Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Adl : Jurnal Hukum

aldli
Website

Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

ISSN : 19794940 EISSN : 24770124 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 276 Documents

6 7 8 9 10

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Bambang Sugianto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research).yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya)

PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections. Regional heads can stop or be dismissed according to the provisions of the laws and regulations concerning the Regional Government. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province, including in the areas of Karawang Regency, Bogor Regency, Sumedang Regency, Cimahi City, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Subang Regency, West Bandung Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency which were caused because these regional heads were proven in court to have committed criminal acts of corruption, and some have even been, and are currently carrying out sentences. This study aims to find out the implementation of the dismissal of regional heads in the province of West Java. West Java Province, during seven years, there have been eleven dismissals. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province in the local government system in Indonesia is still guided by applicable laws and regulations; the dismissal or impeachment of regional heads who are entangled in corruption crimes, then the regional head is temporarily dismissed without having to go through a proposal from DPRD if charged with committing a crime of corruption. The dismissal of the regional head is carried out by the Minister for the regent or mayor; if the regional head is proven to have committed a crime of corruption which, based on a court decision, has permanent legal force, then the regional head can be dismissed without having to obtain a proposal from the DPRD. The Minister for regents and mayors then carried out the dismissal. The dismissal of the regional head who violates the oath/pledge of office should be accelerated in the process of dismissing the decision, and a state institution should be formed in the region that explicitly handles the process of dismissing the regional head so that it does not take too long, and reflects more direct democracy than procedural democracy.

PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Permasalahan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha atau antara para pekerja dalam satu perusahaan adalah merupakan problematika yang membutuhkan penyelesaian cepat, sehingga penyelesaian sengketa ini harus melalui Peradilan Hubungan Industrial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957.Kata Pengantar : Sengketa, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial

REKONSTRUKSI YURIDIS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Hadian Afriyadi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractThe Achievement of purpose of the state is always related to state finance as the financing of the operation of the government. In order to get the state finance, it must remain within the legal framework that is allowed by the 1945 Constitution. The problems of state finance management get a lot of attention. The state finance management through regulation definition of state finances,ideally will be very promising for the country's financial rescue efforts of irregularities, but it will become problems if correlated with other regulations. Enactment of the Act Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, has created a contradictory climate and polemical state finances statusin State-Owned Enterprises environment both in ownership and in management and supervision. The specifications of this research was done by normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach that is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research that are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, and then arranged systematically, comprehensively and integratedly to achieve the clarity of the issues that will be analyzed. According to Article 2 of Act Number 17 of 2003 on State Finance, state assets stated aside the scope of state finances. Based on the results of the research, separated state asset is not a state financial scope. In this case, the state budget may not overcome the losses resulted from the management of State-Owned Enterprises.Keywords: Juridical Reconstruction, State Property, State-Owned Enterprises.

PERANAN AUDIT LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Zulfikar Jayakusuma
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan lebih diutamakan daripada harus menerapkan sanksi ketika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika telah tercemar atau rusak yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. “ Esensi dari pembangunan berkelanjutan (the postulate of sustainability) pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu, ecology, economy dan social security yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/triangel of sustainabilityPeranan audit lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu ; Sebagai instrumen untuk mengevaluasi kepatuhan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang operasional suatu usaha dan/atau kegiatan Mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan, dan dalam rangka penerapan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN Mahesa Jati Kusuma
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Semakin maraknya tindak kejahatan cyber crime di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (hacking) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut Carding Sehingga dalam penegakan hukum pidana, korporasi khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejahatan ITE

IMPLIKASI PENETAPAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN Ardimansyah Ardimansyah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan atau dikenal dengan PP Izin Lingkungan, telah mengisyaratkan setiap usaha dan/atau kegiatan harus memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan yang bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sekarang ini sudah semakin mengkhawatirkan, akibat izin usaha dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pula izin pertambangan batubara. Lalu bagaimanakah ketentuan PP Izin Lingkungan agar dapat menjaring dan mewajibkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki izin lingkungan. Bagaimanakah pula terhadap usaha pertambangan? Disamping issue lain dilibatkannya masyarakat dalam menyusun dokumen amdal. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lazim dikenal UUPPLH, belum jelas kapasitas tugasnya sebagai apa? Untuk menganalisis masalah-masalah di atas, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan PP Izin Lingkungan sangat membantu dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dan mutlak menjadi pegangan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pertambangan batubara dan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diwajibkan pula Izin Lingkungan. Selanjutnya keterlibatan masyarakat terkena dampak sebagai anggota Komisi Penilai Amdal, masih belum jelas apa yang harus dilakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Izin Lingkungan berlaku bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Izin Lingkungan juga diberlakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara; sementara masyarakat sebagai anggota Komisi Penilai Amdal dirasakan masih belum jelas apa yang menjadi tugasnya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM MELAKUKAN KONTRAK PADA MANAGEMEN PERBANKKAN Salamiah salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Di Indonesia telah banyak rangkaian peristiwa yang menimpa industri perbankkan seolah tidak berujung, Hal ini tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah. Para praktisi meyakini keterkaitan antara tata kelola perusahaan yang baik dan adanya program anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur pada tahun 1997 menunjukan bahwa lemahnya manajemen perbankkan yang mengakibatkan luasnya, tindak kecurangan dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas, penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan illegal dan oleh karenanya untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa aku baik instansi yang dilarang oleh standart manajemen perbankan yang baik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank, Tata Kelola,

IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 Hanafi Hanafi; Muhammad Syahrial Fitri
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, kedua untuk menganalisis implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/ 2016 dalam perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/ 2016 yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, keberadaan alat bukti elektronik / dokumen elektronik memiliki peran penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, namun harus memperhatikan tiga aspek yaitu terkait dengan keasliannya (originalitas), terkait dengan isinya (substansi), dan terkait dengan alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti elektronik tersebut. Kedua, Implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam perkara pidana di Indonesia adalah bahwa semua alat bukti elektronik / dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR UNTUK KREDIT YANG DIAMBIL ALIH (TAKE OVER) DENGAN PELUNASAN DAN JAMINAN YANG DIKELUARKAN TIDAK PADA HARI YANG SAMA Tri Novidianto; Tutiek Retnowati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Pengambil alihan kredit mempunyai arti kredit yang diambil alih dari satu kreditor oleh kreditor lain untuk satu debitor yang sama. Pengaturan mengenai pengambil alihan kredit di Indonesia belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terlebih dalam posisi pada saat pelunasan dan penyerahan jaminan tidak dilakukan pada hari yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengambilalihan kredit mengkuti ketentuan umum mengenai subrogasi yang dilengkapi dengan implementasi asas kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengambilalihan kredit dapat diperoleh secara internal melalui perjanjian yang dibuat antara kreditor baru dengan kreditur lama dan kreditur baru dengan debitur.

Page 8 of 28 | Total Record : 276

6 7 8 9 10

Filter by Year

2013 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH

Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com

Phone
+6281223692567

Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com

Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Location
Kota banjarmasin,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH

Contact Email yatinurhayati1904@yahoo.com

Phone +6281223692567

Journal Mail Official yatinurhayati1904@yahoo.com

Editorial Address Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Location Kota banjarmasin, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH

Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com

Phone
+6281223692567

Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com

Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Location
Kota banjarmasin,

Kalimantan selatan

INDONESIA