Articles
276 Documents
<![CDATA[RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM ]]>
<![CDATA[Nurul Listiyani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.916 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.210
<![CDATA[Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amanded into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice. Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System. ]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.658 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2593
<![CDATA[Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dalam pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran merek terkenal menurut ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitin yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal 52 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai “permohonan pendaftarn merek internasional” yaitu mengenai permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro internasional dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari Biro Internasional.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN TANAH SWAPRAJA DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Pupu Sriwulan Sumaya]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (742.561 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1155
<![CDATA[Pemahaman tentang tanah swapraja berbeda antara pihak pemerintah kota Cirebon dengan pihak kesultanan kesepuhan cirebon. Perbedaan tersebut dikarenakan pemaknaan diktum IV huruf AUPA tentang hak-hak dan wewenang atas bumi,air, tanah swapraja atau bekas tanah swapraja sejak berlakunya undang-undang di kembalikan kepada negara. Hal tersebut, mengakibatkan konflik pertanahan yang berkepanjangan antara Kesultanan Kesepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon. Artikel ini membahas dua rumusan masalah yaitu (1) politik hukum agraria dalam pemaknaan tanah swapraja, (2) indikator penetapan tanah swapraja di pemerintah kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio legal, kajian hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Diawali dengan membangun kesadaran bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan hidup. Untuk itu harus diciptakan tegaknya hukum atau the rule of law dalam kepastian hukum dimasyarakat. Dengan demikian, maka hasil penelitian perlu adanya rekonstruksi pemaknaan swapraja dari interaksi sosial antara pemerintah kota Cirebon dan pihak Kesultanan Kesepuhan Cirebon melalui resultante atau kesepakatan bersama, membangun ulang pemaknaan tanah swapraja yang berlandasan historis, politis dan yuridis serta indikator dalam penetapan tanah swapraja berlandasakan keadilan. Adil bagi semua pihak yang dihubungkan dengan prinsip pembangunan hukum agraria yang diaplikatifkan melalui pembuatan kebijakan pemerintah kota Cirebon.]]>
<![CDATA[URGENSI KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Ningrum Ambarsari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.463 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.678
<![CDATA[Socialization of UUPA in Jayapura is not maximized in its implementation in the area. It can be seen from the dominance of local customary laws which affect the control and ownership of land. For that to investors who will invest obtain legal certainty it is necessary perception of the status of the lands of the legacy of the Dutch government after Oveerenkomst; local regulations custom after special autonomy and the role of the head of customs (Ondoafi) in the resolution of land disputes. Legal certainty is needed because the number cases related to land in Jayapura and Papua in general very complicated resolved.Keywords: UUPA, Investors, Legal Certainty]]>
<![CDATA[ASPEK LEGALITAS TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[istiana heriani]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.21 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2452
<![CDATA[Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tradisional Komplementer. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang aspek legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). ]]>
<![CDATA[OTENTISITAS AKTA PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBEBANAN JAMINAN YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN KREDITOR ]]>
<![CDATA[Mudjiharto Mudjiharto]]>;
<![CDATA[Ghansham Anand]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.113 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1050
<![CDATA[Pelanggaran terhadap ketentuan pembuatan akta dapat berakibat akta Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris wajib menjamin keabsahan dan otentisitas akta yang dibuatnya, agar akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada kepada para pihak yang membuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang telah terdegradasi tetap mengikat para pihak sepanjang salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menuntut adanya pembatalan, kecuali terhadap akta-akta tertentu yang oleh undang-undang wajib dibuat dalam bentuk otentik, maka akta tersebut batal demi hukum.]]>
<![CDATA[PENETAPAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Fajrian Noor Anugrah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (445.278 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.456
<![CDATA[This research aims to examine concerning the determination of the compensationland rights based on law No. 2 Of 2012 about the procurement of land fordevelopment for the public interest, namely the determination of the form andProcedure examines the value of compensation for land rights in the provision ofland and the concept of the public interest in the provision of land for theimplementation of the construction according to the law. Research conducted isnormative legal research that seeks to discover the principles of law that are notmet in the form of the assignment procedure and the value of compensation forland rights and the concept of the public interest in the procurement of landprovided for in Act No. 2 Of 2012. Determination of the procedures andarrangements the value soil procurement damages for execution of developmentwhich are regulated by Act No. 2 of 2012 more clearly than the determination ofthe procedure and the value of the land procurement damages provided for in theprevious Legislation. In the Act is regulated with a clear period of implementationof the procurement of land at each stage, both stages of the planning, thepreparation stage, the stage of implementation, up to submission of results. Basedon the results of the study showed that in law number 2 of 2012 setimplementation of the deliberations that are part of the assignment procedure andthe value of damages was conducted in order to establish the form and/or theamount of damages based on the results of the assessment of damages made bythe evaluator. From those settings do not meet the basic agreement that Statesthat the deliberations conducted by the parties without the element of coercion toget a deal together.While the concept of public interest mentioned by Act No. 2 of2012 that construction used for the prosperity of most people, providingopportunities for a handful of people to utilize the development results to enrichyourself.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN LIGHT ON ATAU DAYLIGHT LAMP RUNNING (DLR) BAGI KENDARAAN RODA DUA ]]>
<![CDATA[Noor Azizah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.807 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.201
<![CDATA[Permasalahan pro-kontra terhadap kebijakan Light On menjadi masalah publik dan mendapat perhatian dari pihak kepolisian dengan menjadikannya sebagai salah satu agenda prioritas, apakah kebijakan tersebut yang sudah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki landasan penerapan yang sudah teruji. Sampai hari ini banyak orang tidak paham mengapa pengendara sepeda motor wajib menghidupkan lampu utama pada siang hari. Ini perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejumlah daerah mulai menerapkan aturan yang menurut sebagian warga mengada-ada itu.,Banyak orang bingung atas kewajiban yang dalam bahasa Inggris disebut light on ini Kata Kunci : Kebijakan, Light on, Daylight Lamp Running]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Bambang Sugianto]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.877 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.942
<![CDATA[The marriage of polygamy is a marriage bond to which one of the parties to which a man has / marries several opposite sexes at the same time. And the marriage of a child in this marriage is legally so long as this marriage is recorded and performed in accordance with the legitimate requirements of marriage. In the division the inheritance of a child born of a polygamous marriage is determined the origin of the property whether the property left by the parent is a congenital treasure or a gifted property of the marriage.In article 94 paragraph (1) of Law number 1 year 1974 concerning marriage in which the implementation of inheritance in marriage can be done by agreement between all parties of heir. This will give many benefits to all heirs. If no agreement is reached then the division of inheritance in polygamous marriages can be done by filing a lawsuit inheritance in the Court. The obstacles in the division of inheritance in polygamous marriage is due to the unrecorded marriage in polygamous marriage, and polygamous marriage never entered into a marriage agreement and deliberated for division Inheritance often occurs due to obstacles or caused frequent unfairness in polygamous marriage.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN (Legal Protection for Patients in Therapeutic Agreement Reviewed from Health Law) ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Salamiah Salamiah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.266 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.347
<![CDATA[Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter.]]>
