cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 40   41   42   43   44 
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19 Amelia Tasyah; Puji Ayu Lestari; Anada Syofira; Cintania Ade Rahmayani; Rizka Dwi Cahyani; Novita Tresiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.808

Abstract

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan publik yang bertatap muka langsung agar menghindari penyebaran Covid-19. Selain itu, apa saja hambatan yang ada dalam penerapan e-government dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dan penelusuran data secara online, serta dengan penggunaan teknik analisis isi. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penggunaan electronic government masih membutuhkan pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan seperti efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), maupun dukungan masyarakat (citizen support). Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan e-government di Indonesia yang masih berkutat dengan masalah teknis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital.  Ciri khusus penelitian ini ialah peneliti menggunakan topik e-government di Indonesia yang dijalankan semasa pandemi Covid-19 dan juga menggunakan beberapa website resmi pemerintah sebagai contoh dalam pembahasan penelitian.
Tata Kelola Pengembangan Pariwisata: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur Alliya Safitri; Salahudin Salahudin; Iradhad Taqwa Sihidi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tata kelola pengembangan pariwisata, dengan itu menjadikan wujud dari salah satu bagian pembangunan ekonomi guna meningkatkan perekonomian dalam suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode review paper dengan software VOSviewer yaitu memilah beberapa artikel dengan topik pembahasan yang sama untuk menambah argumen serta pandangan terkait governance development tourism. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam proses tata kelola pengembangan pariwisata memiliki berbagai aspek penunjang yaitu bisa dilihat dari pendapatan hasil daerah, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, hingga keterampilan masyarakat daerah tersebut. Adanya pengembangan pariwisata menjadi salah satu bagian wujud dari pembangunan ekonomi guna meningkatkan perekonomian dalam suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang lebih luas, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun daerah tersebut. Sehingga menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dan mengembangankan dengan baik berdasarkan komunitas perkumpulan untuk pembelajaran atau sosialisasi terhadap masyakarat sekitar yang kurang memahami terkait pengembangan pariwisata. Adanya promosi untuk tercapainya pengembangan infrastuktur untuk rasa kenyamanan pariwisata lokal maupun non lokal.
AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI Achmad Nidjam
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.6

Abstract

Biaya penyelenggararan ibadah haji terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang seluruhnya menjadi beban pembiayaan calon haji, dengan pembayaran dilakukan melalui setoran awal dan dana hasil optimalisasi setoran awal.  Informasi besaran biaya penyelenggaraan haji yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat utuh karena lebih menitikberatkan pada besaran biaya langsung, sehingga biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari yang seharusnya. Untuk menghindari potensi pembohongan publik maka penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara utuh dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai besaran, pemanfataan dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji
GAYA KEPEMIMPINAN BIROKRATIK VS MANAJERIAL DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH A l w i1 A l w i1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i2.429

Abstract

The implementation of local autonomy policy influences the leadership model of local bureaucrats. The model of bureaucratic leadership, previously oriented more to the bureaucratic rules, changes to the managerial leadership leading to more efficient use of the organizational resources, including the human resources. The objective of local autonomy policy is to materialize, that is to accelerate the local development and public service delivery, good leadership as a precondition should be fulfilled. First, a leader should have a strong commitment. In addition, his orientation should be more on managerial skills rather than bureaucratic structure, as to focus on the achievement of development results. The practice of the effective managerial leadership model poses some key elements as guidance for the local autonomy bureaucrats. Such key elements include the objectives to be achieved, the necessary preventive actions to deal with crisis situation, the critical leadership actions to take into consideration, the expected results of leadership intervention, the follow-up steps to be taken, and the inclusion of other impending resources.
KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA Sedarmayanti Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.19

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatanpemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak, diperoleh dari warga negara yangmemiliki bangunan dan tanah secara sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena target pajak/wajib pajak yangharus di pungut sangat banyak dan tersebar, maka untuk pelaksanaan pemungutan PBB tidak hanya dilakukan olehpetugas kantor pajak. Petugas desa/kelurahan dan kecamatan menjadi ujung tombak dari perolehan PBB karena merekalangsung berhadapan dengan masyarakat melakukan pemungutan dan sosialisasi pentingnya membayar pajak,khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.Persentase perolehan PBB di Kecamatan Cibatu sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan,dengan begitu sedikit banyak penurunan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk mengetahuipenyebab tersebut maka penulis menganalisis kinerja petugas PBB Kecamatan Cibatu. Alasannya, karena menurut datayang penulis peroleh, sebelum tahun 2007 Kecamatan Cibatu masuk peringkat 5 besar dari 17 kecamatan yang ada diKabupaten Purwakarta, tetapi setelah tahun 2007 peringkat tersebut turun hingga puncaknya tahun 2011 peringkatKecamatan Cibatu sampai ke peringkat 17 dari 17 Kecamatan.Analisis kinerja petugas PBB dengan menggunakan indikator kinerja Mathis, L. Robert dan Jackson, H. John,menyatakan bahwa kinerja petugas sangat berpengaruh terhadap perolehan PBB di Kecamatan Cibatu, terlebihpengaruh tersebut terlihat pada indikator kinerja kualitas output dan sikap kooperatif. Dengan tidak ada tupoksi danstandar operasional dalam melakukan tugas dan kurangnya sikap kooperatif petugas terhadap masalah yang timbuldalam proses penagihan PBB mengakibatkan sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 persentase perolehan PBBKecamatan Cibatu terus menurun.Penulis merekomendasikan khususnya untuk pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan petugasPBB, penempatan pegawai di kecamatan dan desa, untuk Camat diharapkan meningkatkan pengawasan danperhatianproses pemungutan PBB di wilayahnya, petugas PBB khusus di kecamatan, agar membuat aturan sendiridengan tidak melanggar aturan yang ada serta meningkatkan sikap kooperatif petugas terhadap wajib pajak (kolektor danmasyarakat), agar kinerja petugas PBB bisa lebih baik dan perolehan persentase PBB meningkat Kecamatan Cibatu.
LINKING THE FUTURE TO THE PAST: ARTICULATIONS OF INTERESTS IN RECENT INDONESIA AUTONOMY POLICY1 Djonet Santoso2
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i1.440

Abstract

Sejak akhir tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang begitu cepat dan menusantara. Melalui proses ini, otoritas penentuan kebijakan dan administrasi bergeser dari pemerintah pusat di Jakarta kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pelimpahan wewenang ini mencakup berbagai segmen perekonomian nasional dan secara signifikan merdefinisi peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan di seluruh tingkatan struktur administrasi. Dengan pergeseran lokus pengambilan keputusan dari pemerintah pusat, proses desentralisasi menandai babak baru dengan melepaskan sistem pemerintahan sentralistik yang mewarnai rejim Orde Baru tahun dari tahun 1966 hingga 1998. Desentralisasi telah memunculkan perubahan-perubahan ke arah perencanaan pembangunan yang lebih demokratis, partisipatif dan transparan baik di tingkat lokal maupun nasional. Respon pemerintah daerah terhadap perubahan ini pada umumnya positif. Meski demikian, pemberlakuan regulasi yang tidak sistematis dan tidak terkoordinasi, ditambah kurangnyasosialisasi perubahan menyebabkan pemerintah daerah menemui kesulitan dalam mengelola dan melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Bahkan, pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi tanpa membekali terlebih dahulu penguatan kapasitas institusi di tingkat kabupaten–kota untuk menyelenggarakan fungsi kepemerintahan secara efektif. Berbagai ketidak-pastian tentang konjektur saat ini dan trajektori masa depan Indonesia bersatu terrefleksikan dengan merebaknya pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi dan peran administrasi publik. Sebagian masyarakat berpendapat bahwapemerintahan yang sentralistis lebih berhasil menciptakan kondisi bangsa yang stabil dan harmonis dibanding kondisi saat ini. Mereka percaya bahwa demokrasi hanya menjadi milik masyarakat menengah ke atas bukan masyarakat tingkat bawah (grassroots). Oleh karenannya, melalui kebijakan otonomi, apakah pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten–kota mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan makmur? Apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Atau, apakah pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya bersifat sementara yang akan segera menghilang begitu ‘terpuaskan’ melalui wacana? Apa yangpertama kali orang amati tentang kebijakan otonomi Indonesia saat ini dan bagaimana kita menginterpretasinya?
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2006 Sri Handayani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i2.326

Abstract

This research examines the disclosure level of local government’s financial report based on Government Accounting Standard (SAP), as dependent variable, and its relation to management incentives and audit finding and classification of localgovernment, as independent variable. Total samples for this research are 100 financial reports of municipality/regency (LKPD) for budgeting year of 2006. The criteria of samples are: (1) audited LKPDs for fiscal year 2006, (2) four components of financial report such as Budget Realization Report, Ballance Sheet, Cash Flow Reports and Budget Realization Notes. The checklist of notes to the financial statement based on SAP is used for scoring the level of disclosure. Multiple regression is used for testing the model. Statistically, the result shows that the intergovermental revenue and classification of local government does notsiginificantly influence the disclosure level based on SAP. However, wealth, government complexity, number of audit finding and level of departure does significantly influence the disclosure level based on SAP.
Tax Planning Memen Kustiawan; ikin solikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i2.198

Abstract

Tax planning is the way to formulate a structure  concerning the consequency of tax  potential,  mainly focusing on the control of every transaction with tax consequence. The objective is  to assure  that the control over the transaction can make the tax to be transfered to government more efficient. However, the tax planning cannot be formed without  a deep survey  on the  problem to be structured in accordance with the tax law and procedures, after a consideration to other non-tax factors  including the strengths and weaknesses of the system. To sum up, an effective tax planning depends mostly on the awareness and involvement of decision makers to the  tax impact attached to any activities of the corporate, and not on the expertise of tax profesionnals. 
PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI STIA LAN BANDUNG Eris Yustiono Yustiono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.38

Abstract

Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai faktortersebut, nampaknya kapasitas organisasi memberikan pengaruh yang cukup siginifikan terhadap pencapaian kinerjasuatu organisasi. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah adanya berbagai fenomena yang mengindikasikankinerja STIA LAN Bandung belum optimal.Dalam penelitian ini, kapastitas organisasi diteliti dengan menggunakan delapan dimensi yaitu kepemimpinanstratejik, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, manajemen program, manajemen proses,dan hubungan antar organisasi. Sedangkan kinerja organisasi diteliti dengan menggunakan empat dimensi yaituefektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan keuangan.Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahuibahwa dari delapan dimensi kapasitas organisasi, hanya satu dimensi yang tidak berpengaruh terhadap kinerjaorganisasi, yaitu manajemen proses. Sedangkan ketujuh dimensi yang lain memberikan kontribusi kepada kinerjaorganisasi.
KAJIAN DAN SOLUSI TEORI DAN PERILAKU ORGANISASI ATAS KORUPSI Rizky Dermawan Soemanagara,
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.456

Abstract

What creates corruption? How to solve the matter? This article attempts to uncover the radix of and offers solutions to reduce corruption from the perspective of organization theory and organization behaviour. Several key points are addressed such organizational structure and organizational culture. The agency theory and “an extended” social contract theory are used as main ideas to describe the historical, organizational key factors to the creation of corruption

Page 42 of 89 | Total Record : 884

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue