Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 2 (2021): Desember"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan ]]>
<![CDATA[Hotdiatur Apri Wandi Purba]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.268
<![CDATA[Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (street crime) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulanginya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (street crime) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Pertama, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (Location Base Transmiter). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (SMS Content), WA, Istagram, Facebook dan Rekaman suara (Voice Tapping) dan analisa data TI lainnya.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Ali Imran]]>;
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>;
<![CDATA[Bunyamin Alamsyah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.285
<![CDATA[Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protecdtion, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of chldren’s rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in fiqih view no punishman is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it’s effectiveness are the subtance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because the are no reports from the victims althought the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women)]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Rezki Amellya]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.291
<![CDATA[The purpose of the establishment of the government is to provide the best service in the context of meeting the needs of the community, to realize this a professional, responsible, honest and fair state civil apparatus is needed. In carrying out their duties and responsibilities, the state civil apparatus always deals with state administrative affairs, but not all state civil servants have the ability to understand the administrative competence and authority they have, so that it often leads to legal problems, when a state civil apparatus faces legal problems when carrying out its duties. In its duties, the state must be present to provide guarantees of legal protection by taking into account the presumption of innocence. The provision of legal assistance to state civil servants in Pekanbaru City who are involved in legal problems has not been implemented as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this is because the Pekanbaru City Government does not have regulations and strategic plans in providing assistance law against the state civil apparatus so that it is necessary to accelerate and assist in accelerating the preparation and making of regulations in the context of providing legal assistance to the state civil apparatus in Pekanbaru City.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM PIDANA ADAT DAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[M Chairul Idrah]]>;
<![CDATA[Nuraini Nuraini]]>;
<![CDATA[Siti Nur Ambarini]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.292
<![CDATA[The purpose of writing this scientific paper is to explain and analyze the relationship between customary criminal law and legal philosophy with normative juridical methods. The existence of additional criminal provisions in the Draft Criminal Code Draft in the form of customary criminal law, the study sees from the philosophy of law in the form of an in-depth and speculative study that customary criminal law which is juridically not recognized as positive law because it does not meet the four requirements for recognizing customary law from an indigenous community unit as a positive law so that it is found that customary law in its field is broad.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme ]]>
<![CDATA[Mukhtar I Kadoli]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.269
<![CDATA[Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya siuasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran perioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstrimisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimpilkasi terhapap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalsime. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila]]>
<![CDATA[PEGEKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG MINYAK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI ]]>
<![CDATA[Ruslan Abdul Gani]]>;
<![CDATA[Retno Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.286
<![CDATA[Banyaknya sumber minyak yang ada di Kabupaten Batang Hari sehingga berpotensi timbulnya Illegal drilling yakni aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin. Setidaknya terdapat 3000 (tiga ribu) titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,melarang dilakukanya penambangan minyak secara illegal hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52. “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana penambangan minyak diwilayah hukum Polda Jambi khususnya yang terjadi di Batang Hari, kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2018 s/d 2020 telah dilakukan dimana ada 16. Permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi antara lain, Masalah penegakan hukum, masih terbatas, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih kuran, dilihat dari faktor masyarakat dan budaya Masyarakat, dimana penambang minyak ilegal sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga sulit untuk di cegah]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Doddy Hermawan]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.265
<![CDATA[Crime against child perpetrators in Indonesia is getting more and more worrying from time to time. One of the most common crimes committed by children and their victims are children is sexual abuse. One of the triggers for the emergence of sexual abuse by children with child victims is the proliferation of pornographic sites on the internet that can be easily accessed by children via mobile phones or the internet due to technological advances. Technological progress has a positive impact because it makes it easier for humans to fulfill their needs but also has a negative impact if it is misused. The type of research used in this research is normative legal research. The main data in this study are secondary data, namely data or information from the review of similar research documents that have been done before, library materials such as books, literature, newspapers, magazines, journals or archives that are in accordance with the research to be discussed. The data analysis in this study was qualitative, which was based on the relevance of the data to the problem, not based on the amount of data (quantitative). Based on the results of research that in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also provides regulated child protection. Strictly speaking Article 15 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: "Every child has the right to obtain protection" from abuse in political activities, involvement in armed disputes, involvement in riots social, involvement in events that contain elements of violence, involvement in war and sexual crimes. The law requires the punishment of children who are perpetrators of criminal acts in the severe category which are punishable by more than 7 years of imprisonment and if the child's age has reached 14 (fourteen) years. Whereas in Indonesia itself, with the issuance of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, applying the concept of diversion and restorative justice as a form of solving the problem of criminal acts committed by children as perpetrators and making sentencing as an ultimum remidium or last resort used when not achieving the right solution through these two concepts.]]>
<![CDATA[ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Dedi Kurniawan Susilo]]>;
<![CDATA[Abdul Bari Azed]]>;
<![CDATA[Sarbaini Sarbaini]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.293
<![CDATA[The police shoots on the spot against Criminals in the Effort of Criminal Law Enforcement is the last step, however after close attention, the term "shoot on the spot" is not explicitly found in the laws governing the Police. So that research is carried out in the form of a thesis with the following objectives: 1) understanding and analyzing the shooting arrangements carried out by members of the police against criminals in the effort to enforce criminal law according to Indonesian legislation; 2) understand and analyze the legal protection of police officers who shoot on the spot in law enforcement and the exercise of the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research: 1) Arrangement of shooting at the spot by members of the police against criminals in an effort to enforce criminal law is a right of discretion based on statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the State Police. Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Republican Police Duties Indonesia. 2) Legal protection for police officers who shoot on the spot in law enforcement and exercising the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police, namely avoiding police members from acting contrary to human rights, and not only based on discretionary rights. which is owned by the Police but is given a special legal umbrella in the execution of shooting on the spot against criminals who violate the SOPs in law enforcement at the police level in creating ready-to-use Police members who have motivation, dedication, and skills in carrying out their duties, can distinguish which ones become authority and rights in taking action, as well as creating Police who cling to TRI BRATA and CATUR PRASTYA as life guidelines and guidelines]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Rina Sry Nirwanan Tarigan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.270
<![CDATA[Terselenggaranya sistem Regional Traffic Management Centre merupakan transformasi digital yang sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang merumuskan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelolah oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas. Adapun permasalahan dalam penelitian yakni: Pertama, pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan media sosial secara masif menyebabkan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mendorong Indonesia sebagai sebuah negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi RTMC sebagai pusat informasi publik terkait lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai rekam Jejak Elektronis ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH DI WILAYAH HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH KABUPATEN TEBO ]]>
<![CDATA[Cindo Kottama]]>;
<![CDATA[Sigit Somadiyono]]>;
<![CDATA[Fatriansyah Fatriansyah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.287
<![CDATA[Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protecdtion, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of chldren’s rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in fiqih view no punishman is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it’s effectiveness are the subtance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because the are no reports from the victims althought the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).]]>
