cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 38   39   40   41   42 
ALTERNATIF INOVASI MUTUAL, MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK KREATIF, PENINGKATAN PENGHASILAN (INCOME GENERATION) DALAM MENDUKUNG CREATIVE INDUSTRY Widayati Widayati Christiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i1.332

Abstract

Demand of woven bamboo handicraft in big cities, especially in Surabaya, increases from time to time. At the same time, based on the researcher’s observation over some years on woven bamboo cluster at Kemiren village, Banyuwangi regency, East Java, the cluster tends to have undergone insignificant development and innovation. The home industries are usually run by low-income families and produce the products like capil (sun hat) and ilir (traditional tool to cool the heat by wagging it). The producers have little knowledge about product innovation so that they can take part in the market competition. Therefore, to improve the quality as well as the variety of the products so that producers are able to increase their income, some measures need to be taken through training programs on the field of creative arts. In this research, the writer uses a qualitative, descriptive method. The result shows that: 1) the producers were enthusiastic and actively participated in the program; 2) they initiated and established an association of woven bamboo handicraft producers;and 3) they were able to create a sample product as exemplified by instructors but the quality has yet to be improved. For this purpose, further trainings should be conducted on regular basis.
Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang Fikri Habibi; Arif Nugroho
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.161

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis faktor Internal dan eksternal serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan  wawancara, observasi, telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Kemudian dapat terpetakan juga kondisi ril serta tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama mitra (pendamping desa) dalam melakukan upaya pencegahan potensi tindakan korupsi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat dirumuskan sebuah model pencegahan korupsi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.44

Abstract

Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN DAN STRATEGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.461

Abstract

The dispute on Ambalat Block between Indonesia and Malaysia has encouragedgovernment institutions to pay more vigilance on the promotion of developmentprograms of border areas. There is a shift of paradigm posing border-areas as the‘frontyard’ instead of ‘backyard’. It implies that efforts on promoting borderdevelopment along North Kalimantan region call for an an emergency policy orcatch-up strategy. This comprises endeavors for establishing specific institution,providing ample amount of funds, and designing an integrated action plan on thehastening of border development. This paper portrays some essential dimensions ofborder areas such as general description and problems of border areas, the nature of Ambalat conflict, legal framework of border areas, and recommended strategies to redevelop the North Kalimantan region.
ANALISIS PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG BERGERAK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH OLEH BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH* German Sitompul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i1.348

Abstract

This research includes three points to be analyzed: 1) the implementation of movable goods procurement , 2) the obstacles in conducting the movable goods procurement, and 3) the efforts taken to overcome the obstacles in conducting the movable goods procurement. The researcher finds out several obstacles in conducting the movable goods procurement, such as: unoptimized procurement standard for movable goods, dwindling personnels' attitude towards jobaccomplishment, and lacking delegation of authority to in decision making.The result shows that the movable goods procurement control in improving the efficiency of Local Revenue and Expenditure Budget at the Section of General Affairs of Tapanuli Tengah Local Secretariat has insufficiently been conducted. This condition is due to the following impediments: 1) unoptimized work performance of the personnels within the Section of GeneralAffairs of Tapanuli Tengah Local Secretariat, 2) controlling standard not systematically meeting the principles of related effective regulations, 3) dwindling personnels' attitude towards job accomplishment, 4) dual functions as the service-oriented and profit-oriented governmental organization, 5) organizational policies restraining the efficiency in controlling the movable goods procurement.
PEDOMAN FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI Ali Faisal1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.241

Abstract

Fiqh of the environment is a set of rules of conduct ecological Muslim communities established by the competent based on the text with the aim of achieving Syar'iah goodnes together and preserve the environment, the Qur'an gave spiritual information to people to be friendly to the earth, because the earth is a survival of humans and other living things, so in this case the law enforcement administration officials should be able to understand and apply these guidelines as a basis forenvironmental jurisprudence in law enforcement with the use of the instruments of administrative law, article writing is done by using a normative-descriptive-analytical, and aimed to determine the guidelines for environmental jurisprudence in the perspective of law enforcement models using instruments of administrative law
PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.60

Abstract

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan publik, dewasa ini semakin menjadi tuntutan untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten terutama pada instansi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada DIPPEKA Kabupaten Dairi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif.Faktor yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah Visi – Misi, Renstra, ketersediaan program dan kegiatan, indikator, ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, masih belum optimal berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran tradisional. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan anggaran yangbelum ekonomis, belum efektif, belum efisien, konflik kepentingan, kurangnya dukungan legislatif (DPRD) mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal dan kurangnya konsekuensi sanksi tindak lanjut dari auditor internal.Dengan demikian maka penulis menyarankan: Pertama,  Mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, Bimtek, pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. Kedua, Hendaknya belanja bahan pakai habis terutama belanja alat tulis kantor di tampung pada bidang sekretariat saja. Ketiga, Meningkatkan peran kasubbag evaluasi dan pelaporan dalam pengawasan perencanaan anggaran, pengujian kewajaran komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan. Keempat,  Melakukan koordinasi atau pendekatan-pendekatan yang baik antara Eksekutif Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi.
UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH Memen Kustiawan Ikin Solikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.477

Abstract

Referring to the Law No. 32 Year 2004 concerning local government, the local autonomy for both district and municipal governments should be implemented based on the decentralization principles: extensive, tangible, and accountable. The availability of budget becomes one of the preconditions in the regional autonomy implementation. This fiscal matter is issued and regulated through the Law No.33 Year 2004 regarding Fiscal Decentralization. In order to administer the local governing, local revenues should be raised in two ways: intensive and extensive. Intensification of local revenues can be accomplished throughmore active, strict, and careful management of expenditures. This effort involvesinstitutional, organizational and personnel commitments. Meanwhile, obtaining new resources of revenues, especially through taxation and retribution, may do the extensiveness of local revenues. However, the way of obtaining the new resources should not be in conflict with the central government policy. To achieve all these, the human resource quality of government apparatus needs to be enhanced through such approaches as education and training, apprenticeship, promotion, regular rotation, job compatibility, and competition-based approach.
MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Septiana Dwiputrianti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i3.364

Abstract

Corruption is not far from the action of stealing or blacking out. However, the complexity of corruptions’ structure and elements is different. Corruption is closer to any action of stealing or blacking out public money that can cause any state loss. Since the reformation era in Indonesia, the government of Republic Indonesia has taken some efforts to reduce the practice of corruption in public sector. Recently, the strategy of combating corruption in government sector under SBY and Budiono’s leadership become undertaken more seriously. The new regulations have been issued as the laws basis to combat the corruption. Moreover, the Corruption Eradicating Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi or KPK) has been existed as an independent institution that has authority to investigate any indication of corruption. Based on that background, this article has significant contribution to provide better understanding about corruption in more detail, from its definitions, regulations, causes, impacts, anti-corruption actions until some recent cases in Indonesia. The rigoous documentation reviews, from laws, regulations, government documentations, academics references and printed medias have applied as the primary data.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI RW 02 KELURAHAN NEGLASARI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG1 Raden Mila Karmila
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i1.257

Abstract

This research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at RW 02 Kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Subdistrict, Bandung City. It is a qualitative case study. The result of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women's participation decreases in the following stages – implementing and evaluating.Suprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all residents at RW 02 get the benefits from the waste management activities. This can be the trigger as well as the appeal for all residents, notonly women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at RW 02 in domestic waste management from planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate, do, and control all the processes.

Page 40 of 89 | Total Record : 884

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue