JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Articles
169 Documents
<![CDATA[ANALISA PENERAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Putri, Ratu Syifa Junaedi]]>;
<![CDATA[Farhan, Alif]]>;
<![CDATA[Wasistha, Ariani Nurhanifah Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2614
<![CDATA[The Constitutional Court is a particular judicial state institutions that has a position as a judicial institution besides the Supreme Court. Their responsibilities and power are controlled in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of them is determining disputes over the outcome of the presidential elections. Requests for these types of issues may only be submitted by election participants considering the rules and regulations provided in Law no. 24 of 2003. In giving a decision, the judge has the right to find his own law, including giving a decision that exceeds the application submitted by the applicant which is called a decisionultra small. This is intended to provide substantive justice to the applicants. The objective of doing this research is to analyze whether the decisionultra smallcan be applied in the issue of disputes over election results. For this reason, , a normative research was conducted using a qualitative methodology so that the results provided are a comprehensive discussion. The outcomes from this research prove that the verdictultra smallcan be given to cases of disputed election results. Example of applicationultra small against the action of the Constitutional Court is the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008 and the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008.Keywords:ultra petita, verdict, election dispute ]]>
<![CDATA[OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Haidar, Riziq Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2628
<![CDATA[Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut asas pembagian kekuasaan yang disebut dengan check and balances. Asas ini dijalankan untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan dari suatu lembaga negara ataupun untuk mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai praktik oligarki yang ternyata masih dapat ditemui dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitik, dimana dilakukan analisa mengenai praktik ideal yang seharusnya terjadi dengan praktik yang benar-benar terjadi di tatanan kenegaraan Indonesia. Hasilnya, ternyata masih banyak ditemui praktik oligarki yang hanya memusatkan kekuasaan pada golongan-golongan tertentu saja. Adanya praktik oligarki disebabkan adanya sejarah historis yang dimiliki oleh tokoh elite politik, adanya kekuatan finansial yang sangat stabil, buruknya kelembagaan partai politik, dan adanya penyusunan koalisi yang diisi oleh dua kekuatan superior. Kepentingan rakyat menjadi dikesampikan oleh kepentingan penguasa negara dengan adanya praktik oligarki]]>
<![CDATA[Hak Waris Hail Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Tercatat ]]>
<![CDATA[Rosadi, Delfika Intania]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Dini Mulia]]>;
<![CDATA[Simbolon, Nikolas Andika]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2633
<![CDATA[The law that applies to mixed nationality marriages can be seen based on the principles of Indonesian International Civil Law, including the principle of lex loci celebrationis, nationality or joint residence, where the marriage is held, where the husband and wife become citizens after marriage or where the husband and wife live. However, mixed marriages that are not recorded according to applicable regulations do not deprive children of their inheritance rights, especially from their fathers as long as there is recognition with an authentic deed. The fact that the marriage is not recorded does not mean that the marriage is void, but only that it has not been recognized so that the inheritance rights of the children are not obtained properly. Decision.of.the.Constitutional.Court.No.46/PUU-VIII/2010 is the latest legal breakthrough in which children outside the marriage of an unregistered marriage still have civil rights from both parents.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN ATAS PEMBOBOLAN DATA RAHASIA NEGARA SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Wahyu, Dhanar Setya]]>;
<![CDATA[Susanto, Angga Hendiarto]]>;
<![CDATA[Mahtum, Rizal Faiz]]>;
<![CDATA[Rettyaningrum, Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2634
<![CDATA[Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan konsumen sejatinya menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dilaksanakan, salah satunya adalah terkait data pribadi konsumen yang patut untuk dilindungi. Pelaku usaha dalam penyelenggaraannya melekat kewajiban untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut Good Corporate Governance (GCG). Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali terkait bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap bocornya data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat sisi perwujudan kepastian hukum, perlindungan konsumen, prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan secara mendasar yakni konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen atas Pembobolan Data Rahasia Negara.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA “REMOTE PAID INTERNSHIP” BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Wijaya, Rr. Chantika Vebyola]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2635
<![CDATA[Pemagangan merupakan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan dengan bekerja langsung di bawah arahan serta pengawasan instruktur atau tenaga yang lebih berpengalaman guna menguasai keahlian tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif yang memberikan penjelasan sistematis terkait peraturan, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan isu permasalahan hukum. Hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakernaan serta peraturan khusus dan serupa mengenai pemagangan pada dasarnya tidak mengenal istilah remote paid internship yang diadaptasi dari budaya remote working. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan cukup terbatas karena pemerintah belum mengatur secara jelas mengenai remote paid internship. Dalam peraturan yang ada, pemerintah pun belum mengatur mengenai sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan pemagangan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN KEWARGANEGARAAN CAMPURAN YANG TIDAK DICATATKAN ]]>
<![CDATA[Rosadi, Delfika Intania]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Dini Mulia]]>;
<![CDATA[Simbolon, Nikolas Andika]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2638
<![CDATA[Hukum yang berlaku terhadap perkawinan kewarganegaraan campuran dapat dilihat berdasarkan prinsip - prinsip Hukum Perdata Internasional Indonesia meliputi asas lex loci celebrationis, kewaganegaraan atau tempat tinggal bersama, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dimana suami dan istri menjadi warga negara setelah perkawinan atau tempat tinggal suami dan istri tersebut. Namun untuk perkawinan campuran yang tidak dicatat menurut aturan yang berlaku, tidak menghilangkan hak waris anak, terutama dari ayahnya selama ada pengakuan dengan akta otentik. Tidak dicatatnya perkawinan bukan berarti perkawinan menjadi batal tetapi hanya belum diakui sehingga hak waris terhadap anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Putusan.Mahkamah.Konstitusi.Nomor.46/PUU-VIII/2010 adalah terobosan hukum yang terbaru dimana anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat masih memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste ]]>
<![CDATA[Afra, Fairuz]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2639
<![CDATA[This article discusses the effectiveness of administrative environmental law enforcement as an effort to eradicate pollution caused by industrial waste. The author explains that the problem of environmental pollution due to industrial waste has become a global concern because it can threaten human health and environmental sustainability. However, even though there are laws and regulations governing this matter, there are still many violations committed by the industry. Therefore, enforcement of administrative environmental laws is important to ensure that the industry complies with established regulations and is responsible for the waste it produces. In this article, the author presents several formulations of problems that often occur in society. pollution of the environment to the local area. In conclusion, the authors emphasize that effective administrative environmental law enforcement can help eradicate industrial waste pollution. However, there needs to be a greater and consistent effort by government, industry and society to ensure success in this endeavor.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ferdiansyah, Rifqi]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2640
<![CDATA[Risiko terjadinya tindak pidana cyberbullying di media sosial yang dapat dialami anak-anak semakin besar. Hal ini menimbulkan permasalahan karena dapat mempengaruhi tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah pengaturan cyberbullying terhadap anak dalam layanan media elektronik sudah sesuai dengan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat hukuman sanksi kepada pelaku cyberbullying, akan tetapi tindak pidana cyberbullying masih terjadi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku cyberbullying yang pada umumnya pelaku masih di bawah umur, maka hukuman yang diberikan pun tidak terlalu keras dan memberikan efek jera oleh karena masih mempertimbangkan ketentuan terkait anak yang masih di bawah umur. Hal demikian merupakan kelonggaran hukum dan menjadikan perlindungan hukum terhadap anak belum terwujud dengan baik.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS PENGAWASAN DAN PENANGANAN ATAS PEREDARAN KOSMETIK PALSU ]]>
<![CDATA[Anggraini, Afifa Dika]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2641
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan BPOM dalam mengawasi dan menangani peredaran kosmetik palsu dan penjatuhan sanksi atas produk kosmetik yang dipalsukan. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di BPOM Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu dilakukan sebelum dan sesudah edar dan hanya dilakukan terhadap produk yang telah didaftarkan. Hal ini menjadi celah dapat beredarnya produk kosmetik ilegal. Penanganan hal tersebut dilakukan dengan memberikan surat peringatan, melakukan investigasi dengan bantuan pihak kepolisian, akan tetapi hal ini justru mengesampingkan dasar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perlindungan hukum secara represif belum terwujud dengan baik, mengingat pemulihan ganti kerugian tidak bisa terlaksana dengan segera.]]>
<![CDATA[Analisis Penyebaran Informasi Hoax melalui Media Sosial di Kalangan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Pratama, Friska Navy Githa]]>;
<![CDATA[Sahetapy, Deotrich Sammuel]]>;
<![CDATA[Siagian, Hendra Putra]]>;
<![CDATA[Hendrawan, Ervan Septia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2676
<![CDATA[Jurnal ini ditulis dengan judul Analisis Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Di Kalangan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran hoax serta upaya yang dapat dilakukan terkait penyebaran informasi hoax dalam media sosial yang sering terjadi dikalangan masyarakat Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk penyebaran informasi hoax yang di lakukan melalui media sosial dalam lingkungan masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penyebaran informasi hoax dapat diartikan bahwa informasi yang diperoleh tersebut dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya ada pada masyarakat. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan masyarakat akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan dengan adanya Media sosial yang merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain yang dapat dilakukan secara daring sehingga memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.]]>
