Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Hukum Terhadap Upah Pekerja Dibawah UMR Yafiz Arya Dharma; Arifuddin Muda Harahap; Miftahul Hasan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10233

Abstract: Wages are very important for the workers or laborers. Wage workers or laborers can meet their needs. Importance of wages also followed with a complex problem. One of the problems of wages that employers or employers who do not pay wages in accordance with existing regulations, its becaused workers as the weaker party by employers. Government as the most important preformance working relationships required to protect workers as the weaker party. Therefore in Law No. 13 of 2003 on employment set wage policy that protects the interests of workers or laborers, among others, about the minimum wage, overtime, wages do not come to work because of something, and others. All the above remuneration shall be implemented by employers and the government must watch so as to create a good wage sistem.Keywords: Wages, matters pertaining to manpower, worker. Abstrak: Upah merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh. Dengan upah, pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya upah juga diikuti dengan masalahnya yang kompleks. Salah satu masalah upah yaitu majikan atau pengusaha yang tidak membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang ada. hal itu dikarenakan kedudukan pekerja yang dianggap lemah oleh pengusaha. Pemerintah sebagai pihak yang sangat penting dalam hubungan kerja wajib melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi kepentingan pekerja/buruh antara lain seperti penetapan upah minimum oleh pemerintah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena suatu sebab, dan lain-lain. Semua pengupahan diatas wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pemerintah wajib mengawasinya sehingga tercipta sistem pengupahan yang baik.Kata Kunci: Upah, Ketenagakerjaan, Buruh.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI Yang Disersi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10269

Abstract: The definition of trial in absentia is to try without the presence of the defendant in the trial. In Indonesian law, courts in absentia can be applied to cases of road traffic violations, economic crimes, subversion and corruption.In the judicial process in absentia by the military court against suspects whose members of the military are absent or fleeing, those concerned can be processed using Law Number 39 of 1947, Article 86 and Article 87 concerning Amendments to the Army Criminal Code.The purpose of this study is to analyze, explain the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted and to analyze, explain the arrangements for the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted.This research is included in normative juridical research. The normative juridical research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data. While the collection of legal materials is done by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out by qualitative descriptive methods.From the results of the study, it can be concluded that based on the Decision that the Researcher reviewed, namely Decision Number 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 and Decision Number 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 it can be seen that the Implementation of the Military Court Decision this cannot be implemented. Because the defendant did not know his whereaboutsKeywords : TNI members, in absentia, Desertion. Abstrak: Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi. Dalam proses peradilan in absentia oleh peradilan militer terhadap tersangka yang anggota militer tidak hadir atau melarikan diri, kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi dan menganalisis, menjelaskan pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta metode analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan yang Peneliti kaji yakni Putusan Nomor No 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 dan Putusan No. 87-K/PM I-03/AD/IX/2021dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer ini belum dapat dilaksanakan.Kata Kunci : Anggota TNI, In Absentia, Disersi.

Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10276

Abstract: There is a phenomenon on the internet called doxing or the act of publishing private information about someone on the internet, typically with malicious intent. Doxing act violates people rights of their privacy of personal data. Not only with malicious intent, doxing act often carried out by victims of crime to seek justice. This study aims to determine the application of the protection of personal data principals from doxing act in ITE Law and to identify the legal liability of doxing actions on social media that is carried out by victims of crime in related to the concept of privacy protection. This research was conducted using normative juridical approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the issue with the phenomenon being studied as the research object, in this case doxing act, and then reviewed with secondary data. The data analysis was carried out using a qualitative juridical method. The results of the study show that in the ITE Law, the protection of personal data from doxing act can be found in Article 26 (1) regarding the consent to disclose personal data, Article 27 (1), (3), and (4) regarding to the content of personal data that is disclosed, and Article 30 (2) regarding to the method in obtaining the content or personal data that is disclosed. Doxing actions on social media carried out by victims of crime to seek justice in the concept of privacy protection can be held legally responsible under the ITE Law Article 26 by filing a lawsuit, criminal sanctions and fines based on Article 45 (1), (3), and (4) and Article 46 (2), or administrative sanctions based on the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 Article 36 such as verbal and written warnings, temporary suspension of activities and/or announcements on online websites.Keywords: Privacy and Personal Data Protection, Doxing, Legal Liability Abstrak: Terdapat fenomena di internet yaitu tindakan doxing atau tindakan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin di internet dengan maksud atau niat jahat. Tindakan doxing melanggar privasi seseorang atas data pribadinya. Tidak hanya dengan maksud atau niat jahat, tindakan doxing sering dilakukan korban kejahatan untuk mencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dalam UU ITE serta untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan dikaitkan dengan konsep perlindungan privasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penilitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan permasalahan terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini tindakan doxing, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU ITE perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dapat ditemukan pada Pasal 26 ayat 1 berkaitan ada atau tidaknya persetujuan (consent) diungkapkan suatu data pribadi, Pasal 27 ayat 1, 3 dan 4 berkaitan dengan muatan atau bentuk data pribadi yang diungkapkan, serta Pasal 30 ayat 2 berkaitan cara perolehan muatan atau data pribadi yang diungkapkan. Tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan untuk mencari keadilan secara konsep perlindungan privasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU ITE Pasal 26 dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penjatuhan sanksi pidana dan denda sesuai Pasal 45 ayat 1, 3 dan 4 dan Pasal 46 ayat 2 atau dengan sanksi administratif sesuai Permen Kominfo 20/2016 Pasal 36 berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).Kata Kunci: Perlindungan Privasi dan Data Pribadi, Tindakan Doxing, Pertanggungjawaban hukum

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10270

Abstract: Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 accommodates the civil rights and obligations of children of sirri marriages. This decision has implications for civil rights and obligations that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the implications of the results of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights of children of unregistered marriages with their biological fathers. This study also aims to analyze the implications of the results of the Constitutional Court decision No. 46 of 2010 on the rights and obligations of children of unregistered marriages regarding the provisions of Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a type of qualitative research that reveals the implications of civil law and rights and obligations for children of sirri marriages. This research is also library research, examining the implications of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights and obligations of children of siri marriages that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The primary source of research data is the document resulting from the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 concerning children of sirri marriages. This research is also supported by secondary sources in the form of documents resulting from other decisions, as well as related research results. This research data collection method through documentation of primary sources and secondary sources. This study uses a normative juridical approach by explaining the implications of civil rights and obligations for children of sirri marriages with the perspective of the results of the Constitutional Court’s decision. The results of the study show that the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the civil rights of children of siri marriages with their biological fathers but must be based on reliable evidence. Decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the rights and obligations for children of a siri marriage with legitimate children as regulated in articles 45 to 49 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Keywords: Constitutional Court, Civil Rights and Obligations, Sirri Marriage Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 mengokomodir hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri. Putusan tersebut berimplikasi terhahap hak dan kewajiban keperdataan yang tidak ditetapkan oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hasil putusanMahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengungkap implikasi hukum keperdataan serta hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga merupakan penelitian Pustaka, mengkaji implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan siri yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan sirri.Penelitian ini juga didukung sumber sekunder berupa dokumen-dokumen hasil putusan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait.Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan sirri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya namun harus didasari dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri sama dengan anak sah yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kewajiban Keperdataan, Pernikahan Sirri

Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10273

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person's behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim's consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family.Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness Abstrak: Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual,Saksi

Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Persfektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10274

Abstract: The formulation of the problems that will be raised in this study are: 1. What is the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? 2. How is the Islamic Law Review of the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? The type of research used in this study is empirical juridical legal research. This study concludes that: 1. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the role of female politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party Bengkulu Province is as follows: In serving with her husband, Mrs. Mardensi and Mrs. Mega Sulastri did it intensively every time, Even though as members of the legislature, Ms. Mardensi and Ms. Mega Sulastri are still like other mothers, such as preparing breakfast for her husband and children, preparing all the husband's needs if there is an outside service. For every holiday, try to travel with the family and cook food according to the tastes of the children and husband. , Give each other attention by giving birthday gifts to husbands and Establishing communication and being honest and open to husbands and creating a pleasant atmosphere in the family. 2. Review of Islamic Law on the Role of Women Politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province. Basically, Islam does not prohibit women from participating in both the domestic and public spheres. The obligatory role of women in the domestic sphere is as a wife to her husband and mother to her children. Meanwhile, as a member of the community in matters of muamalah in the public domain, they are punished with an emergency rukhshah. This means that even though it is permissible, women must still follow existing Islamic rules, including when leaving the house they have to cover their private parts, get permission from their husbands and always prioritize the aspect of benefit both for the household and for the community. If it causes more harm to the family then professions outside the home must be abandoned considering something that is an emergency cannot leave things that are mandatory.Keywords: Women, Family, Politics Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? 2.Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1.Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intesnsif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptaskaan suasan yang menyenangkan di dalam keluarga. 2.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhshah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.Kata Kunci : Perempuan, Keluarga,Politik

Praktik Jual Beli Minyak Solar Eceran Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10275

Abstract : The purpose of this article is to find out the process of buying and selling retail diesel fuel in Pondok Kelapa Village, Central Bengkulu Regency, as well as Ibnu Taimiyah's views on the process of buying and selling retail diesel fuel in Pondok Kelapa Village, Central Bengkulu Regency. District, and how to do it from his perspective. In this article, this type of research uses field research, namely research whose purpose is to study symptoms or events that occur in community groups. Descriptive qualitative research with preference analysis is used in this study. Measurement fraud occurs during retail diesel sales and purchases. When determining how much solar to retail, some dealers err. The merchant has harmed the buyer through this scam; in Islam, it is against the law to deceive buyers and sellers. The conclusions of this article include that some traders engage in fraudulent trading, particularly by lowering the dosage. even though Ibn Taimiyah strictly forbade fraud, especially in Islam. From the point of view of Ibn Taimiyah, buying and selling fraud, especially reducing the dose, is an illegal act because it can harm one of the parties. According to Ibn Taimiyah, it is against the law to lie, diminish, or cheat in business or trade. In the case of sellers buying and selling diesel, it is expected that they are in accordance with the location being studied, in particular and the general public, to eliminate fraud.Keywords: Sell, Buy & Solar Abstrak : Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, serta pandangan Ibnu Taimiyah tentang proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Kabupaten, dan bagaimana melakukannya dari sudut pandangnya. Dalam artikel ini jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mempelajari gejala atau peristiwa yang terjadi di kelompok masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif dengan preferensi analisis digunakan dalam penelitian ini. Kecurangan pengukuran terjadi selama penjualan dan pembelian solar eceran. Saat menentukan berapa banyak tenaga surya yang akan dijual secara eceran, beberapa pedagang keliru. Pedagang telah merugikan pembeli melalui penipuan ini; dalam Islam, adalah melanggar hukum untuk menipu pembeli dan penjual. Kesimpulan artikel ini termasuk bahwa beberapa pedagang terlibat dalam jual beli penipuan, khususnya dengan menurunkan dosis. padahal Ibnu Taimiyah secara tegas melarang penipuan, khususnya dalam Islam. Dari sudut pandang Ibnu Taimiyah, jual beli penipuan, khususnya pengurangan takaran, adalah perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah melanggar hukum untuk berbohong, mengurangi, atau menipu dalam bisnis atau perdagangan. Dalam hal pedagang jual beli solar diharapkan yang sesuai dengan lokasi yang diteliti khususnya dan masyarakat umum menghilangkasifat penipuan.Kata Kunci : Jual, Beli & Solar

Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Roy Andi Siregar; Tofik Yanuar Chandra; Achmad Fitrian
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10329

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person’s behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim’s consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family. Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia Heny Noniarti; Eliza Yuliana; Muhammad Harismansyah Putra Arifin; Alimni Alimni; Ismail Ismail
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10360

Abstract: There is an obligation to involve the community in drafting village regulations. Therefore, this conceptual article is intended to find out how the process of community formation and participation in the preparation of village regulations is carried out. The approach used is the statute approach by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed descriptively. The results, first, are the stages of forming village regulations starting from planning, drafting, discussing, stipulating, promulgating, to dissemination. Second, community participation in the preparation of village regulations is a form of democratic political relations in village governance. In addition, the intended participation can be used as a means to discuss and agree on strategic matters.Keywords: Society Participation; Village Regulation.

Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat Nadia Asmelinda; Erlina B; Okta Ainita
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10325

Abstract: Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as “Customary Law” which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang. Abstrak: Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA