cover
Contact Name
Muhammad Nizar Hidayat
Contact Email
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Phone
+6282154908552
Journal Mail Official
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Paradigma
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 22524266     EISSN : 26153394     DOI : 10.30872/JParadigma
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Paradigma mencakup bidang Administrasi Publik. Tujuan dari penerbitan Jurnal Paradigma adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik. Jurnal Paradigma memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi publik, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Publik.
Articles 263 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA Raihani, Shafia; Apriani, Fajar
Jurnal Paradigma Vol 14, No 2 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i2.24669

Abstract

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan Program Perlindungan Perempuan untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban agar memperoleh layanan terkait kekerasan dalam rumah tangga.  Tujuan penelitian ini untuk menguraikan implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada implementasi Program Perlindungan Perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga oleh DP2PA Kota Samarinda dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Data diperoleh dari key infoman Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2PA Kota Samarinda serta informan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda dan masyarakat (Forum Perkasa).  Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pelaksana, baik DP2PA, UPTD PPA, maupun Forum Perkasa, dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran leaflet, dan video layanan masyarakat. Struktur birokrasi dirancang sederhana agar mudah dipahami serta menghindari proses berbelit. Namun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat banyaknya pegawai pensiun, keterbatasan anggaran, serta disposisi pelaksana yang belum rutin mendampingi masyarakat atau Forum Perkasa dalam penanganan kasus di lapangan.
Strategi Pemeritah Dalam Menurunkan Angka Stanting di Pagesangan Barat Yulaiha, St; Zitri, Ilham
Jurnal Paradigma Vol 14, No 2 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i2.13899

Abstract

Abstract: The prevalence of stunting in Indonesia is still relatively high, namely 24.4 percent, still above the standard accepted by WHO, namely below 20 percent. This is because young women before marriage have high rates of anemia and malnutrition, which causes stunted growth of children during pregnancy. Growth retardation refers to impaired growth and development that occurs primarily in the first 1,000 days of life due to prolonged nutritional deficiencies, recurrent infections, or inadequate psychosocial stimulation. Meanwhile, in the long term, cognitive and learning abilities decrease, immunity decreases, and the risk of developing chronic diseases increases. The stunting rate in West Pagsangan is the highest in Mataram City and is considered the highest stunting rate. The aim of this research is to determine the government's strategy for reducing stunting rates in West Pagesangan. The data collection techniques used in this research used interviews, field observations and documentation. The theory used is strategic theory in his book Sedarmayanti (2014) which consists of three indicators, namely planning, involvement of top leadership, and long-term organizational programs. The results of the study show that the government's strategy for overcoming stunting in West Page Sanan Regency is good, and data available at the Page Sanan Regency Health Center shows that the stunting rate is decreasing every year. Second, the involvement of leaders as interdisciplinary actors in this case sub-district and even sub-district governments needs further improvement.   
Studi Tentang Tugas Dan Wewenang Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Wiharto, Ahmadi
Jurnal Paradigma Vol 14, No 2 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i2.13133

Abstract

This study aimed to identify and analyze the Duties and Authorities of the DPRD of East Kalimantan Province in the Implementation of the Budgetary Function and the Inhibiting Factors. This research method was descriptive qualitative, data sources in this study used primary and secondary data sources which was obtained by using observation techniques (observations), interviews (interviews) and documentation. The results of this study that it was unable to touch in depth the Duties and Authorities of the DPRD of East Kalimantan Province in the Implementation of the Budget Function. The results obtained in this study showed that the Implementation of the Budget Functions of the DPRD of the Province of East Kalimantan was still not ideal in carrying out its duties and functions because it was hampered by a Problem Situation related to Time, Communication and Transparency. At the planning stage was carried out by Banggar and TAPD based on applicable policies and using a performance-based budget with a bottom-up approach; At the budgeting stage, it had the authority to review, discuss, convey aspirations, approve KUA-PPAS proposals to be ratified as APBD in accordance with the mandate of Law No. 23 of 2014 Article 99 (2); At the stage of implementation of activities, the authority was to supervise and ensure that the aspirations of the community and the programs contained in the APBD were maximally conducted; At the Monitoring and Evaluation stage, it had the authority to monitor the implementation of the budget that has been proposed and conducted in the form of financial reports in accordance with the applicable policies. Keywords: DPRD Duties and Authorities, Budgeting and Budgeting Functions
ANALISIS BEBAN KERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK TIMUR Stanley, Michael
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.22091

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur. Beban kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas pegawai dalam organisasi. Metode analisis beban kerja menggunakan tiga Indikator Beban Kerja yaitu: Jam Kerja, Latar belakang Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja mengalami beban kerja yang tergolong tinggi, terutama pada seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. Dari tiga indikator dua diantaranya merupakan penyebab peningkatan rasio beban kerja, kedua indikator tersebut adalah jam kerja yang tidak efektif karena kompleksitas tugas yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu dan Jenis pekerjaan yang memiliki volume tugas yang banyak namun terbatasnya jumlah pegawai menjadi hambatan dalam bekerja. dan satu dari tiga indikator tersebut yaitu Latar belakang Pendidikan pegawai tidak memiliki dampak terhadap kondisi beban kerja. Rekomendasi yang diberikan meliputi peninjauan ulang terhadap struktur penyelesaian tugas dan penambahan jumlah pegawai serta peningkatan pengunaan teknologi yang bisa mengotomatisasi pekerjaan pada unit-unit dengan beban kerja tinggi.Kata Kunci: Analisis beban kerja, KPP Pratama Pontianak Timur, PNS.
Penerapan prinsip Good Governance dalam pembuatan sertifikat tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ketapang Panamuan, Dian Grenada; Yohanes, Yulius; Nge, Herri Junius
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.22240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan mengacu pada konsep Good Governance dari UNDP, yang terdiri dari empat prinsip utama yaitu: Transparansi, karena persyaratan dan prosedur cenderung sulit dan waktu yang diperlukan sering kali lebih lama dari SOP yang berlaku, serta biaya yang tidak dapat diprediksi, 2) Efektivitas dan Efisiensi, kesimpulan nya masyarakat belum cukup puas dalam pelayanan yang didapat karena pegawai masih bersikap kurang ramah dan komunikatif dan penurunan fasilitas seperti mesin nomor antrian yang rusak sehingga harus menggunakan cara manual, 3) Akuntabilitas, kesimpulan nya prinsip ini belum diterapkan secara baik karena pegawai sering menunda waktu penyelesaian pekerjaan, yang tidak jarang disebabkan oleh kurangnya disiplin pegawai, seperti keterlambatan masuk kerja atau bahkan ketidakhadiran di ruangan pelayanan operasional, 4) Kesetaraan, kesimpulan nya prinsip ini belum diterapkan secara baik karena pemohon merasa diperlakukan tidak adil karena harus menunggu lama. Sebagai saran, Kantor BPN Ketapang perlu meningkatkan transparansi terkait prosedur dan biaya, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan rutin, memaksimalkan pemanfaatan sistem digital, serta menjamin pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah atau status sosial.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BONTANG B, Nuryadi; Irawan, Bambang; Indarto, Kus
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.11834

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  Pemerintah Kota Bontang serta untuk mengidentifikasi dan manganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Bontang dapat diketahui pada aspek akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, pada aspek transparansi (keterbukaan) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Kota Bontang dimulai dari tahap perencanaan yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), kemudian masuk dalam SIRUP dan diumumkan ke publik/pengguna/rekanan secara terbuka. Aspek partisipasi dalam keterlibatan unsur masyarakat luas dalam pengadaan barang/jasa yaitu  asosiasi pengusaha, Kadin, dan juga APH, serta Pokja yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Aspek supremasi hukum belum semua stakeholder patuh terhadap hukum yang berlaku.  Aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sudah lebih berkualitas hal ini tercermin  dalam hal efektivitas maupun dalam hal efisiensinya. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Bontang adalah keterbatasan sumber daya, Perubahan aturan yang cepat sehingga pemahaman pelaku pengadaan harus cepat menyesuaikan. Infrastruktur jaringan internet yang masih belum maksimal mendukung pelaksnaan abarang/jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses ke sistem yang masih lambat. 
PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS SIMPANG KIRI ACEH TAMIANG Parianda, Parianda; Rosalina, Dhian; Ardiyanti, Dyah Ayu
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.23285

Abstract

Abstract: This research aims to determine the effect of individual characteristics and workload on the performance of employees at Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang. In this study used a quantitative method and utilized non-probability sampling with a saturated sampling technique. The sample consisted of all employees of Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang, totaling 88 people. The data analysis methods used include multiple linear regression, the t-test (partial test), the F-test (simultaneous test), and the coefficient of determination test (adjusted R²). The results of the t-test (partial test) indicated that individual characteristics (X₁) had a t-calculated value of 3,860 > t-table value of 1,663, with a significance value of 0,000 < 0,05. This means that H₀ is rejected and Hₐ is accepted, indicating that individual characteristics have a positive and significant effect on employee performance at Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang. Workload (X₂) had a t-calculated value of -3,888 > t-table value of 1,663, with a significance value of 0,000 < 0,05. This means that H₀ is rejected and Hₐ is accepted, indicating that workload has a negative and significant effect on employee performance at Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang.Keywords: Individual Characteristics, Workload and Performance Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu, beban kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampel pada penelitian ini yaitu semua pegawai Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang yang berjumlah 88 orang. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji t (uji parsial), uji F (uji simultan) dan uji koefisien determinasi (adjusted R2). Hasil uji t (parsial) pada uji hipotesis menunjukkan bahwa karakteristik individu (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,860 > t tabel yaitu 1,663 dan nilai t sig. 0,000 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang. Beban kerja (X2) memiliki nilai t hitung sebesar -3,888 > t tabel yaitu 1,663 dan nilai t sig. 0,000 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Puskesmas Simpang Kiri Aceh Tamiang.Kata Kunci : karakteristik individu, beban kerja, kinerja 
PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020 Tanjung, Galeh Akbar
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.12155

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis dan interpretasi upaya Bawaslu Samarinda meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Walikota Samarinda. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, keabsahan data diuji dengan derajat kepercayaan, keahlian, ketergantungan, dan kepastian. Hasilnya, bahwa Bawaslu Samarinda meningkatkan pengawasan partisipatif melalui kegiatan diantaranya: Pertama Pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi melalui aplikasi. Kedua Melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Ketiga Melalui Pengawasan Pengelolaan Media Sosial.  Keempat Melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Kelima Melalui Kuliah Kerja Nyata. Keenam Pojok Pengawasan, sejenis meja informasi, pojok ini juga digunakan menerima Laporan atau Permohonan Sengketa Pemilu. Ketujuh Melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kedelapan Sosialisasi Goes To Campus bertema “Matamu Awasi Pilwali Samarinda”. Adapun kendala upaya peningkatan partisipatif adalah: Tokoh masyarakat dan/atau pemilih masih apatis, pragmatis terhadap pentingnya pengawasan partisipatif; Kekuatiran pemilih saat menjadi pelapor takut tidak aman karena ancaman, faktor anggaran untuk menyebarluaskan sosialisasi, setidaknya ini faktor kendala sehingga partisipasi mengawasi menurun.
The Role of Shadow Teachers in Assisting Inclusive Students at SMA Negeri 10 Surabaya Azzahra, Rahmadita Maulana
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.23542

Abstract

This study aims to describe the role and strategies of shadow teachers in supporting the learning process of students with special needs at SMA Negeri 10 Surabaya, an inclusive school. The presence of shadow teachers plays a crucial role in helping students understand subject matter, adapting learning media, and providing social and emotional support so that students can adapt to the regular learning environment. This study used descriptive qualitative methods through observation, interviews, and documentation studies of shadow teachers and inclusive students. The results show that shadow teachers play a strategic role as facilitators, motivators, and mediators between teachers, students, and parents. They implement personal and flexible mentoring strategies, including adjusting learning methods, strengthening character, and collaborating with subject teachers. However, challenges were also identified, including a lack of understanding of the role of shadow teachers and additional workloads. Therefore, competency improvement and collaboration between school stakeholders are needed to strengthen the implementation of inclusive education sustainably.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Herjunita, Rizka
Jurnal Paradigma Vol 15, No 1 (2026): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v15i1.12301

Abstract

The purpose of this research is to gain a deeper understanding of how the Kutai Kartanegara Regent's Regulation Number 36 of 2013 concerning Administration of Land Tenure over State Land is implemented in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. This study focuses on the aspects of Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of the Kutai Kartanegara Regent's Regulation Number 36 of 2013 in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach and interactive data analysis.To collect data, this study used various techniques, including literature studies, field research, and interviews with the aim of obtaining accurate information according to the needs of researchers in this study. Factors supporting the successful implementation of Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 36 of 2013 include the existence of a legal basis and clear technical guidelines, implementation according to applicable technical guidelines and standard procedures, as well as the use of effective measurement technology such as GPS, the compass method to determine coordinates. , land area calculator application, and manual meter use. However, there are also inhibiting factors in the implementation of this regulation, including socialization that is not optimal, limited measurement tools, limited operational funds, and lack of adequate human resources.Keywords: Implementation of Regent Regulations, Certificate of Land Ownership.