cover
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles 171 Documents
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Litigasi dan Non-Litigasi Ulafa Fatma; Amalia Muazzah Adawiah; Ramdani Wahyu Sururie
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i1.26011

Abstract

Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sangketa ekonomi syariah bisa mengambil jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian tersebut bisa dipilih oleh pihak yang berpekara, antara litigasi dan non litigasi ada keuntungan dan kelebihan masing – masing dari prosedural pengajuan perkara, penyelesaian perkara hingga hasil akhir keputusan. Penyelesaian secara litigasi yang berurusan dengan Peradilan Agama, penyelesain ini dibantu oleh hakim untuk mendengarkan semua pihak yang berperkara dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadi bahan analisis putusan. Serta penyelesaian non litigasi melalui diluar jalur Peradilan Agama, seperti lembaga arbitrase dan lembaga lainnya, selain itu penyelesaian nonlitigasi bisa diselesaikan melalui musyawarah dengan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara. Riset ini menggunakan penelitian analisis normatif, dimana akan berfokus pada analisis penyelesaian sangketa litigasi yang didaftarkan tertara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dan penyelesaian non litigasi pada permasalahan mediasi diluar pengadilan, dimana perkara yang uraikan dicari atas permasalahan yang ada di lapangan Analisis ini dilakukan untuk membandingan antara kedua penyelesaian tersebut untuk dicari perbedaan. Hasil penilitian mengacu pada Penyelesian sangketa secara litigasi dan non litigasi ini bisa digunakan sesuai kebutuhan pokok permasalahan, diukur dari kerumitan perkara dan kapasitas dana yang dipermasalahkan. Pilihan antara kedua metode ini sangat tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat serta kompleksitas sengketa yang dihadapi.
Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi Mohammad Makbul; Mahsun Ismail
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i1.28071

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan kewajiban sertifikasi halal pasca 2024 membawa implikasi penting bagi UMKM di Indonesia. Di satu sisi, percepatan penerbitan NIB yang pada Desember 2024 telah mencapai lebih dari 11,3 juta, di mana 99% di antaranya adalah UMKM, menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong formalisasi usaha dan membuka akses UMKM pada pembiayaan, kemitraan, serta pasar digital. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan signifikan: misalnya, pada Maret 2025 sekitar 52% UMKM di Kabupaten Tangerang belum memiliki NIB, mengindikasikan adanya resistensi yang bersumber dari literasi digital rendah, beban administratif, hingga persepsi biaya dan manfaat kepatuhan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana legalitas usaha tidak sekadar instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM dalam era digitalisasi perizinan dan ekonomi halal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah kebijakan terbaru, data resmi pemerintah, serta literatur akademik terkait legalitas usaha, budaya hukum, dan dinamika UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM meningkat signifikan pada sektor yang memperoleh fasilitasi biaya dan simplifikasi prosedur dibanding sektor yang hanya mengandalkan ancaman sanksi administratif. Sebaliknya, resistensi muncul terutama pada pelaku mikro dengan keterbatasan literasi hukum dan akses digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi simplifikasi regulasi, fasilitasi biaya, dan peningkatan literasi digital lebih efektif dalam menumbuhkan budaya hukum UMKM dibanding pendekatan represif semata, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola usaha di era digital.
Peran Hukum dan Fatwa DSN-MUI dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Syariah: Perspektif Kepatuhan dan Perlindungan Konsumen Klarisa Anugraeni; Wafa Qonita Wibowo; Diana Setiawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, salah satunya melalui kontribusi besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis prinsip syariah. Peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diatur melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan fatwa DSN-MUI dalam mewujudkan kepatuhan serta perlindungan konsumen pada UMKM syariah, serta menelaah peran normatif DSN-MUI dalam menjamin keberlanjutan prinsip syariah pasca-sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur akademik terkait hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan sebagai dasar normatif bagi BPJPH dalam melaksanakan pengawasan pasca-sertifikasi halal untuk memastikan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Pelaksanaan pengawasan oleh BPJPH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, memperkuat fungsi fatwa DSN-MUI dalam menjaga integritas produk halal. Dengan demikian, sinergi antara DSN-MUI dan BPJPH menjadi kunci keberlanjutan prinsip syariah dalam sistem jaminan produk halal nasional. Kata Kunci: fatwa DSN-MUI, BPJPH, prinsip syariah, sertifikasi halal, perlindungan konsumen. Abstract The development of the Islamic economy in Indonesia has shown significant progress over the past decade, particularly through the growing contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on sharia principles. This growth must be supported by legal certainty and compliance with sharia principles as regulated through the fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study aims to analyze the legal role and fatwas of DSN-MUI in ensuring compliance and consumer protection among sharia-based MSMEs, as well as to examine DSN-MUI’s normative role in maintaining the continuity of sharia principles after halal certification, which is implemented by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). The research method employed is normative juridical with a descriptive qualitative approach, based on the analysis of laws, fatwas, and academic literature related to Islamic economic law. The results indicate that DSN-MUI’s fatwas serve as a normative foundation for BPJPH in conducting post-certification supervision to ensure consistent application of sharia principles. The supervision mechanism carried out by BPJPH, as stipulated in Government Regulation No. 42 of 2024, reinforces the role of DSN-MUI fatwas in safeguarding the integrity of halal products. Therefore, the synergy between DSN-MUI and BPJPH is essential in ensuring the sustainability of sharia principles within Indonesia’s halal product assurance system. Keywords: DSN-MUI fatwa, BPJPH, sharia principles, halal certification, consumer protection.
Tinjauan Permenag Nomor 31 Tahun 2019 Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Zakat Profesi Bagi Karyawan BMT NU Ngasem Dengan Penghasilan Di Bawah Nisab M. Shobirin; HM Ridlwan Hambali
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v9i1.29575

Abstract

Abstrak Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain. Terkait penentuan nisab zakat profesi di Indonesia telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang penetapan Nisab Zakat Pendapatan atau zakat profesi yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat senilai 2,5 %. BMT NU Ngasem saat ini mempunyai kebijakan bahwa semua karyawan yang mempunyai gaji di atas UMR harus mengeluarkan zakat pendapatan atau zakat profesi sebesar 2,5%, tanpa melihat nisab sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat profesi di BMT NU Ngasem? (2) Bagaimana tinjauan Permenag Nomor 31 Tahun 2019 dalam praktik zakat profesi di BMT NU Ngasem? (3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan kebijakan zakat profesi di BMT NU Ngasem?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualititatif dengan menyajikan gambaran, penjelasan, atau deskripsi suatu fenomena secara sistematis dan berdasarkan fakta. Sementara teknik metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementa teknik analisa data menggunakan pendekatan model Milles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian, data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah praktik pelaksanaan zakat profesi yang kemudian disebut sebagai infaq tatawwu di BMT NU Ngasem diterapkan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel melalui pemotongan otomatis 2,5% dari gaji bulanan dengan pendekatan bertahap berdasarkan kemampuan ekonomi (ability to pay). Menurut Permenag Nomor 31 Tahun 2019, sebagian karyawan belum mencapai nisab, sehingga pemotongan gaji karyawan secara hukum positif bersifat sukarela (tatawwu’) yang dilembagakan, tetap dijalankan dengan asas kerelaan, maslahah, dan ‘urf organisasi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah mekanisme pemotongan ini sesuai prinsip syariah karena dilakukan atas kesepakatan karyawan, jelas akadnya, dan tidak mengambil harta secara batil, disertai SOP tertulis dan koordinasi dengan LAZISNU untuk distribusi yang transparan dan akuntabel Kata-kata kunci : Permenag, Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Profesi Abstract Regarding the determination of professional zakat nisab in Indonesia, it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 31 of 2019 concerning the determination of Nisab Zakat Income or professional zakat, which is worth 85 grams of gold, with a zakat level of 2.5%. BMT NU Ngasem currently has a policy that all employees who have a salary above the UMR must pay income zakat or professional zakat of 2.5%, regardless of the nisab as set by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as stated in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 31 of 2019. The focus of this research is (1) How is the practice of implementing professional zakat at BMT NU Ngasem? (2) How is the review of Permenag Number 31 of 2019 in the practice of professional zakat at BMT NU Ngasem? (3) How is the review of sharia economic law in the implementation of the professional zakat policy at BMT NU Ngasem? The research method used in this study is qualitative descriptive by presenting a description, explanation, or description of a phenomenon systematically and based on facts. Meanwhile, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses the Milles and Huberman model approach, namely data reduction, presentation, data and data verification. The result of this study is that the practice of implementing professional zakat which is then referred to as infaq tatawwu at BMT NU Ngasem is implemented in a structured, transparent, and accountable manner through automatic deduction of 2.5% of monthly salary with a gradual approach based on economic ability (ability to pay). According to Permenag Number 31 of 2019, some employees have not reached nisab, so that the salary deduction of employees is legally positive and voluntary (tatawwu') which is institutionalized, but is still carried out on the principle of willingness, maslahah, and 'urf of the organization. From the perspective of sharia economic law, this deduction mechanism is in accordance with sharia principles because it is carried out by the agreement of the employee, explained the contract, and does not take property illegally, accompanied by a written SOP and coordination with LAZISNU for transparent and accountable distribution.. Keywords: Permenag, Sharia Economic Law, Professional Zakat
Evolution of Hybrid Contract Financing Agreements in Sharia Financial Institutions: A Study in Islamic Legal Framework Ubaidillah; Ika Susanti; Abdul Hanip; Feby Nurjannah; Alfianto Alfianto
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To meet the needs of society and develop the industry or business practitioners have made various efforts to create new products. One of the important pillars to create Islamic financing products in responding to the demands of modern society is the development of hybrid contract. However, there are still some people who still doubt the validity of hybrid contracts, it is not without basis because there are about 3 hadiths of the prophet that dhohir show the banning of hybrid contracts. This research is qualitative research with a case study method through the process of observation, interviews, documentation, and library research. Data analysis in this study used triangularization techniques. The results of this study show that the hybrid contracts used in barokah multi-service financing products are bai' wafa and rahn tasjili. In the application of bai wafa there is a difference in the taking of the ujroh, namely that the cost of maintaining the rented goods should be borne by the one who gives the rent but in practice it is the tenant who bears it. Meanwhile, in rahn tasjili even though he is only known to DSN MUI has issued a fatwa about his ability because it already meets rahn's requirements.
Strengthening the Integrated Supervisory Model in Responding to the Digitalization of Sharia Financial Services in Indonesia Hasan Hasan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The digitalization of Sharia financial services presents significant opportunities for transaction efficiency and financial inclusion but also introduces new risks, such as digital fraud, cyberattacks, and potential Sharia non-compliance. This study examines the urgency of strengthening an integrated supervisory model to address the development of Sharia fintech and digital banks in Indonesia. Using a normative approach, the research analyzes regulations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Deposit Insurance Corporation (LPS), as well as fatwas from the National Sharia Council–MUI (DSN-MUI) and guidelines from the Sharia Supervisory Board (DPS) to assess the effectiveness of microprudential, macroprudential, and Sharia compliance supervision. Findings indicate that fragmented sectoral supervision is insufficient to manage cross-platform digital innovations. Integration of oversight among OJK, BI, LPS, DPS, and DSN-MUI is essential to enhance risk mitigation, consumer protection, and national financial system stability. The study recommends strengthening adaptive regulations, leveraging RegTech–SupTech, and fostering institutional synergy as the foundation for safe, sustainable Sharia digital supervision aligned with the principles of maqāṣid al-sharī‘ah.  
Pertanggung Jawaban dan Mekanisme Transaksi Percetakan Stiker Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dio Vannesa Raka Dhani; Farchana Haryumeinanda
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Percetakan stiker custom tumbuh pesat sebagai segmen UMKM kreatif di Indonesia. Pesanan terlambat, spesifikasi yang meleset dari permintaan, dan cacat yang baru terdeteksi setelah serah terima merupakan keluhan berulang. Toko 57 Stic di Panekan, Magetan, berada tepat di tengah pola itu dan dijadikan studi kasus tunggal. Dua pertanyaan dikemukakan. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya dikerangkai dari sudut hukum ekonomi syariah? Seperti apa bentuk mekanisme transaksi yang berjalan di lapangan? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi rujukan silang pada sisi hukum positif. Rancangan penelitian kualitatif berjenis yuridis-normatif, ditriangulasikan ke dua puluh satu artikel jurnal ter-peer-review rentang 2021-2026 disertai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 05, 06, dan 09 Tahun 2000. Analisis menarik dua benang merah. Pertanggungjawaban pelaku usaha berdiri di atas doktrin mas'uliyyah dan diwujudkan melalui hak khiyar konsumen, kewajiban memperbaiki atau mengganti barang, ta'widh berupa ganti rugi tunai, serta sanksi administratif dan sosial. Empat jalur tersebut bertemu pada batas tujuh hari Pasal 19 UU 8/1999. Akad yang paling pas memayungi transaksi harian adalah istishna', dengan ijarah 'amal untuk pesanan saat konsumen menyediakan bahan baku sendiri. Tujuh tahapan normatif perlu dijalankan supaya akad sah dan gharar terhalau.
Analisis Hukum terhadap Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Proyek Infrastruktur di Indonesia Muhammad Sahrul; Akhmad Farroh Hasan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan pelanggaran persaingan usaha yang kerap terjadi pada proyek infrastruktur di Indonesia, berdampak pada kerugian keuangan negara serta merusak prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi pengadaan publik. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur gharar, tadlis, dan risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum berupa regulasi, putusan KPPU, serta literatur hukum persaingan usaha dan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persekongkolan terjadi secara horizontal, vertikal, maupun gabungan, dan belum sepenuhnya dapat dicegah oleh regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi anti-persaingan serta integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem pengadaan pemerintah. Kata-kata kunci: Persekongkolan, Pengadaan, Syariah, Anti-persaingan, Regulasi.
Analisis Hukum Islam Mekanisme Kerja Sama Produksi Tembakau antara Pengelola dan Pekerja Muhammad Ali; Hanif Azhar
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2026): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v9i2.31166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perjanjian bagi upah antara pengelola dan pekerja tembakau di Desa Gelam Kecamatan Tambak serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan teori kerja sama dan akad ijarah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan pengelola serta pekerja tembakau sebagai informan utama. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama produksi tembakau dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan hubungan saling percaya antara pengelola dan pekerja. Sistem pemberian upah dilakukan melalui sistem harian, mingguan, dan borongan sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik kerja sama tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur akad ijarah, seperti adanya pihak yang berakad, objek pekerjaan, upah, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perubahan nominal upah yang dipengaruhi kondisi hasil panen dan kualitas tembakau sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama produksi tembakau di Desa Gelam telah menerapkan prinsip kerja sama dan keadilan dalam muamalah Islam, meskipun masih diperlukan kejelasan akad dan sistem pengupahan yang lebih transparan untuk meminimalisasi potensi gharar dalam hubungan kerja
The Role of Sharia Features in The Bibit Application in Encouraging Financial Inclusion Through Sharia Mutual Fund Investments Aditya Fa'ikhurozi; Hidayat Nur Wahid; Khisna Nur Muhayah; Nurma Khusna Khanifa
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2026): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid growth of digital investment has expanded public access to financial services, including Sharia-compliant investment products. One platform offering such services is Bibit, which provides various Sharia-compliant features designed to facilitate investment activities among Muslim investors in accordance with Islamic principles. This study aimed to analyze the role of Bibit’s Sharia features in promoting financial inclusion through Islamic mutual fund investment in the digital era. A descriptive qualitative approach was employed using library research, digital content analysis, and interviews with 20 Bibit users. Data were collected from scholarly journals, reports published by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), DSN-MUI fatwas, articles from Bibit’s official website, and interview results. The data were analyzed using thematic analysis. The findings indicated that the Sharia Preference feature, product curation based on the Sharia Securities List (DES), supervision by the Sharia Supervisory Board (SSB), and adherence to DSN-MUI fatwas contributed to strengthening Muslim investors’ trust. Accessible investment procedures, affordable capital requirements, and simplified product selection also encouraged participation in digital Islamic investment. Nevertheless, the expansion of Islamic financial inclusion continues to face challenges related to limited digital literacy and unequal access to technology among certain segments of society.