cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 13 (2015)" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA PEMADAMAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK KONSUMEN Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.915 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.213

Abstract

Melindungi hak-hak pelanggan merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha menjaga hak-hak konsumen. Hak pelanggan sebagai konsumen listrik adalah mendapatkan listrik secara terus menerus. hal ini tidak mungkin dapat terpenuhi karena alat-alat jaringan membutuhkan peremajaan secara berkala dan ketika proses pemeliharaan dan peremajaan tersebut diharuskan untuk memadamkan listrik untuk menghindari resiko kerja PLN sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian  sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif. Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan pemadaman oleh PT. PLN secara administratif telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, namun seringnya pengumuman kepada pelanggan tidak terlaksana. PLN masih menggunakan metode konvensional hendaknya juga diimbangi dengan inisiatif penggunaan metode modern sehingga prosedur benar-benar terlaksana dengan maksimal. Dan tidak adanya standar operasional yang mengatur pemberitahuan itu sendiri. Kata Kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pemadaman Listrik
IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.209 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.209

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum.Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum.Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, negara hukum.
RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.916 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.210

Abstract

Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amanded into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice. Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM MELAKUKAN KONTRAK PADA MANAGEMEN PERBANKKAN Salamiah salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.021 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.211

Abstract

Di Indonesia telah banyak rangkaian  peristiwa yang menimpa industri perbankkan seolah tidak berujung, Hal ini  tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah. Para praktisi meyakini  keterkaitan antara  tata kelola perusahaan yang baik dan adanya program  anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur  pada tahun 1997 menunjukan bahwa lemahnya manajemen perbankkan  yang mengakibatkan luasnya, tindak kecurangan dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas, penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan illegal dan oleh karenanya untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa aku baik instansi yang dilarang oleh standart manajemen perbankan yang baik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank, Tata Kelola,
IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.821 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.207

Abstract

Sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara atau  pemerintah  termasuk  perbuatan  dalam  mencampuri  masyarakat tersebut harusberdasarkan  hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam menyelenggara- kan kepentingan umum menjadi sangat luas, bukan saja menjaga keamanan semata-mata melainkan juga secara aktif turut serta dalam urusan-urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan konsepsi tersebut diperlukan pemerintahan yang efektif, kuat dan bersih, serta kemerdekaan bertindak secara administrasi atas inisiatif sendiri, salah satunya dapat berupa mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN).  Kata Kunci : Produk Hukum, Keputusan Tata Usaha Negara
MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.673 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.212

Abstract

Leasing telah dikenal oleh bangsa Eropa dan Amerika di era 1850 an[1] dan hal ini telah menjadikan induswtri bisnis, produksi dan perdagangan dikalangan pengusaha waktu itu untuk menggunakan jenis usaha ini dalam menjalankan roda usahanya didalam perusahaan. Jenis usaha leasing ini pun datang dan tumbuh di Indonesia, dan mulai dilirik oleh para pengusaha untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan modal bagi usaha mereka. Usaha leasing ini pada dasarnya adalah kegiatan usaha penyewaan, yang digunakan sebagai modal dalam usaha, tapi sekarang ini telah timbul jenis usaha yang hampir menyerupai dari leasing ini. Masyarakat telah memahami bahwa ada kesamaan dalam leasing, sewa beli, kredit dan sewa menyewa, tetapi kenyataannya berbagai jenis usaha ini adalah berbeda dalam penerapan dan mekanismenya, hanya saja masyarakat masih memandang semua jenis usaha ini adalah sama. Pada akhirnya terjadi ketidaksamaan maksud dalam leasing, sewa beli, kredit, dan sewa menyewa ini diantara masyarakat, sehingga dapat menimbulkan sengketa dan salah arti dalam maksud dan tujuannya. Kata Kunci : Leasing, Mekanisme Leasing[1] T.M. Tom Clark, Leasing, Mc Graw Hill Book Company (UK) ltd., Maidenhead, Berkshire,UK
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA Akhmad Munawar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.462 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.208

Abstract

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialahikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalaui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.Kata Kunci : Sahnya Perkawinan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue