cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 192 Documents
 9   10   11   12   13 
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MANNA DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF M. Amin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4348

Abstract

Abstrak : Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positi. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah.Kata kunci : Penolakan itsbat nikah, perkawinan anak dibawah umur. Abstract: The formulation of the problem in this study is how the judge's consideration in rejecting the marriage status of underage children in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna; What is the legal status and impact of marriage for minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna according to Islamic law and positi law. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the study, that the judge's consideration in rejecting the marriage of a minor in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna is Marriage Law Number 1 of 1974 Article 7 paragraphs (1) and (2) which states that Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. In case of deviation from paragraph (1) of this article, dispensation may be requested from a court or other official. If there is a rejection of the marriage certificate, then the marriage does not have legal force, because the marriage has not been registered at the KUA or the civil registry office. The legal status and impact of the marriage of minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA. Meaning according to Islamic law and positive law is: a) if both parents are divorced, the child is difficult to obtain property because legally the marriage is considered never occurs by State. The relationship between children and property is gono gini, because the father or mother continues to care for and educate their children solely on the basis of the child's interests, the father is responsible for all the care and education of the child, if in fact the father cannot fulfill this obligation, the court can determine that the mother shared the costs. b) The wife and children are also not entitled to support and inheritance if the husband dies. c) Children have difficulty obtaining a birth certificate because their parents do not have a marriage certificate.Keywords: Rejection of itsbat marriage, marriage of minors.
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA BENGKULU) Rizfitriani Alamsyah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3755

Abstract

Abstrak Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian  warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris, kemudian dibuatlah Akta nya di hadapan Notaris. Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat dihadapan notaris?, 2) Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat dihadapan notaris perspektif Sadd Adz-Dzari'ah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan  Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi dibagi secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. 2) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari furudhul muqaddarah (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash),tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan. Untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut, maka dibuatlah Akta Pembagian Waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif sadd adz dzari’ah, kedudukan pembuatan akta pembagian waris hukumnya sunnah.Kata kunci : Warisan, Akta Notaris, Sadd Adz-Dzari’ah.AbstractThe distribution of inheritance based on Islamic inheritance law is an obligation that must be carried out, because this is a form of faith and piety to Allah and His Messenger. However, in fact there are Bengkulu people who do the distribution of inheritance using the principle of kinship and mutual agreement between heirs, then the Deed is made before the Notary. The formulation of the problem in this research are: 1) How is the distribution of inheritance made by the heirs based on the deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari'ah?, 2) What is the position of the inheritance distribution deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari’ah?. This type of research is library research. Data collection techniques using the Document Method. The conclusion states that, 1) The heirs in dividing the inheritance do not use the Islamic inheritance system but are divided in a family manner by means of each party discussing each other looking for a way out of the inheritance problem being faced. 2) The implementation of the distribution of inheritance in a family, not intended to avoid furudhul muqaddarah (the part that is clearly set out in the text), but is nothing but for the benefit of all heirs and avoid kemudharatan. To prevent this kemudharatan, then made the Deed of Inheritance before the notary public. So in the perspective of sadd adz dzari'ah, the position of making the deed of distribution of legal inheritance is sunnah.Keywords: Inheritance, Notarial Deed, Sadd Adz-Dzari'ah.
MEDIASI NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Ranny Apriani Nusa; Sitti Marwah; Shera Yunita
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4344

Abstract

Abstrak : Di Indonesia mediasi non litigasi (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Prinsip win-win solution masih menjadi magnet utama masyarakat Indonesia memilih penyelesaian jalur non litigasi. Seperti halnya di kecamatan Moutong,yang mana sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur mediasi non litigasi. Artikel ini mencoba menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan masyarakat Moutong memilih menyelesaikan sengketa mereka di Kantor Kecamatan, serta bagaimana proses dan mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana kekuatan hukumnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya mediasi non litigasi terhadap sengketa waris Islam di kecamatan Moutong, yang subyek penelitiannya merupakan pejabat kecamatan yang berperan sebagai mediator dalam sengketa waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan geografis merupakan faktor terbesar yang menjadi pertimbangan masyarakat kecamatan Moutong lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan jalur non litigasi. Adapun sengketa waris Islam di kecamatan Moutong memiliki mekanisme tertentu yang harus ditempuh para pihak, kemudian dalam prosesnya mediator pada umumnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Jika diperlukan, mediator setempat juga dibantu oleh praktisi hukum seperti jaksa atau kuasa hukum. Setelah proses perdamaian, kedua pihak mendapatkan Berita Acara Kesepakatan yang mengikat secara hukum dan surat wajib pajak (jika diperlukan).Kata Kunci: Mediasi non litigasi, Pembagian Harta Warisan, Kecamatan Moutong. Abstract: In Indonesia, non-litigation mediation (Alternative Dispute Resolution) has been regulated in article 1 paragraph 10 of Law number 30 of 1999. The principle of win-win solutions is still the main magnet for Indonesians to choose non-litigation solutions. Such is the case in Moutong sub-district, where most of the people are Muslim and prefer to resolve inheritance disputes through non-litigation mediation. This article tries to explore the factors behind the reasons for the Moutong community to choose to resolve their disputes at the District Office, as well as how the process and resolution mechanism are, and what is the legal force. By using qualitative research, this paper attempts to describe non-litigation mediation efforts on Islamic inheritance disputes in Moutong sub-district, where research subjects are sub-district officials who act as mediators in Islamic inheritance disputes. The results showed that economic and geographical factors were the biggest factors that were considered by the people of Moutong sub-district who preferred to settle their disputes by means of non-litigation. The Islamic inheritance dispute in Moutong sub-district has a certain mechanism that must be followed by the parties, then in the process the mediator generally refers to the Compilation of Islamic Law. If needed, the local mediator is also assisted by a legal practitioner such as a prosecutor or attorney. After the agreement process, both parties receive a legally binding Minutes of Agreement and a tax document (if required).Keywords: Non-litigation Mediation, Distribution of Inheritance, District Moutong.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) Suci Astria
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5405

Abstract

Abstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Maslahah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Maslahah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of maslahah al-ammah.Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Maslahah Mursalah Perspective Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri  Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori maslahah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan maslahah al-ammah.Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Maslahah Mursalah
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu) Ujang Risuldi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5410

Abstract

 Abstrak: Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 di Kepolisian Sektor Ratu Samban di masa pandemi Covid -19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi  pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, sentra pelayanan terpadu Kepolisian Sektor Ratu Samban sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 menjalankan fungsi antara lain pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas, pelayanan melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Jenis layanan yang diberikan di adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Kedua, sentra pelayanan terpadu Polsek Ratu Samban berperan sebagai : pertama, instrumen penegakan hukum pendukung mencegah penyebaran penyakit dan instrument edukasi masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran sentra pelayanan kepolisian terpadu  Polsek Ratu Samban adalah pertama faktor pendukung fasilitas seperti gedung, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruang, Aparat sopan dan menarik, tempat parkir luas. Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan jumlah personil dan kekurangan fasilitas kerja.Kata kunci : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peran dan Fungsi  Abstract: The formulations how is the implementation of the functions and roles of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 in the Ratu Samban Police Sector during the Covid-19 pandemic. Second, what factors affect the implementation of the function and role of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 22 of 2010 in providing services to the community during the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical sociological. This study concludes: first, the integrated service center of the Ratu Samban Police Sector in accordance with the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 carries out functions, including coordinating and providing assistance and assistance, including handling the scene of the case including the first action at the scene of the case and processing crime scene, road management and traffic control, telephone service, short message, facsimile, internet (social networking), and mail. Presentation of general information related to the public interest in accordance with the provisions of the legislation. The types of services provided are handling of crime scenes, road management and traffic control and administrative services. Second, the integrated service center of the Ratu Samban Police acts as: first, a supporting law enforcement instrument to prevent the spread of disease and an instrument for public education. Third, the factors that influence the implementation of the function and role of the integrated police service center of the Ratu Samban Police are the first factors supporting facilities such as buildings, cleanliness, tidiness and comfort of space, polite and attractive officers, spacious parking lots. Inhibiting factors consist of limited number of personnel and lack of work facilities.Keywords : Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010, Roles and Functions 
ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Ahmadi Hamzah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5406

Abstract

Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam memutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Pandangan Hukum Administrasi atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Kepustakaan (library research) Hasil penelitian Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, Hukum Administrasi menilai pembubaran front pembela islam melalui Surat keputusan bersama menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang secara de jure dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi legalitasnya sebagai badan hokum Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi lain hak – hak tersebut harus dibatasi oleh hukum dan undang – undang   Atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Kata kunci: Yuridis, Pembubaran Front Pembela Islam. Abstract : The formulation of this research is how the legal considerations for the issuance of a Joint Ministerial Decree in deciding to dissolve the Islamic Defenders Front Community Organization. What is Administrative Law's View on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. How is the Human Rights Review on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. This type of research is normative juridical and library research. The results of the study. Consideration of the issuance of a joint ministerial decree covering the ministry and law enforcement agencies of the police and the prosecutor's office contains three aspects, namely philosophical, sociological and juridical aspects, Administrative Law assesses the dissolution of the Islamic defense front through a joint ministerial decree stating that it is not registered as a community organization which is de jure considered disbanded, it is in accordance with existing procedures and mechanisms with only the status of a legal entity not being extended which de jure automatically no longer recognizes its legality as a legal entity. the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) based on the Joint Ministerial Decree that the rights of association, assembly, and expression of opinion should not be prohibited because it involves the basic rights of citizens in a democratic country, but on the other hand the rights This must be limited by laws and regulations or through court decisions that have permanent legal force.Keywords: Juridical, Dissolution of the Islamic Defenders Front
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Muhammad Muhammad
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5412

Abstract

Abstrak: Penelitian ini diadakan di Kota Arga Makmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan mengunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukuk kepada anak jalanan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan Abstract : This research was conducted in the City of Arga Makmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Arga Makmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Arga Makmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Arga Makmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents' factors. 2) In Islam street children are known as laqit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Arga Makmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children.Keywords: Legal Protection, Street Children
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Deriska Wulanda Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5407

Abstract

Abstrak : Di dalam hukum Islam hubungan antara pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan maqasyid Alsyariah adalah melalui pendaftaran tanah, hak-hak warga negara untuk melindungi bendanya berupa tanah dapat terwujud dan itu juga merupakan tujuan dari maqasyid Al-Syariah yang hendak dicapai. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelaksanaan PTSL dan kepemilikan hak atas tanah. Guna mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap atau yang disingkat PTSLyang diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait kepastian hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran tanah yaitu, asas publisitas,  pemasangan tanda batas dan penerapan asas Contradicture Delimitasi atau kehadiran pemilik dan saksi berbatasan. Hubungan hukum islam dan pendaftaran tanah merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan cara field research atau observasi dan dilakukan dengan wawancara.Kata kunci :Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Maqasyid Al-syari’ah Abstract : In Islamic law, the relationship between Complete Systematic Land Registration and Maqasyid Al-Sharia is through land registration, the rights of citizens to protect their objects in the form of land can be realized and that is also the goal of Maqasyid Al-Shariah to be achieved. It is described in this paper, how is the implementation of PTSL, how is the legal certainty of ownership of land rights in PTSL, and how is the Islamic legal perspective on the implementation of PTSL and ownership of land rights. In order to speed up the land registration process in Indonesia, a new breakthrough was issued, namely the Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is regulated through the provisions of the Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Regarding legal certainty, things that need to be considered in land registration are the principle of publicity, installation of boundary signs and the application of the principle of Contradicture Delimitation or the presence of the owner and witnesses bordering. The relationship between Islamic law and land registration is a form of government responsibility in carrying out the mandate of the Basic Agrarian Law. This research is a qualitative-empirical research by means of field research or observation and conducted by interview.Keywords: Complete Systematic Land Registration, Maqasyid Al-syari'ah
KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur) Irlianuddin Irlianuddin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5413

Abstract

Abstrak : Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah Abstract : This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah 
USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH Gustiya Sunarti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5408

Abstract

Abstrak :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia,  makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah  memiliki maslahah untuk pasangan suami istri dan maslahah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah.Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Maslahah Mursalah. Abstract : This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah has maslahah for married couples and maslahah for the State/Government so that it has the benefit of daruriyah.Keywords: Marriage, Law Number  16 of 2019, Maslahah Mursalah.

Page 11 of 20 | Total Record : 192

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue