cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Niki Puspita Sari
Contact Email
nikipuspita21@gmail.com
Phone
+6281359569292
Journal Mail Official
dialektika@uniramalang.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Mojosari No.2, Kepanjen, Jatirejoyoso, Malang, Jawa Timur 65163
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang
ISSN : 25024094     EISSN : 2598781X     DOI : https://doi.org/10.36636/dialektika
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Dialektika adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Jurnal ini memiliki spesifikasi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurnal ini terbit berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Februari dan September.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial" : 6 Documents clear
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN Harsya Harun
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.215 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.81

Abstract

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah telah bergeser ke arah prinsip ultra vires doctrine yang nampak pada perumusan kewenangan pemerintah daerah menjadi urusan pemerintah daerah, dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengedepankan prinsip yang kongkuren.Kondisi ini ditandai dengan penyelenggaraan urusan pendidikan yang terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, dimana untuk pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sedang pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan motode kualitatif melalui observasi dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah yang dialihkan kepada pemerintah provinsi akan menimbulkan sejumlah kecenderungan baru dalam pengelolaannya baik pada pemerintah daerah maupun pada pemerintah provinsi. Pertama, bahwa kebijakan – kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan tidak seluruhnya akan diakomodir oleh pemerintah provinsi. Kedua, kecenderungan pada meningkatnya alokasi anggaran pada pemerintah provinsi sebagai ekses pengalihan kewenangan tersebut. Ketiga, proses evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi yang akan semakin berat dilihat dari sisi letak geografis wilayah, dan keempat kekhawatiran akan kurang terakomodirnya muatan kearifan lokal dalam penerapan kurikulum, dimana sebelumnya setiap kabupaten/kota tentunya memiliki karakteristik budaya yang berbeda sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi penguat dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Key Words : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pendidikan Menengah Abstract Implementation of local government authority has shifted towards the principle of ultra vires doctrine which appears on the formulation of local government authority to the affairs of local government, and the division of central and local government authority put forward the principle of kongkuren. This condition is characterized by the implementation of educational affairs divided between district / municipal governments and provincial governments, where basic education is administered by district / municipal governments while high school is managed by the provincial government. This research was conducted with qualitative motive approach through observation and literature review. The results of this study indicate that the implementation of secondary education affairs transferred to the provincial government will lead to new trends in the management of both local government and provincial governments. First, that the policies that have been issued by local governments related to the education sector will not be entirely accommodated by the provincial government. Second, the tendency to increase budget allocation to the provincial government as an excess of the transfer of authority. Third, the process of evaluation, supervision and control of the implementation of high school by the provincial government will be more severe in terms of geographical location of the region, and the four concerns will be less accommodated local wisdom content in the application of the curriculum, where previously each district government / different as a form of local wisdom that can be a reinforcement in the preparation of educational curriculum. Key Words :Implementation of Government Affairs, High School
MEMBANGUN MENTAL KEWIRAUSAHAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH MOJOKERTO Hikmah Muhaimin
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.326 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.82

Abstract

ABSTRAK: Pondokpesantren sejak dasawarsa terakhir telah muncul kesadaran untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan kualitas SDM yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan transformasi sosial (pembangunan). Dari sinilah timbul berbagai model pengembangan SDM. Baik dalam bentuk perubahan kurikulum pondok pesantren yang lebih berorentasi kepada kekinian atau dalam bentuk kelembagaan baru semacam pesantren agribisnis. Dan bahkan di beberapa pondok pesantren telah mengadopsi dengan teknologi maju. Sudah mengajarkan berbagai macam tehnologi yang berbasis keahlian dan pendidikan keterampilan yang mengarah pada pendidikan profesi. Penekanan pada bidang ketrampilan ini pondok pesantren semakin dituntut untuk self supporting dan self financing. Keywords: Kewirausahaan, Nilai-nilai pondok pesantren, mentalitas kewirausahaan santri, Model Kemandirian. ABSTRACT : Boarding school since last decade awareness has emerged to take certain steps to improve the quality of human resources that address the challenges and needs of social transformation ( development ). From this arises the various models of human resource development. Either in the form of changes in the boarding school curriculum more oriented to the present or in the form of a kind of new institutional boarding agribusiness. And even in some boarding schools have adopted the advanced technology. Has taught a variety of technology -based educational expertise and skills that lead to professional education. This emphasis on field skills increasingly demanded boarding school for self-supporting and self-financing. Keywords : Entrepreneurship, Values ​​boarding school, students entrepreneurial mentality, Model Independence.
ANALISA KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG: (Studi Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Malang) Yusuf Azwar Anas; Husnul Hakim Sy
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.811 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.83

Abstract

Bencana Alam sesuatu hal yang menakutkan bagi manusia didunia, namun kehadiarnnya selalu muncul tanpa diduga. Berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi hadirnya bencana alam dilakukan untuk memberikan deteksi dini, agar tak banyak korban berjatuhan. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Kehadiran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihaj yang bertanggungjawab melindungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang.Penelitian ini mengunakan 5 (lima) dimensi kualitas layanan dar Parasuraman (1985), dimensi tersebut adalah Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible dan Assurance  sebagai variabel mengukur kepuasan masyarakat.Sampel dalam penelitian ini berjulah 430 sampel yang tersebar di 4 desa dan 4 kecamatan dikabupaten malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proporsiv random sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indek kepuasan pelayanan Badan penanggulangan bencana Kabupaten Malang mempunyai mutu layanan dengan pridikat A dengan kualitas layanan sangat baik. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan terhadap efesiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait upaya-upaya untuk mencegah dan antisipasi dini terhadap bencana, apakah dengan memberikan edukasi dan deteksi dini pada bencana dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang rawan bencana. Kata Kunci: Kualitas Layanan, Kepuasan Masyarakat, Bencana Alam   ABSTRACT Natural Disasters are something that is frightening to human beings in the world, but its realization always comes unexpectedly. Various efforts were made to detect the presence of natural disasters carried out to provide early detection, so that not many victims fell. The government has an obligation in overcoming natural disasters that occur in the country. The presence of government becomes very important as the party who is responsible for protecting the community. This study aims to evaluate the level of community satisfaction with the service of the Malang Disaster Mitigation Agency.This study uses 5 (five) service quality dimensions of Parasuraman (1985) which are Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible and Assurance as the variables for measuring community satisfaction. Samples in this study amounted to 430 samples spread across 4 villages and 4 districts in Malang Regency. The sampling technique used in this research is proporsiv random sampling.The result of the research shows that the satisfaction service index of Malang Disaster Mitigation Agency has the quality of “A” which means it has an excellent service quality. Subsequent research can focus on the efficiency of services provided by governments with regard of efforts to prevent and anticipate early disasters, whether by providing education and early detection of disasters can increase the sense of security for disaster-prone communities. Keywords: Service Quality, Community Satisfaction, Natural Disaster
EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MENGAWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Syahrul Ibad
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.058 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.85

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini menjelaskan tentang eksistensi ombudsman daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilihat dari segi fungsinya, Lembaga Ombudsman Daerah Berbeda dengan lembaga-lembaga pengawasan yang lain, Ombudsman Daerah merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok sosial/civil society terhadap penyelenggaraan pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Cara kerja Ombudsman daerah juga mirip dengan cara-cara yang selama ini dilakukan civil society, tidak birokratis, user friendly, dan yang terpenting adalah tidak dipungut biaya (gratis). Oleh karena itu kualitas pengawasan Ombudsman Daerah juga sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman Daerah. Kata Kunci: Ombudsman, Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ABSTRACT This paper wants to show the existence of regional ombudsman in guarding the implementation of local government and can be seen in terms of its function, Regional Ombudsman Institution is different with other supervisory institutions, regional Ombudsman is a representation of the supervision made by the community or social group (civil society) in implying a service that commonly undertaken by local governments. The workings of regional Ombudsmen are also similar to the ways in which civil society has been conducted, not bureaucratic, user friendly, and the most importantly is free of charge. Therefore, the quality of Regional Ombudsman supervision also depends on how far the community has an understanding of the Regional Ombudsman. Keywords: Ombudsman, Community, Local Government Implementation
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI Sinollah Sinollah
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.935 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.86

Abstract

ABSTRACT Pengawasan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Hal hal tersebut merupakan keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukkan sebelumnya, juga dapat dihindarinya kemungkinan akan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang pada akhirnya berakibat tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan dapat dijadikan suatu penegas terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai, sekaligus sebagai alat pemelihara bagi pegawai untuk menghasilkan prestasi yang optimal, khususnya di Kantor Inspektorat Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan Variabel-variabel pengawasan yang terdiri dari Standar Pengawasan (X1), Penilaian (X2), dan tindakan Korektif (X3) secara keseluruhan sama dengan Kinerja (Y) sebesar 76,6%. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja adalah penilaian (X2). Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan sekaligus dapat meningkatkan produktivitas kerja adalah sebagai berikut: membutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak, baik atasan maupun bawahan, untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai job diskripsinya; perlu diadakan pembinaan secara berkelanjutan dan adanya sanksi yang tegas serta tepat terhadap pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata Kunci: Pengawasan, Produktifitas Kerja Supervision is needed in order to improve employee productivity in order to support the achievement of organizational goals. It is a decision that has been made (in the form of a plan) actually executed in accordance with the previously established, also can avoid the occurrence of irregularities or deviations that ultimately result in the achievement of predetermined objectives. With the supervision can be an emphasis on the duties undertaken by employees, as well as a means of maintenance for employees to produce optimal performance, especially in the Office of Inspectorate Kediri. The results showed that supervisory variables consisting of Supervisory Standard (X1), Assessment (X2), and Corrective Action (X3) as a whole were equal to Performance (Y) of 76.6%. The most dominant variable of its effect on performance is the assessment (X2). Efforts that can be done to maintain and simultaneously can increase work productivity are as follows: requires awareness of both parties, both superior and subordinate, to carry out the task well according to job description; it is necessary to maintain ongoing coaching and the existence of strict and appropriate sanctions against employees who violate the provisions that have been set previously. Keywords: Supervision, Work Productivity
Kecerdasan Budaya Dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa Amrullah Amrullah; Muslim Muslim; Sri Nurhidayati; wiwi Noviati; M Salahuddin
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.076 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i1.88

Abstract

The Sumbawa community is known as a heterogeneous society, inhabited by people of various ethnic, ethnic, linguistic and religious backgrounds with consequences for different customs and systems of life. This condition is one of the main capital that if misused will be able to negatively impact the emergence of sentiments and communal conflicts that can damage the system of social life. The process of mediation, arbitration and negotiation is one of the approaches used in resolving conflicts over the years. While there are many other methods or approaches that are considered quite effective and sometimes forgotten in the approach of prevention and conflict resolution is through the approach of Cultural Intelligence. So this research, trying to raise the urgency issue of the cultural intelligence in preventing and resolving the conflict. The problems raised in this study are: 1). What factors can cause conflict in society ?, 2). Who actor that acts as a structural, accelerator and trigger or trigger in the conflict ?, 3). What approaches have been used in preventing and resolving the conflict in society by the government ?, 4). Why is cultural intelligence so important in preventing and resolving the conflict? The research method in this research is descriptive-qualitative. The aim of this research that the disclosure of the phenomenon in the research location freely possible to get maximum results because the data is valid and can be accounted scientifically and rationally.Data collection techniques that is used in this research are techniques of observation, interview and documentation. Data analysis techniques start from the process of data collection, data reduction, data presentation, and data validity consisting of credibility, transferability, dependability and comfirmability. The result of the research, that the occurrence of conflict in Sumbawa Regency caused by Structural factor, Accelerator and Trigger (SAT) conflict, for example: there is still and strong Political Memory in Society. As well as the importance of Cultural Intelligence in preventing and resolving of conflicts, as all aspects of Cultural Intelligence such as: Knowledge, Strategy, Motivation and Behavior have the relevance and ability to encourage and create a safe, peaceful and harmonious atmosphere in society as long as society can and able to internalize these values ​​in everyday life. Keywords: Cultural Intelligence, Prevention, Resolution, Conflict

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 10 No 1 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 2 (2024): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 1 (2024): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 2 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 1 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2022): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 2 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 1 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 2 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 2 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 1 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 2 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 1 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial More Issue