Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Jurnal Penelitian Transportasi Laut merupakan majalah ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang meliputi operasional kepelabuhanan, manajemendan jaringan angkutan, hukum laut, desain dan sistem perkapalan, dan lingkungan maritim.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Penetapan Pelayanan Pandu Tunda yang Berpengaruh pada Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa) ]]>
<![CDATA[Verawati, Kencana]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Ajeng Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2284
<![CDATA[Penetapan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal merupakan pelayanan pertama dan terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan masuk dan keluar dari suatu pelabuhan untuk memberikan pengarahan atas alur pelayaran setempat dan menuntun kapal yang akan berlabuh melalui wilayah yang tidak dipahami atau beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran dalam menjaga muatan serta lingkungan maritim. Sampai dengan saat ini seluruh kapal di dermaga lokal yang ditangani PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa belum menetapkan pelayanan pandu tunda, akan tetapi pada kondisi existing kapal-kapal besi yang masuk ke dermaga lokal pelabuhan sunda kelapa sudah terdapat kapal dengan ukuran di atas Gross Tonnage (GT) 500. Penetapan pelayanan ini diberikan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pemilihan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penetapan pelayanan pandu tunda yang berdampak pada pendapatan perusahaan yang berguna untuk gambaran PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa dapat menetapkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di dermaga lokal sehingga memperoleh tambahan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi yang digunakan yaitu data kapal yang masuk ke pelabuhan sunda kelapa dan menggunakan rumusan perhitungan berdasarkan PM No.72 Tahun 2015 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Hasil dari penelitian ini PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa masih menunggu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan atas penetapan kelas perairan wajib pandu tunda dan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan mencapai Rp. 626.087.843 dari 210 kapal yang sudah wajib mendapatkan pelayanan pemanduan dan penundaan dalam periode Janari-Maret 2022.]]>
<![CDATA[Penanganan Muatan Berbahaya di Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya pada Terminal Petikemas Semarang ]]>
<![CDATA[Hitalessy, Johanes O.W.]]>;
<![CDATA[Andiansyah, Mahardhika]]>;
<![CDATA[Hidayat, Isman]]>;
<![CDATA[Arief, Muchlis Imanullah]]>;
<![CDATA[Kadang, Novia Indriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2290
<![CDATA[Logistik peti kemas merupakan layanan khusus yang terdapat pada pelabuhan yang memiliki terminal peti kemas. Layanan ini secara khusus menjadi lokasi transit antarmoda dengan kegiatan berupa stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Dalam proses penanganan peti kemas yang bermuatan barang berlabel berbahaya, operator wajib berhati-hati dan teliti ketika akan melakukan pemindahan barang tersebut karena jika salah bisa mengakibatkan ledakan atau kejadian lain yang tidak terduga yang dapat merugikan banyak pihak. Kerugian yang dimaksud tentunya beragam, mulai dari kerugian materi, kerusakan lingkungan, dan yang paling parah adalah kematian seseorang di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan kualitas tenaga kerja penanganan muatan berbahaya dan tingkat keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPK Semarang telah memiliki sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan barang berbahaya, memisahkan muatan berbahaya dengan muatan lainnya di dipo peti kemas 02, dan telah mengajukan permohonan pelatihan penanganan muatan berbahaya (IMO Model Course 1.10) bagi seluruh karyawan yang bekerja di area penanganan muatan berbahaya serta secara rutin melakukan pelatihan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas tenaga kerja penanganan muatan berbahaya dan tingkat keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di TPKS telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh Kondisi Kerja Terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Awak Kapal Niaga: Studi Perbandingan Pelayaran Dalam dan Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Hadijah, Hadijah]]>;
<![CDATA[Suryana, Tatang]]>;
<![CDATA[Porwanti, Tri]]>;
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2292
<![CDATA[Awak kapal yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, berdedikasi, dan terampil, tentu tidak terlepas dari adanya jaminan terpenuhinya kesejahteraan awak kapal, kondisi kerja yang baik dan regulasi yang mendukung. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan 334 responden yang terdiri dari awak kapal niaga, kapal berbendera Indonesia, pelayaran dalam negeri, dan 114 responden pelayaran luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan, dan pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan. Data kuesioner didapat dengan convenience sampling dan diolah dengan menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan kinerja untuk pelayaran rute dalam dan luar negeri. Pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja tidak signifikan untuk pelayaran dalam negeri, sedangkan berpengaruh untuk pelayaran luar negeri. Pengaruh regulasi terhadap kinerja untuk pelayaran dalam negeri signifikan dan negatif, dengan adanya peningkatan regulasi, maka awak kapal akan menanggung konsekuensi dari regulasi tersebut yang berdampak pada penurunan kinerja. ]]>
<![CDATA[Studi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan pada KMP. Swarna Kartika ]]>
<![CDATA[Cahyadi, Tri]]>;
<![CDATA[Tjahjono, Agus]]>;
<![CDATA[Latuheru, Paulina]]>;
<![CDATA[Gemilang, Murina]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2295
<![CDATA[Angkutan penyeberangan sangat dibutuhkan sebagai penyedia sarana transportasi antar pulau. Pelabuhan penyeberangan menyediakan sarana keterjangkauan antar pulau tersebut. Pelabuhan Taipa di Sulawesi Tengah telah terhubung dengan Pelabuhan Kariangu (Kalimatan Timur). Rute perintis tersebut telah disediakan oleh pemerintah melalui keberadaan pelabuhan penyeberangan, sedangkan kapalnya disediakan oleh perusahaan swasta dengan dukungan dari pemerintah melalui skema kewajiban pelayanan publik. Terdapat kapal penyeberangan yaitu KMP. Swarna Kartika yang melayari rute tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan survei terhadap kapal tersebut. Sampel dipilih dengan random sampling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan angkutan penyeberangan di kapal KMP. Swarna Kartika dan menganalisis aspek yang harus ditingkatkan pada pelayanan penumpang, pemuatan kendaraan, dan pengoperasian kapal. Hasil penelitian ini adalah tingkat kesesuaian pelayanan penumpang di KMP. Swarna Kartika mencapai 47,36%, kesesuaian pelayanan pemuatan kendaraan sebesar 57,14%, dan tingkat kesesuaian pada pelayanan operasional kapal sebesar 75%. Tingkat kesesuaian tertinggi ada pada operasional kapal, diikuti oleh pelayanan pemuatan kendaraan. Adapun kesesuaian yang paling rendah adalah pelayanan terhadap penumpang. Tingkat pelayanan kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan penyeberangan sehingga kapal tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Terdapat indikator yang perlu diperbaiki agar SPM angkutan penyeberangan terpenuhi yaitu aspek pelayanan penumpang, pemuatan kendaraan, dan pelayanan operasional kapal. ]]>
<![CDATA[Evaluasi Penerapan Tokyo MoU Guna Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Indonesia pada Pelayaran Internasional ]]>
<![CDATA[Priadi, Antoni Arif]]>;
<![CDATA[Ferdillah, Rendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2305
<![CDATA[Dalam rangka mematuhi standar peraturan internasional mengenai keselamatan pelayaran, keamanan, serta pencegahan pencemaran laut, merupakan tanggung jawab masing-masing negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Sebagai negara berbasis maritim, setiap tahunnya ratusan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri. Namun, masih tingginya angka persentase penahanan terhadap kapal berbendera Indonesia menyebabkan kurangnya kepercayaan dunia pelayaran terhadap standar keselamatan kapal Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia termasuk dalam daftar “white list” di Tokyo MoU, Indonesia sangat rentan kembali ke daftar “grey list” bahkan “black list” jika tidak segera memperbaiki posisinya di dalam daftar “white list”. Peningkatan performa negara bendera menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka identifikasi terhadap jenis defisiensi yang menyebabkan penahanan kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan klusterisasi menggunakan model Software, Hardware, Environment, dan Liveware (SHEL). Kemudian, penentuan stakeholder sebagai lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya penahanan kapal menggunakan model Swiss Cheese. Hasilnya adalah tiap stakeholder yang merepresentasikan tiap lapisan keju sebagai lapisan pertahanan mendapatkan identifikasi masalah yang spesifik dari tiap komponen pada SHEL, dan strategi pencegahan dapat diformulasikan dengan baik bagi tiap stakeholder. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh regulator, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, nahkoda, dan kru kapal dalam menerapkan strategi alternatif pencegahan penahanan kapal.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Pelayanan Pandu Tunda yang Berpengaruh pada Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa) ]]>
<![CDATA[Verawati, Kencana]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Ajeng Dwi Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2284
<![CDATA[Penetapan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal merupakan pelayanan pertama dan terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan masuk dan keluar dari suatu pelabuhan untuk memberikan pengarahan atas alur pelayaran setempat dan menuntun kapal yang akan berlabuh melalui wilayah yang tidak dipahami atau beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran dalam menjaga muatan serta lingkungan maritim. Sampai dengan saat ini seluruh kapal di dermaga lokal yang ditangani PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa belum menetapkan pelayanan pandu tunda, akan tetapi pada kondisi existing kapal-kapal besi yang masuk ke dermaga lokal pelabuhan sunda kelapa sudah terdapat kapal dengan ukuran di atas Gross Tonnage (GT) 500. Penetapan pelayanan ini diberikan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pemilihan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penetapan pelayanan pandu tunda yang berdampak pada pendapatan perusahaan yang berguna untuk gambaran PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa dapat menetapkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di dermaga lokal sehingga memperoleh tambahan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi yang digunakan yaitu data kapal yang masuk ke pelabuhan sunda kelapa dan menggunakan rumusan perhitungan berdasarkan PM No.72 Tahun 2015 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Hasil dari penelitian ini PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa masih menunggu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan atas penetapan kelas perairan wajib pandu tunda dan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan mencapai Rp. 626.087.843 dari 210 kapal yang sudah wajib mendapatkan pelayanan pemanduan dan penundaan dalam periode Janari-Maret 2022.]]>
<![CDATA[Penanganan Muatan Berbahaya di Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya pada Terminal Petikemas Semarang ]]>
<![CDATA[Hitalessy, Johanes O.W.]]>;
<![CDATA[Andiansyah, Mahardhika]]>;
<![CDATA[Hidayat, Isman]]>;
<![CDATA[Arief, Muchlis Imanullah]]>;
<![CDATA[Kadang, Novia Indriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2290
<![CDATA[Logistik peti kemas merupakan layanan khusus yang terdapat pada pelabuhan yang memiliki terminal peti kemas. Layanan ini secara khusus menjadi lokasi transit antarmoda dengan kegiatan berupa stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Dalam proses penanganan peti kemas yang bermuatan barang berlabel berbahaya, operator wajib berhati-hati dan teliti ketika akan melakukan pemindahan barang tersebut karena jika salah bisa mengakibatkan ledakan atau kejadian lain yang tidak terduga yang dapat merugikan banyak pihak. Kerugian yang dimaksud tentunya beragam, mulai dari kerugian materi, kerusakan lingkungan, dan yang paling parah adalah kematian seseorang di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan kualitas tenaga kerja penanganan muatan berbahaya dan tingkat keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPK Semarang telah memiliki sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penanganan barang berbahaya, memisahkan muatan berbahaya dengan muatan lainnya di dipo peti kemas 02, dan telah mengajukan permohonan pelatihan penanganan muatan berbahaya (IMO Model Course 1.10) bagi seluruh karyawan yang bekerja di area penanganan muatan berbahaya serta secara rutin melakukan pelatihan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas tenaga kerja penanganan muatan berbahaya dan tingkat keefektifan pengelolaan tempat penumpukan barang berbahaya di TPKS telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh Kondisi Kerja Terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Awak Kapal Niaga: Studi Perbandingan Pelayaran Dalam dan Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Hadijah, Hadijah]]>;
<![CDATA[Suryana, Tatang]]>;
<![CDATA[Porwanti, Tri]]>;
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2292
<![CDATA[Awak kapal yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, berdedikasi, dan terampil, tentu tidak terlepas dari adanya jaminan terpenuhinya kesejahteraan awak kapal, kondisi kerja yang baik dan regulasi yang mendukung. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan 334 responden yang terdiri dari awak kapal niaga, kapal berbendera Indonesia, pelayaran dalam negeri, dan 114 responden pelayaran luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal, pengaruh regulasi terhadap kesejahteraan awak kapal, pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja awak kapal, pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan, dan pengaruh regulasi terhadap kinerja awak kapal melalui kesejahteraan. Data kuesioner didapat dengan convenience sampling dan diolah dengan menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan kinerja untuk pelayaran rute dalam dan luar negeri. Pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja tidak signifikan untuk pelayaran dalam negeri, sedangkan berpengaruh untuk pelayaran luar negeri. Pengaruh regulasi terhadap kinerja untuk pelayaran dalam negeri signifikan dan negatif, dengan adanya peningkatan regulasi, maka awak kapal akan menanggung konsekuensi dari regulasi tersebut yang berdampak pada penurunan kinerja. ]]>
<![CDATA[Studi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan pada KMP. Swarna Kartika ]]>
<![CDATA[Cahyadi, Tri]]>;
<![CDATA[Tjahjono, Agus]]>;
<![CDATA[Latuheru, Paulina]]>;
<![CDATA[Gemilang, Murina]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2295
<![CDATA[Angkutan penyeberangan sangat dibutuhkan sebagai penyedia sarana transportasi antar pulau. Pelabuhan penyeberangan menyediakan sarana keterjangkauan antar pulau tersebut. Pelabuhan Taipa di Sulawesi Tengah telah terhubung dengan Pelabuhan Kariangu (Kalimatan Timur). Rute perintis tersebut telah disediakan oleh pemerintah melalui keberadaan pelabuhan penyeberangan, sedangkan kapalnya disediakan oleh perusahaan swasta dengan dukungan dari pemerintah melalui skema kewajiban pelayanan publik. Terdapat kapal penyeberangan yaitu KMP. Swarna Kartika yang melayari rute tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan survei terhadap kapal tersebut. Sampel dipilih dengan random sampling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan angkutan penyeberangan di kapal KMP. Swarna Kartika dan menganalisis aspek yang harus ditingkatkan pada pelayanan penumpang, pemuatan kendaraan, dan pengoperasian kapal. Hasil penelitian ini adalah tingkat kesesuaian pelayanan penumpang di KMP. Swarna Kartika mencapai 47,36%, kesesuaian pelayanan pemuatan kendaraan sebesar 57,14%, dan tingkat kesesuaian pada pelayanan operasional kapal sebesar 75%. Tingkat kesesuaian tertinggi ada pada operasional kapal, diikuti oleh pelayanan pemuatan kendaraan. Adapun kesesuaian yang paling rendah adalah pelayanan terhadap penumpang. Tingkat pelayanan kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan penyeberangan sehingga kapal tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Terdapat indikator yang perlu diperbaiki agar SPM angkutan penyeberangan terpenuhi yaitu aspek pelayanan penumpang, pemuatan kendaraan, dan pelayanan operasional kapal. ]]>
<![CDATA[Evaluasi Penerapan Tokyo MoU Guna Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Indonesia pada Pelayaran Internasional ]]>
<![CDATA[Priadi, Antoni Arif]]>;
<![CDATA[Ferdillah, Rendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Laut ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/transla.v25i1.2305
<![CDATA[Dalam rangka mematuhi standar peraturan internasional mengenai keselamatan pelayaran, keamanan, serta pencegahan pencemaran laut, merupakan tanggung jawab masing-masing negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Sebagai negara berbasis maritim, setiap tahunnya ratusan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri. Namun, masih tingginya angka persentase penahanan terhadap kapal berbendera Indonesia menyebabkan kurangnya kepercayaan dunia pelayaran terhadap standar keselamatan kapal Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia termasuk dalam daftar “white list” di Tokyo MoU, Indonesia sangat rentan kembali ke daftar “grey list” bahkan “black list” jika tidak segera memperbaiki posisinya di dalam daftar “white list”. Peningkatan performa negara bendera menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka identifikasi terhadap jenis defisiensi yang menyebabkan penahanan kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan klusterisasi menggunakan model Software, Hardware, Environment, dan Liveware (SHEL). Kemudian, penentuan stakeholder sebagai lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya penahanan kapal menggunakan model Swiss Cheese. Hasilnya adalah tiap stakeholder yang merepresentasikan tiap lapisan keju sebagai lapisan pertahanan mendapatkan identifikasi masalah yang spesifik dari tiap komponen pada SHEL, dan strategi pencegahan dapat diformulasikan dengan baik bagi tiap stakeholder. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh regulator, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, nahkoda, dan kru kapal dalam menerapkan strategi alternatif pencegahan penahanan kapal.]]>
