cover
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles 171 Documents
Konstruksi Prinsip Tata Kelola Pasar Madinah Era Rasulullah SAW Berbasis Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi Anif Nur Isnaini Isnaini; Imam Kamaluddin; Ahmad Muqorobin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas prinsip tata kelola Pasar Madinah pada era Rasulullah SAW dan upaya mengonstruksinya menjadi prinsip tata kelola pasar maqashidi berdasarkan perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terpisahnya kajian mengenai mekanisme, keadilan, etika, kebebasan, pencegahan distorsi, dan pengawasan Pasar Madinah, serta belum optimalnya penjelasan mengenai rasionalitas maqashidi dari prinsip-prinsip tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan hukum normatif melalui perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi. Sumber penelitian meliputi Al-Muwafaqat karya al-Syatibi, buku-buku tentang Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi, hadis dan sumber primer terkait praktik pasar Rasulullah SAW, serta artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip tata kelola, menelusuri maslahah dan mafsadah, memetakan tingkat al-daruriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat, serta menghubungkannya dengan al-daruriyyat al-khams. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Pasar Madinah dibangun melalui keterpaduan antara kebebasan perdagangan, keadilan, kejujuran dan transparansi, pencegahan distorsi, serta pengawasan pasar. Sintesis maqashidi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut terutama berorientasi pada perlindungan harta (hifz al-mal), sekaligus mendukung kemaslahatan dan mencegah mafsadah dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini menghasilkan konstruksi prinsip tata kelola pasar maqashidi yang menempatkan kebebasan ekonomi, keadilan, integritas transaksi, pencegahan distorsi, dan pengawasan sebagai prinsip yang saling melengkapi serta relevan bagi pengembangan tata kelola pasar dalam Hukum Ekonomi Syariah kontemporer.
Aksiologi Cash Waqf dalam Perspektif Maqashid Al-Shari’ah: Reorientasi Kesejahteraan Melalui Al-Tadawul Muhammad Fahmi Amrullah; Imam Kamaluddin; Ahmad Muqorrobin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup maslahah, keadilan, keberlanjutan manfaat, dan falah. Dalam konteks tersebut, cash waqf berpotensi menjadi instrumen ekonomi berbasis nilai karena pokok harta dipertahankan, sementara manfaatnya dapat disalurkan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Namun, kajian mengenai cash waqf masih banyak berfokus pada pengelolaan, pemberdayaan, pembiayaan sosial, dan kesejahteraan, sedangkan hubungan antara aksiologi, Maqasid al-Shari’ah, dan al-tadawul dalam membentuk orientasi kesejahteraan belum banyak dikaji secara terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksiologi cash waqf dalam perspektif filsafat ekonomi Islam dengan menempatkan Maqasid al-Shari’ah sebagai orientasi tujuan dan al-tadawul sebagai prinsip sirkulasi manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap sumber primer dan sekunder. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, komparasi, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cash waqf mengandung nilai ibadah, maslahah, keadilan sosial, keberlanjutan manfaat, dan falah. Maqasid al-Shari’ah memberikan arah agar pengelolaan cash waqf tidak berhenti pada pemeliharaan harta, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sementara itu, al-tadawul dalam kerangka penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai dan tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui peredaran manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf secara produktif. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan reorientasi kesejahteraan dari akumulasi kekayaan menuju keberlanjutan sirkulasi manfaat, keadilan akses, maslahah, dan falah. Dengan demikian, cash waqf dapat dipahami sebagai institusi ekonomi berbasis nilai yang mendukung orientasi benefit circulation dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas.
Konstruksi Dhaman dan 'Urf Dalam Sengketa Sewa-Menyewa Inventaris Gampong Tanpa Perjanjian Tertulis shahibul khair; Taufiqul Hadi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan ganti rugi terhadap kerusakan inventaris gampong dalam kegiatan sewa-menyewa tanpa perjanjian tertulis di Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, serta meninjaunya melalui konsep dhaman dan 'urf dalam Hukum Ekonomi Syariah.Praktik sewa-menyewa inventaris gampong di Gampong Paya Cut dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis yang rinci, sehingga memicu sengketa ketika terjadi kerusakan barang (seperti kursi patah/retak). Penelitian hukum empiris ini mengkaji penyelesaian sengketa tersebut melalui lensa hukum Islam (konsep Dhaman dan 'Urf Fasid) serta hukum positif lokal (Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah gampong membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa berdasarkan kebiasaan setempat. Namun, dalam perspektif fiqih muamalah, pembebanan ganti rugi atas barang yang rusak akibat penyusutan alami (usia pakai) tanpa adanya unsur kelalaian sengaja (ta'addi) dikategorikan sebagai 'Urf Fasid (kebiasaan yang rusak/salah). Secara yuridis, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengutamakan penyelesaian melalui peradilan adat gampong yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pembebanan sepihak yang memberatkan.
Akad Ijarah Terhadap Penambahan Biaya di Luar Aplikasi Gojek di Palangka Raya Fahrisina Rafiqah; Erry Fitrya Primadhany; Muhammad Norhadi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was motivated by the practice of charging additional fees outside the initial agreement between drivers and consumers on the Gojek app, and by how Islamic economic law views such practices in Palangka Raya. It aims to examine how these transactions occur outside the app's terms of service and to analyze them from the perspective of Islamic economic law. This study is an empirical legal study employing a socio-legal approach and the principles of Islamic economic law. Data sources consist of primary data obtained from interviews and observations of five Gojek consumers and five Gojek drivers in April and June 2026, and secondary data comprising laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and official Gojek guidelines. The findings show that Gojek transactions essentially rely on an ijarah contract formed through consent within the app, reflecting the modern concepts of ijab and qabul. In practice, some drivers still charge additional fees beyond the app fare for various reasons, ranging from verifiable parking costs and requests initiated by consumers themselves to unilateral charges made without clear explanation or consent. From an Islamic economics perspective, fees that are tangible, transparent, and mutually agreed upon constitute valid supplementary agreements within the ijarah contract, whereas unilateral, non-transparent fees that result in coercion may contain elements of gharar, tadlis, and dzulm, contradicting the principles of justice and mutual consent (taradhin) that underlie Islamic economic law and consumer protection.
Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Instrumen Realisasi Maqāṣid Syarī‘ah dan Falāḥ dalam Ekonomi Islam Sofyandi Lubis; Alihot Sinaga
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) has emerged as one of the strategic public policies aimed at improving the quality of human resources, reducing nutritional inequality, and strengthening social welfare in Indonesia. This article examines the MBG program from the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah and the concept of falāḥ in Islamic economics. Employing normative legal research with a conceptual and maqāṣid approach, this study analyzes the extent to which the MBG program aligns with the objectives of Islamic law and contributes to the realization of public welfare. The findings indicate that the MBG program is closely related to the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), and progeny (ḥifẓ al-nasl). The program also reflects the distributive justice principles emphasized in Islamic economics through equitable access to nutritional resources. Furthermore, MBG contributes to the achievement of falāḥ by enhancing human development, productivity, and social solidarity. Nevertheless, the effectiveness of the program depends on transparency, accountability, sustainability of funding, and integrated governance mechanisms. The study concludes that MBG can be regarded as a contemporary public policy instrument that operationalizes maqāṣid al-syarī‘ah and advances comprehensive welfare in Islamic economic thought.
Implementasi Akad Istishna’ pada Usaha Jherangan di Dusun Disallam Desa Patarselamat Kecamatan Sangkapura Bawean Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Miftahossurura Miftahossurura; Ainun Barakah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna’ dalam kegiatan usaha Jherangan di Dusun Disallam, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Bawean, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami praktik pelaksanaan akad istishna’ di lapangan sekaligus menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar penilaiannya. Analisis normatif mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’ serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. Dengan demikian, kajian ini menghubungkan ketentuan normatif mengenai akad istishna’ dengan penerapannya dalam aktivitas usaha Jherangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad istishna’ yang diterapkan dalam usaha Jherangan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana menjadi fokus kajian. Praktik tersebut dinilai tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan akad istishna’ dalam kegiatan usaha dapat dinilai berdasarkan kesesuaian mekanisme transaksi dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI agar hubungan transaksi antara para pihak memiliki landasan hukum yang jelas. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian empiris mengenai praktik akad istishna’ dalam kegiatan usaha masyarakat.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakjelasan Klausul Sewa Menyewa Papan Ucapan Akrilik pada D. Fluer Box Wulan Sari; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Li’izza Diana Manzil
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik sewa menyewa papan ucapan akrilik di D. Fluer Box dilakukan berdasarkan kesepakatan sederhana tanpa perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci tanggung jawab atas kerusakan barang dan mekanisme penentuan ganti rugi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan klausul dalam pelaksanaan akad sehingga perlu dikaji berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad sewa menyewa papan ucapan akrilik di D. Fluer Box serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap satu pemilik usaha dan tujuh penyewa yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa telah memenuhi rukun dan syarat ijarah karena subjek, objek akad, manfaat, dan ujrah ditentukan secara jelas sebelum akad berlangsung. Namun, kesepakatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan karena tidak mengatur tanggung jawab atas kerusakan dan mekanisme penentuan ganti rugi. Kerusakan yang terjadi kemudian diselesaikan melalui musyawarah. Penelitian menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa di D. Fluer Box pada dasarnya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, tetapi perlu penyempurnaan klausul mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam akad ijarah.
Pengembangan Usaha Kuliner Tradisional sebagai Penguatan Ekonomi Wisata Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alihot Sinaga; Sofyandi Lubis; Muhammad Suhendri
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the development of traditional culinary businesses as a means of strengthening the tourism economy and to examine business practices and transactions from the perspective of Islamic Economic Law at Pasar Kamu, Denai Lama Village, Pantai Labu District. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed thematically by focusing on the development of culinary businesses, their contribution to tourism-related economic activities, and the application of muamalah principles in business activities and transactions. The findings indicate that the diversity of traditional culinary products, improvements in product quality and services, and the utilization of digital media provide opportunities for business actors to expand their markets and increase income through tourism activities. The use of Tempu as a transaction medium also represents a distinctive aspect of the economic and cultural practices at Pasar Kamu, providing visitors with a unique experience. From the perspective of Islamic Economic Law, traditional culinary businesses should uphold the principles of halal products, clarity of the transaction object and price, mutual consent, honesty, fairness, transparency, and avoidance of riba, gharar, maysir, and tadlis. This study concludes that the development of traditional culinary businesses has the potential to strengthen the tourism economy while supporting the preservation of local culture when managed sustainably and in accordance with the principles of Islamic Economic Law.
Ijarah Multijasa dan Ijarah Muntahiah Bit Tamlik dalam Praktek Perbankan Syariah Safrudin Halimy Kamaluddin; M.Niko Andeska; Nyangfah Nisa Septiana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the importance of implementing the Ijarah Multijasa and Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik financing contracts in Islamic banking, which must comply with Sharia principles and applicable legal provisions. This study aims to analyze the compliance of the Ijarah Multijasa and IMBT financing agreements or contract Ijarah Multijasa and IMBT financing agreements or contracts based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the Compilation of Sharia Economic Law, the Civil Code, and laws and regulations governing Islamic banking. This study is a literature review (library research) using a normative legal approach. Data were obtained through a document review of DSN-MUI fatwas, laws and regulations, literature, and financing contracts, which were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that, in general, Ijarah Multijasa and IMBT financing contracts are in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law, and the principles of contract law. The key elements of the contract, such as the leased object, ujrah, term, and the rights and obligations of the parties, have been clearly stipulated. However, there are still several clauses that need to be refined, including the inclusion of all components of the contract costs, a restructuring mechanism prior to collateral enforcement, and more detailed provisions regarding the exercise of option rights in IMBT contracts to enhance legal certainty and protection for customers.
Praktik Penagihan Angsuran Oleh Collector Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: A Study at PT Sinar Mas Multifinance Lampung Branch Ade Marsito Ramadani DS; Yusuf Baihaqi; Herlina Kurniati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Installment collection goes beyond simply making sure consumers fulfill their payment obligations; it also concerns the limits of authority, accountability, honesty, and the Safeguarding the rights of both parties. This research evaluates installment collection procedures undertaken by collectors at PT Sinar Mas Multifinance, Lampung Branch, and considers their conformity with Sharia Economic Law principles. The study adopts a qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation covering participants actively involved in the collection procedure. The results indicate that collectors generally notify consumers about their obligations, communicate persuasively, guide them toward authorized payment channels, and follow transactions until they appear in the company’s payment records system. Payments are generally not handled directly by collectors and can be verified through transaction records. When payments are overdue, collection communication may become more frequent and firmer, causing some consumers to feel uncomfortable; however, no reports of threats, violence, or money being taken by force. Additional concerns involved lags in system updates and some consumers requiring detailed explanations about obligations resulting from overdue payments. Overall, collection practices broadly reflect the values of wakalah, amanah, ṣidq, justice, and avoidance of ḍarar, while clearer disclosure, timelier payment recording, stronger communication and proportionate communication still need to be strengthened.