cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmah Murtadha
Contact Email
rahmah.murtadha@student.upi.edu
Phone
+6285337011739
Journal Mail Official
nasrullahstis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Ling. Nusantara Gang Al-Amin 1 Monggonao Mpunda Kota Bima NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Bima
ISSN : 24426938     EISSN : 27216829     DOI : 10.61817
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ittihad (p-ISSN 2442-6938) adalah Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, terbit 2 kali setahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima sejak Tahun 2015. Redaksi menerima tulisan yang berkenaan dengan Pemikiran dan Hukum Islam serta redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mereduksi substansi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 94 Documents
 6   7   8   9   10 
MENAKAR URGENSI PENERAPAN KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN Supardiyono, Shofwan; Farkhani; Multazam, Umar
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.272

Abstract

This article examines the urgency of implementing the concept of kafa’ah (compatibility) in marriage from an Islamic perspective. The concept encompasses equality in religion, morality, social status, economy, and education, which are believed to contribute to a harmonious household. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that while scholars differ on the specific elements of kafa’ah, most agree that faith and piety are the essential foundations in selecting a life partner. The application of kafa’ah remains relevant in the contemporary era to build a sakinah (peaceful), mawaddah (loving), and rahmah (compassionate) family. Keywords: Kafa’ah, Islamic marriage, family harmony, faith, equality.
FENOMENA KEHIDUPAN MULTI ETNIS DAN AGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL Putri, Rani
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.285

Abstract

Aceh Singkil merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan daerah multikultural, terdiri dari berbagai macam etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama. Kondisi masyarakat yang demikian rentan akan gesekan dan mengancam kerukunan masyarakat. Oleh karenanya membangun kesadaran sikap toleransi menjadi langkah terbaik mengatasi persoalan yang dapat memicu konflik. Penelitian ini akan mengkaji tentang makna toleransi masyarakat Aceh Singkil, menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Proses pengambilan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kelompok masyarakat, yaitu mayoritas dan minoritas, memiliki kesadaran sikap toleransi. Adapun makna toleransi bagi masyarakat Aceh Singkil adalah: (1) Menghargai dan menghormati, (2) Berkomunikasi, (3) Bersikap baik berdasarkan nilai-nilai agama, dan (4) Tidak mengganggu. Kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara kegiatan yang melibatkan nilai-nilai agama, didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Armansyah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 1 (2024): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i1.287

Abstract

Prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma normatif yang menekankan pada nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip ini menjadi pedoman utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan kewenangan publik secara tertib, efisien, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam hukum administrasi negara Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius terutama dalam hal akuntabilitas birokrasi dan partisipasi publik. Artikel ini menyarankan perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta digitalisasi sistem pemerintahan sebagai strategi penguatan prinsip Good Governance di bidang hukum administrasi.
URGENSI SUPREMASI HUKUM SEBAGAI PILAR KESTABILAN SOSIAL Armansyah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.291

Abstract

Supremasi hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan sistem sosial politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi supremasi hukum dalam memperkuat ketertiban sosial serta mengidentifikasi korelasi antara konsistensi penegakan hukum dengan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan melalui penelaahan teori rule of law (Dicey), sistem hukum (Friedman), dan teori legitimasi sosial (Habermas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum berperan sebagai instrumen integratif yang menghubungkan nilai keadilan, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintah. Penegakan hukum yang lemah, inkonsistensi aparat, dan praktik diskriminatif menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya norma formal, tetapi juga instrumen sosial yang menentukan keberlangsungan kohesi masyarakat.
TRADISI AMPA SABAE (PERKAWINAN SEPIHAK) DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BIMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA PENGANTIN Adi Sofyan
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 1 (2025): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i1.297

Abstract

Pernikahan Sepihak di Bima sejauh ini masih diperbincangkan oleh masyarakat Bima karena sampai hari ini kita dapat menyaksikan pernikahan sepihak (Ampa Sabae) masih dilakukan oleh masyarakat setempat hal ini merupakan suatu problematika yang sangat kental namun memiliki nilai sosial yang tidak baik di mata keluarga maupun pasangan yang melakukan perkawinan sepihak, karena ini bersifat rahasia dan pengaduan secara kekeluargaan terhadap perilaku laki-laki yang mereka anggap tidak bertanggungjawab, Penelitian ini dilakukan dilakukan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menyadarkan pelaku perkawinan sepihak dan masyarakat agar dapat lebih dewasa dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah dan tidak sepaham dengan apa yang di impikan oleh Islam dalam menuaikan rumahtangga yang sakinah mawadah warohma, dan suatu saat ketika mereka paham bahwa pernikahan bukan perkara biasa tapi mempunyai konsekwensi yan fatal bila tidak diawali dengan perkara yang baik, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang perkawinan sepihak agar bisa memecahkan kegalauan pemikiran masyarakat yang masih melakukan pernikahan sepihak (ampa sabae) agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan isi hati dan menghauwatirkan tindakan yang berujung pada kondisi sosial yang tidak baik dan akan menjadikan keluarga tidak harmonis.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA NAFKAH TIDAK LAYAK Hardina; Darwis, Muhammad; Suhayib
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.275

Abstract

The concept of the Islamic family does not differentiate between the rights and obligations of husbands and wives. Both spouses possess reciprocal rights and responsibilities, and each is entitled to fair treatment from the other. Consequently, when one party perceives that their rights are not being fulfilled, it may lead to a breakdown of the marital relationship and result in divorce. This study is the library-based research employing a normative legal approach.
STATUS HUKUM PERKAWINAN ORANG PINDAH AGAMA (MUALLAF) PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM POSITIF Subhan, Muhammad; Husti , Iyas; Husin, Nikson
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.260

Abstract

Meningkatnya perpindahan agama dari non Islam ke Islam diperlukan perhatian khusus terkait status perkawinan dan akibat hukum lain yang timbul. Berdasarkan realita tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum perkawinan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya berpindah agama ke Islam (muallaf) berdasarkan hadis, pendapat ulama fiqih, serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber hadis, kitab-kitab fiqih, serta regulasi hukum Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta aturan terkait lainnya . Hasil penelitian menjelaskan bahwa status perkawinan bagi yang pindah agama bersama pasangan dinyatakan sah dan tidak perlu diperbarui nikahnya. Namun jika salah seorang masih dalam agama lamanya, maka mayoritas Ulama menyatakan perkawinannya batal, kecuali suami atau istri masuk Islam. Akibat hukum lain antara, yaitu batasan maksimal jumlah istri hanya empat orang bagi mereka yang punya istri lebih empat ketika masuk Islam bersama-sama dan bagi para muallaf berlaku hukum sebagaimana yang diatur dan berlaku bagi umat Islam pada umumnya.
PENERAPAN MA’ALAT AL-'AFAL DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Subhan, Muhammad; Nelli , Jumni
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.258

Abstract

Hukum perkawinan Islam di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik hukum dan kepentingan sosial dalam penerapannya. Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum perkawinan menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti pernikahan dini, perkawinan beda agama, perceraian, pernikahan siri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta isu kesetaraan gender. Kajian ini menelaah penerapan teori ma’âlât al-afâl (prediksi konsekuensi perbuatan) dalam beberapa ketentuan dalam UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna memahami implikasi penggunaan ma’âlât al-afâl dalam kebijakan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ma’âlât al-afâl menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum perkawinan untuk mencegah dampak negatif dari praktik yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Teori ini berperan dalam pembentukan norma hukum yang bertujuan melindungi hak-hak individu dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat
KEBIJAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM: PERSPEKTIF EKONOMI, KEARIFAN LOKAL DAN TRANSENDENTAL Mulyati, Suci; Nuryadin; Nasrullah; Nurkamariah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum SDA yang holistik dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, kearifan lokal, dan transendental. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori ekonomi lingkungan, dan studi kasus kearifan lokal di beberapa wilayah di Indonesia, dengan wawancara mendalam bersama pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum SDA yang dominan saat ini cenderung berorientasi ekonomi kapitalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi sosial dan spiritual masyarakat adat. Penegakan hukum juga masih lemah dan seringkali berimplikasi pada kerusakan lingkungan serta konflik horizontal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum SDA yang mengedepankan prinsip keadilan antargenerasi, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai transendental yang mengakui hubungan harmonis antara manusia dan alam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM Fitriyani; Azzahra, Salsadilla
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.276

Abstract

Penelitian ini berjutuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu: Pertama, bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal di media sosial dan perlindungan hukumnya, dan ketiga bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan verbal di media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyelusuran di media sosial, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya menngunakan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur keislaman yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori jarimah ta’zir dalam hukum Islam untuk melihat sejauh mana korban mendapat perlindungan secara hukum baik dalam sistem hukum nasional maupun Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di media sosial masih belum maksimal. Dalam hukum positif, perlindungan baru mulai ditegaskan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial. Sementara itu, hukum Islam menilai perbuatan tersebut sebagai tindakan tercela yang dapat dikenai sanksi ta’zir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam menangani pelecehan seksual verbal secara lebih adil dan menyeluruh.

Page 9 of 10 | Total Record : 94

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): December Vol 11 No 1 (2025): June Vol 10 No 2 (2024): December Vol 10 No 1 (2024): June Vol 9 No 2 (2023): Desember Vol 9 No 1 (2023): Juni Vol 8 No 2 (2022): Desember Vol 8 No 1 (2022): Juni Vol 7 No 2 (2021): Desember Vol 7 No 1 (2021): Juni Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 3 No 1 (2017): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2016): Juli-Desember Vol 1 No 2 (2015): Juli-Desember Vol 1 No 1 (2015): Januari-Juni More Issue