cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 192 Documents
 7   8   9   10   11 
HIKMAH DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Tasri Tasri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3128

Abstract

Tujuan dari penulisan mengetahui, mendeskdripsi, menganalisis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hikmah yang terkandung atas wabah penyakit virus corona dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adapun hikmah atau pelajaran yang dapat diambil atas wabah virus corona diantaranya, manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat dan bergizi;, manusia harus memperoleh dan mengolah makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya tidak memakan makanan yang tidak dimasak secara sempurna, tidak memakan makanan yang bisa mengundang penyakit misalnya makan tikus, ular, kelelawar dan hewan lainnya;, manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir dan kebersihan bathin misalnya menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Manusia bisa mengendalikan emosi dan amarahnya dalam menghadapi berbagai masalah misalnya jangan mudah panik, jangan mudah terprovokasi dengan kabar atau berita yang tidak bertanggungjawab. Manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhi aktivitas negatif. Aktivitas positif misalnya berolahraga secara teratur, beribadah, berbuat kebaikan (sedekah, infak atau sumbangan) kepada yang membutuhkan dan aktivitas positif lainnya, sedangkan Aktivitas negatif misalnya minuman keras, perjudian, perzinaan dan aktivitas negatif lainnya. Mempertebal keimanan kita dan menyakinkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya;, melaksanakan anjuran, himbauan dan perintah pemimpin (ulil amri) selama perintahnya dalam melakukan hal kebaikan;, yakin bahwa musibah atau wabah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah SWT agar kita senantiasa berada dijalan-Nya;, berikhtiar, berdoa dan tawakal kepada-Nya; Dan Manusia harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini akan segera berakhir dengan izin-Nya.
Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko Tri Aji Pamungkas; Imam Mahdi; Toha Andiko
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemukan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Relevansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wilayah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika prosedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai.
RESPON JAMAAH TABLIGH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG COVID-19 Mohammad Dahlan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3232

Abstract

AbstrakUlama sebagai panutan masyarakat telah mengambil peran yang penting ketika terjadi penyebaran covid-19. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa MUI tentang covid-19. Dengan menggunakan pendekaan sosiologi Ibnu Khaldun dan teknik analisis isi, kajian ini menunjukkan: Pertama, respons Jamaah Tabligh yang selama ini diasosiakan kurang terhadap fatwa MUI dan physcal distancing tidak sepenuhanya benar. Gerakan dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid juga memerlukan evolusi dalam melakukan perubahan sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan physcal distancing dan melaksanakan ibadah di rumah untuk mencegah covid-19. Kedua, kurangnya respons Jamaah Tabligh itu terjadi karena adanya dominasi teks syariat Islam yang banyak mendorong untuk hadir ke Masjid, sehingga walaupun jamaah mereka umumnya berasal dari masyarakat hadarah, tetapi pemikiran keislaman mereka berada dalam masyarakat badawah yang tetap memprioritaskan spiritualitas dan ikatan solidaritas jamaahnya. Ketiga, gerakan Jamaah Tabligh yang memiliki ciri evolutif berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19 ketika berada dalam zona merah.
RESPON JAMAAH TABLIGH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG COVID-19 Dahlan, Mohammad
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3232

Abstract

AbstrakUlama sebagai panutan masyarakat telah mengambil peran yang penting ketika terjadi penyebaran covid-19. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa MUI tentang covid-19. Dengan menggunakan pendekaan sosiologi Ibnu Khaldun dan teknik analisis isi, kajian ini menunjukkan: Pertama, respons Jamaah Tabligh yang selama ini diasosiakan kurang terhadap fatwa MUI dan physcal distancing tidak sepenuhanya benar. Gerakan dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid juga memerlukan evolusi dalam melakukan perubahan sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan physcal distancing dan melaksanakan ibadah di rumah untuk mencegah covid-19. Kedua, kurangnya respons Jamaah Tabligh itu terjadi karena adanya dominasi teks syariat Islam yang banyak mendorong untuk hadir ke Masjid, sehingga walaupun jamaah mereka umumnya berasal dari masyarakat hadarah, tetapi pemikiran keislaman mereka berada dalam masyarakat badawah yang tetap memprioritaskan spiritualitas dan ikatan solidaritas jamaahnya. Ketiga, gerakan Jamaah Tabligh yang memiliki ciri evolutif berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19 ketika berada dalam zona merah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAH SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF ) Baherman Baherman
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3751

Abstract

Abstrak Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administratif merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong diderivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administratif merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi                       Pemerintahan. AbstractEnacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Administrative effort was application or implementation of Pancasila legal state. Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), which the mutual cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was aplication of harmony and deliberation principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem. This research try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court.  Legal issues in this research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Decisions.
STRATEGI WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI IAIN BENGKULU Rahmalia Afriyani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4349

Abstract

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini ada adalah : (1) Bagaimana strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah ? (2) Bagaimana pemahaman dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah ? (3) Bagaimana Trik-Trik dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari teknik tersebut dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan truangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ialah dengan suami istri saling memahami, mengerti satu sama lain hak dan kewajiban suami istri, dengan mengetahui hal dimulai mendidik anak, manajamen keuangan dan paling penting komunikasi. 2) Pemahaman menurut beberapa dosen tentang keluarga sakinah ialah bisa memberikan ketenangan secara psikologis yang mana baik suami dan istri keduanya memiliki peran saling melengkapi satu sama lain dimana jika ada masalah dalam keluarga maka salah satu mengalah, dan jika salah satu marah satu memaafkan, karena rumah tangga harmonis yang mana didalamnya terdapat kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan komunikasi yang utama. 3) Trik-trik dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu : Yang pertama menjaga komunikasi karena komunikasi merupakan salah satu cara menjadikan keluarga sakinah dengan ketika ada masalah selesaikan segera jangan berlarut, mendoakan keluarga (suami dan anak), saling memahami satu sama lain dan memenuhi 3 hal yaitu mata, perut, dibawah perut.Kata kunci : Strategi, Dosen, keluarga sakinah. Abtract : The formulations of the research problems are: (1) How is the strategy of the lecturers of Islamic counseling study program in Bengkulu in forming a Sakinah family? (2) How is the understanding of the lecturer in Islamic counseling study program in forming a Sakinah family? (3) What are the tricks of the Islamic counseling guidance study program lecturers in Bengkulu?. This study uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interview and documentation methods. The data collected from these techniques were analyzed using data reduction, data presentation and data verification. The validity of the data was obtained by using data truangulasi.The results of this study indicate that: 1) the strategy of the lecturer in Islamic counseling study program in Iain Bengkulu is by husband and wife to understand each other, to understand each other's rights and obligations of husband and wife, by knowing things starting from educating children, financial management and most importantly communication.2) The understanding according to some lecturers about the sakinah family is that it can provide psychological calm where both husband and wife both have roles to complement each other where if there is a problem in the family one of them relents, and if one is angry one forgives, because the house a harmonious ladder in which there is comfort, tranquility, serenity and even the main communication. 3) The tricks of the BKI Study Program lecturers in forming a sakinah family, namely: The first is to maintain communication because communication is one way of making a sakinah family by when there is a problem, solve it immediately, do not drag on, pray for the family (husband and children), understand each other and fulfills 3 things, namely the eyes, stomach, under the stomach.Keywords: Strategy, lecturer, sakinah family.
LEGALISASI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH (RESPON TOKOH AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) Dodi Irawan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3756

Abstract

Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah di atas banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Bengkulu Selatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak di luar nikah. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Melalui pengumpulan data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Bengkulu Selatan dan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutif buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-IIIV/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Bengkulu Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adannya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.Kata Kunci: Nasab Anak  di Luar Nikah AbstractThe decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the Scriptures of Children outside of Marriage has generated many different views, including religious figures in South Bengkulu Regency. The problem in this research is how the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia and how the response of South Bengkulu religious leaders to the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 regarding the lineage of children outside of marriage. The research method is an empirical legal research method. Through the collection of primary data generated from interviews with religious leaders of South Bengkulu and secondary data by reading, studying, recording and typing literature books related to the issues raised. The result of the research shows that the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia is legal in the view of religion, that is, materially valid, but because it is not registered either at the Office of Religious Affairs (KUA) or at the Civil Registry, it is not formally valid. However, since the issuance of the Constitutional Court No. 46 / PUU-IIIV / 2010 concerning the Nasab of children out of wedlock, which states that children outside of marriage have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with men as their father which can be proven based on science and technology or other evidence, then Children born out of wedlock have a civil relationship with their biological father. In addition, in responding to the Constitutional Court's decision regarding the lineage of children out of wedlock, South Bengkulu religious leaders are divided into 2 opinions, there are those who agree and disagree. The opinion that agrees is that the Constitutional Court's decision is a legal breakthrough that provides legal guarantees and protection to the wife and child from a sirri marriage. Meanwhile, the opinion that does not agree with the existence of the Constitutional Court's decision is that it will threaten the sanctity of the marriage institution as if it legalizes sirri marriage, cohabitation (samen laven), and adultery.Keywords: Scriptures of Children Out of Marriage
PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Titi Aiza
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4345

Abstract

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan  prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa hal  yang harus disiapkan oleh anggota Kepolisian Daerah Bengkulu baik berupa surat surat maupun syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Library researh) mempergunakan alat pengumpulan data wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota  Biro Sumber Daya Manusia  Polda Bengkulu serta di tambah dengan observasi awal  dan dokumentasi lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mempergunakan model analisis Milles dan Hubberman yaitu data reduction, data display, data verification dan conclusion, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prosedur perkawinan  bagi anggota Kepolisian Daerah  Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan,perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tengtang perubahan atas Pertauran Kapolri nomor 9 Tahun 2010. dilihat dari sudut pandang Maṣlaḥah Mursalah  sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang  pra nikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolsian tersebut akan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat , Dalam hukum Islam ( Maslahah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu.Kata kunci : Prosedur Perkawinah, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Abstract : The purpose of this study was to reveal the marriage procedures and household construction of sakinah, mawaddah and warahmah for members of the Bengkulu Regional Police according to Islamic family law. This research was conducted with a qualitative descriptive approach (Library research) using data collection tools for direct interviews with informants, namely the Bureau of Human Resources, Civil Servants, members of the National Police and added with observation and documentation of the location of the research, then continued with analysis using the Milles and Hubberman analysis model, namely data reduction. , display data, data verification and conclusion, then do a SWOT analysis to get the strengths and weaknesses. The findings of the study reveal that the procedure for conducting pre-marital hearings for members of the Polda Bengkulu is that members of the National Police who wish to marry are required to complete the required documents, seen from the point of view of Maṣlaursah Mursalah that it is highly recommended to hold a prenuptial procedure trial for members of the National Police, because in terms of Islamic law, pre-marriage guidance has been implemented optimally and quite effectively, in order to support members of the National Police and prospective husband or wife in forming ṡākinaḥ, mawaddaḥ, wa rahmaḥ families. The concept of the sakinah family is to build the foundation of a sakinah family with a strong religion, planning a strong marriage to a sakinah family by getting married in adulthood, managing family conflicts by understanding the perspective of conflict and the principle of problem solving.Keywords: Marriage Procedure, Sakinah Family, Mawaddah, Warohmah.
COVID 19 DALAM PERSFEKTIF FIQIH (STUDI KASUS TRAPI COVID TENTANG KEBERSIHAN) Sahmiar Pulungan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3752

Abstract

Abstrak:  Tujuan tulisan ini adalah untuk menjawab persoalan terhadap musibah yang menimpa dunia pada umumnya, khususnya Indonesia dengan adanya pandemi  covid 19. Pandangan Islam menyatakan bahwa menjaga kebersihan agar tidak terserang penyakit adalah upaya terbaik. Banyak ayat dan hadis menganjurkan agar memperhatikan kebersihan, baik secara khusus atau yang terkait langsung dengan syarat sahnya ibadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Instrument penelitian ini adalah hadis, al-quran, kitab-kitab fikih. Menurut kedokteran, cara yang paling baik untuk mengobati penyakit berjangkit dan penyakit-penyakit lainnya adalah adalah dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah suatu langkah untuk mengantisipasi diri dari terkena penyakit  termasuk pandemi covid 2019. Sesungguhnya antisipasi lebih baik dari mengobati.Kata kunci: Fiqh, Covid 19, KebersihanAbstract:The purpose of this paper was to answer the problem of the disaster came to the world in general, especially Indonesia with the covid pandemic 19, in line with that view according to Islamic perspective that maintaining cleanliness is the best effort so we will not be attacked by disease. Many verses and traditions suggest paying attention to cleanliness, either specifically or directly related to the legal requirements for worship. This study uses a qualitative method with a library research approach. The instrument of this research was Hadith, Al-Qur'an, Fiqh Books. According to medicine, the best way to treat infectious diseases and other diseases was to maintain cleanliness. The health solution to overcome cobid 19 was to keep cleanliness. Maintaining cleanliness was a step to anticipate from getting sick, including the covid pandemic 2019. Indeed, anticipation is better than cure.Keywords: Fiqh, Covid 19, Cleaness
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL) Yanto Yanto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4352

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda Bengkulu menyanksi MEP dengan hukuman PTDH terhadapnya. MEP dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda Bengkulu saat itu, karena dianggap melakukan kesewang-wenangan. Hal ini terjadi, karena MEP tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. MEP mengganggap cacat administrasi karena Kapolda Bengkulu menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL? Kedua, bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem  Peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh MEP dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan MEP ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.  Kata Kunci: Keadilan, Gugatan,  Persidangan, Polri, TUN Abstract : This research stems from the MEP's quest for justice through a lawsuit at the State Administrative Court. The Bengkulu Police Chief sanctioned MEP with PTDH's sentence against him. MEP and their team of attorneys sued the Bengkulu Regional Police's decision at that time, because they were deemed arbitrary. This happened, because MEP had never been in a general criminal court hearing. MEP considered an administrative flaw because the Bengkulu Police Chief carried out the recommendation for the KEPP Commission's appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the problems of this research are: First, how does the law enforcement process occur in the case of disrespectful dismissal of a member of the police in case number 1 / G / 2018 / PTUN.BKL? Second, what is the legal mechanism for ex-members of the National Police in the Judicial System in Indonesia? This study aims to analyze the PTDH process within the National Police, as well as to see the legal mechanisms in the Polri Institution from the perspective of the Judicial System in Indonesia. This study uses a juridical normative approach, with descriptive analysis through various court decisions that have occurred. This study obtained the results that: First, the MEP's efforts for the justice-seeking process and the legal process at the Polri Institution are in accordance with the state administrative legal process. MEP's claim argument was rejected, and the defendant's answers were accepted in all types of trials. Second, the legal process has met the provisions of state administrative law, both formally and materially according to the justice system in Indonesia. Keywords: Justice, Lawsuit, Trial, Indonesian Police, State Administration Law

Page 9 of 20 | Total Record : 192

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue