cover
Contact Name
Khotibul Umam
Contact Email
umam.my@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
iks@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
ISSN : 23033759     EISSN : 26858517     DOI : -
Welfare: Journal Ilmu Kesejahteraan Sosial is designed as a media publication in the form of scientific papers related to social work. The focus of this study discusses the addressing of Persons with Social Welfare Problems.
Arjuna Subject : -
Articles 93 Documents
Local Welfare Governance and Capability Deprivation in Stunting Policy: A Case Study of the PMT program in Rural Indonesia Mubarok, Akhmad Munif; Fatoni, Akbil Maulana; Umam, Khotibul; Arif, Arif
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 2 (2025): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2025.142-03

Abstract

Stunting remains a persistent public health challenge in Indonesia despite the long-standing implementation of nutrition-based interventions. This study examines the Program Pemberian Makanan Tambahan (supplementary feeding) (PMT) not merely as a nutritional intervention but as a form of local welfare delivery that reflects the governance capacity of the state and its interaction with community actors. Drawing on the capability approach and welfare mix perspectives, this study explores how PMT is enacted in practice and why its impact on stunting reduction remains limited in a rural setting. Using a qualitative case study design in Desa Grajagan, Banyuwangi, data were collected through in-depth interviews with posyandu cadres and parents of toddlers, participant observation of posyandu activities, and document analysis, and analyzed using thematic coding within an interactive analytical framework. The findings reveal layered capability deprivations across micro, meso, and macro levels: low awareness, stigma, and inappropriate feeding practices constrain households’ conversion of resources into healthy functioning; uneven training, weak growth monitoring, and limited supervision undermine frontline capacity; and poor coordination, inadequate facilities, and minimal evaluation reduce PMT to an administrative routine. The study argues that PMT exemplifies a thin local welfare state, in which the state’s presence is largely formal while substantive welfare responsibilities are devolved to communities without adequate capacity building. Theoretically, this research reframes stunting as a manifestation of capability deprivation embedded in local welfare governance rather than solely a nutritional deficit, and calls for policy approaches that strengthen orchestration, agency, and institutional capacities to enable sustainable improvements in child well-being. Keywords: Stunting, Supplementary Feeding Program, Local Welfare Governance, Capability Deprivation   Stunting masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang persisten di Indonesia meskipun berbagai intervensi berbasis gizi telah lama diimplementasikan. Penelitian ini mengkaji Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tidak semata-mata sebagai intervensi gizi, melainkan sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan lokal yang merefleksikan kapasitas tata kelola negara serta interaksinya dengan aktor-aktor komunitas. Berangkat dari pendekatan kapabilitas dan perspektif welfare mix, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana PMT dijalankan dalam praktik serta menjelaskan mengapa dampaknya terhadap penurunan stunting masih terbatas di wilayah perdesaan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif yang dilaksanakan di Desa Grajagan, Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kader posyandu dan orang tua balita, observasi partisipatif terhadap aktivitas posyandu, serta analisis dokumen kebijakan dan pelaksanaan program. Data dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dalam kerangka analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan adanya lapisan deprivasi kapabilitas pada tingkat mikro, meso, dan makro. Pada tingkat mikro, rendahnya kesadaran, stigma sosial, serta praktik pemberian makan yang tidak tepat membatasi kemampuan rumah tangga dalam mengonversi sumber daya menjadi keberfungsian kesehatan yang optimal. Pada tingkat meso, pelatihan yang tidak merata, lemahnya pemantauan pertumbuhan, dan minimnya supervisi melemahkan kapasitas pelaksana di tingkat garis depan. Sementara itu, pada tingkat makro, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana prasarana, serta evaluasi program yang minim menjadikan PMT cenderung tereduksi sebagai rutinitas administratif semata. Penelitian ini berargumen bahwa PMT merepresentasikan bentuk thin local welfare state, di mana kehadiran negara bersifat formalistik, sementara tanggung jawab kesejahteraan substantif dialihkan kepada komunitas tanpa dukungan penguatan kapasitas yang memadai. Secara teoretis, studi ini merekonseptualisasikan stunting sebagai manifestasi deprivasi kapabilitas yang tertanam dalam tata kelola kesejahteraan lokal, bukan semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang memperkuat fungsi orkestrasi negara, agensi aktor lokal, serta kapasitas institusional guna mendorong perbaikan kesejahteraan anak yang berkelanjutan. Kata kunci: Stunting, Program Pemberian Makanan Tambahan, Tata Kelola Kesejahteraan Lokal, Deprivasi Kapabilitas
From Policy to Practice: Co-producing Welfare in Elderly Nutrition Assistance at the Frontline Alfi, Imam; Kuswantoro, Kuswantoro; Herdiana, Aan; Wiyono , Teguh; Sangadah, Rina; Khalidy, Shodiq
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 2 (2025): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2025.141-04

Abstract

This study examines how the well-being of older adults is produced through the implementation of nutrition assistance policies at the frontline level. Building on a critique of evaluative approaches that emphasize procedural effectiveness and program outcomes, this research positions nutrition assistance as a welfare practice shaped through everyday interactions among caregivers, families, and older adults. Employing an interpretive qualitative approach and a street-level bureaucracy framework, the study explores how discretion, negotiation, and collaborative work at the household level influence the implementation and interpretation of policies. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and field notes involving actors directly engaged in the distribution and reception of assistance. The analysis reveals that policy implementation does not occur as a one-way flow from the state to beneficiaries but rather as a co-productive process involving non-state actors who interpret and adapt formal regulations to the concrete conditions of older adults. Consequently, well-being in this context is understood not only as material sufficiency but also as a relational experience encompassing care, recognition, and support in everyday life. These findings confirm that the meaning and quality of older adults' well-being are shaped in frontline interaction spaces where policies intersect with the social realities of older adults. This study contributes to welfare studies by offering an interpretive perspective that views implementation as a key arena for welfare production and highlights the importance of co-production in social services for vulnerable groups. Keywords: Street-level bureaucracy, co-production, elderly welfare, nutritional assistance.   Penelitian ini mengkaji bagaimana kesejahteraan lanjut usia diproduksi melalui implementasi kebijakan bantuan gizi pada level garis depan (frontline). Berangkat dari kritik terhadap pendekatan evaluatif yang cenderung menekankan efektivitas prosedural dan capaian program, studi ini memposisikan bantuan gizi sebagai praktik kesejahteraan yang dibentuk melalui interaksi sehari-hari antara pendamping, keluarga, dan lanjut usia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dan kerangka street-level bureaucracy, penelitian ini menelusuri bagaimana diskresi, negosiasi, dan kerja kolaboratif di tingkat rumah tangga memengaruhi proses implementasi sekaligus pemaknaan kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta catatan lapangan yang melibatkan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses distribusi dan penerimaan bantuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung sebagai alur satu arah dari negara kepada penerima manfaat, melainkan sebagai proses koproduktif yang melibatkan aktor non-negara dalam menafsirkan dan menyesuaikan regulasi formal dengan kondisi konkret lanjut usia. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak semata-mata dipahami sebagai kecukupan material, tetapi juga sebagai pengalaman relasional yang mencakup aspek perawatan, pengakuan, dan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa makna dan kualitas kesejahteraan lanjut usia dibentuk dalam ruang-ruang interaksi di level garis depan, tempat kebijakan beririsan secara langsung dengan realitas sosial lanjut usia. Studi ini berkontribusi pada kajian kesejahteraan dengan menawarkan perspektif interpretatif yang memandang implementasi kebijakan sebagai arena kunci dalam produksi kesejahteraan, sekaligus menekankan pentingnya koproduksi dalam penyelenggaraan layanan sosial bagi kelompok rentan. Kata kunci: Birokrasi tingkat akar rumput, koproduksi layanan sosial, kesejahteraan lanjut usia, bantuan gizi
Transformative Corporate Social Responsibility and the Circular Economy as a Community-Based Social Work Intervention: Evidence from the WIRALODRA Group in Indonesia Anzali, Aaz; Ezra Divaura Azzahra; Zulfa, Imelda Eka; Purnomo, Andromedo Cahyo
WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 2 (2025): WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahtaraan Sosial
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/welfare.2025.142-04

Abstract

The integration of Corporate Social Responsibility (CSR) and the Circular Economy (CE) has garnered increasing attention as a strategy to address environmental degradation, economic inequality, and social vulnerability in industrial areas. However, many CSR initiatives remain philanthropic in nature and have limited impact on long-term community empowerment. This study examines the implementation of the circular economy as a transformative CSR strategy to enhance community income and capacity, drawing on a case study of the WIRALODRA Group in Indramayu, Indonesia. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews with key stakeholders, participant observation, and document analysis. The data were analyzed thematically to capture the dynamics of program implementation and its socio-economic implications. The findings reveal that circular economy practices—such as plastic waste recycling, organic waste processing through Black Soldier Fly (BSF) maggot cultivation, and waste-based product innovation—have facilitated a gradual shift from a linear to a circular waste management system. These practices have generated alternative income sources while strengthening technical skills, social capital, and collective agency among community members. Although income growth remains modest in the short term, the program has fostered social learning processes and enhanced livelihood resilience. This study demonstrates that circular economy–based CSR can function as a form of community-based social work intervention that promotes empowerment, sustainability, and inclusive development in Global South contexts. Keywords: Corporate Social Responsibility, Circular Economy, Community Empowerment, Social Work, Indonesia Integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Circular Economy (CE) semakin dipandang sebagai strategi penting dalam menjawab tantangan degradasi lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerentanan sosial di wilayah sekitar kawasan industri. Namun, sebagian besar praktik CSR masih bersifat filantropis dan belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ekonomi sirkular sebagai strategi CSR transformatif dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas komunitas, dengan studi kasus Kelompok WIRALODRA di Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular melalui daur ulang sampah plastik, pengolahan sampah organik berbasis budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF), serta inovasi produk berbasis limbah mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola linear menuju sistem sirkular. Praktik ini tidak hanya menciptakan sumber pendapatan alternatif, tetapi juga memperkuat keterampilan teknis, modal sosial, dan agensi kolektif anggota kelompok. Meskipun peningkatan pendapatan belum signifikan dalam jangka pendek, program ini berhasil membangun proses pembelajaran sosial dan ketahanan mata pencaharian komunitas. Studi ini menegaskan bahwa CSR berbasis ekonomi sirkular dapat berfungsi sebagai bentuk intervensi pekerjaan sosial berbasis komunitas yang berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan. Kata kunci: corporate social responsibility, ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial, Indonesia

Page 10 of 10 | Total Record : 93