum sampai pada tahap pengelolaan yang dapat dimanfaatkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat bantaran sungai di Kecamatan Basirih Selatan dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui hambatan partisipasi masyarakat bantaran sungai di Kecamatan Basirih Selatan dalam pengelolaan sampah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya pemanfaatan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang. Dalam hal penanganan sampah, masyarakat telah melaksanakan partisipasinya dengan baik, meskipun tidak ada bantuan dari Pemerintah, masyarakat di Kecamatan Basirih Selatan sangat terbuka ketika dimintai bantuan terkait material untuk membantu pelaksanaan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Basirih Selatan. Selain itu, secara spesifik konsep New Public Management (NPM) di sektor publik dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Basirih Selatan, khususnya masyarakat bantaran sungai, sangat diperlukan dalam implementasi ini. Masyarakat sebagai pemberi dan penerima pelayanan publik dapat berkontribusi dalam proses implementasi ini.Disarankan agar setiap elemen pelayanan publik menerapkan konsep gaya manajemen sektor swasta sebagai salah satu konsep yang terdapat dalam NPM karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TAPIN Anggoro Aji Pamungkas
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13722

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program ini dianggap relevan mengingat masih banyaknya tanah yang belum terdaftar. Selain itu juga banyak tanah yang belum memiliki sertipikat tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah.Hasil penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan dan pelayanan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, namun dari hasil observasi masih ditemukan kendala di masyarakat. Kemudian, perlu pentingnya penerapan teori implementasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi memungkinkan penyebaran perintah, instruksi, saran, dan informasi secara cepat, akurat, dan jelas. Hal ini dianggap sebagai garis hidup dari kegiatan organisasi dan memungkinkan terjadinya koordinasi. Namun, salah satu hambatan yang dihadapi adalah tidak tercapainya tujuan penyuluhan atau sosialisasi program karena tidak semua masyarakat yang diundang hadir. Hal ini terjadi karena beberapa hal: pertama, masyarakat tidak mau mengeluarkan biaya dan mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah; kedua, masyarakat tidak memiliki dana untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut. Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya; penetapan lokasi dilakukan dengan pertimbangan yang matang; melakukan monitoring evaluasi dan kendali mutu; perlunya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya program PTSL; pemerintah wajib menegaskan tidak akan terjadi pungutan liar; meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan.
ANALISIS DISKRIMINASI RASIAL MASYARAKAT ASLI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MULTIKULTURALISME Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Najwa Adhwa Ramadhani; Aniqotul Ummah
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.17245

Abstract

This research discusses racial discrimination experienced by indigenous Papuans from the perspective of human rights and multiculturalism. This discrimination occurs due to primordialism, ethnocentrism, stereotypers, and discriminatory attitudes that some people have towards the Papuans people. These misperceptions create a negative stigma that Papuans are unequal or less worthy than other groups. Discrimination is also exacerbated by treatment based on factors of race, ethnicity, culture, religion, skin color or physical characteristics that are considered different, as well as policies that do not favor indigenous Papuans. This research uses a transformative paradigm and a qualitative approach with descriptive analysis, based on literature study by analyzing relevant literature. The results show that this discrimination has an impact on structural inequality, cultural, alienation, low access to rights for Papuans, and distrust of state institutions. In addition, ongoing racial discrimination also creates psychological distress and exacerbates the education and economic inequality of the Papuan community. To overcome this racial discrimination, multiculturalism and human rights based policies are essential to create justice and equality for indigenous Papuans.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA PROGRAM VERIFIKASI SERTA VALIDASI DTKS DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR Mayang Rini
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.11990

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang Analisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan partisipasi kepada organisasi. Kinerja pegawai dalam hal Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Di Kabupaten Barito Timur, Bidang Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial bertugas untuk mengelola dan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Dapat disimpulkan bahwa, Kinerja Pegawai dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pertama, kurangnya jumlah pegawai yang memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, kurang tepatnya data sasaran penerima bantuan sosial dan ketiga, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang masih berbelit-belit.Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah yang pertama, melakukan penambahan jumlah pegawai di Bidang Sosial, agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Kedua, melakukan penambahan sarana transportasi agar dapat digunakan secara bersamaan ketika kerja lapangan. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan agar mempermudah pegawai dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
PERAN KOMUNITAS PEREMPUAN KECAMATAN TANJUNG BINTANG DALAM PENGEMBANGAN UMKM (STUDI PADA UMKM BINAAN DINAS KOPERASI DAN UMKM LAMPUNG SELATAN) Ellyas Lisa; Eny Inti Suryani; Nur Islam
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14317

Abstract

Empowering women in developing Micro, Small and Medium Enterprises through MSMEs is an important focus, especially in the context of the women's community in Tanjung Bintang District, South Lampung. Tanjung Bintang District is the focus of the study which shows the crucial role of the women's community in mobilizing MSMEs as a key element in supporting MSME development. This research aims to document, analyze and understand the role of the Tanjung Bintang District women's community in developing MSMEs. This research uses a qualitative approach with observation, interview and documentation study techniques. Information was obtained from the South Lampung Regency Cooperative and MSME Service, District Government Apparatus, Women's Community Administrators, MSME actors in Jati Baru Village, Jati Indah, Srikaton. The research results show that the Tanjung Bintang District women's community has a central role in the development of MSMEs. They are active in empowering village women, developing cooperation, and ensuring the sustainability of micro-enterprises. Empowering women in MSMEs has a positive impact on the economic and social improvement of village communities
UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITALISASI (STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG) Ignasius Hendrasmo; Akhmad Muftizar
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.11371

Abstract

Digitalization means the use of science and technology in the implementation of government both at the central and regional levels, especially public services to the community. Palembang city is one of the major cities in Indonesia that has carried out digitalization of public services. This can be seen in one of the service agencies in the Investment Office and One Door Integrated Service (DPMPTSP) of Palembang City with the real form of a Public Service Mall. Based on this, the author is interested in researching How the Palembang City Government Strives to Improve the Quality of Public Services Through Digitalization. The results of research obtained based on the characteristics of the quality of public services, namely the existence of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy can be concluded DPMPTSP Palembang city has implemented it optimally. This study uses qualitative research methods that emphasize the results of observations and interviews of various parties related to the formulation of the problem. This research is expected to make an important contribution to the progress of public services in Palembang City, furthermore this research supports.    
KOLABORASI ANTAR AKTOR PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA Nur Abrianto
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.11909

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema tentang Kolaborasi Antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala. PTSL-PM diterapkan karena Program sebelumnya hanya bersifat satu arah (top down) yaitu dari pemerintah yang diwakili Kantor Pertanahan ke masyarakat (penerima layanan) tanpa melibatkan aktor - aktor potensial yang bisa dilibatkan didalamnya. Sedangkan kolaborasi PTSL-PM ini melibatkan interaksi beberapa aktor baik dari Kantor Pertanahan, pihak tiga (Swasta), dan pemerintah desa/masyarakat sebagai tim yang secara aktif mewujudkan program strategis nasional tersebut. Maka dari itu, terjadi penyempurnaan pada tahun 2018 dengan dikeluarkan nya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diikuti dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat.Hasil penelitian pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa, program (PTSL-PM) di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala sudah cukup baik dan tercapai target nya, namun masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi, dievaluasi dan diperbaiki. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter Program PTSL-PM di Kabupaten Barito Kuala, yang mana ditemukan kurang aktifnya Tim Puldatan serta Pihak Swasta terdapat kekurang telitian dalam proses melengkapi berkas, sehingga terjadi beberapa kali revisi yang membuat hal ini membua waktu pelaksanaan yang terpotong bahkan menambah adendum kontrak.
ANALISIS KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN MURUNG RAYA titin leny marlina
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.16857

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pengendalian kelahiran telah dilakukan, namun belum cukup meningkatkan kualitas hidup. Antara tahun 2010 dan 2020, penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa, meskipun pertumbuhannya sedikit menurun. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pendidikan yang rendah berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Masalah kependudukan, seperti rendahnya kesadaran akan hak-hak reproduksi dan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, memperburuk situasi. Di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Murung Raya, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lingkungan menjadi perhatian. Pemerintah daerah menanggapi hal ini dengan membuat desain besar pembangunan kependudukan untuk tahun 2022-2047, termasuk pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, dan penataan persebaran. Namun, implementasi program keluarga berencana terhambat, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang terbatas. Penyuluh keluarga berencana membutuhkan dukungan lebih lanjut melalui pendidikan dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penyuluh KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Murung Raya dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif tentang kinerja penyuluh KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Murung Raya.