cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmah Murtadha
Contact Email
rahmah.murtadha@student.upi.edu
Phone
+6285337011739
Journal Mail Official
nasrullahstis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Ling. Nusantara Gang Al-Amin 1 Monggonao Mpunda Kota Bima NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Bima
ISSN : 24426938     EISSN : 27216829     DOI : 10.61817
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ittihad (p-ISSN 2442-6938) adalah Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, terbit 2 kali setahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima sejak Tahun 2015. Redaksi menerima tulisan yang berkenaan dengan Pemikiran dan Hukum Islam serta redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mereduksi substansi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
REACTUALIZATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW VALUES IN THE BO' SANGAJI KAI MANUSCRIPT OF THE BIMA SULTANATE: A CONTENT ANALYSIS APPROACH Muhammad Mutawali
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.311

Abstract

This article aims to explain the values of Islamic law contained in the Bo` Sangaji Kai manuscript. Bo` Sangaji Kai is a large book containing records of the kings of Bima and crucial information about the history of Bima, applicable laws and regulations, and diplomatic relations between the Bima kingdom and other kingdoms. It contains the genealogy of the kings of Bima. This study is library research by making the Bo` Sangaji Kai manuscript the primary source using a content analysis approach. This study found that in the Bo Sangaji Kai manuscript, it is explained in detail that the laws implemented by the Bima Sultanate are Islamic and customary. The results of the study in this article also confirm that the values of Islamic law are used as one of the sources of law used by the Bima Sultanate to resolve conflicts and legal problems faced by the Bima community, as revealed in several legal issues such as theft, adultery, and murder.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: STUDI DI DESA NANGA WERA KABUPATEN BIMA Firdaus; Ramadoan, Syahri; Akhyar
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.313

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala desa dalam membangun kesadaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanga Wera. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Fokus analisis diarahkan pada strategi komunikasi fiskal dan model penyuluhan yang dijalankan oleh kepala desa, serta bagaimana respons warga terbentuk sebagai implikasi dari interaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan kepala desa, baik melalui forum formal maupun informal, berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran fiskal. Dalam pelaksanaanya, efektivitas sosialisasi terhambat oleh minimnya dukungan dari aparat pajak formal, ketiadaan media visual, dan keterbatasan kapasitas administratif. Kepala desa berperan ganda sebagai komunikator kebijakan sekaligus pendidik fiskal, meskipun tanpa dukungan teknis yang memadai. Diskusi dengan tokoh masyarakat turut membantu membentuk norma sosial pajak, tetapi masih bersifat elitis dan tidak merata. Ketidakterjangkauan informasi visual memperkuat ketimpangan literasi fiskal antarwarga. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara desa dan otoritas pajak dalam menciptakan sistem sosialisasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepemimpinan lokal dalam membangun budaya kepatuhan fiskal di perdesaan.
EFEKTIVITAS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ANAK: ANALISIS HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN Ervina Suryani, Dewi; Mhd. Syahnan; Mustafa Kamal Rokan
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.316

Abstract

Perdagangan anak merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merusak kehidupan serta hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan perdagangan anak antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan analisis normatif terhadap regulasi yang ada, serta wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan langsung mengenai upaya pencegahan perdagangan anak, seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia dan Anti-Trafficking in Persons Act 2007 (Akta 670) di Malaysia telah menghasilkan peningkatan penindakan terhadap pelaku perdagangan anak, namun efektivitas perlindungan korban masih rendah. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya hambatan signifikan terkait koordinasi antar lembaga yang terfragmentasi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, perbedaan definisi korban perdagangan anak antara kedua negara, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Kerja sama bilateral yang ada belum optimal dalam pertukaran data dan informasi, sehingga respons terhadap kasus lintas negara sering terlambat. rah kebijakan yang direkomendasikan meliputi (1) pembentukan mekanisme koordinasi bilateral yang terstruktur dengan sistem pertukaran informasi real-time; (2) harmonisasi definisi hukum perdagangan anak dalam kerangka ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP); (3) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama Indonesia-Malaysia; (4) penguatan layanan rehabilitasi korban terutama di wilayah perbatasan; dan (5) perluasan program sosialisasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Implementasi arah kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perdagangan anak lintas negara melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
EDUKASI KESADARAN HUKUM ORANG TUA TENTANG KESEHATAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN BEST INTEREST OF THE CHILD Hakim, Abdurrahman; Ismail
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.317

Abstract

Kesehatan mental anak menjadi isu hukum dan sosial yang semakin mendesak di Indonesia. Banyak orang tua belum memahami kewajiban hukum dan moral mereka dalam menjamin kesehatan mental anak, baik menurut hukum positif maupun fikih Islam. Kondisi ini berdampak pada tingginya risiko kekerasan psikologis, pengabaian emosional, dan pola pengasuhan yang tidak ramah anak. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan model edukasi kesadaran hukum orang tua tentang kesehatan mental anak dengan pendekatan mashlahah mursalah dan prinsip best interest of the child. Kedua pendekatan dipilih karena memiliki orientasi perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan. Metode yang digunakan adalah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis partisipatif dengan desain edukatif-normatif. Kegiatan meliputi penyuluhan hukum keluarga, diskusi terfokus, dan pendampingan orang tua di komunitas keluarga Muslim. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner pra dan pasca kegiatan, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil PkM menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman orang tua mengenai kewajiban hukum menjaga kesehatan mental anak. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran psikologis dan memahami implikasi hukumnya. Pendekatan mashlahah mursalah memperkuat legitimasi normatif dalam Islam, sementara prinsip best interest of the child memberikan kerangka operasional dalam hukum positif. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kedua teori efektif membangun kesadaran hukum yang kontekstual, preventif, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.
KEBIJAKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL Eka Putri, Luthfia; Hijriani Nur Asy Syam, Vinniola
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.323

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga masih menjadi masalah serius di Indonesia. Perlindungan terhadapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarkat dan keluarga. Anak-anak yang seharusnya menjadi kelompok yang dilindungi dan diberikan rasa aman, justru sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual. Hal ini betapa pentingnya sinergiritas keluarga dan Masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya, di masyarakat masih sering terjadi seorang anak menjadi korban suatu pelecehan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak ini tentunya menggambarkan masih kurang efektifnya pelaksanaan pasal-pasal di dalam undang-undang Perlindungan anak tersebut.
REAKTUALISASI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KUHP NASIONAL Srirejeki; Irdamisraini
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.325

Abstract

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu contoh masalah aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi nilai agama dan budaya dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penempatan zina sebagai delik biasa dimaksudkan untuk mempertegas peran negara dalam merespons perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan struktur budaya Indonesia. Sehingga pengaturan tindak pidana perzinaan menggunakan delik delik diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social walfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).
IMPLEMENTASI DAKWAH RAMADHAN PENDAKWAH MUDA DALAM BIMBINGAN KEAGAMAAN JAMAAH MASJID AT-TAQWA TAWANGREJO PERSPEKTIF HUKUM FIQIH Nur Azizah, Febriana; Abdul Hakim, Furqon; Ma'shum, Qodim
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dakwah Ramadhan oleh pendakwah muda dalam membimbing praktik keagamaan jamaah di Masjid At-Taqwa Tawangrejo dalam perspektif hukum fiqih. Dakwah Ramadhan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan kualitas ibadah umat, khususnya dalam pelaksanaan puasa, zakat fitrah, shalat tarawih, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan dakwah Ramadhan yang dilakukan oleh pendakwah muda di masjid tersebut. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan normatif dalam perspektif hukum fiqih untuk menilai kesesuaian materi dan metode dakwah dengan prinsip-prinsip fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Ramadhan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan pengurus takmir masjid. Pendakwah muda memiliki kesiapan keilmuan yang memadai dalam menyampaikan materi fiqih ibadah yang didukung oleh dalil Al-Qur’an, hadis, dan literatur fiqih. Selain itu, metode penyampaian dilakukan secara komunikatif melalui ceramah singkat, penjelasan praktis, dan sesi tanya jawab interaktif. Dakwah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai proses edukasi fiqih praktis yang membimbing jamaah dalam melaksanakan ibadah Ramadhan secara tepat sesuai dengan tuntunan syariat.
CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 Musrifah; Fakhrurrozi; Muthmainnah Puteri
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.327

Abstract

Fenomena childfree menjadi perdebatan publik setelah pernyataan Gita Savitri Devi yang menyebut memiliki anak sebagai pilihan, bukan kewajiban. Hal ini memunculkan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan kultur, norma, dan ajaran agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan: hukum positif memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk memilih memiliki anak atau tidak sebagai ranah privat, tanpa konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, childfree tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Namun, Islam membedakan praktiknya: menolak keturunan secara permanen dianggap haram, sedangkan pengaturan jarak kelahiran melalui kontrasepsi diperbolehkan.
STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH UMKM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MAULANA DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR: ANALISIS ASPEK PASAR, TEKNIS, MANAJERIAL, REGULASI, DAN PEMASARAN Diany Mairiza; Avilla Veronica; Devi Afriani; Elisa Amanda; Budi Azwar
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.331

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan bisnis syariah pada UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, regulasi, dan pemasaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha memiliki permintaan pasar yang tinggi dan stabil, proses produksi sesuai standar, manajemen usaha berjalan efektif, serta telah memiliki izin resmi dan memenuhi standar kesehatan. Strategi pemasaran melalui harga kompetitif, lokasi strategis, layanan antar, dan pemanfaatan WhatsApp dinilai cukup efektif meskipun promosi digital masih terbatas. Dari perspektif syariah, usaha telah menerapkan prinsip halalan thayyiban, amanah, dan transparansi. Secara keseluruhan, UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Maulana layak dijalankan dan dikembangkan sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian merekomendasikan peningkatan sanitasi, digitalisasi pencatatan, optimalisasi promosi digital, dan penambahan kendaraan distribusi.
USHUL FIQH AS LEGAL EPISTEMOLOGY: BETWEEN TEXTUALITY AND RATIONALITY Putri Rahyu; Nasrullah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.328

Abstract

Ushul fiqh is the foundation of legal knowledge that lies between text and reason. The main focus of this research is to explain how ushul fiqh functions as a method of istinbath to address various new issues that arise in society. This research uses qualitative literature study. Furthermore, the secondary data collected were analyzed using descriptive analysis methods with a contextual approach. This study shows that the epistemology of ushul fiqh remains relevant and adaptive in facing various issues that develop over time due to the combination of revelation (textual) and reason (rational).

Page 10 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): June Vol 11 No 2 (2025): December Vol 11 No 1 (2025): June Vol 10 No 2 (2024): December Vol 10 No 1 (2024): June Vol 9 No 2 (2023): Desember Vol 9 No 1 (2023): Juni Vol 8 No 2 (2022): Desember Vol 8 No 1 (2022): Juni Vol 7 No 2 (2021): Desember Vol 7 No 1 (2021): Juni Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 3 No 1 (2017): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2016): Juli-Desember Vol 1 No 2 (2015): Juli-Desember Vol 1 No 1 (2015): Januari-Juni More Issue