cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 192 Documents
 11   12   13   14   15 
HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENSIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Nattasya Meliannadya; Mukarramah Mukarramah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6615

Abstract

Abstrak: Keluarga merupakan cikal bakal pembentukan karakter yang paling mendasar. Sikap mendidik anak dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, keluarga harus siap dan mampu menghadapi tantangan zaman. Revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh yang besar bagi keluarga. Tantangan dan godaan yang dengan mudahnya menyusup ke dalam kehidupan keluarga melalui teknologi, komunikasi, dan informasi. Serta derasnya materialisme membawa perubahan besar dalam pola hidup dan sikap perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian guna menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan keluarga. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dari berbagai sumber data (karya): buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang keluarga dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dari penelitian ini menghasilkan dampak dan berbagai macam penawaran yang dapat digunakan dalam menyikapi revolusi industri 4.0 khususnya di sektor keluarga. Dampak yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 di bidang hukum keluarga antara lain: konsentrasi anggota keluarga yang terfokus pada mencari kesenangan, kurangnya perhatian orang tua, kecenderungan untuk menggunakan gadget secara berlebihan, putusnya seluruh sistem keluarga, kehidupan materialistis. Untuk merespon dampak tersebut, ada beberapa tawaran yang dinilai mampu menjawab era revolusi industri 4.0 antara lain: menumbuhkan saling pengertian, mengaktualisasikan peran, memberikan penghargaan, komunikasi yang positif dan efektif, menanamkan sikap disiplin positif dan membangun kualitas. generasi.Kata kunci: Keluarga, Revolusi Industri 4.0, Ketahanan Keluarga. Abstract: Family is the forerunner of the most basic character formation. The attitude of educating children in a family is very influential on the next life. Therefore, families must be ready and able to face the challenges of the times. The industrial revolution 4.0 has a great influence on families. Challenges and temptations that easily infiltrate family life through technology, communication, and information. As well as the torrent of materialism brought major changes in patterns of life and attitudes of daily behavior. Therefore, it is necessary to conduct research in order to answer the challenges that occur in the family environment. This paper is the result of qualitative research from various data sources (works): books, journals, and articles that discuss families in facing the era of the industrial revolution 4.0. From this research, it produces impacts and various kinds of offers that can be used in responding to the industrial revolution 4.0, especially in the family sector. The impacts that occur due to the industrial revolution 4.0 in the field of family law include: concentration of family members focused on seeking pleasure, lack of parental attention, tendency to use gadgets excessively, breaking up of the whole family system, materialistic life. To respond to this impact, there are several offers that are considered capable of responding to the era of the industrial revolution 4.0 including: fostering mutual understanding, actualizing roles, presenting awards, positive and effective communication, instilling a positive discipline attitude and building a quality generation.Keywords: Family, Industrial Revolution 4.0, Family Resilience.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Dian Agustia
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6611

Abstract

Abstrak : Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1) Apa saja regulasi/ hukum positif di Negara Indonesia yang mengatur tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian yaitu terdapat 13 bidang tanah dari warga terkena proyek pengadaan tanah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat yang uang ganti kerugiannya dititipkan ke pengadilan negeri(konsinyasi). Dari ke-13 bidang tanah tersebut, 3 bidang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank.Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Jalan TolAbstract : The formulation of the research problem is: 1) What are the positive regulations/laws in the State of Indonesia that regulate land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing? 2) What is the fiqh siyasah perspective on land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing?. This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Jum'at Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The results showed that there were 13 plots of land from residents affected by the Bengkulu-Taba Penanjung toll road land acquisition project in Jum'at Village, Talang Empat District whose compensation money was deposited with the district court (consignment). Of the 13 parcels of land, 3 of the certificates are still collateral in the bank.Key words : Land acquisition, Plant Growth Compensation, Toll Road
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI NARKOBA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( PUTUSAN NOMOR : 47/PID/2013/PT.JKT Valentino Kristanto Napitupulu
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6616

Abstract

Abstrak:  Timbulnya masalah lalu  lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif ( penelitian hukum kepustakaan ) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Di dalam undang-undang hukum pidana ( KUHP ) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja.Kata kunci: Lalu lintas, Penegakan Hukum, Pemakai Narkotika Abstract: The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in tune with the development and development of society. Among other things is the problem of traffic violations which tend to lead to disorder and accidents in society. Traffic violations are a situation where there is a discrepancy between the rules and implementation. The rules in this case are legal instruments that have been determined and agreed upon by the state as laws that are legally valid, while the implementation is humans or the people of a country who are bound by these legal instruments. The research method used to answer the problems in this thesis is the normative juridical approach or the legal method of normative law research (library law research) which is carried out by first examining library materials that are relevant to the problem under study and referring to legal science. contained in laws and regulations, legal principles and opinions of legal experts and legal practitioners regarding law enforcement against drug users who cause traffic accidents. In the criminal law law (KUHP) generally regulated acts committed intentionally, as well as acts committed unintentionally.Keywords: Traffic, Law Enforcement, Narcotics Users
PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU) Ayu Aigistia; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6643

Abstract

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction); penyajian data (display data); dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di anatara para ahli waris.Kata Kunci: Pemanfaatan Harta Waris, Hukum Islam. Abstract : The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by gilir sawah in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by gilir sawah in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by gilir sawah is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs.Keywords: Utilization of Inheritance, Islamic Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN KETAHUN) Elda Widya
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6644

Abstract

Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun? 2) Faktor-faktor  apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari pegawai PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur maupun pegawai PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur Kantor Jaga Ketahun di Kecamatan Ketahun dan beberapa konsumen pengguna listrik di kecamatan Ketahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Bentuk perlindungan  hukum PT. PLN (Persero) terhadap konsumen telah sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen mendapat kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun yaitu faktor eksternal dan faktor internal . faktor eksternal itu sendiri 90% disebabkan oleh faktor cuaca dimana hujan lebat di sertai angin kencang yang menyebabkan banyak pohon tumbang sehingga menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik. Dan 10% dikarenakan faktor internal seperti kerusakan pada trafo, kabel dan alat penunjang lainnya. Terkait kasus pemadaman listrik di wilayah ketahun itu 90% disebabkan oleh faktor cuaca sehingga pihak PLN tidak memberikan ganti rugi karena itu diluar dari perkiraan mereka.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, Pemadaman Listrik. Abstract: The formulations of this research are: 1) What is the form of legal protection for consumers related to power outages in Ketahun District? 2) What are the factors that cause blackouts in Ketahun District? This type of research is field research (field research). Collecting data by collecting information through in-depth interviews with a number of respondents from employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur and employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur, Ketahun Guard Office in Ketahun District and some consumers use electricity in Ketahun sub-district. This study concludes that: 1) The form of legal protection of PT. PLN (Persero) to consumers has complied with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumers are compensated based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. in Article 29 paragraph (1) letter e which states that consumers have the right to receive compensation in the event of a blackout caused by errors and/or negligence in operation by the holder of the electricity supply business license. 2) The factors that influence the occurrence of blackouts in Ketahun District are external factors and internal factors. 90% of external factors are caused by weather factors where heavy rains are accompanied by strong winds which cause many trees to fall, causing damage to the installation of electrical substations. And 10% due to internal factors such as damage to transformers, cables and other supporting equipment. Regarding the case of blackouts in the area that year, 90% were caused by weather factors so that PLN did not provide compensation because it was beyond their estimates.Keywords: Consumer Protection, Laws, Power Outages.
KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI MINUMAN KERAS DENGAN PENINGKATAN KRIMINALITAS Khairiah Khairiah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6683

Abstract

Abstrak: Kebijakan dalam bentuk perizinan investasi minuman keras telah memicu terjadinya peningkatan kekerasan dan kriminalitas di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kebijakan perizinan investasi minuman keras. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan; (1) Kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol tidak ada manfaatnya, bahkan memiliki dampak negative di kalangan masyarakat; (2) Pengguna minuman keras beralkohol terjadi peningkatkan kriminalitas di kalangan masyarakat; (3) Kebijakan yang ada seyogyanya sebagai solusi dalam memberantas minuman keras beralkohol dan kriminalitas. Ini berbanding terbalik dengan peran fungsi kebijakan yaitu pengesahan perizinan investasi minuman keras. Sehingga tulisan ini dapat disimpulkan kebijakan perizinan investasi minuman keras memperlihatkan dampak negative dalam kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya melalui berbagai pendapat para ahli dan organisasi masyarakat, maka Peraturan Presiden RI tersebut resmi dicabut. Sehingga tulisan ini menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan memperlihatkan aspek komparasi secara kewilayahan yang bersumber pada data yang lebih bervariasi. Dengan demikian kebijakan yang lebih akurat dapat dirumuskan dalam rangka meningkatkan investasi dan pendapatan Negara dengan tidak menimbulkan keresahan dan kriminalitas dalam masyarakat.Kata Kunci: Peningkatan Kriminalitas, Kebijakan, Investasi Minuman Keras Abstract: Policies in the form of licensing investment in liquor have triggered an increase in violence and crime in the community. This study aims to describe the crime rate caused by the liquor investment licensing policy. Using descriptive qualitative method. The research results show; (1) The investment licensing policy for alcoholic beverages has no benefits, and even has a negative impact on the community; (2) Users of alcoholic beverages have an increase in crime in the community; (3) The existing policy should be a solution in eradicating alcoholic beverages and crime. This is inversely proportional to the role of the policy function, namely the ratification of liquor investment licensing. So that this paper can conclude that the liquor investment licensing policy shows a negative impact on people's lives, and in the end through various opinions of experts and community organizations, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia is officially revoked. So this paper suggests that further research is needed by showing aspects of regional comparison that are sourced from more varied data. Thus, more accurate policies can be formulated in order to increase investment and state revenues without causing unrest and crime in society.Keywords: Increasing Crime, Policy, Investment in Liquor
STATUS TALAK (TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL) Khoiri Khoiri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6687

Abstract

ABSRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui status talak menurut fikih dan ketentuan hukum nasional dan bagaimana cara mengharmonisasikan antara ketentuan fikih dan hukum nasional. Adapun hasil penelitian ini adalah secara aturan hukum Islam dan fikih dijelaskan bahwa selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi, dimanapun dan kapanpun ketika suami mengucapakan talak maka cerai tersebut jatuh dan sah. Namun dalam aturan hukum nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang intinya perceraian itu dianggap sah dan jatuh jika diucapkan di depan sidang pengadilan. Maka untuk kehati-hatian agar aturan agama tidak dilanggar, hakim harus menggali dalam fakta-fakta di persidangan sudah berapa kali sang suami pernah mengucapkan talak. Jika sang suami pernah mengucapkan talak satu maka putusannya adalah memberikan izin menjatuhkan talak raji’, jika talak dua maka putusannya memberikan izin menjatuhkan talak bain kubra dan jika talak tiga maka putusannya memberikan izin menjatuhkan talak bain kubra. Seperti itu nampaknya solusi terbaik agar aturan agama tidak bertentangan dengan atura nasional.Kata Kunci: Status Talak, Hukum Islam dan Hukum Nasional ABSRACTThis study aims to determine the status of talak according to fiqh and the provisions of national law and how to harmonize the provisions of fiqh and national law. As for the results of this research are that according to the rules of Islamic law and jurisprudence, it is explained that as long as the terms and conditions of divorce are met, wherever and whenever the husband says divorce, the divorce falls and is legal. However, in the national law as stated in article 38 paragrafh (1) of law number 1 of 1974 and article 115 of the Compilation of Islamic Law, the point is that divorce is considered valid and falls if it is pronounced in front of a court session. So to be careful so that religious rules are not violated, the judge must dig into the facts in court how many times the husband had pronounced divorce. If the husband has ever said divorce one then the verdict is to give permission to drop talak raji ', if talaq is two then the verdict gives permission to drop talak bain kubra and if divorce is three then the verdict gives permission to drop talak bain kubra. Like that, it seems the best solution so that religious regulations do not conflict with national rules.Keywords: Divorce Status, Islamic Law and National Law
FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH Yopa Puspitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.7598

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah  tidak ditemukan secara jelas tentang metode  pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah DusturiyahAbstract:  This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications. Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiyah
Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nadhira Shafiya; Veronica Komalawati; Agus Kilkoda
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8224

Abstract

Abstrak : Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi  banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual.Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak. Abstract : Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children's Rights 
Perlindungan Hak Anak Yang Dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif Rifanisa Arda Siregar; Sherly Imam Slamet; Hazar Kusmayanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8212

Abstract

Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak.Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif. Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge's decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children's rights after their parents' divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children's rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children.Keywords: Children's Rights, Legal Protection, Positive Law.

Page 13 of 20 | Total Record : 192

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue