JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nusantara, Erik Meza]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.1-17
<![CDATA[Suatu putusan arbitrase internasional hanya bisa diberlakukan di Indonesia jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, menjadi persoalannya kemudian adalah bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa yang berkompetensi memeriksa, menilai dan memutus apakah suatu putusan arbitrase internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sinaga, Henry Dianto Pardamean]]>;
<![CDATA[Sa’adah, Nabitatus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.82-95
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan (PPh) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik inkonsisten yang terjadi di era digital berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara setara dengan 4-10% pendapatan PPh badan global. Perlu kajian normatif yang bertujuan untuk mengkonstruksikan PPh yang berlaku atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia harus menjangkau pada economic presence yang memenuhi kriteria kumulatif berupa place of business test, location test, dan right use test, yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan e-commerce dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Herlambang, Pratama Herry]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474
<![CDATA[Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Zaidun, Zaidun]]>;
<![CDATA[Setiyono, Joko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses litigasi lekat dengan hukum sebagai sarana pembalasan. Konsep keadilan restoratif menitik beratkan pada mekanisme pemaafan dan bukan lagi pembalasan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga koban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan atas pelanggaran guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini doctrinal atau normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis, serta pendekatan kasus dalam menganalisis isu hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyidikan tanpa melalui proses litigasi, dengan mediasi, rekonsiliasi, dan dialog antara pihak terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan daripada hukuman, mengubah paradigma dari sistem pembalasan.]]>
<![CDATA[Penerapan Post Importation Claim dan Implikasinya Pada Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusumawati, Yunita Hety]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Rules of Origin (RoO) atau ketentuan asal barang menjadi salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian Free Trade Agreement (FTA) di bidang perdagangan barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah pengaturan tentang Post Importation Claim dalam RoO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep post importation claim dalam RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur post importation claim untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan. Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan World Trade Organization apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan post importation claim di dalam FTA-nya. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan post importation claim, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.]]>
<![CDATA[Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia ]]>
<![CDATA[Puteh, Narissa Armadilla]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>;
<![CDATA[Setyawanta, Lazarus Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.35-48
<![CDATA[Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (aviation safety). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ]]>
<![CDATA[Rahmanda, Bagus]]>;
<![CDATA[Irawati, Irawati]]>;
<![CDATA[Valentika, Fidelia Febi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Artikel ini mengulas dampak negatif money changer ilegal terhadap pariwisata Bali dan perlindungan konsumen. Money changer ilegal menimbulkan risiko peredaran uang palsu, penipuan, dan nilai tukar yang merugikan. Meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi terkait money changer ilegal masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumen peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 serta wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB di Bank Indonesia Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani KUPVA-BB ilegal, termasuk pemberian peringatan, sanksi, dan pencabutan izin. Bank Indonesia juga telah menerapkan standar perlindungan konsumen, termasuk kebijakan anti pencucian uang dan perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, peran Bank Indonesia dalam menangani KUPVA-BB ilegal di Bali sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor pariwisata dan melindungi konsumen. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah) ]]>
<![CDATA[Alfons, Sartje Sarah]]>;
<![CDATA[Soplanit, Miracle]]>;
<![CDATA[Bakarbessy, Andress D]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.18-34
<![CDATA[Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sopacua, Margie Gladies]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Keadilan restorative merupakan filosofi hukum yang bersifat umum sehingga perlu adanya penyesuaian dalam ranah implementasinya terhadap masalah-masalah hukum yang konkret seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi keadilan restorative justice sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian implementasi restorative justice dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice.]]>
