cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahab Aznul Hidaya
Contact Email
wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id
Phone
+6281248582845
Journal Mail Official
jurnaljustisi@um-sorong.ac.id
Editorial Address
Jl. Pendidikan No. 27 Kota Sorong
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
JUSTISI
Published by Universitas Muhammadiyah Sorong
ISSN : 19797532     EISSN : 26860821     DOI : https://doi.org/10.33506/js.v10i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Justisi provides a forum for publishing research articles, reviewer articles from academics, analyst, practitioners who are interested in providing literature on Legal Studies in all aspects. Scientific articles covering among them : 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. State Administrative Law; 5. Internasional Law; 6. Legal Comparison.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI" : 6 Documents clear
Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Latif, Inas Sofia; Pangestu, Ilham Aji
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1612

Abstract

Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga ba ntuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya.
Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong Markus, Dwi Pratiwi; Mahmudah, Masrifatun; Islamiaty, Nurul
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1626

Abstract

Customary law is one of the laws that is still firmly enforced in Sorong City, West Papua, the Moi Tribe is one of several tribes in Sorong City and is a tribe that is still thick in the customary law inheritance system. The position of sons and daughters in the customary law inheritance system of the Moi tribe is often a matter of debate, because looking at the customary law system that applies in Papua, it still uses the Patriarchal system but is also based on family law.            This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and documentation. Then it is supported by secondary data, namely articles, journals and previous research.            The results of this study indicate that: 1). The Customary Inheritance System in the MOI Tribe gives equal status to men and women as heirs, but there are differences in the distribution of inheritance. 2). The difference in the position of female heirs and male heirs is caused by the MOI Indigenous Community adhering to the principle of patriarchy, namely, men are the first heirs and women are the second heirs.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong Hidaya, Wahab Aznul; Lestaluhu, Rajab; Simanjuntak, Kristi Warista; Hadi Tuasikal; Hasriyanti, Hasriyanti
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.
Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi Agustianto, Agustianto
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1678

Abstract

The development of the business world in Indonesia in the current modern era creates a new legal phenomenon that needs attention. This legal phenomenon is the existence of crimes that are hidden within the corporation. Therefore, Indonesia implements beneficial owner transparency for all corporations.  The purpose of this study is to analyze the application of beneficial owners in Indonesia. The method used in this research is normative juridical using the Theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound.Based on the results of the study, it was found that the implementation of BO transparency in Indonesian corporations had not gone well. Only 8.3% percent of companies in Indonesia report BO, even though Indonesia has regulated the obligation to report BO in Presidential Decree No. 13 of 2018. This shows that the laws made have not been able to manipulate and or change people's behavior.
The Transition Of Legal Modernism Paradigm To Legal Postmodernism In The Digital Era Setyawan, Vincentius Patria; Kurniawan, Itok Dwi
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Legal construction in Indonesia, which is largely influenced by the influence of the Continental European legal system, the Dutch heritage is identical with the nuances of legal positivism. The flow of legal positivism is in legal modernism, which is included in the form of written rules. The development of human civilization in modern times is so fast and gives birth to a modern digital civilization. The power of legal positivism is strong enough to solve legal problems that develop following the civilization of its people. The new paradigm that can be a solution to problems in this digital era is the post-modernism paradigm. Post-modernism opens up opportunities for diversity in the meaning of law. Rigid written law can be interpreted more flexibly with the context, so that within the framework of that meaning it becomes more flexible in solving problems that occur in society.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Digital Era. 
Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Elvlyn, Elvlyn; Marhaen, Delpedro
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMK-M di tengah pandemi. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam digitalisasi UMK-M meliputi: kemudahan legalitas usaha dan akses informasi; kemudahan pembiayaan dan insentif; larangan usaha besar dan menengah untuk memiliki dan/atau menguasai UMK; mendapatkan alokasi dan jaminan untuk produksi dan pemasaran; dan pemberian layanan bantuan serta pendampingan hukum. UU Cipta Kerja turut berdampak positif dalam mendorong digitalisasi UMK-M di tengah pandemi yang ditandai dengan meningkat transaksi e-commerce,  nilai transaksi dagang elektronik, nilai transaksi digital banking, dan lain sebagainya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI Inpress Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI Vol. 9 No. 2 (2023): JUSTISI Vol. 9 No. 1 (2023): JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021 Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Januari 2020 Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019 Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018 Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018 More Issue