cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 11   12   13   14   15 
PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ONLINE MELALUI SISTEM PARAK ACIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN Siti Herdiati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14843

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, seperti gangguan jaringan dan sistem, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan jumlah operator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online melalui sistem parak acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu parak acil online belum dapat secara maksimal menghilangkan permasalahan dan persepsi masyarakat karena proses pelayanan dinilai belum efektif dalam penerapannya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu terbatasnya jumlah petugas loket pelayanan pembuatan akta kelahiran, terbatasnya kesempatan atau peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan karir, tidak adanya sosialisasi lebih lanjut dari RT dan RW kepada masyarakat, kendala koneksi dan server, dan persyaratan yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil pada instansi pelaksana pelayanan publik adalah dasar hukum yang jelas, dukungan dan komitmen pelaksana program, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dan membangun citra positif kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam konteks sistem akta online atau pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN KTP-ELELTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN Lerivya Widyariani
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.13492

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan buruknya pelayanan publik yang masih belum memenuhi syarat di negara berkembang, terlihat dari masih adanya keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan melakukan analisis perbaikan terhadap masing-masing unsur yang memperoleh indeks kepuasan masyarakat terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cukup puas dengan pelayanan KTP-EL. Namun demikian, jika dimasukkan ke dalam perhitungan indeks kepuasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan KTP-EL memperoleh nilai 59,95 yang menempatkannya pada kategori Kurang Baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh nilai interval kepuasan yang ditetapkan dalam Permenpan RB RI No. 14 Tahun 2017. Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa puas masyarakat terhadap layanan, tetapi juga seberapa senang mereka terhadap layanan tersebut. Hal ini didasari oleh kemampuan untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam karena dengan tercapainya kepuasan dan harapan dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan rekomendasi. Hasil perhitungan ini juga menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Harapan Masyarakat terhadap layanan KTP-EL sebesar 78,72, yang berarti semakin tinggi tingkat harapan masyarakat dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang mereka rasakan, maka semakin besar pula tuntutan untuk meningkatkan kinerja.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP DENGAN METODE FORCE FIELD ANALYSIS Moh. Romzi; Nur Inna Alfiyah; Rillia Aisyah Haris; Dwi Listia Rika Tini; Enza Resdiana
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.18877

Abstract

The tourism industry must continue to be the center of attention for both the central and local governments. Sumenep Regency has great tourism potential, including nature tourism, historical tourism, religious tourism and cultural tourism. The development of tourism in Sumenep Regency is regulated in the Regional Regulation concerning RIPPARKAB Number 4 of 2018. The selection of a good and planned strategy will produce a final result that is directed and in accordance with the initial tourism development plan. The strategy carried out by the Sumenep Regency Government needs to be evaluated annually. This research method uses a qualitative method with the Force Field Analysis approach. Data collection uses observation, interview and documentation methods. The purpose of this study was to identify and analyze the inhibiting and driving factors of tourism development strategies in Sumenep Regency. The results of the study showed that there were a number of driving factors, namely; 1) Economic opportunities, 2) Potential uniqueness of tourism, 3) Location access. Inhibiting factors: 1) Promotion, 2) Facilities and infrastructure, 3) Government support, 4) HRD. The results of the analysis showed that the key factor driving tourism development was ease of road access, while the key factor inhibiting tourism was lack of government support. Improvement of strategies in tourism development in Sumenep Regency, namely digital marketing campaigns, provision of innovative, informative and easily accessible websites or social media, improvement of services, tourism experiences and efficient tourism operations and evaluation of accessibility information structures, development of sustainable tourism based on community welfare, improvement and adjustment of accessible tourism facilities, environmental conservation and tourist education, collaboration with local communities, increasing strategic partnerships, improving human resources regarding service inclusiveness, leadership development, and management
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019 Muid Djalal; Agustinus B. Pati; Elfie Mingkid; Novie R. Pioh; Evelin J. R. Kawung; Burhan Niode
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.13088

Abstract

ABSTRACT This research aims to analyze the Implementation of the Recruitment and Selection Policy of Legislative Candidates of the National Awakening Party for the 2019 General Election. This research used a qualitative research design with a descriptive approach conducted at the DPW PKB Office of North Sulawesi Province located in Lingkungan I, Tikala Ares Village, Tikala District, Manado City. Data collection techniques were used through observation, interviews, literature study and qualitative, audio and visual documentation. Data sources consisted of primary data and secondary data. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification. The results showed that in the aspect of communication, it was still lacking, this was because it was only carried out in 2 electoral districts and carried out at the elite level so that it did not touch directly on the community. The resource aspect, there is a lack of human resources and budget resources, such as at the stage of the process of delivering information to the target recruitment of candidates. The disposition aspect, in policy implementation, the implementers already have a good attitude because they understand the tasks they carry out. While the bureaucratic structure aspect, runs hierarchically through the mechanism of the law and PKB party policy.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA LAMBANGKUNING, KECAMATAN LUMBANG, KABUPATEN PROBOLINGGO) Siti Marwiyah; Andhi Nur Rahmadi; Nurul Tri Wahyuni
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.15682

Abstract

The policy of limiting the age of child marriage is an important effort to improve the quality of life of children and prevent early marriage which can have a negative impact on their health and development. This research aims to analyze the implementation of this policy in Lambangkuning Village, Lumbang District, Probolinggo Regency in 2022-2023. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that even though the policy has been implemented, there are still challenges in its implementation, including cultural, economic factors and lack of socialization.Keywords: Implementation, Policy, Minimum Age Limit, Early Marriage
AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG Puput Valentin; Isabella Isabella; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.12781

Abstract

This study aims to find out how the village head is accountable for road construction in Taja Mulya Village, Betung District, Banyuasin Regency. In this study, researchers used qualitative methods because the data generated in this study were in the form of written and spoken words so that they were able to describe the situation in Taja Mulya Village. The qualitative method approach used by researchers in this study is a case study, data collection techniques consist of three methods, namely observation, interviews, documentation. And data analysis techniques by processing, reading all the data, starting coding all the data, applying the coding process, then showing how the descriptions and themes are expressed in the form of narrative and data analysis. This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. the results of the research it was found that the accountability of the village head in road construction in Taja Mulya Village was not effective enough because there were still many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works. Keywords: Accountability, Development of village infrastructure, Village roads.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERAN DAN KEWENANGAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN GARUT (STUDI DI DESA JANGKURANG KECAMATAN LELES) Hanatasya Sabrina; Budiman Rusli
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14179

Abstract

         Stunting merupakan salah satu permasalahan penting yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan masuk kedalam salah satu program prioritas nasional. Kabupaten Garut merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting cukup tinggi dan masih dibawah rata-rata stunting nasional. Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam penurunan angka stunting salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 138 Tahun 2021 tentang Peran dan Kewenangan  Desa Kelurahan dalam Penurunan Stunting. Desa Jangkurang pun menjadi salah satu dari 20 desa di Kabupaten Garut yang dijadkan fokus intervensi penurunan stunting pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan tentang Peran dan Kewenangan Desa dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Garut (Studi Di Desa Jangkurang Kecamatan Leles). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mennggunakan deskriptif kualitatif. Serta berdasar pada integrated implementation model dari Soren.C Winter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang peran dan kewenagan desa dalam penurunan stunting belum sepenuhnya optimal dilaksanakan diantaranya karena adanya alur koordinasi yang masih kurang, perilaku kelompok sasaran yang belum  sepenuhnya sadar dan paham akan pentingnya stunting, serta kondisi sosial-ekonomi yang masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah desa dan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dengan mewujudkan Rumah Desa Sehat (RDS), pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi kebijakan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan tradisi.
POLICY CAPACITY PADA SEKTOR OPERASIONAL KEPOLISIAN RESOR UNTUK PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Bimantara Nur Alim; Farlian Ansyari
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v10i1.18508

Abstract

The purpose of this study is to describe the policy capacity in the operational sector of the Resort Police to control drug abuse in East Kotawaringin Regency. The research refers to the implementation scope by using the theory of policy capacity in the operational sector at the individual, organizational, and system levels. This study uses a qualitative method with a descriptive type. The research was conducted in 2022 at the Resort Police in East Kotawaringin Regency with data collection techniques sourced from primary data in the form of in-depth interviews with the Narcotics Investigation Unit and secondary data sourced from the media. The results showed several indicators running well, namely operational capacity at the individual and organizational levels. On the other hand, the operational capacity of policies at the system level has not run optimally. The police try to coordinate with local governments, communities, and other institutions. However, coordination between institutions is not going well, as one of which makes coordination difficult because there is no definitive institution, namely the Regency National Narcotics Agency, which is the axis for drug control.
KINERJA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ade Hermawan; Muhammad Jamili; Bakhtiar Bakhtiar
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v8i2.12646

Abstract

The Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province has good accountability, is able to fulfill financial obligations well, has good honesty, applies the principles of efficiency and effectiveness well, and control activities are carried out well too. So overall it can be concluded that the performance of the Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province all leads to good performance.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM DANA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PABAHANAN Henny Fitrianie
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i2.14194

Abstract

Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang program dana dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Program Studi Administrasi Publik, dibawah bimbingan Asmu’i.Penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah adanya Dana Kelurahan dari Pemerintahnya sendiri. Baik itu dari segi pelayanan publik maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Pabahanan dan juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program ini di seluruh Kelurahan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2019.Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari. Adapun Informan yang diwawancarai peneliti antara lain Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Seksi Pembangunan selalu Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Masyarakat / Para Ketua RT selaku pemangku wilayah, dan LPM sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mana pelaksananya adalah kelompok masyarakat/LPM yang ada di Kelurahan Pabahanan. Kepengurusan LPM terdiri dari para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para Kader PKK. LPM di bentuk berdasarkan hasil rapat pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat. Kepengurusan LPM dibentuk setiap 3 tahun sekali. Yang bertanggung jawab dan penandatanganan atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan adalah Ketua LPM, Sekretaris, dan Bendahara.Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Pabahanan adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan terhadap Kementerian, Kebijakan kurang responsif, kurangnya koordinasi masyarakat dengan pihak ketiga, minimnya tenaga produktif.Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi / Musrenbang setiap tahun dalam rangka menindaklanjuti dan meningkatkan pemerataan pembangunan di kelurahan Pabahanan sesuai dengan harapan kementerian dimana pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa dilaksanakan dengan cepat melalui swakelola maka harus selalu saling berkoordinasi dan komunikasi antar ketua RT dengan pihak kelurahan dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat group whatshapp untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang cepat atau bisa juga dilaksanakan rapat-rapat koordinasi antar RT, RW, dan tokoh masyarakat dengan pihak kelurahan setiap bulan sekali dijadwalkan pada malam hari karena pada siang hari kebanyakan para ketua RT masing-masing bekerja  sehingga tidak dapat berhadir untuk melaksanakan rapat koordinasi tersebut.

Page 13 of 16 | Total Record : 156

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): : (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2021): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2020): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2016): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue