cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Wahyudi
Contact Email
-
Phone
+6281521853160
Journal Mail Official
jurnaljd@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.M. Ardans 2 (Ring Road III) Air Hitam, Samarinda 75124
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Desentralisasi
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14123568     EISSN : 27157318     DOI : https://doi.org/10.37378/jd
Core Subject : Social,
Social Sciences
We put the concern to regional and rural/village autonomy and decentralization issues. Various aspects affect the efforts to achieve the ambition to develop regional and rural, such as government policy, science and technology development, official capacity and competence, and people participation. Each country might have different policies and experience in managing the issues. Therefore, this journal is dedicated to facilitating researchers, lecturers, and students to publish and disseminate their works widely. The manuscript type includes original research, article review, and book review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA Sawitri, Dian Eka Rahayu
Jurnal Desentralisasi Vol 10 No 2 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.2 Tahun 2012
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.705 KB)

Abstract

Dalam praktek penyelenggaraan negara, hubungan antarlembaga negara dapat saling bersinggungan satu sama lain. Namun sungguh di luar perkiraan bahwasanya antarlembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan konstitusional satu sama lain hingga memerlukan suatu proses peradilan hukum untuk menyelesaikannya. Biasanya apabila muncul perselisihan antarlembaga negara, pihak-pihak yang bersengketa akan menyelesaikannya melalui proses politik dan kultural atau diselesaikan oleh lembaga atau instansi atasan yang berkedudukan lebih tinggi dari lembaga yang bersengketa. Dalam rangkamemberikan jalan penyelesaian atas sengketa yang terjadi diperlukan suatu lembaga peradilan khusus yang berwewenang memutus masalah antarlembaga negara tersebut. Tindak lanjutnya adalah dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KEBUMEN Pandoyo, Adi
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.153 KB)

Abstract

Pelaksanaan SPM di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 atau sebelum SPM Kementrian diterbitkan yaitu tahun 2008. Pelaksanaannya dimulai dari proses pengenalan SPM dan IKU (Indikator Kinerja Utama) kepada seluruh SKPD (badan, kantor, dinas, setda, setwan) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja SKPD. SPM disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sedangkan IKUdengan keputusan Kepala SKPD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL : Perkembangan, Hambatan dan Tantangan Ke Depan Savitri, Renny
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.546 KB)

Abstract

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan secara minimal maka pemerintah mengeluarkan kebijakan standar pelayanan minimal atau SPM. Kebijakan ini merupakan amanah dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mencapai target SPM yang telah ditetapkan oleh setiap Kementerian/ Lembaga terkait. Sampai saat ini telah diterbitkan 15 kebijakan SPM dari kementerian/ lembaga teknis. Layaknya penerapan sebuah kebijakan, maka tidak akan lepas dari berbagai permasalahan. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah kurangnya sosialisasi, masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar, penetapan target SPM yang terlalu tinggi, tidak adanya sistem insentif dan disinsentif, keterbatasan anggaran daerah dan minimnya kualitas SDM. Oleh sebab itu, demi perbaikan kinerja pencapaian SPM Kab/ Kota supaya menjadi lebih baik maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan ke depan diantaranya perlu dilakukan peningkatan sosialisasi, peninjauan kembali konsep layanan dasar, peninjauan target pencapaian SPM, pemberlakuan sistem Reward and Punishment, penambahan alokasi pembiayaan/penganggaran, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
KONSEP PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN DAN INDIKATOR HASIL-HASILNYA SERTA MODEL PENGUKURANNYA Rosyadi, Slamet
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.481 KB)

Abstract

Berbagai upaya baik secara yuridis-normatif maupun administratif telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan KKN. Hasil-hasil positif telah memenuhi sebagian ekspektasi pemerintah maupun masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Namun demikian, capaian kinerja pemberantasan KKN ternyata belum optimal.
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI DAN INDIKATORNYA SERTA MODEL PENGUKURANNYA Saptawan, Adriyan
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.199 KB)

Abstract

Mewujudkan akuntabilitas birokrasi dalam kerangka profesionalisme good governance di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Namun demikian Pemerintah sudah memulainya melalui kebijakan yang dibuat dengan menetapkan asas pelayanan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang mengatur penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
PARTISIPASI, AKUNTABILITAS DAN PERAN CIVIL SOCIETY dalam PENINGKATAN KINERJA DAERAH Setiyono, Budi
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.88 KB)

Abstract

Bersama dengan dominannya paternalism, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas melumpuhkan inisiatif lokal dan menyebabkan keseragaman, standarisasi, kehancuran struktur sosial, kooptasi pemimpin di semua tingkatan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dan, yang paling serius adalah, ketidakpercayaan yang mendalam kepada lembaga-lembaga pemerintah. Selama beberapa dekade, suara aspirasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik terbatas dalam bentuk surat pembaca dan partisipasi umum dalam proses pemilu setiap lima tahun yang dikendalikan pemerintah. Kritik dan aspirasi kritis warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai ketidaksetiaan atau subversi.
KEBIJAKAN OPEN RECRUITMENT PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI DAERAH Samiaji, Samiaji
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.015 KB)

Abstract

Reformasi politik dengan menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung membuat PNS di daerah terkelompokkan dalam faksi-faksi. Mereka cenderung berpihak kepada calon kepala daerah tertentu yang mereka jagokan sebagai pemimpin kepala daerah, bahkan tidak sedikit mereka yang menjadi tim sukses. PNS yang menjadi tim sukses tentu akan berharap apabila calon kepala daerah yang mereka usung terpilih, mereka akan mendapat imbal jasa seperti posisi dalam jabatan struktural di pemerintahan. Dalam hal ini terjadi politisasi birokrasi dalam pemerintahan di daerah. Harus diakui, seiring dengan euphoria otonomi daerah, banyak jabatan struktural di kabupaten/kota yang dijadikan pundi-pundi oleh bupati/walikota. Kebijakan open bidding diharapkan dapat menemukan sosok pejabat yang memiliki kompetensi dan memiliki integritas yang tinggi. Seseorang yang kompeten dan berintegritas dapat menduduki jabatan tertentu jika telah memenuhi persyaratan yang diminta, tanpa perlu adanya kedekatan dengan pemberi jabatan. Dalam open bidding, persyaratan untuk menduduki jabatan ditentukan dengan jelas dan melalui proses kompetisi terbuka. Kebijakan ini diharapkan dapat membentengi pemerintah daerah dari praktek politisasi birokrasi.
PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA Suryanto, Suryanto
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.607 KB)

Abstract

Pemekaran daerah merupakan proses pembentukan daerah otonom baru di mana komunitas masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu memisahkan diri dari daerah induk untuk membentuk pemerintahan sendiri (self local government). Melalui kebijakan pemekaran, memberikan kemudahan dan peluang yang lebih besar bagi masyarakat di suatu daerah untuk membentuk pemerintahan daerah dengan karakteristik dan identitas lokal tertentu. Dengan demikian adanya pemekaran daerah, sebagai konsekuensi logisnya, akan memunculkan daerah otonom hasil pemekaran atau daerah otonom baru.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI LAMPUNG DAN URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI KEPEGAWAIAN INDEPENDEN Syafarudin, Syafarudin
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 2 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.2 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.547 KB)

Abstract

Implementasi manajemen PNS yang penuh dengan patologi sulit diperbaiki tatkala pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung menutup diri dan kurang membuka pintu partisipasi, evaluasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja .
SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH TAHUN 2013 : Pengalaman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rubianto, Heri
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 2 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.2 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1038.586 KB)

Abstract

Salah satu dari Rencana Aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Program Sistem Promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terbuka. Untuk lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan sesuai kualifikasi yang diperlukan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melakukan kegiatan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah atau dalam istilah yang populer dinamakan Lelang Jabatan/Open Bidding. Kegiatan Seleksi Terbuka ini dilaksanakan untuk seluruh jabatan Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah 311 (tiga ratus sebelas) jabatan dengan rincian Camat sebanyak 44 (empat puluh empat) jabatan dan Lurah sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) jabatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dan Terbuka secara obyektif, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksikompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial, dan uji kesehatan serta verifikasi dokumen. Menurut Museum Rekor Indonesia (Muri) kegiatan seleksi terbuka camat dan lurah ini merupakan kegiatan seleksi terbuka pejabat publik pertama dan terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Pada akhirnya melalui kegiatan ini diharapkan terwujud PNS atau pejabat struktural yang mumpuni yang mempunyai keunggulan kompetensi di bidang masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Page 5 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2005 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.2 Tahun 2015 Vol 13 No 1 (2015): Jurnal Desentralisasi Vol.13 No.1 Tahun 2015 Vol 11 No 2 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.2 Tahun 2013 Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013 Vol 10 No 2 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.2 Tahun 2012 Vol 10 No 1 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.1 Tahun 2012 Vol 9 No 6 (2010): Jurnal Desentralisasi Vol.9 No.6 Tahun 2010 Vol 8 No 5 (2010): Jurnal Desentralisasi Vol.8 No.5 Tahun 2010 Vol 7 No 4 (2006): Jurnal Desentralisasi Vol.7 No.4 Tahun 2006 Vol 6 No 4 (2005): Jurnal Desentralisasi Vol.6 No.4 Tahun 2005