Garuda - Garba Rujukan Digital

Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/Pdt.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8220

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim. Abstract: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Jeny Melisa
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8208

Abstrak : Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi 1). Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis Penelitan ini adalah penelitan lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebgian masoh melakukan tradisi Jambar uang, Sebagian yang lainnnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisis Jambar uang (2) Menurut hukum Islam Tradisi Jambar Uang yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubbah.Kata Kunci : Hukum Islam, Jambar Uang, Pesta Perkawinan. Abstract : The formulations of this research are: 1) How is the preservation of Jambar Uang in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of Jambar Money in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the Jambar Uang tradition, most of the others do not know the meaning of the Jambar Uang tradition (2) According to Islamic law Tradition Money Jambar in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah.Key Word : Islamic Law, Jambar Uang, Weading Party.

Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Nimas Kurnianingrum; Rani Yuwafi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8727

Abstract : This study aims to explain the implementation of the fulfillment of the right to proper health services for convicts and detainees according to Law Number 12 of 1995 in a systematic, methodological and consistent manner in the future. The approach method used by the author in this study is a normative juridical approach. Article 4 of Law Number 36 of 2009 concerning Health also stipulates that everyone has the right to health. This is no exception for inmates who are serving their criminal terms in correctional institutions. Health services provided in Correctional Institutions are a form of fulfilling human rights provided by the state to its citizens who have had their independence deprived. Hygienic food is food that does not contain disease germs or substances that can endanger health. Nutritious food is food that contains sufficient carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, and a balanced amount according to needs. Adequate food is food that can meet the needs of the body at certain ages and conditions. Foods that do not meet health requirements are foods that do not have a good function for the body and can damage the body slowly.Keywords: Penitentiary, Health, Human Rights Abtsrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak bagi warga binaan dan tahanan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang diberikan negara kepada warga negaranya yang terampas kemerdekaannya. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan.Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan,Kesehatan, Hak Asasi Manusia

Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Di Bencoolen Mall Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif M. Rulian Frabio
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8213

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam sudah terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. 2). Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut diatur di dalam 15 (Lima belas) peraturan perundang-undangan yang intinya terdapat delapan hak pekerja perempuan yang dijamin oleh pemerintah yang diberikan oleh bencoolen mall kepada pekerja perempuannya. Hak yang wajib didapat oleh pekerja Perempuan terdiri dari: Hak Istirahat haid, Hak mendapatkan Perlindungan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, hamil, dan melahirkan, Hak Istirahat Hamil, Gugur Kandungan dan Melahirkan, dan Kesempatan menyusui. Selanjutnya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan yang terdiri dari: kewajiban menyediakan fasilitas menyusui, kewajiban untuk tidak melakukan deskriminasi dan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. 3). Dalam kajian hukum Islam menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Hak mendapatkan upah yang sesuai (surah An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), hak cuti dan keringanan pekerjaan (surah Al-Baqarah: 286) dan hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan (At-Taubah: 71 dan An-Nissa: 34).Kata Kunci: Hak Pekerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positif. Abstract: The formulation of the problem in this study which includes how to fulfill the rights of women workers in Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law? The type of research used is field research (Field Research). Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. This study concludes that 1). The implementation of the fulfillment of the rights of women workers at Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law has been fulfilled and implemented optimally. 2). Fulfillment of the rights of women workers is regulated in 15 (fifteen) laws and regulations, essentially there are eight rights of women workers guaranteed by the government given by Bencoolen Mall to its female workers. The rights that must be obtained by female workers consist of: the right to rest for menstruation, the right to get protection during pregnancy and the prohibition of layoffs for workers who are married, pregnant, and giving birth, the right to rest during pregnancy, abortion and childbirth, and the opportunity to breastfeed. Furthermore, the obligations that must be carried out by the company in fulfilling the rights of women workers consist of: the obligation to provide breastfeeding facilities, the obligation not to discriminate and employ women workers at night and the obligation to guarantee protection from violence and harassment. 3). In the study of Islamic law, it shows that the rights of women workers are very much considered, especially in aspects related to the fulfillment of the rights to the income earned from the work. The right to get an appropriate wage (sura An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), the right to leave and work relief (sura Al-Baqarah: 286) and the right to get comfort and protection (At-Taubah: 71 and An-Nissa: 34).Keywords: Women Workers Rights, Islamic Law, Positive Law.

Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Rina Puspita Sari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8221

Abstrak :Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas ne bis in idem, telah memenuhi syarat berlakunya asas ne bis in idem dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.Kata Kunci : Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas Nebis In Idem, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam Abstract: This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Nebis In Idem review? 3) What about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. These three issues are discussed using a normative legal research type with a literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the ne bis in idem principle, has fulfilled the requirements for the application of the ne bis in idem principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, then the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties.Keywords: Judge's Decision, Divorce Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya Lora Purnama Maulani; Bambang Daru Nugroho; Kilkoda Agus Saleh
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8209

Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian.Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perwalian. Abstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship.Keywords: Chlidren, Legal Protection, Guardianship.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE Prima Sandika; Mas Agus Priyambodo
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.8776

Abstract : Narcotics cases are cases of extraordinary crimes (Extraordinary Crime) which are of concern to all countries in the world, because narcotics can damage a generation of nations from a country. During the Corona Virus Disease pandemic or commonly abbreviated as the acronym COVID-19. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. This Restorative Justice can only be applied to addicts, abusers, drug dependence, victims of abuse, and narcotics for one day use. Restorative Justice can be applied if it meets the requirements, namely when caught red-handed by Polri investigators and/or National Narcotics Agency (BNN) investigators found evidence of one-day use and also has the results of an assessment from the Integrated Assessment Team for each case file transfer.Keywords: Criminal Law Policy, Narcotics, Restorative Justice

Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Nurhasanah Nurhasanah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8214

Abstrak : Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah ? 2) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kesetaraan gender, teori struktural-fungsional, dan mubadalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. 2) Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita kariryang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama. Kata kunci: Kewajiban dan Hak, Suami Istri, Mubadalah. Abstract : The formulation of the problem in this study are: 1) How is the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah 2) How is the implementation of the mubadalah concept regarding the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah, Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses gender equality theory, structural-functional theory, and mubadalah. This study concludes that: 1) The implementation of the obligations and rights of of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah consists of two forms, namely implemented and not implemented. 2) The implementation of the mubadalah concept in the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah are mostly mubadalah. The structural and functional aspects have been implemented properly. The husband has carried out his duties as a breadwinner as well as helping with domestic tasks, the wife has carried out her duties as a mother and wife as well as a career woman who helps the family economy. The concept of gender equality between husband and wife has also been implemented well. Husband and wife have carried out their functions and have worked together.Keywords: Obligations and Rights, Husband and Wife, Mubadalah.

Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KEPMENAKER No. 104 Tahun 2021 Yovinda Hermita; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8222

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif. Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan. Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers' rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers' wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers.Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam Eva Mardalena
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8210

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertahan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif-empiris dengan cara meneliti dokumentasi dan mewawancari informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan kententuan yang beraku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dimana dalam pelaksannaan mediasi, pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau “win-win solution”. Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi atau peradilan. 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melaui mediasi menurut persektif hukum Islam yaitu melalui tahkim, dimana pelaksanaannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh seorang hakam (mediator) untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa. 3) Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat hambatan dan kendala, antara lain tidak adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi, tidak kooperatifnya salah satu atau kedua belah pihak saat dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi, serta kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.Kata kunci :Sengketa Pertanahan, Mediasi, Perspektif Hukum IslamAbstract: The purpose of this study is to describe the process of resolving land disputes through the mediation process at the Land Office of Kepahiang Regency and based on Islamic law. As well as describe the factors that become obstacles and obstacles in the defense dispute resolution process. The type of research carried out is qualitative-empirical research by examining documentation and interviewing informants. This study concludes that 1) The process of resolving land disputes through mediation at the Kepahiang District Land Office has been carried out in accordance with the applicable provisions, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. Where in the implementation of mediation, the parties involved The dispute is facilitated by the Land Office of Kepahiang Regency to be able to resolve disputes that occur, by way of deliberation to get the best solution or "win-win solution". If in mediation no peace agreement is reached between the two disputing parties, the Kepahiang District Land Office will provide recommendations for resolving the dispute through litigation or court. 2) Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning the two disputing parties and mediated by a hakam (mediator) to find a peace agreement between the disputing parties. 3) In the implementation of land dispute resolution mediation, there are obstacles and obstacles, including the absence of parties who do not have good intentions to take advantage of the mediation process, uncooperativeness of one or both parties when a call is made for the implementation of mediation, and the lack of human resources in the Section. Control and Handling of Disputes at the Land Office of Kepahiang Regency, so that it can hinder the settlement of dispute cases that have been registered at the Kepahiang Regency Land Office.Keywords: Land Disputes, Mediation, Islamic Law Perspective

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA