Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Suwarjin Suwarjin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3807

AbstrakSejak Indonesia merdeka, transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional telah menjadi cita-cita hukum umat Islam Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu hukum yang mengatur urusan mereka harus sejalan dengan keyakinan agama mereka. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selama kemerdekaan hingga sekarang telah diundangkan sejumlah undang-undang yang merepresentasikan kebutuhan hukum mereka, seperti Undang-Udang Perkawinan, undang-undang zakat, udang-undang haji, udang-undang perbankan Syari’ah dan undang-undang Jaminan Produk Halal. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut kitab-kitab fikih menjadi bahan hukum pimer dalam perumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Selain dalam bentuk undang-undang, produk hukum yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ditransformasikan dari kitab Syarh Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain, karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini dikaji di pesantren-pesantren sejak lebih dari seratus tahun lalu, karena itu pengaruhnya dalam praktik hukum keluarga Muslim tradisional sangat besar. Namun, akhir-akhir ini kitab tersebut banyak digugat sejumlah pegiat gender, karena dipandang mengandung bias gender. Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: (1) Konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dari Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqūd al-Lujain dan (2) pengaruh pemikirannya tersebut dalam serapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Sejarah Pemikiran, diperoleh kesimpulan: (1) Konstruksi pemikiran hukum Keluarga Islam al-Bantani bercorak tradisional. Konstruksi pemikirannya mencerminkan genealogi pemikiran yang berkembang pada masanya. (2) Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat diserap langsung dari kitab Syarḥ‘Uqūd al-Lujain karya al-Bantani. Kata Kunci: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformasi, Kompilasi Hukum Islam. AbstractSince Indonesia's independence, the transformation of Islamic law into a national legal system has been the ideal of Indonesian Muslim law. This is consistent with the fact that the majority of Indonesia's population is Muslim. Therefore the laws governing their affairs must be in line with their religious beliefs. To realize these ideals, during independence until now a number of laws that represented their legal needs had been enacted, such as the Marriage Shrimp Law, the Zakat Law, the Hajj Law, the Shari'ah Banking Law and the Law on Sharia Banking. Halal Product Guarantee. In the drafting of these statutory regulations the fiqh books become the primary legal material in the formulation of articles of the statutory regulations. Apart from being in the form of laws, a very important legal product in legal practice in Indonesia is the Compilation of Islamic Law. Compilation of Islamic Law into material law within the Religious Courts based on Presidential Instruction number 1 of 1991. A number of articles in the Compilation of Islamic Law were transformed from the book Syarh Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain, by Syekh Nawawi al-Bantani. This book has been studied in Islamic boarding schools for more than a hundred years, therefore its influence in the practice of traditional Muslim family law is enormous. However, recently the book has been challenged by a number of gender activists, because it is considered to contain gender bias. This study discusses two problems, namely: (1) The construction of Islamic family law thought from Syekh Nawawi al-Bantani in the book Syarh Uqūd al-Lujain and (2) the influence of his thoughts on the uptake of the Compilation of Islamic Law in Indonesia. By using the Historical Thought approach, the following conclusions can be drawn: (1) The construction of the legal thought of the Islamic family of al-Bantani is a traditional style. The construction of thought reflects the genealogy of thought that developed in its time. (2) In the Compilation of Islamic Law, there are 4 articles consisting of 10 verses which are taken directly from the book Syarḥ'Uqūd al-Lujain by al-Bantani. Keywords: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformation, Compilation of Islamic Law.

LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Yuni Kartika
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4346

Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintahan dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Terlepas dari segala fungsi istimewa yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, sehingga perlu dijelaskan bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimana pula fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah.Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (concept approach) ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahan-bahan hukum terkait masalah yang diteliti melalui teknik studi dokumentasi (library research). Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif diperoleh hasil bahwa baik fungsi legislasi, fungsi monitoring, dan fungsi budgeting yang dimiliki DPR, seluruhnya teah diatur secara jelas di dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Namun demikian, fungsi-fungsi yang dimaksud belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam).Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi DPR, Siyasah Dusturiyah. Abstract : The Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has an important position in government with three functions: The legislative function, the supervisory function, and the budget function. Apart from all the special functions it has, it is found that there are several problems related to the implementation of functions owned by the DPR, so it is necessary to explain how the legislative function, monitoring function, and budgeting function are owned by the DPR in perspective of rule of law. Legislation and what are the legislative functions, monitoring functions, and budgeting functions which are owned by the DPR in the perspective of siyasah dusturiyah. Qualitative normative research that uses a statutory approach (statue approach) and a concept approach (concept approach) tries to describe and analyze legal materials related to the problem under study through the documentation study technique (library research). By using the qualitative data analysis method, the results show that both the legislative function, the monitoring function and the budgeting function of the DPR, have all been clearly regulated in the constitution and statutory regulations. However, these functions have not been fully implemented according to the principles of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law).Keywords: People's Representative Council, DPR Function, Siyasah Dusturiyah.

SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM PROSES PEMILIHAN LEGISLATIF DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) Muhammad Iqbal
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3753

Abstrak Simbol agama banyak digunakan dalam pemilihan umum legislatif, simbol-simbol agama yang digunakan tujuanya adalah untuk mencari simpat partisipan. simbol agama adalah gejala atau penanda yang digunakan manusia untuk menunjukan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Turner (1966) menyebutkan bahwa realisme simbol agama. Rumusan penelitian Bagaimana simbol-simbol agama dalam proses pemilihan legislatif yang telah diselenggarakan ?. Apakah simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Legislatif Di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 bertentangan Studi undang-undang republik indonesia No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum?. Jenis Penelitian ini Kualitatif Pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan pengumpulan data menggunakan untuk memutuskan ke arah mana penelitian ini dengan cara mewawancara informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa, kalimat agama dan simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Legislatif di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019. Kata Kunci : Simbol-simbol agama, Pemilihan Legislatif dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017AbstractReligious symbols are widely used in legislative elections. Religious symbols are used for the purpose of seeking the sympathy of participants. Religious symbols are symptoms or markers used by humans to show the existence and characteristics of a religion. Turner (1966) states that realism is a religious symbol. Research formulation What are the religious symbols in the legislative election process that has been held? Do the religious symbols in the Legislative Election process in Bengkulu Province in 2019 contradict the study of the Republic of Indonesia Law No. 07 of 2017 on general elections? This type of research is qualitative. Data collection uses field research techniques. Data collection uses to decide which direction this research is going by interviewing informants. This research concludes that the use of language, religious sentences and religious symbols in the Legislative Election process in Bengkulu Province in 2019 (Study of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017) concerning General Elections does not contradict the law in the implementation of the 2019 simultaneous elections. Keywords: Religious symbols, Legislative Elections and Law Number 17 of 2017

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Nuzha Nuzha
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.4472

Abstract: This Study examines the marriage arrangement as indicated by Islamic law and positive law in Indonesia. The exploration technique utilized is library research, which is a hunt of the writing identified with marriage arrangements. The methodology utilized is the syar'i approach, which is an Islamic lawful methodology and a juridical methodology, in particular a way to deal with the law, to be specific the Arrangement of Islamic Law, KUHPerdata, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The consequence of the examination is that the marriage understanding in Islamic law is completed by focusing on the arrangements of the syara which are then remembered for the Islamic Law Accumulation. Marriage arrangements in certain law in Indonesia are taken from the Common Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.Keywords: Husband, wife, marriage agreement, Islamic law, positive law in Indonesia Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu library research yaitu penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i merupakan pendekatan hukum Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap Undang-undang yaitu Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian yaitu perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara yang kemudian dimasukkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diambil dari KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Kunci: Suami, istri, Perjanjian perkawinan, hukum Islam, hukum positif di Indonesia

KONSEP PERWALIAN PERNIKAHAN ANAK ZINA DALAM TATANAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG Mawardi Mawardi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3808

Abstrack Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini anak lahir di luar nikah atau anak zina. Hal ini disebabkan oleh masih adanya yang menyalahkan gunakan perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat rusaknya sebuah perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut perkawinan wanita hamil di luar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan perselisihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan perwalian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi. Kata kunci : status perwalian, anak zina, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 AbstrackThis research is motivated by the recent rise of children born out of wedlock or adultery. This is due to the fact that there are still those who blame the use of marriage by tarnishing the meaning and purpose of marriage itself by committing adultery or having sex outside of marriage which results in damage to a marriage causing problems which are called marriage of pregnant women out of wedlock which can then cause problems. new, namely the status of their child which can cause disputes in the community in general or legal experts regarding the status of the child whether the marriage is valid or not valid, especially in relation to guardianship. The results of the study show that although the Constitutional Court has severed the civil relationship between the adulterous child and the biological father, the issue of guardianship in the marriage of an adulterous child was not explicitly stated in the marriage. Thus, adultery children in line with Indonesian national law so far (Article 43 paragraph (1) Law No.1 of 1974), do not have rights from their father. Because an adulterous child only has a relationship with his mother, from his biological father the child does not have any rights that can be obtained, because legally, both religious law and national law, he does not have blood ties (nasab) with a male who is his biological father. This is where the adulterous child does not get material and moral rights from his father, such as maintenance rights, living rights, marriage guardianship rights for girls and mutual inheritance rights. Keywords: guardianship status, adultery, KHI and Law Number 1 Year 1974

ETIKA KERJA DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ISLAM Khairiah Khairiah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3742

AbstrakTujuan penulisan ini ingin mendeskripsikan tentang etika kerja masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Islam. Metode menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Tolak ukur dalam penulisan ini hasil dari perilaku kerja secara optimal seperti kualitas, efektif, efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan terkait tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya seperti merencanakan program kerja, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pekerjaan masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kinerja selama pandemi Covid-19 menjadi menurun, terlihat masalah etika kerja masa pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan, terjadi dalam bentuk kegelisahan, stress, kelelahan, penyimpangan perilaku kerja, hingga penurunan tanggungjawab, efektifitas dan efisiensi kinerja, terjadi kegelisahan dan sulitnya orang tua memfasilitasi anak belajar secara daring, terjadi krisis kolaborasi antara orang tua dan tenaga pendidik, terjadi gap dan tidak meratanya pendidikan, pembelajaran tidak optimal, dikarena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga menurunnya mutu pendidikan, makalah ini mengusulkan perlu perubahan etika kerja,ideology pendidikan for all secara daring yang mengarah pada penyediaan iklim yang kondusif bagi munculnya berbagai pendekatan untuk meningkatkan etika kerja selama masa pandemi Covid-19. Etika kerja mengarah kepada penyediaan iklim yang kondusif bagi munculnya berbagai pendekatan untuk meningkatkan etika kerja. Etika kerja berasal dari nilai dan prinsip yang dianut dalam dunia pendidikan, seperangkat praktik moral yang membedakan antara hal yang benar dan yang salah dan etika sebagai penentu dan arahan bagi seseorang dalam berperilaku dalam pekerjaan.Kata Kunci: Etika, Kinerja, E-performance, SARS-Covid 19 AbstractThe purpose of this paper is to describe the work ethic of the Covid-19 pandemic in an Islamic perspective. The method uses a descriptive qualitative approach. The benchmarks in this paper are the results of optimal work behavior such as quality, effectiveness, efficiency in carrying out work related to main tasks, functions and responsibilities such as planning work programs, implementing, evaluating and following up on work results during the Covid-19 pandemic. The results show that performance ethics during the Covid-19 pandemic has decreased, it can be seen that work ethic problems during the Covid-19 pandemic in the world of education occur in the form of anxiety, stress, fatigue, deviations in work behavior, to decreased responsibility, effectiveness and efficiency of performance. anxiety and difficulty for parents to facilitate children's learning online, there is a crisis of collaboration between parents and educators, there is a gap and unequal education, learning is not optimal, because learning is carried out online, thus decreasing the quality of education, this paper proposes a change in work ethics , the ideology of education for all online which aims to provide a conducive climate for the emergence of various approaches to improve work ethics during the Covid-19 pandemic. Work ethics leads to providing a conducive climate for the emergence of various approaches to improve work ethics. Work ethics comes from the values and principles adopted in the world of education, a set of moral practices that distinguish between right and wrong things and ethics as a determinant and direction for someone to behave at work.Keywords: Ethics, Performance, E-performance, SARS-Covid 19

NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA IKRAR TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn) Yulia Nengsih
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4347

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (lapangan) dan library research (kepustakaan), dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 479/Pdt.G/2020/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan majelis hakim bahwa tanggung jawab ayah setelah ikrar talak terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya. Hal ini ini dipertegas oleh mazhab syafi’i, Hanafi dan Hambali, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah untuk memberikan nafkah. 2) Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu menghukum Pemohon (ayah) untuk memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah.Kata Kunci: Nafkah Anak, Tanggungjawab Ayah, Hukum Islam Abstract: This research raises the problem of what the panel of judges considered in the decision of the case Number 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn on the father's responsibility after the divorce pledge at the Bengkulu Religious Court Class IA in the perspective of Islamic law and how the father's obligation to support the child after pledge of divorce in the case decision Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Class IA Religious Court. This research uses the type of field research (field) and library research (literature), with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. To collect data, the documentary method was used which was obtained from the Bengkulu religious court's decision on the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that correspond to the problem. Then after the data obtained were analyzed descriptively normative. The research results show that: 1) The judges' consideration that the father's responsibility after the divorce vow to the child after the divorce is more burdened on the father and a mother is not obliged to provide for her child, whether there is a husband on her side or not. Whether the woman is rich or poor, a woman only has an obligation to provide for her parents and the slave she has. This is confirmed by the syafi'i, Hanafi and Hambali schools, if the father is unable to provide for the child, then the closest relatives can take over the role of the father to provide a living. 2) The obligation of the father to support the child after the divorce pledge in the decision of the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Religious Court, namely punishing the Petitioner (father) to provide for the child outside the cost of education and health. If the Petitioner's father renounces and does not fulfill his obligations as stated in the dictum of four orders of the Respondent's decision, the Respondent may apply for the execution of the payment of child support to the Religious Court to force the male parent (father) to provide a living cost. Keywords: Child's Livelihood, Father's Responsibility, Islamic Law

WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Efrial Susanto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3754

Abstrak Untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di kota-kota besar maka salah satu solusinya adalah dengan merubah tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di pemakaman kota-kota besar?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang terjadi di kota-kota besar. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian library research yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek utama. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian menyimpulkan Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam semakin hari semakin menipis. Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, berdasarkan dalil istihsan bidharurah, kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah fiqhiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu membolehkan larangan).Kata kunci : Penguburan Berdiri, Hukum Islam AbstractTo overcome the burial land crisis in big cities, one solution is to change the procedure for placing the body in the grave during the funeral procession, which is to put it standing up, not lying down as usual. What are the reasons for the discourse on standing burials in the cemeteries of big cities? How does Islamic law review standing burials? To find out what funeral problems that occur in big cities. To find out how Islamic law reviews stand for burial. This type of research is in the form of library research, namely research using books and literature as the main object. This research was designed in the form of library research (library research). The results of the research conclude that the cause of standing burial discourse is population development, and a high mortality rate which is not accompanied by the availability of burial land and funeral processions that are usually carried out making the burial ground increasingly depleted. Standing burial may be carried out when the condition of the burial is already in a difficult and emergency situation, based on the proposition of bidharurah istihsan, the ad-Dhararu Yuzalu fiqhiyyah principle (Kemudharatan is removed) and the ad-Dharurat law of fiqhiyyah Tubihu al-Mahzhurat (emergency allows prohibition).Keywords: Standing Burial, Islamic Law

SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Nuzha Nuzha
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4343

Abstract: The research discusses the concept of supervision carried out by the Supreme Court in realizing a clean judiciary. The research method used is library research which is a search for library resources. This resarch used the syar’i approach which is an approach to the provisions of Islamic teachings and a juridicial approach which is an approach to the main legal materials by examining theories, concept, principles and laws and regulations. The research found an existanceof supervisory system that can be accomplished which consist of a self-control system, an In-Depth Control Systems which meant a supervisory system that accomplished by the leaderto his subordinates which performed by the supervisory apparatus specifically appointed in a work unit known as the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaKeywords: Supervision, Self-Control Systems, In-Depth Control Systems, Functional Surveillance SystemsAbstrak: Penelitian tersebut membahas tentang konsep pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu terdapat sistem pengawasan yang dapat dilakukan yang terdiri dari sistem pengendalian diri yang merupakan pengawasan terhadap diri sendiri, sistem pengawasan melekat merupakan sistem pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yang dilakukan terus-menerus serta sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja dikenal dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Pengendalian Diri, Sistem Pengawasan Melekat, Sistem Pengawasan Fungsional

ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL) Rahma Nengsih
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3743

AbstrakPermasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang sering diisukan dapat lahir sebagai dampak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik[1]. Pada dasarnya, pelayanan SHM memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL;. Untuk mengetahuiargumentasi hukum terhadappertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach) di mana peneliti mengkaji aspek yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Bengkulu. Adapun hasil penelitian bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa argumentasi yuridis sebagai dasar pijakan interpretasi hukumnya, yaitu: Asas Dominus Litis,Klausul Alternatif Konjungsi, Asas Kecermatan dalam AUPB, Pembuktian Frontal, Orbiter Dicta dan Ratio Decidendi, serta Hubungan Antar Peristiwa. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, Majelis Hakim PTUN dapat mengeluarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya dapat dikonversi menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht).Kata kunci : Argumentasi hukum, pertimbangan hakim, putusan perkara dan pencabutan AbstractProblems in the field of public administration services that are often raised may arise as a result of the issuance of Freehold Certificate. Basically, SHM services have a mechanism that has been regulated in government regulations such as Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, but in reality it has not been optimally implemented and has not been able to protect the interests of the community. What was the basis for the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? What are the legal arguments against the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? To find out the basis for the consideration of the Panel of Judges of the Bengkulu State Administrative Court in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL; To find out the legal arguments against the considerations of the PTUNBengkulu Panel of Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL. This type of research used in this research is qualitative research in the form of normative legal research. The approach to be taken is the statue approach and the case study approach in which the researcher examines the aspects under study with reference to the laws and regulations and the Bengkulu State Administrative Court Decision. The results of the research show that the Panel of Judges uses several juridical arguments as the basis for their legal interpretation, namely: Dominus Litis Principle, Alternative Conjunction Clause, Accuracy Principle in AUPB, Frontal Proof, Orbiter Dicta and Decidendi Ratio, and Relationship Between Events. Based on these arguments, the PTUN Panel of Judges can issue several considerations which can eventually be converted into a decision with permanent legal force (inkraacht).Keywords: legal argumentation, judge consideration, case verdict and revocation

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA