cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 13   14   15   16   17 
DAMPAK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Hevy Sopiawati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14751

Abstract

Penelitian ini menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, sebagai bagian dari upaya reformasi pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks Kabinet Indonesia Maju, kebijakan ini menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penyetaraan jabatan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Namun, implementasi kebijakan ini menemui sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas proses karir, ketidaksesuaian kualifikasi, dan ketidakpastian tahapan Penyesuaian Sistem Kerja.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemahaman konteks sosial dan analisis mendalam terhadap permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penataan kelembagaan, penerapan manajemen kebijakan, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam mendukung keberhasilan penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, faktor penghambat seperti komunikasi yang kurang jelas, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan kebijakan yang tidak konsisten menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dalam proses implementasi kebijakan.Perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan petunjuk teknis yang lebih rinci, serta peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi di tingkat internal organisasi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan memahami kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN DESA DI DESA PENGABUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Esti Lastri; Amaliatulwaliadain Amaliatulwaliadain; Isabella Isabella
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.12846

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan desa keuangan terhadap pengembangan jalan desa Abab distrik Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, pengamatan, teknik analisis data melalui informasi dari wawancaranya dan dokumen dan arsip. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan tentang tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan jalan di desa Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini timbul dari beberapa hal yang telah diperoleh bahwa setiap proses pengembangan yang telah dilakukan tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat kurang berpartisipasi, saran dalam studi ini lebih meningkatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat lebih terkoordinasi, pemerintah desa dan rakyat juga diharapkan di masa depan lebih berkomunikasi satu sama lain untuk memajukan pengembangan desa dan demi kepentingan bersama.    
DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JRAGUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DUSUN KEDUNGGLATIK Hairun Nisyak; Gunawan Gunawan
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.18397

Abstract

Dalam proses pembangunan bendungan, seringkali muncul kerentanan yang berdampak langsung pada masyarakat di sekitar kawasan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Dusun Kedungglatik pasca dimulainya proses pembangunan Bendungan Jragung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat. Dampak tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan ganti untung dan ketidakpastian relokasi atas lahan warga yang difungsialihkan menjadi proyek bendungan. Hilangnya mata pencaharian karena lahan pertanian berkurang drastis dan Sungai Jragung sebagai sumber mata air pertanian telah dilahap proses reklamasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan harus diimbangi dengan upaya nyata untuk memitigasi dampak negatif, menjamin kesejahteraan masyarakat terdampak, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA GURU HONORER DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 Linda Zakiah; Andi Mulyadi; Dine Meigawati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12280

Abstract

This study aims to find out how the implementation is implemented and find out what are the obstacles in the policy of procuring Government Employees with Work Agreements (PPPK) for honorary teachers in Sukabumi City. In order to approach this problem, the theoretical references of Donald S. Van Metter & Carl E. Van Horn are used, using 6 variables including a) Executor's size and objectives, b) Resources, c) Relationships between organizations, d) Characteristics of implementing organizations, e ) Social, political and economic conditions, f) Disposition of the executors. The data collected through observation, interviews, and documentation were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation in Sukabumi City is running effectively and has no significant obstacles, the implementation of PPPK procurement policies in Sukabumi City has involved various parties who pay attention to the relevant parties, optimizing existing resources, maintaining inter-organizational relations, prioritizing the character of implementing organizations, conditions social, political, and economic, as well as maintaining the disposition of the executors.
KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD PPA) TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN Risqa Aulia Rahmah; Setia Budhi
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.16134

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai masalah sosial yang terlalu kompleks dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait, mengingat dampak krusial yang dialami korban KDRT baik secara fisik maupun psikis. UPTD PPA Kota Banjarmasin sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam menangani kasus KDRT dan memberikan pendampingan kepada korban juga menghadapi kendala tersendiri yang menyebabkan pelayanan terhadap korban KDRT belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani perempuan korban KDRT di Kota Banjarmasin dan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menggunakan 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Hambatan yang ditemukan dari penelitian ini terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan kerjasama dengan klien. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa pelayanan UPTD PPA untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sudah cukup baik. Sementara itu, hambatan dalam pelayanan UPTD PPA terkait dengan kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya kerjasama dengan klien.KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD PPA) TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN
IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL Sakerani Sakerani; Muhammad Uhaib As'ad; Iswiyati Rahayu
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14923

Abstract

Program “Barakat Cangkal Becari” adalah program rehabiitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Barakat Cangkal Becari . memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Barakat Cangkal Becari studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangakauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan inntelektual, kecakapan keterampilan.
DIGITALISASI PUBLIC SERVICE DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK Enza Resdiana; Nur Inna Alfiyah; Dwi Listia Rika; Tini Tini; Very Ardianingsih
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23094

Abstract

The SRIKANDI application is part of the acceleration of the Electronic-Based Government System (SPBE), in line with Presidential Regulation No. 95/2018. This regulation encourages local governments to strengthen transparency, accountability, and efficiency of public services through the digitization of archives and correspondence. However, in Sumenep Regency, the implementation of this application has not been fully used by local governments down to village governments. The suboptimal use of this application requires an accurate analysis to identify the obstacles that occurred during the application's socialization within the government. By using a holistic approach, this study will thoroughly examine the integration of various elements—technology, human resources, regulations, and organizational culture—to create an efficient, inclusive, and sustainable service system with an emphasis on efforts to ensure a comprehensive digital transformation in Sumenep Regency. The purpose of this study is to identify the strengths and weaknesses in the adoption of innovative technology with a holistic approach that involves how technology, infrastructure, human resources, work culture, organization, regulations, and processes influence the implementation of the SRIKANDI application in the Sumenep Regency government. The method used in this research uses descriptive explanatory with the focus of this research theory based on Goldstein's holistic approach. This theory underlies the understanding that for successful public digitalization (such as the Srikandi application), the government must view the system as a whole: humans, technology, processes, regulations, and the environment interact continuously, adapt, and develop together.
PERAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) DALAM MENDUKUNG MINAT RISET PUBLIK DI KABUPATEN SUMENEP Alfarisi Alfarisi; Nur Inna Alfiyah
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.22878

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of Sumenep Regency in supporting public research interest, as well as its impact on improving the quality and quantity of research in the region. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Informants consisted of BRIDA representatives, academics, and other research practitioners. The research focus refers to the five main roles of the local government: regulator, dynamic agent, facilitator, innovator, and catalyst. The results show that BRIDA has played a strategic role in building a research ecosystem in Sumenep Regency through policy formulation, training, collaboration with universities, and facilitation of research and innovation based on local needs. BRIDA also encourages the active participation of civil servants, lecturers, students, and the community in research activities. However, challenges remain, particularly in efforts to acculturate a research culture to the non-academic community and in terms of budget and resource limitations. This study concludes that BRIDA is less than optimal in contributing significantly to generating public research interest and strengthening regional research governance. This role is crucial in supporting evidence-based policy and increasing regional competitiveness through relevant and sustainable innovation.Keywords : BRIDA, public research, regional innovation, government role, Sumenep Regency
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS Tiara Astigini; Ade Hermawan
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.20078

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas beserta dengan faktor kendala pelaksanaan program bantuan ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu pihak Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas dan  masyarakat di sekitarnya. Analisis data menggunakan  tahap deskripsi, reduksi, dan seleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan indikator efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan program bantuan sosial yang ada di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan penuturan masyarakat pada hasil wawancara. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran program bantuan sosial yang ada di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu keterbatasan data yang dimiliki, dan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Kendala lain yang dihadapi berdasarkan observasi adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan masalah teknis lainnya di lapangan.
PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KALIMANTAN SELATAN DALAM MENANGANI MUSIBAH BANJIR DI WILAYAH MARTAPURA KABUPATEN BANJAR Widiati Widiati; Vera Verlina
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pihak BNPB/BPBD, pemerintah daerah, serta masyarakat terdampak banjir. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BNPB telah mencakup seluruh tahapan manajemen bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, BNPB menunjukkan kinerja yang relatif efektif, khususnya dalam koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan. Namun, pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan masih ditemukan kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, masih terdapat hambatan dalam percepatan penyaluran bantuan dan koordinasi lintas sektor. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir secara berkelanjutan.

Page 16 of 17 | Total Record : 166

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): : (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2021): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2020): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2016): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue