cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 281 Documents
 4   5   6   7   8 
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Fransiska WL; Muhammad Noor; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.734 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i4.488

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis yang berkaitan dengan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.Fokus dalam penelitian, yaitu apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, unit (SKPD) apa saja yang terlibat dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan. Tempat penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.Hasil penelitian, kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegarasudah ada serta sudah dijalankan, namun perlu adanya dievaluasi dan pengembangan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.
ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA Mohammad Eddy Saputra
Jurnal Administrative Reform Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.306 KB) | DOI: 10.52239/jar.v5i2.841

Abstract

The objective of this research is to know how National Land Agency Policy Implementation Number 18 Year 2009 About People Service for Land Certificate (Larasita) at Land Office in Samarinda city. The results showed that in the process of Larasita Program implementation problems encountered in the implementation of Larasita program in Samarinda city that is not optimally the policies and programs of various sectors that affect the life of the people such as human resources, the equipment resource factors are still limited ie the Internet network that has not reached The areas visited by Larasita cars, the factors of communication and information provided by the Larasita team are less effective so there are still many people who are confused about the requirements to complete the documents in the land certificate management.
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT Suwila Erpina; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.058 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.520

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dlam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Camat Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan sumberdaya aparatur yang dilakukan Camat Sekolaq Darat  Kabupaten Kutai Barat mampu menambah aparatur yang berkualitas. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang memiliki pendidikan tingkat Sarjana (S1) maupun Magister (S2). Disamping itu bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik bidang administrasi umum, bidang teknis maupun bidang manajerial. Dengan bertambahnya sumberdaya aparatur kompeten dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang pelayanan publik. Kemudian dalam hal pelayanan di lembaga tersebut mengalamai perubahan atau perbaikan yang berarti, baik pelayanan bidang kartu keluarga, kartu tanda penduduk maupun pelayanan pembuatan pelepasan hak atas tanah, justru dengan dikembangkan kemampuan aparatur layanan pada masyarakat lebih baik. Kurang optimalnya hasil pengembangan kemampuan sumber daya aparatur disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aparatur, keragaman sikap  dan perilaku aparatur  dalam meningkatkan kompetensi, dan adanya desparitas responsivitas aparatur dalam menyikapi masalah pengembangan kapasitas dan kompetensi, sehingga  untuk meningkatkan profesionalisme aparatur kurang maksimal.
INOVASI KEBIJAKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (STUDI PADA KAWASAN EKOWISATA SITUTERATE DESA SITUTERATE KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG) Ahmad Sururi
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.674 KB) | DOI: 10.52239/jar.v6i3.1905

Abstract

The purpose of this study is to analyze how public participation in handling and management of Ecotourism Area and develop innovation model of public participation policy in Management and Development of Ecotourism Area Situterate Cikande Sub-District, Serang District. The research method used is descriptive qualitative with primary data collection techniques in the form of interview, observation and documentation. The results showed that public participation in tourism handling and management in the ecotourism area Situterate Cikande Serang Regency has not been done optimally, the public is still positioned as an object, passive and not yet have a high level of awareness in the management and development of ecotourism areas. Keyword: Policy Innovation, Public Participation, Tourism
PROFESIONALISME APARATUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SIMPANG RAYA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT Dede Damaiyanto; Aji Ratna Kusuma; Abdullah Karim
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.306 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.547

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan profesionalisme aparatur serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang profesionalisme aparatur di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur di kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ditinjau dari tingkat pendidikan aparatur sudah cukup baik; sistem dan prosedur pelayanan yang belum ada; serta etika dan moral aparatur yang masih rendah. Belum optimalnya dalam menerapkan profesionalisme aparatur di lembaga tersebut disebabkan oleh kurang memadainya sarana penunjang dalam memberikan pelayanan; masih lemahnya kedisiplinan pegawai; dan terbatasnya alokasi sumber dana atau anggaran untuk mengembangkan kompetensi aparatur.
KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PENTERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). Amni Agus Putra
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.417 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i1.447

Abstract

Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Good Governance sebagai suatu konsep pada saat ini sedang menjadi acuan dalam rangka pembaharuan dan penyempurnaan birokrasi sesuai dengan apa yang menjadi  tuntutan reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa good governance itu merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh ketiga unsur yaitu state (pemerintah), society (masyarakat) dan private sektor (sektor swasta).  
EVALUASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH NOMOR 19/KEP/MENEG/III/2000 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SAMARINDA Yeni Susilowati; Aji Ratna Kusuma; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.338 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.579

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Keputusan  Menteri  Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/ Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis kualitatif, Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad Agus Rakhman; Masjaya .; Sugandi .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.054 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.479

Abstract

Kepuasan Kerja Pegawai merupakan keadaan  yang sifatnya subyektif yang merupakan hasil kesimpulan  yang didasarkan pada suatu perbandingan  mengenai apa  yang secara nyata diterima  oleh pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan. Upaya meningkatkan kepuasan kerja para pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan  melalui Promosi, Pengawasan, Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Komunikasi
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KANTOR SAMSAT KOTA SAMARINDA Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.516 KB) | DOI: 10.52239/jar.v5i1.611

Abstract

This research aims to describe and analyze the mechanism of costumer complaining service in SAMSAT Samarinda as well as identify hindering factors of the mechanism. The results shows that complaining mechanism both direct and indirect in SAMSAT Samarinda was not implemented very optimal. The response process of the complains was also not optimal even when there is a clear SOP. SAMSAT Samarinda already have the infrastruture to collect the complains but not yet used advanced technology to support the costumer who have their complains.
SIKAP PEMILIH PEMULA TERHADAP CALON LEGISLATIF PARTAI POLITIK DITINJAU DARI KARAKTERISTIK SOSIAL (STUDI KASUS TINGKAT SMA DI SAMARINDA) Diana .; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.551 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.511

Abstract

Pada tahun 2014, untuk yang ke-10 kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan politomi partai terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif, dan pengaruh sikap pemilih pemula terhadap jenis kelamin calon legislatif, agama calon legislatif, tingkat pendidikan calon legislatif, dan daerah tempat tinggal calon legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan politomi partai, terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif partai politik. Tidak ada pengaruh sikap pemilih pemula terhadap jenis kelamin calon legislatif dan agama calon legislatif. Ada pengaruh sikap pemilih pemula terhadap tingkat pendidikan dan asal daerah tempat tinggal calon legislatif.

Page 6 of 29 | Total Record : 281

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue