cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2024): Law, Development " : 6 Documents clear
Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia Khairunnissa, Siti
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.213-231

Abstract

Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan Australia telah memberikan kerangka kerja mengenai peraturan perdagangan dan investasi. Pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) memiliki dampak positif terhadap ekspor produk pertanian, meskipun terdapat beberapa tantangan  yang harus dihadapi dalam meningkatkan ekspor pertanian Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ekspor pertanian Indonesia berdasarkan IA-CEPA dan implikasi bagi para pembuat kebijakan, eksportir, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum perundang-undangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement  (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, karena ketentuan dalam persetujuan IA- CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, yakni; prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota, sehingga tidak ada pertentangan antara IA-CEPA dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.
Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pembentukan Perusahaan Oleh Investor Asing Pemegang Golden Visa Tarigan, Stevani A; Simammora, Janpatar
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.232-249

Abstract

Law No. 22 of 2023 on Visa and Residence Permit categorizes Limited Stay Visa, Limited Stay Permit, Permanent Stay Permit, and Re-entry Permit in different categories. Foreign investors holding a Golden Visa can form a company, invest, repatriate, merge families, or build a second home but still follow Indonesian government regulations such as minimum investment capital. Golden Visa holders have legal protection rights and special investment facilities. The problem that the author examines is disputes arising from the process of company formation by Golden Visa holders, knowing the civil dispute resolution mechanism for Golden Visa holders. The method used in this research is a qualitative approach that has a descriptive nature. This type of research is normative legal research with a focus on norms and applicable legal regulations. The research approach is normative legal and case study, analyzing previously existing cases or relevant cases. The data needed are legislation, court decisions and secondary legal materials such as journals, literature and related articles from clear sources. The results of this study indicate that the resolution of disputes faced by foreign investors holding Golden Visas, such as default, unilateral cancellation of contracts, or profit sharing that is not in accordance with the agreement can be resolved through alternative non-litigation resolution, namely international arbitration. In the arbitration process, the disputing parties will receive legal protection, because laws and regulations must protect the rights to assets, property, and fast access to the visa processing process. The recommendation is that arbitration be used to resolve disputes over the formation of companies holding Golden Visas, and if the Golden Visa grants exclusive rights to investors, then the Indonesian government must consider special regulations on the Golden Visa.  
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1811K/Pid.Sus/2010 Wati, Novi Ambar; Faisol, Syahid Akhmad
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.250-269

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik dalam kasus tindak pidana penganiayaan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan terdakwa dengan gangguan mental organik, khususnya dalam konteks pemidanaan, dan apakah terdapat pertimbangan medis dalam proses peradilan. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran psikiater dan ahli hukum dalam memberikan pendapat terkait kondisi mental terdakwa dan dampaknya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus Putusan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010 adalah pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa yang mengidap gangguan mental organik dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan yang berfokus pada kondisi mental terdakwa atau pembebasan dari hukuman bagi mereka yang tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya, upaya ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dalam memperlakukan terdakwa lebih manusiawi dan adil. Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat analitis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari studi literatur yang berasal dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan No. 1811K/Pid.Sus/2010, serta bahan hukum sekunder dari berbagai sumber seperti buku yang ditulis oleh seseorang dalam ahli hukum berkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis, artikel, dan jurnal ilmiah.Kata Kunci     : Pertanggungjawaban Pidana,Gangguan Mental Organik, Tindak Pidana Penganiayaan, Keadilan, Hak Asasi ManusiaAbstractThis study aims to analyze criminal liability for defendants with organic mental disorders in cases of criminal assault, focusing on the case study of Decision Number: 1811K/Pid.Sus/2010. This study explores how the Indonesian criminal law system treats defendants with organic mental disorders, especially in the context of sentencing, and whether there are medical considerations in the judicial process. The analysis focuses on the principles of justice, the accuracy of criminal liability, and the protection of human rights for defendants with mental disorders. In addition, this study also evaluates the role of psychiatrists and legal experts in providing opinions regarding the defendant's mental condition and its impact on the ability to be responsible. The results of this study conclude that the Application of Article 44 of the Criminal Code in the case of Decision Number 1811K/Pid.Sus/2010 is the judge's consideration to give a lighter sentence to defendants with organic mental disorders can be considered as a step in accordance with the principle of justice that focuses on the defendant's mental condition or release from punishment for those who are unable to understand or control their actions, this effort shows that the justice system in treating defendants is more humane and fair. This type of research is a type of normative legal research that is analytical descriptive. Data collected from literature studies originating from primary legal materials, such as the Criminal Code (KUHP) and Court Decision No. 1811K/Pid.Sus/2010, as well as secondary legal materials from various sources such as books written by a legal expert related to the legal issues discussed by the author, articles, and scientific journals.Keywords         : Criminal Liability, Organic Mental Disorders, Criminal Acts of Abuse, Justice, Human Rights
Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media Gea, Jevon Noitolo; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.270-283

Abstract

Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang penting, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun kebebasan ini dijamin, terdapat tantangan dalam praktik pemberitaan yang sering kali mengandung ketidakakuratan, yang dapat merugikan individu atau organisasi. Hak jawab muncul sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengoreksi informasi yang salah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan somasi sebagai mekanisme untuk menuntut hak jawab dalam kasus pemberitaan keliru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada aturan hukum dan prinsip terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak jawab diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan media dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur somasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak individu terhadap pemberitaan yang tidak akurat dan memperkuat peran pers dalam masyarakat demokratis.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim Ngabito, Rafyanka Ivana Putri
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.284-301

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan overclaim yang akhir-akhir ini sering ditemui dalam pasar skincare Indonesia. Tindakan overclaim ini dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha guna meningkatkan penjualan yang mana dapat merugikan konsumen secara materil maupun inmateril sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum atas pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengedaran produk skincare memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait produk skincare yang akan diedarkan. Tindakan overclaim yang dilakukan oleh produsen, pelaku usaha, maupun influencer dapat diminta pertanggungjawaban hukum baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tindakan overclaim berkenaan langsung dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Peraturan BPOM, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Saviera, Lesly
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.192-212

Abstract

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan internasional yang signifikan. Hal ini berdampak pada kebebasan konsumen dalam memilih berbagai macam produk dari berbagai negara. Sertifikasi halal menjadi isu krusial di Indonesia, dikarenakan dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi.. Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum konsumen melalui sertifikasi halal produk pangan impor. Sehingga diketahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur kebijakan sertifikasi halal produk pangan impor. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metodologi penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam publikasi ini melibatkan pemeriksaan produk hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah.. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan domestik dan impor. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan memberikan kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas proses sertifikasi halal di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue