Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH Yopa Puspitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5414

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah DusturiyahAbstract: This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications.Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiyah

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Abinezier Pebrian Edison; Margo Hadi Pura
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5404

Abstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act.This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations.with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under studyKeywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banyaknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurator

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DARI COVID - 19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SELUMA Parlyndungan Sianturi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5409

Abstrak : Berdasarkan hasil observasi peneliti Kesadaran pentingnya kesehatan terdampak covid -19 masyarakat Kabupaten Seluma yang rendah Masyarakat Seluma terkesan ‘’meremehkan’’ bahaya covid-19 Efek sanksi bagi masyarakat Kabupaten Seluma tidak member efek jera Tingkat koordinasi gugus Tugas penanggulangan Covid – 19 yang perlu di tingkatkan khususnya perihal kinerja Satpol PP Kabupaten Seluma. Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Kualitatif Empiris dengan subjek Penelitian yaitu gugus tugas penanganan Covid-19, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Seluma serta Masyarakat umum Pemecahan masalah yaitu menilai Pelaksanaan, evaluasi, sanksi, atas penerapan peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. peran satuan polisi pamong praja atas disiplin protokol covid serta pelanggaran yang dilakukan masyarakat kabupaten seluma perilaku masyarakat seluma atas peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi, dan wawancara Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kepatuhan masyarakat seluma terhadap penegakan Peraturan Bupati Seluma nomor 26 tahun 2020 yang di lakukan oleh Satpol PP masih rendah masih karena banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan, hal tersebut di sebabkan oleh kelalaian serta alasan belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat seluma menilai penegakan peraturan bupati seluma nomor 26 yang di lakukan satpoll sudah cukup maksimal seperti sosialisasi, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh saptol ppKata kunci: peraturan Bupati, Satpol PP, Covid-19 Abstract: Based on the results of the researcher's observations, the awareness of the importance of health affected by COVID-19 in the Seluma Regency community is low. The Seluma community seems to "underestimate" the danger of covid-19. The effect of sanctions on the people of Seluma Regency does not provide a deterrent effect. The level of coordination of the Covid-19 Task Force needs to be improved. especially regarding the performance of the Seluma Regency Satpol PP. The research carried out is Empirical Qualitative Research with research subjects namely the Covid-19 handling task force, Satpol PP, Seluma Regency Government and the general public. Problem solving is assessing the implementation, evaluation, sanctions, on the application of the regent's regulation as long as number 26 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19. the role of the civil service police unit in the discipline of the covid protocol and violations committed by the district community as long as the behavior of the community is based on the regent's regulation number 26 of 2020. This study used guidelines for observation, and interviews. Research data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the level of public compliance with the enforcement of Seluma Regent Regulation number 26 of 2020 carried out by Satpol PP is still low because many people violate health protocols such as creating crowds, not wearing masks and not washing hands, this is caused by negligence. and reasons for not being used to implementing health protocols. The results of this study indicate that the public has always assessed that the enforcement of the regent's regulation number 26 which was carried out by the Satpoll was maximal enough, such as socialization, prevention and prosecution for violations of health protocols carried out by the PP.Keywords: Regent regulations, Satpol PP, Covid-19

Perlindungan Hukum Terhadap Sorabi Hijau Khas Karawang Sebagai Potensi Indikasi Geografis Mutiara Sukma
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.6147

Abstract: Indonesia has a wealth of natural resources that are very much and varied, of course, this is because Indonesia consists of thousands of islands which have their own diversity. Geographical indication is described in Article 1 point 6 of Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, namely, a characteristic that indicates the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives certain reputation, quality and characteristics to the goods and / or the products produced. The research aims to find out how to provide legal protection for products that are unique to an area. One area that has a unique product that can be a potential geographic indication is Karawang, Karawang is an area that focuses on the agricultural sector that produces rice, of course this has an effect on potential geographic indication products that use rice as raw material such as Sorabi, which mainly uses flour rice. Green sorabi can receive legal protection through geographic indication based on PP No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The role of the government is very influential in making the typical Karawang green sorabi as a geographical indication by making people aware of how important it is to register local specialty products because it can help increase economic value for local communities.Keywords: Protection, Law, Geographical. Abstrak: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak dan beraneka ragam, tentu hal tersebut dikarenakan Indonesia terdiri dari beribu pulau yang memiliki keaneka ragamannya masing-masing. Indikasi geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu, suatu ciri khas yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi produk yang berasal khas dari suatu daerah. Salah satu daerah yang memiliki produk khas yang dapat menjadi potensi indikasi geografis adalah Karawang, Karawang adalah daerah yang berfokus pada sektor pertanian yang menghasilkan beras, tentu hal tersebut berpengaruh pada produk potensi indikasi geografis yang menggunakan bahan baku beras seperti Sorabi yang bahan utamanya menggunakan tepung beras. Sorabi Hijau dapat menerima perlindungan hukum melalui indikasi geografis berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peran pemerintah sangat berpengaruh penting menjadikan sorabi hijau khas karawang sebagai indikasi geografis dengan cara menyadarkan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya untuk mendaftarkan produk khas daerahnya karena dapat membantu menaikkan nilai ekonomi bagi masyarakat daerah.Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Geografis.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Reza Silvia; Margo Hadi Pura
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.6148

Abstract: This paper aims to determine the implementation of local government and the institutional arrangement of local government. The method in this study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The approach used in this research is to use a statutory approach. The technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials uses the techniques of collecting legal materials with literature study. The results of this paper indicate that the implementation of regional government is based on the principle of decentralization and the application of the principle of co-administration. In a decentralized structure, lower-level government independently formulates and implements policies and interventions from higher levels of government. The existence of the delegation of authority to local governments is not something that the central government should be afraid of because the granting of authority will not be separated from coordination and supervision of the central government. In the administration of governmental authority carried out by the government, it must apply general principles of good governance, in this case the general principles of good governance are born from the practice of state and government administration so that it is not a formal product of a state institution such as law. Institutions are institutions that have great abilities in moving the organization, because institutions are formally arranged to produce rational actions in an organization. Institutions are means and tools in carrying out government activities in an increasingly complex society.Keywords: administration, structuring, institutional Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah daerah serta penataan kelembagaan pemerintah daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adaah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan penerapan asas tugas pembantuan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumusakan dan mengimplementasi kebijakan secara independen dan intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin kompleks.Kata Kunci: penyelenggaraan, penataan, kelembagaan

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Eni Putri Sari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6612

Abstrak : Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) MenurutKompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).Kata Kunci: Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Abstrack : The formulation of the research problem is: 1) How is the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency? 2) How is the implementation of the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency, from a Islam law perspective?. The type of research is field research (field research). Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and quoting information. This study concludes that: 1) Fulfillment of the Child's Livelihood Rights Due to Divorce In Ulu Talo Subdistrict, Seluma Regency, the fulfillment of the responsibility to meet the needs of the child after divorce, only the mother of the child (ex-wife) and assisted by the mother's parents in mutual cooperation , by the way the mother works and has a business. 2) According to the Compilation of Islamic Marriage Law on Child Care Article 156 (d) in the event of a divorce “All hadhanah costs and child maintenance are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult able to take care of himself (21 years old).Keywords: Children's Livelihood Rights Due to Divorce.

PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIN-TAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT Wahyuni Risma; Hamzah Vensuri; Hengki Januardi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6617

Abstrak: Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus di depan pejabat yang berwenang atau tercatat, tapi di Kecamatan Lintau Buo masih ada masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo dan untuk mengetahui upaya KUA dalam menagulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian penulis mengenai problematika pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.Kata kunci: Problematika, Perkawinan, Tercatat; KUA. Abstrack : The law stipulates that every marriage that takes place must be in front of an authorized or registered official, but in Lintau Buo Subdistrict there are still people whose marriages are not registered and do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine the causes of people who do not have a marriage book in Lintau Buo District and to find out the efforts of KUA in dealing with people who do not have a marriage book. This research is a field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the writer uses data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of the author's research regarding the problems of unregistered marriages are caused by: 1) Marriage does not get the blessing of parents. 2) Marriage of a widower or widow due to lack of administrative requirements at the KUA office (divorce certificate). 3) Marriage due to being caught red-handed by the community. 4) Pregnant out of wedlock. 5) P3N did not report marriage. There are as many as 120 people who do not have a marriage book and 5 people who do istbat marriage in the religious court for the last 2 years. The cause of people not having a marriage book is because the marriage book is missing, registrar employees, marriage registrar employees do not provide marriage books, marriages are not registered. Efforts made by the KUA in tackling people who do not have a marriage book are by way of interviews with solutions and outreach.Keywords: Problematic, Marriage, Recorded, KUA.

KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ilham Romadani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6613

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat al-quran “berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu”. Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi’i. Pendapat tersebut berdasarkan perkatan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota. dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut mengingkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq.Kata Kunci: Nafkah; Muaqqat; Hukum Islam Abstract: This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur'an "give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance". The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi'i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement.Keywords: Livelihood; Muaqqat; Islamic Law

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Renoctha Refenza
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6614

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam. penyelenggaraan haji Kedua,faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam. penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif .Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjaantara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Pertma, factor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenagalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.Kata Kunci : UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haji Abstract: The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing.This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District.Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj

PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Arini Rufaida; Nuryati Nuryati
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6610

Abstrak: Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri. Di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitianya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur’an, hadis dan ijma.Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.Kata kunci: Nafkah, Berpenghasilan, Sosiologi Hukum Islam. Abstract: The most basic obligation of a husband to his wife after the marriage contract is the obligation to provide a living both physically, namely the fulfillment of household needs and spiritually, namely the fulfillment of biological needs. In a hadith it is shown that it is obligatory for a husband to provide a proper living for his wife for the husband's lawfulness of the wife's genitals. In Somagede Village, it was found that when the wife helps her husband earn an income to meet the needs of his family, there are some husbands who do not provide any more support for their wives on the grounds that their wives have worked so they think that their livelihoods have died. This type of research is field research. Data collection techniques, namely by interview, observation, and documentation. The subject of this research is a married couple who work in Somagede Village, Banyumas Regency. While the object of the research is the practice of providing a living from husband to wife who earns income in Somagede Village, Banyumas Regency. The husband's obligatory livelihood is fulfilled by the husband based on texts sourced from the Qur'an, hadith and ijma. Sustenance is the right of the wife even though she is rich and her husband is poor. The obligation to provide a living for the wife does not fall, unless the wife disobeys or nusyuz. Regarding the practice of giving a living from a husband to a wife who earns money in Somagede Village, Banyumas Regency, based on the results of interviews with respondents, each family has a different way of applying the obligation to provide for their wives. Meanwhile, according to the sociology of Islamic law, the husband is still obliged to provide a living for his wife who earns herself according to her ability without demanding a living beyond the limits of her husband's ability.Keywords: Live, Earn, Sociology of Islamic Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA