cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1, No. 2, Oktober 2018" : 6 Documents clear
Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Widya Dwi Pratiwi; Makhrus Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.757 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3923

Abstract

Wadi’ah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah dalam mengelola produk penghimpunan dana seperti produk tabungan. Tabungan sendiri merupakan jenis simpanan yang sudah terkenal baik dikalangan pedesaan sampai perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk tabungan apa saja yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto serta mengetahui kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan wadi’ah yang sudah ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai-pegawai bank syariah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya bersumber dari brosur, formulir pembukaan rekening. Analisis datanya dengan cara mengolah data yang di dapat saat observasi dan wawancara kemudian dianalis dan disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto mempunyai 4 kantor cabang pembantu antara lain Kantor Cabang Pembantu Ajibarang,  Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Kebumen dan Kantor Cabang Pembantu Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan  akad wadi’ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi’ah yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad wadi’ah  di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.
Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Undang-Undang Adam Setiawan
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.806 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3925

Abstract

Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan mengimbangi dan mengontrol kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengawasi dan sekaligus memberikan saran kepada pembentuk undang-undang (DPR). Dengan demikian lembaga pembentuk undang-undang (DPR) dapat menghasilkan undang-undang yang bersifat responsif, aspiratif dan akomodatif.
Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban Mahsun Ismail
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.952 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3734

Abstract

Tindak pidana cybercrime merupakan persoalan yang tidak mudah dalam penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban cyber khususnya dalam tindak pidana cyberpornography. Kebijakan hukum pidana masih berorientasikan terhadap kepentingan pelaku namun kepentingan korban cyberpornography kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum karena sudah dianggap telah diwakili kepentingannya oleh Negara (jaksa). kebijakan Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana pentingnya  penerapan asas rights to be forgotten terhadap korban cyberpornography sehingga kepentingan korban untuk terbebas dari stigma negative atas kejadian yang dialaminya.
Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto Anita Khoerunnisa; Mintaraga Eman Surya
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.783 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3927

Abstract

Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat cabang Purwokerto adalah produk pembiayaan membantu usaha nasabah dapat membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-over pembiayaan properti dari bank lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa praktik akad murabahah pada produk pembiayaan hunian syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah dan mengetahui adakah perbedaan antara teori dan praktik pada akad Murabahah dilihat dari kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sumber data adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan data sekunder yang diperoleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah. Akad yang digunakan adalah murabahah (jual beli) dengan margin, terutama untuk rumah yang telah dibangun yaitu pemesan barang (rumah) dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati, serta pembayaran dengan nilai tertentu yang telah disepakati pula.
Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia Satria Sukananda
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.963 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3924

Abstract

Potensi-potensi penyimpangan dalam berhukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (legal gaps). Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori hukum progresif dapat menjawab permasalahan tersebut. Progresifitas dalam berhukum menuntut ada keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebekuan tadi, sekaligus membangun jembatan diatas jurang hukum (legal gaps) tadi melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menseleraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan Nur Fauzi
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.556 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3922

Abstract

Tulisan ini menggambarkan tentang penyelelesaian sengketa dalambidang ekonomi syariah berbasis “sulh”/damai untukmencapai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah Library research dengan pendekatan yurudis normatif. Dalam bisnis, baik berdasarkan konvensional ataupun syariah, konflik atau sengketa kadangkala terjadi dan tidak bisa dihindari. Penyelesaian sengketa di pengadilan, memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar dan hasilnya adalah menang-kalah, sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak. Untuk itu cara Sulh (damai) dalammenyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi pilihan para pelaku ekonomi syariah, jika ada sengketa diantara para pihak. Sulh (damai) dapat dikembangkan dengan berbagai model seperti: negoisasi, mediasi, atau arbitrasi. Model penyelesaian sengketa ini lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena secara filosofi nilai-nilai sulh (damai) yang ada dalam hukum Islam sudah ada secara intrinsik dalam budaya masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan musyawarah dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Volume 5, No. 1, April 2022 Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Volume 4, No. 1, April 2021 Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Volume 3, No. 1, April 2020 Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018