cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 192 Documents
 13   14   15   16   17 
INDIKASI TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENANGANAN TERDUGA TERORIS Pujantini Pujantini; Fakhlur Fakhlur
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8777

Abstract

Abstract : In carrying out its duties, Densus 88 AT needs to be supervised by an independent institution that oversees the work of the anti-terror unit of Densus 88 because so far there are indications that there is no supervision or evaluation of the performance of Densus 88, so there is an impression of being out of control.Komnas HAM did not want to comment on the pros and cons of the disbandment of Densus 88 AT, because the agency agreed that terrorists should be dealt with, but arbitrary actions should not be taken. According to Komnas HAM, shooting dead against suspected terrorists should be avoided unless it is absolutely necessary and must be proven transparently and legally accountable.Keywords: Human Rights Violation, Densus 88 Anti-Terror, Suspected Terrorist
Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah) Redy Naldho
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8215

Abstract

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah? 2) Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Urgensi diperlukannya pemeriksaaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57%  dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (tetanus teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling pengobatan dan rujukan bila perlu. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah dalam pelakasanaannya tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya, perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna sebagai pemeliharan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl).Kata kunci: Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Calon Pengantin, Maqashid Syari’ah. Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What is the urgency of conducting health checks for prospective brides and conducting health checks for prospective brides. Study in Central Bengkulu Regency? 2) How is the health check for prospective brides from the maqashid shari'ah perspective. Study in Central Bengkulu Regency. The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and citing information. This study concludes that: 1) The urgency of the need for this health check to ensure the health of the prospective bride and groom, in Bengkulu Tengah with 37 cases of malnourished infants, 7.57% of stunting cases and 4-10 HIV/AIDS cases in 2021 -2022. The examination includes a physical examination (weight, height and blood pressure check), filling out psychological questionnaires, checking blood group, blood sugar, checking for hepatitis, HIV/AIDS, syphilis, and TT immunization vaccine (tetanus textoid) for the bride and groom. women as well as screening, laboratory examination using blood, urine or body tissue samples, treatment counseling and referrals if necessary. 2) Health checks for prospective brides from a maqashid shari'ah perspective in its implementation there are no disadvantages and more benefits, this act is included in the hajiyat level which is a secondary need that is useful as maintenance of the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl).Keywords: Keywords: Health Checkup, Bride and Groom, Maqashid Syari'ah.
Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) Leman Setia Budi; Marjan Miharja
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8223

Abstract

Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri. Abstract:Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth.Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage.
Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomo 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam) Idul Adha
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8211

Abstract

Abstrak: Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta dimalam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta dimalam hari. Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, adanya koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta dimalam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pesta Rakyat. Abstract: The implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency has gone well even though at the beginning of the implementation of the ban on parties at night there were some groups of people who challenged the implementation of the ban on parties at night. The supporting factor in the Regent's Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party is the coordination through routine meeting activities carried out by the enforcement team for banning parties at night. There is community participation through reporting activities in case of party violations at night. There is a commitment through the Integrity Fact Signing carried out by the party ban enforcement team at night. Whereas the implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency, the Islamic Political perspective has followed the recommendations of the Islamic Religion, contains 4 guidelines in carrying out political leadership.Keywords: Implementation, Regent Regulation, People's Party.
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MEMERANGI DAN MEMBERANTAS KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA Dedi Mawardi; M. Irayadi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8778

Abstract

Abstract: The special agency tasked with eradicating and eradicating corruption in Indonesia, called the Corruption Eradication Commission, has the authority to coordinate and supervise, including conducting investigations, investigations, and prosecutions, while regarding the formation, organizational structure, work procedures and responsibilities, duties and authorities and its membership is regulated by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The authority of the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as KPK) in conducting investigations, investigations, and prosecutions of criminal acts of corruption includes corruption crimes that: a. involving law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to criminal acts of corruption committed by law enforcement officers or state administrators; b. receive attention that disturbs the public; and/or c. concerning state losses of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)Keywords: Corruption, extraordinary crimes, the Corruption Eradication Commission
Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Bubuwarang Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Farah Fadhilah; Bambang Daru Nugroho; Eidy Sandra
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8216

Abstract

Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga  calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram.Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawinan. Abstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom’s family to the prospective bride’s parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridicial approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridicial methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride's family on the social status of the prospective groom's family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom's family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited.Keywords: Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements.
ETIKA BERNIAGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Irsal Irsal
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.9763

Abstract

Abstract: Commerce is a human activity to fulfill their needs. With the development of science and technology, commerce has progressed very rapidly according to the needs and demands of the times. Human commerce also varies, ranging from small industry to large industry, goods and service companies, agricultural businesses, and others. Humans are seen to be so in love with wealth, that problems, disputes and disputes often occur which give rise to fierce and unhealthy competition that harms each other. The Al-Qur`an and hadith as guidelines for Muslims have provided rules for how humans can acquire wealth, because in fact human activity in obtaining wealth is not only related to fellow human beings, but in essence is also related to Allah SWT.Keywords: Business Ethics, Islamic Law Abstrak: Perniagaan merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perniagaan mengalami kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perniagaan yang dilakukan manusia pun bermacam- macam, mulai dari industri kecil sampai industri besar, perusahaan barang dan jasa, usaha pertanian, dan lain-lain. Manusia dipandang begitu cinta kepada harta, sehingga sering terjadi permasalahan, perselisihan, dan persengketaan yang menimbulkan persaingan sengit dan tidak sehat yang saling membahayakan. Al-Qur`an dan hadits sebagai pedoman umat Islam telah memberikan aturan bagaimana manusia dapat memperoleh harta, karena sesungguhnya aktivitas manusia dalam memperoleh harta tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi hakikatnya juga berhungan dengan Allah SWT.Kata kunci : Etika Berniaga, Hukum Islam
Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti; Iwan Romadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.9804

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½  bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim.  Abstract: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision
Peran Organisasi Sosial Keagamaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Yopa Puspitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.9954

Abstract

Abstract : This paper examines the Role of Religious Social Organizations in the Forum for Religious Harmony in the Perspective of Islamic Law. The research approach used in this paper is a library research approach, while data collection is carried out by examining or exploring several journals, books, and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and or information. deemed relevant to the study. From this research it can be seen that the role of religion in fostering inter-religious harmony is very important in order to create conditions for a peaceful, secure and peaceful society without religious conflicts.Keywords: The Role of Religious Social Organizations, Community Harmony and Islamic Law. Abstrak : Tulisan ini mengkaji mengenai Peran Organisasi Sosial Keagamaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran agama dalam membina kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting agar terciptanya kondisi masyarakat yang damai,aman dan tentram tanpa konflik-konflik agama.Kata kunci : Peran Organisasi Sosial Keagamaan, Kerukunan Umat dan Hukum Islam.
Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat Nadia Asmelinda; Erlina B; Okta Ainita
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10232

Abstract

Abstract : Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as "Customary Law" which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang.  Abtsrak : Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang.

Page 15 of 20 | Total Record : 192

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue