JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
199 Documents
<![CDATA[AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Lourensy Varina Sitania]]>;
<![CDATA[Eko Suponyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.03 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i1.38-54
<![CDATA[Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan kejahatan yang menjadi sorotan dunia dan terorganisir, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memberikan akses kepada kejahatan tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Tujuan penulisan ini adalah ini untuk melihat tindakan yang telah dilakukan negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan pengakomodasian ketentuan protokol palermo tahun 2000. Dilihat pada bagaimana korban diberikan perlindungan dan mengetahui sanksi aturan hukum yang diratifikasikan ke dalam hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang mengandung efek jerah terhadap pelaku kejahatan, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, dimana melihat ketentuan hukum dalam pencegahan permasalahan dan dari kaijan bahan hukum maupun artikel yang membahas tentang pemberantasan perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah Human Trafficking telah menjadi kejahatan yang berkembang dimana dalam hal pencegahan tindak pidana yang menjadi kekuatan bagi negara untuk memerangi kejahatan tersebut.Hasil dari penelitian ini adalah Pengakomodasian Protokol Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa dan negara yang memerangi adanya perdagangan orang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME ]]>
<![CDATA[Roni Gunawan Raja Gukguk]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.539 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i3.337-351
<![CDATA[Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN SLAWI ]]>
<![CDATA[Aminudin Aziz]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.828 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i2.213-225
<![CDATA[Sebagian produk air minum isi ulang tersebut tidak aman sebagai air minum karena tidak memenuhi standar, seperti mengandung kuman penyebab penyakit (patogen). Dengan ditemukannya bakteri dalam air minum isi ulang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsinya, maka perlindungan terhadap konsumen isi ulang dianggap penting guna melindungi hak-hak sebagai konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti kualitas air minum isi ulang dan bentuk perlindungan hukum terhdap konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kualitas air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sudah bisa dikatakan baik, karena sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang yang ada sudah mendaftarkan depotnya ke Dinas Kesehatan, dengan terlebih dahulu lulus dalam hal uji kualitas air minum, uji bakteriologi, dan uji kimia pada Dinas Kesehatan dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berkaitan dengan penerapan standar mutu pada air minum isi ulang, di lakukan dengan adanya nomor MD nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri dan SNI yang berkaitan dengan kualitas suatu produk.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN SEMI MILITER SEBAGAI UPAYA MENGATASI DEGRADASI MORAL TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYAKATAAN ]]>
<![CDATA[Syahira Syahira]]>;
<![CDATA[Irma Cahyaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.837 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i1.93-105
<![CDATA[Peningkatan jumlah anak pelaku tindak pidana menjadi masalah yang cukup serius. Dampak dari perilaku criminal anak seringkali mengharuskan anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan berstatus sebagai anak pidana atau anak didik pemasyarakatan. Tindak pidana yang dilakukan anak disebabkan oleh adanya degradasi moral dalam diri anak. Penulisan ini menguraikan lebih dalam mengenai penyebab terjadinya degradasi moral anak yang dapat memicu anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penulisan ini juga memaparkan gagasan penulis mengenai pembinaan semimiliter terhadap anak didik pemasyarakatan. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative sebagai landasan dalam pendeskripsian gagasan. Dengan adanya pembinaan semimiliter terhadap anak didik pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku dan karakter anak untuk lebih bermoral diharapkan dapat menciptakan tercapainya tujuan pembinaan anak.Kata Kunci : Anak Pidana ; Pembinaan ; Moral ; Semimiliter.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL MENGENAI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ]]>
<![CDATA[Syarif Abdul Rohman]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.653 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i1.117-128
<![CDATA[Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menggunakan pendekatan due process of law yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Kenyataannya yang terjadi saat ini yaitu masih sangat banyak terjadi tindakan aparat penegak hukum yang justru mencederai hukum dan keadilan yang salah satunya adalah tindakan salah tangkap.Permasalahan dalam artikel ini, yaitu mengenai formulasi saat ini dan yang akan datang tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan.Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaanya. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangankan yudex facti pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI PENILAIAN AMDAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ivan Wagner]]>;
<![CDATA[Suteki Suteki]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.564 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i3.404-424
<![CDATA[Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) telah menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam UU No 32 Tahun 2009. Amdal selalu dikaitkan dengan sifat yang independen, ilmiah, objektif, bahkan netral. Hal demikian wajib dipertanyakan berkaitan dengan kandungan nilai-nilai inti kehidupan yang sering diabaikan, terutama karena menyebabkan konflik, bahkan membawa dampak rusaknya lingkungan hidup dan jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah: Pertama, Mengapa penilaian Amdal perlu dilakukan secara independen?; dan Kedua, Bagaimana konsep ideal perencanaan berbasis independensi dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup? Penelitian menggunakan stand point paradigma critical theory et.al dan perspektif sosio-legal. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa independensi penilaian Amdal yang semula dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan masuknya kepentingan politik dan kepentingan partikular lainnya dari pejabat pemberi izin lingkungan, merupakan sebatas “mitos” dan “ilusi”. Hal demikian memberi peluang untuk digunakan sebagai alat justifikasi normatif terhadap independensi, objektivitas dan kepakaran, dengan memanfaatkan dikotomi harfiah dan skalar antara kata tergantung/menjadi bagian (dependence) dengan tidak bergantung/terpisah (independence), untuk menutup-nutupi peran kekuasaan. Kemudian perlu dirumuskan konsepsi perencanaan dan penilaian dampak lingkungan yang mengusung pendekatan relasional, berbasiskan etika kepedulian, dan sentralitas dari kebutuhan rakyat itu sendiri yang menumbuhkan independensi/otonomi dan bukannya merusak nilai-nilai inti kehidupan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI ASAS PERMAAFAN HAKIM DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Khilmatin Maulidah]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.698 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i3.281-293
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas formil sehingga terkesan kaku dan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah tidak diakui sebagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, dan menganalisis kebijakan asas permaafan hakim dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP saat ini tidak mengatur masalah permaafan hakim sehingga perkara pidana yang disidangkan harus dijatuhi putusan pidana meskipun perbuatan terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat melawan hukum secara materiil. Hal ini yang memerlukan usaha pembaharuan hukum pidana yaitu menghidupkan kembali hukum yang hidup di masyarakat yang seolah-seolah dimatikan oleh hukum kolonial dengan merumuskan asas permaafan hakim seperti di negara Belanda yang sudah mengatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Christine Ayu Setyaningrum]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.674 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i2.158-170
<![CDATA[Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada pelaksanaan BPD Plumbon mendapat tantangan dengan adanya konflik terhadap Kepala Desa. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA KASUS SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG BABI ]]>
<![CDATA[Nabila Emy Mayasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.083 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v1i1.31-51
<![CDATA[Dalam perkembangan diduania bisnis, banyak terjadinya kasus yang merugikan konsumenya. Salah satunya adalah suplemen makanan yang mengandung babi. Hal ini jelas merugikan konsumen Indonesia yang mayoritas adalah agama Islam. Pada produk tersebut tidak ada peringatan bahwa suplemen makanan mengandung babi yang diharamkan oleh agama Islam, terlebih lagi saat mempromosikan menggunakan tokoh ulama yang terkenal di Indonesia. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditujukankan pada pelaku usaha yang memasang lebel halal pada produknya, oleh karena itu apabila pelaku usaha memasang lebel halal pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk membuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal.Kata Kunci: Konsumen; Suplemen Makanan; Halal.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT INSIDEN TERORISME MARITIM ]]>
<![CDATA[Try Satria Indrawan Putra]]>;
<![CDATA[Lazarus Tri Setyawanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (86.975 KB)
|
DOI: 10.14710/jphi.v2i1.55-65
<![CDATA[Ancaman yang dihadapi keamanan maritim dewasa ini salah satunya adalah Maritime Terrorism atau Terorisme Maritim. Berbagai permasalahan hukum dapat menyebabkan perselisihan antarnegara terkait insiden terorisme maritim, termasuk yang timbul dari tindakan negara pantai, negara bendera kapal dan/ atau negara lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat dari insiden terorisme maritim baik bagi negara pantai maupun negara bendera kapal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama. Hasil dari penelitian ini adalah Negara pantai dianggap bertanggungjawab apabila terdapat kelalaian dalam insiden terorisme maritim di wilayah perairannya, sedangkan negara bendera kapal juga bertanggung jawab jika kapalnya digunakan untuk serangan teroris terhadap kapal, pelabuhan, atau instalasi maritim negara lain ketika negara bendera dianggap lalai dalam membangun kontrol yang tepat atas kapal yang akan mengibarkan benderanya.]]>
