cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nizar Hidayat
Contact Email
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Phone
+6282154908552
Journal Mail Official
jurnal.paradigma@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Paradigma
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 22524266     EISSN : 26153394     DOI : 10.30872/JParadigma
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Paradigma mencakup bidang Administrasi Publik. Tujuan dari penerbitan Jurnal Paradigma adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik. Jurnal Paradigma memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi publik, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 243 Documents
 21   22   23   24   25 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Hutan Adat Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Madang, Tuni Margianus; Zulfiani, Dini
Jurnal Paradigma Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i2.13102

Abstract

Menentukan tingkat tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai perlindungan dan pelestarian Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, serta isu-isu yang menghambat upaya-upaya tersebut. dan mempertahankan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 6 Tahun 2014 dengan mengimplementasikannya di Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa berhasilnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan Hutan Adat Hemaq Beniung, dipraktikkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat, yang meliputi penanaman pohon dan melibatkan aparat pemerintah untuk melindungi hutan adat. Kemudian, untuk melestarikan hutan adat, pemerintah Desa Juaq Asa membuat peraturan Desa Juaq Asa nomor 1 tahun 2017. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk fakta bahwa beberapa anggota masyarakat belum menyadari perlunya menjaga kelestarian hutan, tidak adanya pos jaga, dan kurangnya pegawai pemerintah untuk mengawasi hutan adat Hemaq Beniung.
PROYEKSI PEMEKARAN DESA MUARA KAMAN ULU KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Martain, Martain -; Zulkifli, Zulkifli; Sucipto, Adi
Jurnal Paradigma Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i2.15913

Abstract

Penelitian ini didorong oleh keinginan masyarakat Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan daya saing desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Muara Kaman Ulu telah memenuhi tiga dari empat syarat administratif untuk pembentukan desa baru, yaitu: (1) ketersediaan dokumen berita acara, (2) usia desa lebih dari lima tahun, dan (3) jumlah penduduk yang mencakup 3.655 jiwa dan 1.011 kepala keluarga. Sementara itu, rencana pemekaran Desa Muara Kaman Seberang hanya memenuhi dua dari empat syarat administratif, yaitu: (1) ketersediaan berita acara musyawarah pemekaran dan (2) usia desa induk lebih dari lima tahun. Syarat yang belum terpenuhi meliputi notulensi musyawarah desa dan jumlah penduduk yang saat ini baru mencapai 856 jiwa dan 221 kepala keluarga, dari minimal 3.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Secara teknis, rencana pemekaran Desa Muara Kaman Seberang telah memenuhi empat dari lima syarat yang diperlukan, yaitu: (1) akses transportasi dan komunikasi antar wilayah, (2) kondisi sosial budaya yang mendukung, (3) ketersediaan sumber daya alam, manusia, dan ekonomi yang memadai, serta (4) batas wilayah yang jelas. Kata Kunci : Proyeksi, Pemekaran, Desa
PENYEBARAN INFORMASI VAKSINASI MELALUI TWITTER OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 pratama, rizky; Senobaan, Riska Tipa; Ramdanis, Sapril Nurul; Cornelia, Geby; Irawan, Bambang
Jurnal Paradigma Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v13i2.13592

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah untuk memaksimalkan teknologi informasi. Pandemi COVID-19 telah memasuki masa pemulihan dengan dilaksanakannya vaksinasi. Vaksinasi sangat penting sebagai kebutuhan utama masyarakat di masa New Normal. Oleh karena itu, penyebaran informasi pelaksanaan vaksinasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui Twitter menjadi penting. Melalui Twitter, Pemerintah dapat menyebarkan informasi yang mencakup empat aspek informasi yang harus disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah pada UU Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 melalui media sosial, Twitter, Kota Samarinda. Pemerintah, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan software NVivo 12 Plus. Data tersebut diperoleh melalui akun Twitter @ppid_smr dan @PemkotBPN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, akun Twitter Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi informasi vaksinasi kepada masyarakat dengan baik. Meski terdapat perbedaan intensitas kicauan kedua akun tersebut, namun akun Twitter Kota Samarinda dan Kota Balikpapan telah memenuhi tiga aspek penyebaran informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008.
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA SWARGA BARA MITRA MANDIRI DALAM MEMPERKUAT EKONOMI DESA SWARGA BARA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Izhar, Fahri Haqqani Al; Apriani, Fajar
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.19860

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Swarga Bara Mitra Mandiri diharapkan mampu memperkuat perekonomian Desa Swarga Bara dengan memanfaatkan potensi desa. Namun, sejak dibentuk pada tahun 2018 BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri belum mampu mencapai tujuan tersebut meskipun memiliki potensi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri berperan dalam memperkuat ekonomi desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Melalui pendekatan kualitatif dan fokus penelitian yang mengacu pada teori efektivitas organisasi dari Steers, penelitian ini menemukan bahwa untuk memperkuat ekonomi desa, dibutuhkan upaya-upaya memperkuat kerjasama dan membangun kebersamaan pada seluruh lapisan masyarakat desa sebagai pendorong terbukanya akses pasar yang lebih baik untuk unit-unit usaha BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri. Sebab meskipun telah melakukan upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengelolaan usaha berbasis potensi lokal, jumlah jenis usaha desa masih terbatas dan kontinuitas usahanya belum terjamin. Keterbatasan modal usaha, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan usaha, kurang memadainya infrastruktur bidang transportasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran strategis BUMDes, menjadi hambatan dalam efektivitas BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri.
ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENUNJUKKAN LANGSUNG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU Susanti, Susanti; Idris, Adam; Fitriyah, Nur
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.8599

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penujukan langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer data skunder kemudian dianalisis melalui analisis model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Persiapan dan perencanaan dilakukan awal tahun dari bulan januari - april tahun berjalan dengan tahapan pengelola barang menyerahkan data rekapitulasi dari usulan setiap bidang di bulan Mei kepada Pengguna barang, Kemudian melakukan telaah dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggara paling lambat bulan Agustus dan selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun berikutnya dan diinput di bulan Desember tahun berjalan, kemudian pengadaan dilakukan di tahun berikutnya. Pengadaan barang dan jasa terdiri dari satu orang panitia yang berperan dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa   dilakukan dengan mengundang 2 pelaku usaha yang dipilih sebagai pembanding, dan dilakukan negosiasi teknis maupun harga kemudian ditetapkan satu penyedia dan pejabat pengadaan bersama PPK menyepakati penyedia yang telah dipilih berdasarkan perbandingan penawaran tersebut. Pelaksanaan kontrak dilakukan ketika surat Perintah Kerja keluar (SPK) terbit maka PPK selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku Penyedia Pengadaan yang di telah ditentukan secara bersama-sama  menandatangi SPK sebagai bentuk kesepakatan. Serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan selesai (100%) dan tidak ada kesalahan, hal ini telah menjadi tanggungjawab dari PPK secara utuh melaksanakan penerimaan, pemeriksaan dan pemeriksaan administratif dalam proses serah terima hasil pengadaan.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Afandry, Refan
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.15664

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah dan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara pada umumnya. Oleh karena itu, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram sebagai lembaga yang bertugas untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNN Kota Mataram dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan upaya apa saja yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait BNN Kota Mataram. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Kota Mataram telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram melalui program-program Pencegahan, Penindakan, dan Rehabilitasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram di antaranya adalah pembentukan komunitas anti narkoba, kampanye anti narkoba melalui media sosial, dan pemberian pendampingan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Walaupun secara umum sudah terjadi penurunan dalam angka penyalahgunaan narkotika di Kota Mataram, namun tindakan nyata dan konsisten masih diperlukan untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Saputra, Yoga; Ratna kusuma, Aji; Susilo Utomo, Heryono
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.11660

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer serta data sekunder melalui analisis model interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada fokus komunikasi dalam dimensi transmisi/penyampaian sosialisasi secara umum sudah efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun tidak efektif dalam kontek teknis aplikasinya. Pada dimensi kejelasan (clarity) tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada dimensi  konsistensi  (consistency)  menunjukkan bahwa terus dilakukan menyebarkan informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD. Pada fokus Sumberdaya khususnya kuantitas sumber daya manusia sudah memadai, namun dari sisi kualitas/kemampuan SDM belum memadai.  Kemudian peralatan khususnya perangkat lunak belum memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah.  Namun untuk perangkat keras sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pada fokus disposisi terdapat dukungan dari semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok sasaran. Kemudian pada fokus stuktur organisasi yang sesuai dengan tupoksi serta tidak terjadi frangmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau menjalankan aplikasi SIPD. Kemudian faktor penghambat yaitu jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata, Server dari aplikasi sering mengakami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah.
Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Mushlih, Ahmad Gianul; Suryadi, Suryadi; Handayani, Amelia Dwi
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.16435

Abstract

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang dalam memanfaatkan potensi alam sebagai objek wisata. Pada tahun 2020, potensi alam tersebut menjadi alternatif pendakian saat mayoritas pendakian gunung ditutup, sehingga dalam pengelolaanya tidak dapat dilakukan oleh satu aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hubungan interaksi stakeholders dalam pengelolaan Desa Wisata Leuwikujang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini adalah peran stakeholders terbagi menjadi tiga yaitu 1) stakeholders primer terdiri dari empat aktor yang berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan implementer, 2) stakeholders kunci terdiri dari tiga aktor yang berperan sebagai policy creator, koordinator, dan fasilitator, 3) stakeholders sekunder terdiri dari empat aktor yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Hubungan interaksi stakeholders dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Leuwikujang ditunjukan melalui kemitraan mutualistik yang memberikan manfaat atau dampak positif satu sama lain.
EFEKTIVITAS WEBSITE SEBAGAI MEDIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu) Buaq, Tasiana
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.14488

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai media dalam meningkatkan pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat efektivitas website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai media dalam meningkatkan pelayanan publik.Penelitian berjenis penelitian deskriptif kualitaif, dengan lokus penelitian di DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan fokus penelitian yaitu indikator dalam pengukuran efektivitas terdiri dari akses, interaksi, komposisi dan konten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan dan data skunder yang diperoleh dari dokumen yang relevan dengan penelitian ini, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas website sebagai media dalam meningkatkan pelayanan publik belum optimal, hal ini dikarenakan pada pada indikator akses  sudah baik namun belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat, karena keberadaan media social lebih dipilih oleh masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Pada indikator interaksi sudah baik dan telah dihubungkan dengan beberapa media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat namun belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Pada indikator komposisi dalam mengukur efektivitas website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu belum maksimal disediakan, yang mengakibatkan minat masyarakat rendah untuk mengakses website  DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Pada indikator konten dalam mengukur efektivitas website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu belum maksimal dalam pengelolaannya karena tidak berisikan konten yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan minat masyarakat rendah untuk mengakses website  DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.  Faktor yang menghambat  yaitu kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai serta alokasi anggaran khusus dalam pengelolaan website DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Kelemahan penelitian ini yaitu hanya menggunakan indikator yang terbatas sementara masih banyak indikator pengukuran efektivitas website oleh para ahli yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Kalimantan Barat Untuk Mengatasi Fenomena Deforestasi Rikeliansa, Aprilia
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.17733

Abstract

Kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup dari masalah deforestasi merupakan salah satu aksi untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Deforestasi merupakan salah satu dari berbagai masalah pencemaran lingkungan yang mengancam ekosistem lingkungah hidup. Analisis dalam penelitian ini berusaha melihat bagaimana implementasi kebijakan Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi literatur untuk memperoleh data penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya terkait pengendalian kerusakan lingkungan hidup, permasalahan deforestasi dan berbagai penelitian mengenai perlindungan hutan dan lahan. Indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah ukuran dasar pencapaian dan tujuan kebijakan. Berbagai sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kualitas komunikasi antarorganisasi. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana. Lingkungan kebijakan pula sangat mempengaruhi implementasi yaitu pada bidang ekonomi, sosial dan politik serta bagaimana sikap para pelaksana dalam menyikapi permasalahan.

Page 24 of 25 | Total Record : 243

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA Vol 13, No 2 (2024): JURNAL PARADIGMA Vol 13, No 1 (2024): JURNAL PARADIGMA Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021): JURNAL PARADIGMA Vol 10, No 1 (2021): JURNAL PARADIGMA Vol 9, No 2 (2020): JURNAL PARADIGMA Vol 9, No 1 (2020): JURNAL PARADIGMA Vol 8, No 2 (2019): JURNAL PARADIGMA Vol 8, No 1 (2019): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 3 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 2 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 7, No 1 (2018): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 3 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 2 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 6, No 1 (2017): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 3 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 2 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 5, No 1 (2016): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 3 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 2 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 4, No 1 (2015): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 3 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 2 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 3, No 1 (2014): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 3 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 2 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 2, No 1 (2013): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 3 (2012): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 2 (2012): JURNAL PARADIGMA Vol 1, No 1 (2012): JURNAL PARADIGMA More Issue