cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2024): Law, Development " : 6 Documents clear
Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara) Sembiring, Mikhail Alvindra; Njatrijani, Rinitami; Zulfah, Shofiy; Wibowo, Benedictus Satryo; Lutfiyani, Fildzah
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.104-123

Abstract

Kecelakaan SJ 182 menjadi sorotan utama dalam penerbangan sipil Indonesia, mendorong perlunya kajian mendalam terkait peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam investigasi kecelakaan pesawat. Analisis hukum pada regulasi penerbangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil, menjadi landasan untuk mengevaluasi efektivitas peran KNKT. Penelitian ini juga membahas keterkaitan antara KNKT dengan otoritas penerbangan, maskapai, dan penyelenggara jasa penerbangan, serta dampaknya terhadap peningkatan keselamatan penerbangan. Hasil kajian menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama antara KNKT, otoritas penerbangan, dan stakeholder terkait dalam proses investigasi. Pembaharuan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab KNKT, termasuk rekomendasi dan tindak lanjut hasil investigasi, dianggap perlu untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjaga keselamatan penerbangan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kerangka hukum yang mendukung fungsi KNKT dalam konteks investigasi kecelakaan pesawat udara.
Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Budianto, Arief Satrya; Fransisca, Ika; Tedjokusumo, Dave David
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.124-140

Abstract

The rapid development of information technology, such as emails, instant messaging, and digital documents in electronic transactions, is transforming traditional methods of evidence presentation in civil court contexts. Therefore, it is necessary to conduct a study on the legality and relevance of electronic evidence within the framework of existing legislation, as well as how courts assess and accept such evidence. The research findings indicate that although electronic evidence in the form of electronic information and/or documents is recognized as valid legal evidence, challenges remain in its application, including issues of authenticity and the integrity of the submitted electronic data. Guidelines are needed to demonstrate the evidential strength of electronic evidence so that it can be accepted by the parties involved and provide clarity to judges in admitting electronic evidence as part of the evidentiary process. Furthermore, regulatory reforms are necessary to optimize the use of electronic evidence and ensure fairness in legal proceedings. These papers are expected to contribute to developing civil procedural law in the digital era.
Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.141-157

Abstract

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan penelitian adalah bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan  di indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menyimpulkan model keadilan restoratif yang nampak diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak adalah model Dual Track System Selective yakni memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif tindak pidana umum tidak disertai dengan penetapan pengadilan guna memperkuat kesepakatan penyelesaian yang adil bagi para pihak, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak diperkuat dengan permintaan penetapan pengadilan. 
Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum Suparno, Suparno
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.90-103

Abstract

The legal education system in Indonesia in practice applies logic and reasoning with scientific methods as a support in understanding the law. The writing of such an article aims to explore the understanding of reasoning in the legal field, in the form of general reasoning, specific reasoning in the form of legal reasoning models, and the implications of reasoning on legal understanding and consideration. The legal reasoning methods as referred to are categorized into two types, namely general reasoning in the form of reasoning with inductive, deductive, and abductive models or methods. The rest, there is specific reasoning, namely reasoning that is reviewed in terms of the school of legal philosophy. The use of models or methods of reasoning from these specifications is actually not separate from each other, but rather correlative and complementary. The application of such reasoning methods is actually aimed at developing the competence of prospective legal experts in understanding the law as a whole.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Keadilan Restoratif Ndruru, Donius; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.158-174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pendekatan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan keadilan dan supremasi hukum, namun terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, seperti teks hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum pidana, tindakan penipuan oleh oknum TNI, dan penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan terbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran oleh aparat, serta kontribusi keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit Br Siahaan, Yanti Tiara; Silaen, August P
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.175-191

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari peran kurator dalam pengolahan dan pemberesan harta pailit serta konsekuensi pidana terhadap kurator yang melakukan penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, hasilnya adalah elindungi hak hak kreditur atas tindakan kurator dan menghukum kurator yang melakukan tindak pidana selama proses pemberesan harta pailit. Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah hak atas klaim aset yang tidak dilaporkan secara terbuka, perlindungan aset selama proses pemberesan harta pailit, perlindungan aset dari penjualan aset yang tidak sesuai dengan harga pasar, dan perlindungan dari laporan yang dimanipulasi oleh kurator. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menerapkan sanksi pidana, termasuk penjara paling lama 5 tahun, serta sanksi tambahan, seperti pencabutan izin atau status.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepailitan, Sanksi PidanaAbstractThis writing aims to examine the curator's role in overseeing and resolving assets in bankruptcy, as well as the criminal consequences for curators who commit embezzlement, as outlined in Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy and the Criminal Code. Using qualitative research methodology, the result is to protect the rights of creditors against the actions of the curator and to punish the curator who commits crimes during the bankruptcy asset settlement process. The right to claim assets that are not publicly reported, asset protection throughout the bankruptcy settlement process, asset protection from the sale of assets that do not reflect market values, and protection from curator-manipulated reports are some of the safeguards granted to the debtor. The government enforces the Criminal Code (KUHP) and Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy (UU KPKPU) by enforcing criminal penalties, which include up to five years in prison, as well as other penalties like license or status revocation.Keywords : Criminal Liability, Bankruptcy, Criminal Sanctions

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue