cover
Contact Name
Andi Wahyudi
Contact Email
-
Phone
+6281521853160
Journal Mail Official
jurnaljd@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.M. Ardans 2 (Ring Road III) Air Hitam, Samarinda 75124
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Desentralisasi
ISSN : 14123568     EISSN : 27157318     DOI : https://doi.org/10.37378/jd
Core Subject : Social,
We put the concern to regional and rural/village autonomy and decentralization issues. Various aspects affect the efforts to achieve the ambition to develop regional and rural, such as government policy, science and technology development, official capacity and competence, and people participation. Each country might have different policies and experience in managing the issues. Therefore, this journal is dedicated to facilitating researchers, lecturers, and students to publish and disseminate their works widely. The manuscript type includes original research, article review, and book review.
Articles 66 Documents
Penguatan Kapasitas Kecamatan: Strategi Antisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Tingkat Lokal Marsono, Marsono
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.094 KB)

Abstract

Kebijakan membangun Indonesia dari Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak akan pernah menafikkan peran strategis Kecamatan sebagai pembina kewilayahan di tingkat pemerintahan terbawah (akar rumput) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang segera diberlakukan. Selanjutnya tantangan berat bagi Kecamatan saat ini adalah pelaksanaan perannya sebagai transformator dan akselerator bagi pemerintah desa dalam menghadapi MEA di tingkat lokal. Peran ini tentu menjadi sangat penting manakala Desa/Kelurahan harus dapat bersaing dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, baik menyangkut produk-produk pertaniannya maupun terkait dengan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, agar tenaga kerja dan ekonomi lokal memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, maka Kecamatan harus memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perannya tersebut. Peran strategis yang harus dimainkan Kecamatan terkait dengan kesiapan Desa dalam menghadapi MEA, antara lain: (1) memfasilitasi desa untuk melakukan mapping (pemetaan) potensi unggulan; (2) penguatan pelaku usaha dan industri di desa; (3) mendorong dan memfasilitasi Desa untuk membentuk BUMDes (4) bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya; (5) mendampingi desa untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM terhadap MEA; (6) mendorong dan mendampingi para pelaku UMKM desa untuk menerapkan standarisasi atau sertifikasi produk-produk unggulannya, sehingga akan memiliki daya saing.
Pengembangan BUMDes dalam Menjaga Kemandirian Desa Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kusuma, Harditya Bayu; Yohanitas, Witra Apdhi
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.379 KB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mempunyai tujuan untuk membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, hal ini untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan maju. Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA sampai level desa. BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa harus mengembangkan kapasitas sehingga dapat menjaga kemandirian desa dalam menghadapi MEA. Tujuan dari tulisan ini adalah: 1) melihat kondisi realitas BUMDes saat ini; 2) mengetahui peluang dan tantangan BUMDes di era MEA; dan 3) mengetahui upaya-upaya pengembangan BUMDes. Langkah-langkah pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan kapasitas antara lain: 1) penataan kelembagaan desa; 2) pengelolaan BUMDes dilakukan dengan profesional, kooperatif, independen dan efektif; 3) peningkatan peran, koordinasi dan kerjasama; dan 4) Memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes.
Urusan Pemerintahan Daerah: Kemungkinan Problematika Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Suryanto, Suryanto
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.057 KB)

Abstract

Setiap perubahan selalu dihadapkan pada tantangan, karena apapun perubahan itu biasanya membawa kepada situasi ketidakpastian. Demikian pula ketika terbit dan berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ?ketidakpastian? pun muncul dalam penataan urusan pemerintahan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Yang dimaksud ketidakpastian disini adalah bahwa dengan perubahan dan pergeseran serta penambahan beberapa bagian aspek urusan pemerintahan tentu akan berimplikasi pada penataan urusan pemerintahan dan hubungan antar level pemerintahan. Peta urusan pemerintahan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan dibanding urusan pemerintahan dalam UU . 32 Tahun 2004 c.q. PP No. 38 Tahun 2007. Tulisan ini akan menggambarkan peta urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan lampirannya. Pada bagian akhir tulisan disampaikan saran terkait antisipasi yang perlu dilakukan dalam penataan urusan pemerintahan di masa depan.
Aristokrat dan Lembaga Adat sebagai Aktor Penengah (Intermediary Actors) di Kabupaten Sumbawa Permana, Yogi Setya
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.069 KB)

Abstract

Pasca desentralisasi, dalam perpolitikan lokal di Indonesia berkembang fenomena baru, yaitu penguatan identitas lokal. Salah satu contoh menguatnya identitas lokal adalah bangkitnya lembaga adat seperti kerajaan dan lembaga adat lainnya. Pada saat yang sama, desentralisasi juga meningkatkan kehadiran aparatur negara, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia. Birokrasi merepresentasikan kekuasaan negara pun mendominasi kepemimpinan politik di daerah-daerah tersebut.Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah contoh daerah pulau terluar yang mengalami peningkatan masif keberadaan aparatur negara dan kebangkitan identitas lokal pada saat yang bersamaan. Birokrat di sana mendominasi kepemimpinan formal maupun informal. Sementara itu, kelompok bangsawan lokal membangkitkan semangat kerajaan dengan merevitalisasi Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Dalam dokumen resminya, LATS dimaksudkan sebagai aktor penengah yang memediasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan apakah kehadiran LATS dengan modal simboliknya mampu memperkuat demokrasi lokal di Sumbawa sebagai penyeimbang kepemimpinan politik yang selama ini dimonopoli oleh birokrat. Artikel ini akan mengelaborasi sejauh mana kehadiran LATS di Sumbawa dapat memperkuat demokrasi lokal di tengah derasnya pertumbuhan aparatur negara.
Cover Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015 Desentralisasi, Jurnal
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1246.644 KB)

Abstract

Cover Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Preface Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015 Desentralisasi, Jurnal
Jurnal Desentralisasi Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.711 KB)

Abstract