cover
Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D
Contact Email
-
Phone
+62271637358
Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 19070489     EISSN : 25803875     DOI : https://doi.org/10.20961/sp
Core Subject : Humanities, Social,
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2018)" : 8 Documents clear
Lorong Panjang Pelaksanaan Good Governance di Daerah Muhtar Haboddin; Ahmad Imron Rozuli
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.253 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24866

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah.Kata kunci: good governance dan pemerintah daerah
Kualitas Pelayanan Rawat Inap di RSU Muhammadiyah Ponorogo Yelli Arista Rachmawati; Sudarmo -; Drajat Tri Kartono
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.488 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24958

Abstract

Kualitas merupakan salah satu komponen penting di dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu dari penyedia layanan kesehatan masyarakat harus mampu menjalankan fungsi dan wewenngnya dengan baik demi terciptanya pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang baik. Dari penelitian yang dilakukan kualtias pelayanan terutama pelayanan rawat inap di RSU Muhammadiyah sudah baik, meskipun masih perlu ditingkatkan kembali demi terciptanya pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit
Reformasi Birokrasi Lintas Generasi pada Sektor Transportasi Publik (Studi Kasus Persepsi Generasi Y dan Z) Teguh Budi Santoso; Okki C. Ambarwati; Rino A. Nugroho; Didik G. Suharto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.866 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24868

Abstract

Pelayanan publik di bidang transportasi saat ini telah menuntut dilakukan reformasi birokrasi dengan menggunakan teknologi didalamnya. YLKI menyebutkan bahwa karena buruknya layanan transportasi publik menyebabkan berkembanglah transportasi online di masyarakat. Mayoritas pengguna transportasi online adalah masyarakat generasi Y dan Z. Artikel ini bertujuan melihat faktor-faktor penggunaan transportasi online dari generasi tersebut dengan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai pertimbangan dalam reformasi di bidang transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis PLS SEM. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan faktor antara generasi Y dan Z dalam menggunakan transportasi online. Hasil dan implikasinya di bahas lebih lanjut dalam artikel ini.Kata kunci: transportasi online, TAM, generasi
Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu Rahayu Sulistiowati; Dewie Brima Atika; Ita Prihantika; Yuni Ratna Sari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.461 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24874

Abstract

Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini. Kata kunci: implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.
Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta Yuliana Kusuma Dewi; Herwan Parwiyanto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.886 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24878

Abstract

Penganggaran senantiasa dihiasi oleh kontestasi kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat sehinga memicu patologi akuntabilitas anggaran. Organisasi dalam melakukan pertanggungjawaban mengalami konflik ekspektasi dari tuntutan aktor-aktor dalam penganggaran (Multiple Accountabilities Disorder). Artikel ini bertujuan  menganalisis fenomena MAD dalam kajian penganggaran dana hibah dan bantuan sosial. Teori Multiple Accountabilities Disorder menginduk dari Jonathan GS Koppel (2005), dengan dimensi transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness. Kajian analisis menggunakan sudut pandang administrasi dengan fokus analisis politik anggaran dalam konflik akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan gejala patologi akuntabilitas anggaran buck passing, Antrophy of Personal Responsibility dan MAD. Diindikasikan dari adanya penyelewengan dan kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sukararta. Patologi MAD dalam penganggaran hibah dan bansos terindikasi dari konflik ekpektasi antara dimensi controllability, responsibility, dan responsiveness. Berdasarkan hasil kajian, penganggaran hibah dan bansos perlu disertai monitoring-evaluasi berbasis outcome dan pendampingan berpastisipasi kelurahan-kecamatan sebagai upaya memperkecil peluang penyelewengan pada target group.Kata kunci: akuntabilitas, bantuan sosial, hibah, multiple accountabilites   disorder, penganggaran.
Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan Muhamad Thahir Haning; Hasniati -; Mashuri H. Tahili
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.775 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24940

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi pengaruh model kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan metode survey di tiga area Kantor Pelayanan Pajak yaitu Makassar Selatan, Maros, dan Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak  yang telah teregistrasi sebagai wajib pajak, baik pajak orang pribadi dan pajak badan sebanyak 2400 orang. Sampel penelitian menggunakan multistage cluster sampling methods untuk memastikan keterwakilan populasi. Penarikan sampel menggunakan metode stratified random sampling terhadap tiga area penelitian. Rumus Slovin digunakan untuk menetapkan jumlah sampel  sebesar 20% dengan pertimbangan karena populasi yang relatif besar dimana persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih  bisa ditolerir sebesar α=0,05. Dengan dasar tersebut, maka sampel dalam penelitian ditetapkan sebanyak 400 responden. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan model struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak. Kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kinerja pelayanan pajak. Variabel kinerja pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor pemerintah, faktor resiko, dan faktor kontekstual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kata kunci : Kepercayaan publik, kinerja pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak
Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara Riris Katharina
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.731 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24864

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum memperlihatkan hasil maksimal. Maraknya kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah menjadi salah satu indikatornya. Tulisan ini menjawab permasalahan mengapa jual beli jabatan masih terjadi padahal sudah ada KASN yang dibentuk untuk menegakkan sistem merit dalam tubuh ASN. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur  dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pemikiran model hubungan birokrasi dan politik. Tulisan ini berargumen bahwa sepanjang pejabat pembina kepegawaian masih diemban oleh pejabat politik, sepanjang itu pula ketergantungan birokrasi kepada politik sangat besar. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan dalam netralitas politik dan menimbulkan birokrasi yang tidak profesional. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dari para birokrat. Tulisan ini merekomendasikan agar peran pembina kepegawaian diserahkan kepada pejabat karier birokrasi melalui revisi UU ASN. KASN harus dapat memastikan bahwa setiap birokrat akan menjalankan perannya sebagai pelaksana dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat politik. Dengan demikian, akan dihasilkan ASN yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat mewujudkan tata kelola yang efektif.
Mempertanyakan Pengelolaan Publicness pada Kawasan Malioboro-Ahmad Yani di Tengah Dominasi Perekonomian Fadlurrahman -; Seiren Ikhtiara; Nike Mutiara Fauziah; Amaliatulwalidain -
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.62 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar; (2) Eksistensi publicness dikelola dengan cara negosiasi kepentingan; (3) Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika adanya tekanan dari kelompok ekonomi; (4) Publicness tereduksi ketika minimnya peran dan kontrol pemerintah; dan (5) Derajat publicness meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Saran yang ditawarkan yaitu  pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness.  Kata kunci : Publicness, kelompok ekonomi, Malioboro

Page 1 of 1 | Total Record : 8