cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Core Subject : Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 354 Documents
 8   9   10   11   12 
PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wirda Eka Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.977 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.928

Abstract

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara.  2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi kususnya. Begitu kompeksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat.  Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha. Kata Kunci: Pemerintah, kekuasaan, Hukum Administrasi Negara
PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP CONTEMPT OF COURT Suriani Suriani
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.982 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.188

Abstract

Contempt of court dapat menghambat proses persidangan bila dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (contempt of court) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan contempt of court di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus contempt of court yang terjadi.Dalam contempt of court, keadilan (justice) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim. Jadi, yang dimaksud dengan contempt of court adalah sikap-sikap yang dapat dikategorikan dan dikualifikasikan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang contempt of court. Saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari contempt of court, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522. Kemudian bentuk perbuatan contempt of court juga terdapat dalam beberapa pasal undang - undang hukum pidana di luar KUHP.Kata kunci : Pengaturan Hukum Pidana, Contempt of Court
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT. BANK Mestika Dharma Kisaran) Dian Wahyuni; Nurmawansyah Nurmawansyah; Arif Arif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.546 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i2.447

Abstract

Dalam penelitian ini nilai perusahaan diamati melalui efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola seluruh kekayaannya dalam menghasilkan laba (Return On Asset), seberapa besar alokasi laba yang dihasilkan perusahaan ke klasifikasi biaya Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial). Secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 8,281 sedangkan Ftabel sebesar 3,34 dengan taraf signifikan α = 0,05 sehingga Fhitung > Ftabel. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (ROA, Biaya CSR,) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai perusahaan).             Terlihat pula bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05 mengindikasikan bahwa pengaruh ROA, Biaya CSR, secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan signifikan. Secara parsial dengan uji t variabel Return On Asset terhadap nilai perusahaan diperoleh suatu gambaran bahwa ROA memiliki t hitung -3,232 sedangkan t tabel sebesar -2,145 sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi sebesar 0,05. Maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan.             Hasil uji koefisien determinasi (R Square) menunjukkan hasil nilai R Square hasil SPSS 16.0 adalah sebesar 0,640 atau sekitar 64%. Artinya sebesar 64% semakin kuat kemampuan variabel ROA (X1) dan Biaya CSR (X2) dapat menjelaskan perubahan-perubahan variabel dependen (nilai perusahaan). Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 36% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA (X1) , Biaya CSR (X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan pada PT. Bank Mestika Dharma Kisaran. Kata Kunci  :  ROA, CSR, Nilai Perusahaan
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.723 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.918

Abstract

Suatu akta jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh notaris merupakan sepenuhnya tanggung jawab notaries dalam hal akan melakukan akan melakukan pendaftaran fidusia, suatu pendaftaran fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang dimaksud adalah sebagai bukti bahwa objek yang dijaminkan untuk kepentingan kreditur dalam menjaminkan sejumlah uang yang diberikan kepada debitur. Maka dari itu notaris bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Maka oleh sebabi itu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab notaris ketika hendak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, apabila ditemukan ketidaksesuaian objek jaminan fidusia maka pertanggungjawaban administratif  perdata notaris dan pertanggung jawaban pidana notaris, apabila terjadi kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris maka notaris wajib melakukan perbaikan akta. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada notaries suapaya lebih berhati-hati, teliti dan cermat pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian kepada pemerintah khususnya kepada kementrian hokum dan hak asasi manusia diharapkan agar dapat meningkatkan sistem untuk menjamin keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, sistem yang dimaksud adalah sistem yang tidak dapat mempunyai penafsiran ganda mengenai sertifikat-sertifikat pendaftaran fidusia yang valid dan tidak terdafat sistem ganda, maksudnya pengajuan pendaftaran fidusia tidak dapat didaftarkan lagi apabila sudah ada yang mendaftar agar tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan atas objek jaminan fidusia yang dimaksud. Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pendaftaran Jaminan Fidusia.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Muhammad Yogi Maulana Sitompul; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.097 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1068

Abstract

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisan berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisan merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisan dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisan agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupak negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisan dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisan bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kata Kunci: kepolisian, pencegahan, penodaan, agama
PENGARUH DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA”. Abdul Rahman
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.828 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.179

Abstract

ABSTRAK Variabel disiplin kerja harus menempati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan organisasi yang berlaku serta pegawai dapat melaksanakan perintah manajemen dengan baik.Rumus regresi berganda yang digunakan adalah Y =a+b1 +b2+x2+x3+e agar peniliti mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Kata Kunci : disiplin kerja, lingkungan kerja, penempatan pegawai, produktivitas pegawai Rumus : Y=,11,253+0,100X1+0,190X2+0,026X3+e. ABSTRACT Job discipline variables must occupy all applicable labor and employment regulations and policies and employees can execute management orders properly.The multiple regression formula used is Y = a + b1 + b2 + x2 + x3 + e so that the researcher knows the effect of the independent variable on the dependent variable. Keywords  : work discipline, work environment, employee placement, employee productivity Formula : Y =, 11,253 + 0,100X1 + 0,190X2 + 0,026 X3 + e.
PERANAN BUMN DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.213 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i5.318

Abstract

Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara Pihak BUMN dengan pengusaha kecil terkadangtidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya pengusaha yang tidak dapat menjalankankewajibannya dnegan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajibanpengembalian pinjaman modal yang diberikan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak BUMN.Peranan BUMN dalam memberikan pijaman modal kepada pengusaha kecil pada dasarnyaditujukan pada pelaku usaha kecil yang berada disekitar perusahaan. Pelaksanaan program kemitraankepada pelaku usaha kecil yang dilakukan oleh perusahaan BUMN adalah wujud dari tanggung jawabsocial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan BUMNuntuk menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) atau hasil bunga pinjaman,bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasi. Bentukperjanjian dan tanggung jawab para pihak dalam pemberian pinjaman modal dibuat dalam bentuk SuratPerjanjian Pinjaman yang telah baku (standart). Dalam suarat perjanjian pinjaman tersebut memuat hakdan kewajiban dari masing-masing pihak dan selanjutnya Notaris mengesahkan tanda tangan danmenetapkan kepastian tanggal surat perjanjian pinjaman di bawah tangan tersebut dengan mendaftarkandalam buku khusus. Pengesahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keabasahannya,sehingga dnegan demikian akan memiliki kekuatan hukum. Terhadap Surat Jaminan (Surat keteranganCamat dan Sertifikat) yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam program kemitraan selanjutnyadilakukan pengikatan dalam bentuk akte notariil, yaitu: Akte Pengakuan Hutang, Akte Kuasa UntukMenjual dan SKMHT.Kata Kunci : BUMN, Pinjaman Modal, Pengusaha Kecil
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM ADMINSISTRASI NEGARA Libna Libna; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.431 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.907

Abstract

Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative. Aparat pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk terciptanya hubungan yang baik antara aparat pemerintahan dan masyarakat,maka dibutuhkan kerjasama yang baik pula diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Bagaimana kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pubik terhadap wajib pajak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kewajiban Pelayanan Publik, Kewajiban Pajak
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS NO. 1107/Pid.B/2018/PN.Kis) Azrina Pakpahan; Ismail Ismail; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.522 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1059

Abstract

Pemalsuan suatu surat yang dapat dinilai merupakan suatu pemalsuan yang dapat dipidana karena perbuatannya itu dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan bagi orang yang mengatas namakan orang yang bersangkutan yang tercantum dalam dalam suatu surat atau akta berharga.  Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini berkaitan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat (Studi Kasus No. 1107/Pid.B/PN.Kis). Penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:1107/Pid.B/2018/PN.Kis, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:1107/Pid.B/ 2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya dengan dakwaan alternatif ke-tiga, yaitu:  1. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2. Dalam persidangan semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:1107/Pid.B/2018/ PN.Kis, terhadap terdakwa.  Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim. Kata Kunci : pidana, pemalsuan surat
IMPROVING THE STUDENTS’ SPEAKING SKILLS BY USING CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING METHOD AT GRADE X IN SMK NEGERI 1 SETIA JANJI IN THE SCHOOL YEAR 2020 Agus Salim Marpaung
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.1177

Abstract

The objective of the study is to improve the grade X students’ achievement in speaking at SMK Negeri 1 Setia Janji be improved through Contextual Teaching and Learning Method in school year 2020. This research was conducted in grade X of SMK Negeri 1 Setia Janji. This research would be conducted in School year students numbers of 35 people consisted of 28 male students and 7 famel students, because this class the students got the lowest ability in speaking. This research is class action research ( CAR ). To describe the comprehensive data gained, the writer firstly presented  the students’ score in cycle I. there are 35 students. Base on the results of test given, the general implementation of  the first cycle lasts well but is less conductive. The results average value of 71,7 with learning completeness reached 63 % or in other word as many as 22 students from 35 students and remaining 37 % or 13 students do not pass the study. Thus, activity in the first cycle should be repeated for student learning outcomes through the application of Contextual Teaching and Learning can be improved. The average value of the second cycle is 81,5% with learning completeness reached 88,6 % students who do not pass the study are 11,4 % or as much as 4  with learning competences reached 88, 6 % students, while students who  students. Thus, activity on the second cycle need not be repeated. Thus, activity on the second cycle need not be repeated because it exceeds the specified indicators of success that is as much as 88, 6 % of students scored ≥ 65. As more data can be described in the discussion. It is suggested that further research in the same topic should take those relevant factors into consideration. Moreover, in terms of the relationship between pictures and communicating, the writer recommends Contextual Teaching and Learning practice as a means of enhancing students’ mastery of speaking.  Key words : Improving, Speaking, Communicating, and Pictures

Page 10 of 36 | Total Record : 354

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juli Vol 10, No 1 (2024): Januari Vol 9, No 2 (2023): Juli Vol 9, No 1 (2023): Januari Vol 8, No 2 (2022): Juli Vol 8, No 1 (2022): Januari Vol 7, No 2 (2021): Juli Vol 7, No 1 (2021): Januari Vol 6, No 2 (2020): Mei Vol 6, No 2 (2020): Juli Vol 6, No 1 (2020): Januari Vol 5, No 4 (2019): November-Desember Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember Vol 2, No 4 (2018): Januari Vol 2, No 3 (2017): Juli More Issue