cover
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2013): Juni" : 9 Documents clear
MEMPERTANYAKAN KEMBALI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL Mustafa Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.994 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.108

Abstract

 Kepastian Hukum menurut Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Kepastian Hukum Yang Adil dalam artian tidak sekedar kepastian formal (formal / legal certainty), tetapi substantive / material certainty. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas : adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45 : Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadillan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2) : Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1) : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Undnag-undang no. 4 tahun 2004.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Nasional, Hukum Pidana
ANALISIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.047 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.114

Abstract

Adanya  pembentukan  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi   penanganan perkara  yang harus  diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi semangkin  banyak dan terjadinya penumpukan perkara, sehingga penyelesaian  perkara korupsi  yang dilakukan  menjadi lamban hal ini tentunya  tidak sesuai dengan  azas  peradilan cepat, sederhana  dan biaya  ringan. Permasalahan yang  ditemui dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan  Tipikor  Jambi dimana  masih minimnya  Hakim Tipikor yang ada tidak sesuai dengan banyaknya  perkara  yang harus  di selesaikan menyebabkan penanganan perkara korupsi menjadi  lambat.Kata Kunci: Penanganan Perkara, Korupsi
KRISIS KEPEMIMPINAN Bambang Widodo Umar
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.623 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.109

Abstract

Tujuan tulisan ini agar tidak tergelincir pada pengertian kepemimpinan sebagai simpton obsesi primordial, dan berharap, hal ini menjadi responsibility specific, rasa tanggungjawab sebagai warga negara yang berbudi luhur memahami kembali nilai-nilai kepemimpinannya yang selama ini seakan sirna muncul dalam sosok manusia Indonesia kiwari yang gagah berani dan setulus hati mengabdikan diri untuk memimpin bangsanya di negeri ini.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan
REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.343 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.115

Abstract

Penegakan hukum  tidak terlepas dari kesingkronan dan hubungan yang harmonis antara sesama penegak hukum, apa yang dikehendaki dalam criminal justice sistem. Hubungan antar kekuatan ini tidak selalu harus merupakan hubungan yang formal, kesenjangan dan egosektoral juga berpengaruh pada penunjukan kekuasaan masing-masing sehingga tulisan ini memberikan penjelasan tentang reformasi hukum dalam mencapai keadilanKata Kunci: Reformasi Hukum, Keadilan
PENANGANAN KEJAHATAN ALIRAN DANA PERBANKAN, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG Yenti Garnasih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.748 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.110

Abstract

Perkara kejahatan perbankan yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana upaya pengembalian uang hasil kejahatan tersebut bisa dirampas dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian. Sejak tahun 2002 kita telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang yang salah satunya dan terpenting bagi Indonesia, bisa digunakan untuk merampas hasil kejahatan dan sekaligus memidana siapapun yang menikmati hasil kejahatan tersebut.Kata Kunci: Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi, Pencucian Uang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU IDEALITAS PEMANFAATAN JASA BANTUAN HUKUM OLEH PENGACARA DALAM PERKARA PIDANA Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.723 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.116

Abstract

Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk perundang-undangan yang mengatur akan hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan masyarakat konsep yang menyeluruh atau holistik yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi terhadap harkat dan martabat, percaya diri dan harga diri karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jasa Bantuan Hukum
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.465 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.111

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus menerus oleh masyarakat Indonesia terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan keadilan yang mengusik nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus- kasus penegakan hukum ini memberikan gambaran dan potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan
NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum) M Muslih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.201 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.117

Abstract

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya, sehingga tujuan penulisan ini adalah menjelaskan konsepsi negara hukum Indonesia  dan implementasinya dilihat dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum).Kata Kunci :   Negara Hukum Indonesia, teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)
Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.113

Abstract

Tindak pidana kekerasan premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan maka  diperlukan suatu sikap dan tindakan yang tepat  dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Premanise, maka pihak kepolisian menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan 

Page 1 of 1 | Total Record : 9