cover
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI E-MUTASI.BKD.KALSELPROV.GO.ID MENUJU TOTAL QUALITY SERVICE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Varif Alvalah Prastika Dewi
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13306

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tuntutan dan keluhan masyarakat saat ini mengenai kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tuntutan saat ini akan pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah daerah membutuhkan pertimbangan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa hanya ada sedikit perubahan yang berarti dalam praktik-praktik penyedia layanan, meskipun ada tuntutan yang meningkat dari masyarakat untuk kualitas layanan yang lebih baik.Hal ini akan membantu penyedia layanan publik dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi, pemberian layanan, pemrosesan data karyawan, dan manajemen penelitian. Terlepas dari tantangan yang dihadapi penyedia layanan saat ini, sangat penting bagi mereka untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kualitas layanan dan birokrasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Apabila usulan memenuhi persyaratan, maka akan dibuatkan Surat Pengantar Mutasi, yang apabila telah selesai akan dikirimkan melalui email pengusul dan akan diupdate di e-mutasi.Surat Pengantar Mutasi yang telah selesai dibuat akan segera dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat pengusulan pertama kali dan pengisian data diri. Bagi pihak penyedia aplikasi emutasi, tentunya pembuatan sistem aplikasi tidaklah murah sehingga perlu dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan ASN dalam pengurusan mutasi pegawai khususnya antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Perbaikan dan pengembangan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdigitalisasi, sehingga semakin baik dan dapat memenuhi ekspektasi dan harapan pengguna.
IMPLEMENTASI LAPOR KAND4 (KELOLA ADUAN NASIHAT DITINDAKLANJUTI AGAR TUNTAS) KABUPATEN PROBOLINGGO Verto Septiandika; Nourma Ulva Kumala Devi; Alisyia Putri Melani; Mahfudz Jailani Aminulloh
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.19113

Abstract

The Regional Government with the Communication, Informatics, Statistics and Cryptography Service of Probolinggo Regency launched an innovative program, namely Lapor KAND4 (Manage Advice Complaints Followed Up to Be Completed). This program aims to facilitate residents in reporting problems in an easy way, namely by sending short messages via the WhatsApp application. This program can be contacted by all residents of Probolinggo Regency at 082-131-001-001. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Qualitative research focuses on complexity, social context and data collected naturally or directly from the source without manipulation. Descriptive techniques involve collecting and analyzing data to describe the quality of the nature or pattern that exists in the phenomenon being studied. In this research, the topic selection was on the Implementation of Lapor KAND4 (Manage Advice Complaints Followed Up to Be Completed) of Probolinggo Regency. Focusing on research on the implementation of the Lapor KAND4 program managed by the Communication, Informatics, Statistics and Cryptography Service of Probolinggo Regency. This is adjusted to the use of the Public Policy Implementation theory according to Thomas B. Smith.
IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH KOTA PROBOLINGGO Lailatul Qodariyah; Veronica Sri Astuti; Eko Yudianto
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.11473

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan dan peningkatkan mutu pendidikan di daerah pemerintah Kota Probolinggo dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekolah penerima BOSDA adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta. Selain itu peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan BOSDA di Kota Probolinggo terutama terhadap SD berbasis swasta. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fokus dari penelitian ini yang artinya menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif atau penelitian yang lebih sesuai dengan mengecek kondisi pada objek penelitiannya. Sedangkan analisis data menggunakan teori George C. Edward III dengan variabel yaitu 1) Komunikasi yang menggunakan penyampaian pesan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang subtansi kebijakan dan di perkuat dalam Perwali Kota. 2) Sumber Daya merupakan pendukung sebuah pelaksana kebijakan dengan menggunakan sumber daya manusia, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas sebagai indikator mengimplementasikan suatu kebijakan. 3) Disposisi para pelaksana menjadi hal yang mempengaruhi suatu kebijakan dengan menggunakan sikap persepsi, kewenangan, pemahaman, dan komitmen sebagai tolak ukur dalam menerapkan suatu kebijakan, 4) Struktur Birokrasi dikerjakan dengan menggunakan suatu Standard Operating Procedures (SOPs) yang mana hal tersebut bisa membatasi atau juga bisa membuat implementasi yang dilaksanakan memiliki batas pada pelaksanaannya. Hasil menunjukkan BOSDA ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan Kota Probolinggo secara perlahan karena tidak banyak yang dapat dilakukan oleh sekolah penerima BOSDA dengan anggaran yang minimal tersebut. Para pelaksana kebijakan ini atau sekolah lebih fokus menggunakan BOSDA pada honor pengajar karena untuk fasilitas dan kebutuhan belajar mengajar lebih banyak menggunakan BOS reguler.
PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN Noor Ritawaty; Nurwati Nurwati; Vivi Apriany; Norlina Hayati; Elly Soraya
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.15703

Abstract

Noor Ritawaty, Nurwati, Vivi Apriany, Norlina Hayati, Elly Soraya STIE Pancasetia Banjarmasin, Peranan  Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin, penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin. Teknik analisis data yang dipergunakan dengan metode diskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pimpinan pada  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dalam memimpin pegawai bersifat tegas pada pekerjaan, teliti, semua pekerjaan dilaksanakan sesuai SOP jadi pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang fokus pada target dan pekerjaan harus teliti. Pimpinan sangat bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, ini terbukti pimpinan selalu mendampingi pegawai jika terjadi kesulitan ataupun hambatan yang dialami pegawainya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG Rizke Hulan Djano; Eny Inti Suryani; Putri Rahmaini
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14319

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Online Population Administration in Bumi Waras District. This research also aims to explain problems that arise in its implementation, as well as provide recommendations for improvements that can increase the efficiency and effectiveness of population services.This research uses a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and observations with users of population administration services, both through applications and websites. Secondary data was obtained through literature study and document study related to Permendagri guidelines and other related policies. The data analysis method involves data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification.The research results show that the implementation of ImplementasiKependudukan Digital (IKD)  in Bumi Waras District is carried out through the "Digital Population Identity" application which allows online registration and verification. This online service involves the use of the Population Administration application and website in accordance with the guidelines of Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2019. Even though there are several challenges, such as public awareness and investment in cyber security, the implementation ofIdentitasKependudukan Digital (IKD) has had a positive impact in the form of increasing efficiency, speed and accessibility of population services.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN Ridwan Sya'rani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13855

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. Problematika pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada Sumber daya manusia sebagai motor penggerak kelembagaan KPH yang dalam proses pengelolaannya belum pernah teridentifikasi dengan komprehensif, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN TERINTEGRASI (SIPALUI) PADA KELURAHAN ALALAK UTARA KOTA BANJARMASIN Hairansyah Hairansyah; Alma Rizkia; Junaidy Junaidy; Beni Akhmad
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.12898

Abstract

Tujuan penelitin ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi (Palui) dan untuk nmengetahui faktor yang menjadi kendala Efektivitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi (Palui) pada Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi PALUI sebagai pelayanan administrasi di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasi.Maka dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.Dari hasil penelitian, Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi (PALUI) Pada Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin belum bisa dikatakan efektif. karena masih belum terpenuhinya ketiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih melakukan urusan dengan datang langsung ketempat kelurahan dari pada menggunakan aplikasi PALUI, serta belum adanya sosialisasi dari pihak kelurahan dan tidak terbiasanya masyarakat dengan aplkasi PALUI. faktor kendalanya yaitu Kurangnya mengadakan sosialisasi mengenai adanya Aplikasi Palui Oleh Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin, Kurangnya antusias masyarakat terhadap adanya Aplikasi Palui dan Masyarakat Kelurahan Alalak Utara tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTURKTUR DI DESA ARANIO KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR Widiati Widiati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12420

Abstract

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastiktur desa aranio kecamatan aranio kabupaten banjar sudah menjalankan peran dengan optimal, berikut penulis simpilkan :kepala desa dalam aspek perencanaan pembangunan sudah melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, dan tokoh agama yang dilaksanakan di balai desa dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Untuk aspek memberikan pengarahan, kepala desa telah memberikan arahan kepada aparat desa untuk mensukseskan semua program pembangunan supaya tujuan pembangunan terlaksana dengan cepat dan tepat, mengajak masyarakat untuk berkerjasama atau berpartisipasi (berupa pemikiran, tenaga, atau lainnya) dalam pembangunan infrastuktur, sebelum itu telihat bahwa kepala desa mengarahkan aparat desa dalam memberikan masukan guna menyelaraskan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.Dan untuk aspek pengambilan keputusan, kepala desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dimana dilakukan pada setiap rapat musyawarah, berupa ide, pemikiran serta masukan dan saran yang di berikan oleh masyarakat desa aranio, meskipun tidak semua kritik dan saran diterima/dilaksanakan oleh kepala desa, mengingat banyaknya kritikan dan saran maka dari itu pemerintah desa memilih kritik/saran mengenai pembangunan yang sedang berlangsung saja.Sedangkan untuk aspek koordinir dan pengawasan, pada peran ini kepala desa berkoordinasi dengan BPD Aranio sebagai mitra kerja dan dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan selain itu kepala desa telah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dan melakukan pengecekan kondisi lahan secara berkala  hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi yang akan dibangun sudah siap atau belum untuk dilaksanakan, selain itu kepala desa juga memastikan kualitas material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa menggunakan bahan yang standart bertahan cukup lama.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI KOTA MATARAM Ida Yatun Palakyah; Siva Ullaeli; Aulia Fitria Sari; Nurmaya Nurmaya; Lisa Andriani; Adriana Wahyuningsih; Esa Dwi Andika; Indah Sari; Nabila Alfauziah; M. Ary Dermawan
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.15062

Abstract

perempuan berpartisipasi dalam politik untuk mempengaruhi kebijakan publik, misalnya dengan memilih, mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, dan bergabung dengan partai politik. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mewajibkan setiap partai politik mengangkat minimal 30% perempuan dalam kepemimpinannya, namun nyatanya hal tersebut hanya sekedar formalitas. perempuan di bidang politik akan berusia 22 tahun pada tahun 2021 sebesar 50% dan meningkat sebesar 25 persen pada tahun 2022 dan 2023. Apa yang menjadi faktor penghambat kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik tercermin dari isu perbedaan gender yang masih terus diperbincangkan. diperbincangkan, apalagi perempuan dipandang hanya melakukan pekerjaan rumah tangga akibat budaya patriarki yang melekat pada stigma bahwa perempuan justru melakukan pekerjaan rumah tangga.
PERAN ANGKATAN LAUT INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN BLOKADE LAUT DI BAWAH KENDALI ORGANISASI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA Ola Oktavia; Jonni Mahroza; Lukman Yudho Prakoso; Sri Patmi; Tasdik Tasdik
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14220

Abstract

Artikel ini menggali peran krusial yang dimainkan oleh Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan global melalui implementasi blokade laut yang diatur oleh PBB. Dengan mempertimbangkan status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keberadaan luas perairan yang dimilikinya memperkuat urgensi pengelolaan keamanan maritim di bawah pengawasan PBB. Tulisan ini secara rinci akan mengekspos bagaimana kerjasama yang ditekankan dengan PBB dalam konteks blokade laut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tingkat keamanan global serta melindungi kepentingan maritim Indonesia. Dalam mengulas topik ini, kita akan menyelami bagaimana sinergi antara Angkatan Laut Indonesia dan PBB dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjawab tantangan keamanan maritim global. Melibatkan aspek-aspek diplomasi dan kerjasama internasional, tulisan ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana partisipasi Indonesia dalam blokade laut yang diorganisir oleh PBB dapat berdampak positif pada kestabilan dan perdamaian global.