Articles
262 Documents
<![CDATA[BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Taufik Effendy]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.573 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.192
<![CDATA[Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan bahasa perundang-undangan yang mempunyai corak tersendiri dan mempunyai ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati.Kata Kunci : Bahasa, Undang-undang.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN NOTARIS YANG MEMILIKI JABATAN STRUKTURAL DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Roosalina Kartini]]>;
<![CDATA[Rusdianto Sesung]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2018
<![CDATA[AbstractCharacteristic of Notarial as an esoteric science brings consequence which makes this science cannot be taught to person who does not possess knowledge within this field. In order to produce high quality candidates of notary public, Some University as educational agency of notarial science provides structural position for notarial practitioner to become lecturer in Notarial Master Program at the University. This approach is conducted to adjust between learning curriculum of notarial science and learning outcome of the graduates as notary public. But this approach is obstructed with rules that are enacted in Regulation of Notary Public (Undang-Undang Jabatan Notaris) which prohibit notary public to hold double positions as lecturer coupled with practitioner. Keywords: Notary Public, Double Positions, Structural Position. AbstrakKarakteristik ilmu Kenotariatan sebagai ilmu yang esoterik membawa konsekuensi bahwa ilmu tersebut tidak bisa diajarkan oleh orang yang tidak memahami seluk beluk dunia kenotariatan. Demi menghasilkan calon Notaris yang berkualitas beberapa Perguruan Tinggi penyelenggara program Magister Kenotariatan memberikan jabatan struktural kepada praktisi Notaris yang menjadi Dosen pengajar di Perguruan Tinggi tersebut agar mampu menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan praktek nantinya. Kondisi tersebut dihadapkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur larangan rangkap Jabatan Notaris. Kata kunci : Notaris, Rangkan Jabatan, Jabatan Struktural]]>
<![CDATA[UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.5 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.224
<![CDATA[Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melakukan upaya Diversi dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan hukum. Kenyataan anak melakukan tindak kriminal menjadi keprihatinan yang patut ditangani dan diberi perlakuan yang tepat. Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia.Kata kunci: diversi, peradilan pidana anak]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hanafi Arief]]>;
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.781 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1362
<![CDATA[Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum Restorative Justice. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.]]>
<![CDATA[DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.437 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.803
<![CDATA[AbstractThe legal issues in this paper is about the mining activities increasingly uncontrollable that cause various effects for society and the life around of mine, including: environmental demage, high of pollution (soil, water and air) and resulting in disruption to the wide of society such as damage of houses and public facilities, mainly by the action of blasting dynamite to open the mine site. Disruption aspects of community life, when the viewed of side of Human Rights, which is mainly related to economic rights, social and cultural, surely very related to the impact of this coal mining. Because of human rights involve aspects the right of life and good life, safe and healthy which is the right to a good environment, healthy and regulated in the laws of the republic Indonesia of 1945.Keywords: Mining, Environment, Environmental Damage and Human Rights]]>
<![CDATA[ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.31 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.206
<![CDATA[Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi bisa dipandang dari segi Kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, filasafat, dalam penulisan ini korupsi akan ditinjau dari segi ekonomi dan keadilan oleh karena itu tinjaunnya akan berkisar terutama pada peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari usaha dalam politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu toh tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuatan berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya. Kata Kunci : Korupsi, Ekonomi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA MEREK BERBENTUK HOLOGRAM ]]>
<![CDATA[Ansyari Ansyari]]>;
<![CDATA[Muthia Septarina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.515 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2604
<![CDATA[Merek merupakan salah satu identitas/ciri khas sebuah perusahaan. Dalam perkembangannya sekarang ini teknologi tidak luput dari adanya inovasi serta kreasi dari berbagai pihak untuk memperkenalkan mereknya yang memiliki ciri khas yang unik . Hologram merupakan salah satu dari jenis merek yang sedang berkembang dan akibat perkembangan teknologi sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana perlindungannya terhadap merek hologram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ditemukan merek hologram sudah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dijelaskan hologram masuk kedalam merek non-tradisional. kedua, perlindungan hukum terhadap hologram, hologram memiliki perlindungan hukum apabila menampilkan warna yang berbeda dari sudut pandang yang sama.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER ]]>
<![CDATA[Edi Utomo]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (685.764 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1151
<![CDATA[Dalam sistem Peradilan Militer, ada tiga komponen penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer, Oditur. Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik tindak pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dilimpahkan kepada Polisi Militer dan Oditur secara delegasi dari Panglima selaku Ankum tertinggi, dan akibatnya Ankum kehilangan kewenangan melaksanakan penyidikan karena pelimpahan kewenangan secara delegasi berakibat terjadinya peralihan kewenangan dari Ankum sebagai delegator ke penyidik Polisi Militer dan Oditur sebagai delegate. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer terdapat konflik norma yaitu Pasal 78 ayat (1) mengenai kewenangan melakukan penahanan sementara oleh Ankum, mengalami konflik dengan norma Pasal 69 ayat (1) mengenai pelimpahan kewenangan dari Ankum tertinggi kepada Polisi Militer dan Oditur. Tipe penelitian hukum ini yuridis normatif dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan hukum primer, tujuan penelitian ini untuk memberikan sumbang sih pemikiran kepada pimpinan TNI AL. Solusi dari permasalahan ini harus dilakukan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer agar tidak terjadi konflik norma dan wewenang penahanan sementara terhadap Tersangka diberikan kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Andin Rusmini]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.401 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.674
<![CDATA[The rise of drug trafficking without marketing authorizationin the societyis very distressedus as members of society. It shows that the people’s awareness of the law is still very low that tends to commit criminal offenses including distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization. This study was conducted to determine how the rule of law against the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization and the efforts made to overcome them. This research uses normative juridical method using secondary data through library is conducting research on various sources of literature books, laws and regulations relating to the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization. The result of the research conducted can be concluded that the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization as stipulated in act No. 36 Year 2009 on Health serves as optimizing the criminal act as a tool in crime prevention efforts. Application of the Act is expected to ensnare the perpetrators distribute pharmaceutical preparations without a marketing authorization. As well as the efforts to be made in the handling of this criminal act is done with penal and non-penal policies.Keywords: Crime, Authorization, Drug.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ]]>
<![CDATA[Daud Rismana]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.935 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2201
<![CDATA[Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada Permensos No 1 Tahun 2018Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pada pelaksanaannya, Permensos No 1 Tahun 2018 ini sudah berjalan dengan baik, namun dilihat dari aspek keadilan belum bisa mencerminkan rasa keadilan yang bisa dirasakan. Karena ketika dicermati lebih lanjut, masih terdapat bagian-bagian yang belum terakomodir di dalam aturan tersebut. Tentu hal ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dapat ditelaah lebih jauh lagi dengan mengedapankan rasa keadilan supaya bisa tercapai kesejahteraan yang merata]]>
