Articles
276 Documents
<![CDATA[LEMBAGA ARBITRASE ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yusna Zaidah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.147 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.679
<![CDATA[A dispute is a social problem thatdirectly in contact with the law and require solving integrally. Each order of society has various ways to get agreement in the proceedings or to resolve disputes among them. The People nowadays are starting to abandon habitual ways resorting to formal ways provided by law that are recognized by the state. There are various kinds of way to dispute in the society that each has particular strengths and weaknesses, one of them is arbitration. In Indonesia, National Sharia Arbitration Board as one of the institutions that offering arbitration services to the business sector economics Islam or business based on sharia.Keywords : Arbitration, Dispute, Basyarnas.]]>
<![CDATA[ISM-CODE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENGGUNAAN KAPAL YANG TIDAK STANDAR KELAIKLAUTAN ]]>
<![CDATA[Boby Asmarinanda]]>;
<![CDATA[Nurmaya Safitri]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.263 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2596
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara darat, laut, dan udara. Secara fisik, laut adalah pemisah yang nyata antara pulau satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai pulau yang lain di butuhkan alat transportasi, dari segi kelautan adalah kapal laut. Sistem Transportasi Nasional didukung oleh elemen kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, kelaiklautan kapal, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan yang saling berinteraksi secara terpadu guna mewujudkan tersedianya angkutan laut yang efektif. Transfortasi secara umum di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, tetapi segala kemungkinan yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan Penataan Sistem Transportasi Nasional yang lebih tangguh. Internasional Safety Management Code (ISM-Code) merupakan standar peraturan manajemen keselamatan internasional untuk keamanan maupun keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan laut yang ditetapkan oleh Dewan Keselamatan Maritim IMO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ISM-Code digunakan sebagai perlindungan hukum dari penggunaan kapal yang tidak standar kelaiklautan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini, pertama. Dalam penerapan ISM-Code digunakan sebagai perlindungan hukum dari penggunaan kapal yang tidak standar kelaiklautan. Masih banyak Perusahaan Pelayaran yang mengeluarkan kebijakan yang tidak standar ISM-Code atau tidak memenuhi unsur Pasal 9 Permen Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kapal. Dan kedua Diperlukannya ISM-Code sebagai perlindungan hukum dari penggunaan kapal yang tidak standar kelaiklautan ialah dari bentuk perlindungan hukum yang ada dalam ISM-Code tersebut.]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Zakiyah Zakiyah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.877 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1052
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan sesama manusia, interaksi tersebut seringkali diwujudkan dengan sebuah perjanjian, pada mulanya perjanjian dibuat secara lisan, dalam perkembangannya adakalanya perjanjian tidak cukup dibuat secara lisan saja namun mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan dengan alasan kepraktisan dan efesiensi untuk perjanjian yang sifatnya massal perjanjian dibuat dalam bentuk yang sudah dibakukan dalam sebuah formulir atau yang lebih dikenal dengan bentuk perjanjian baku (sandart contract). Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang dituangkan/dibuat dalam sebuah perjanjian, Adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian dimaksudkan karena para pihak dianggap mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Namun dalam kenyataannya kedudukan para pihak dalam sebuah perjanjian tidak selalu seimbang, apalagi dengan makin banyaknya diberlakukan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku, isi perjanjian hanya ditentukanoleh salah satu pihak saja dan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dibuat tanpa melalui proses negosiasi (tawar-menawar) dan hal ini rentan sekali terdapat penuangan klausula eksonerasi (klausula pengalihan/pembatasan tanggung jawab) dari pihak yang menentukan isi perjanjian. Adanya penuangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan,disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian. Sedangkan kalau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) berakibat batal demi hukum.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM BANK YANG MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI PAYMENT GATEWAY DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Halim Halim]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.162 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.452
<![CDATA[Perkembangan transaksi elektronik ini sangatlah pesat didukung dengansistem teknologi yang semakin canggih. Para pelaku transaksi diuntungkandengan beragam metode transaksi elektronik ini. Dalam melakukan transaksielektronik yang menggunakan sistem pembayaran online, haruslah memilikisistem pembayaran yang benar-benar aman. Pada metode pembayaran denganmenggunakan kartu kredit, merchant di Indonesia sebaiknya menarik banksebagai payment gateway untuk menjaga kerahasiaan dan menjamin keamananpembayaran. Dalam pengamanan transaksi bank sebagai payment gatewayharuslah meggunakan sistem keamanan yang handal, dan adanya certificationauthority dengan mengkombinasikan three party payment system sertamenggunakah firewall sebagai pagar yang mencegah akses illegal ke jaringanperbankan, yang mengitari sistem. Kedudukan hukum antara merchant denganbank selaku payment gateway bagi cardholder yang menggunakan kartu kredit.Hubungan ini adalah pemberian kuasa khusus dengan mendapatkan upah, olehkarena itu bank sebagai penerima kuasa kewenangannya hanya terbatas pada halhalyang dikuasakan kepadanya.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Istiana Heriani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.542 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.202
<![CDATA[Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum.Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum.Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasimanusia, Negarahukum. ]]>
<![CDATA[URGENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hanafi Hanafi]]>;
<![CDATA[Reza Aditya Pamuji]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2020
<![CDATA[AbstractThe purpose of this research is to know and analyze how the legal construction of expert information is based on the criminal justice system in Indonesia and how the influence of expert information on the power of evidence in the system Criminal justice in Indonesia. This research is a normative law research that examines and examines the legislation related to the information of experts, in this case the Law No. 8 of 1981 about the Criminal Procedure Law (KUHAP). Based on the results of the research conducted with the study of literature, in the outline of the results of the study can be concluded that the legal construction of the expert information arrangement is governed in article 184 paragraph (1) of KUHAP point number 2 which is included in the types of Legal evidence after the witness's description. In the sense that the expert information is governed by article 1 number 28 of the criminal CODE stating that the explanation of the expert is the information given by a person who has special skills on what is necessary to make the light of a criminal case to Inspection interests. From the formulation it appears that it has been covered by the function of a member, namely to make the light of a criminal case for examination purposes. The influence of expert information on the power of proving is that in principle the proof tool of expert evidence has no proven strength binding and determining. As such, the value of the expert's proof of proof strength is the same as the value of proofs attached to the witness evidence tool.Keywords: Expert Description, Proof Tool, Criminal Justice.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan ahli, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontruksi hukum pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP point nomor 2 yang termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum setelah keterangan saksi. Secara pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Adapun pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Peradilan Pidana]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAFFICKING ANAK DAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Dadang Abdullah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.562 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.945
<![CDATA[Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.]]>
<![CDATA[KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.608 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.348
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara lebih mendalam tentang: (1) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan keadilan restoratif di Indonesia. (2) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesudah pengaturan keadilan restoratif di Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagian anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan restorative dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan ketentuan substansial dalam UU ini. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan. Dengan ketentuan keadilan restorative ini, anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan mendapat perlindungan hukum sebagaimana hak-haknya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HUTAN DI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Akhmad Munawar]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.72 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.193
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai (1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. (2) upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat (warga negara) sesuai dengan UUPPLH. Tipe (jenis) penelitian emperis normatrif yaitu melakukan penelitian dan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN IMPLIKASI DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH BAGI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ]]>
<![CDATA[Rakhmat Nopliardy]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.427 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i1.804
<![CDATA[AbstractConstitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks". Regional regulation as intended is prohibited against the public interest and / or higher legislation ". If these signs are violated then the local regulation may be canceled or requested to be canceled. In 2015, there aren't local regulation is canceled for South Kalimantan Province or for Tabalong Regency. However, several years earlier in Tabalong Regency there were several local regulations that were canceled, namely Local Regulation No. 15 of 2004 concerning Trade Business License and Regional Regulation No. 16 of 2004 concerning Company Registration Certificate.Keyword : Regional Regulation, Decentralitation, Legislation Regional Program]]>
