cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 57   58   59   60   61 
TRANSFORMATION OF PUBLIC ORGANIZATIONAL CULTURE IN INDONESIAN DEMOCRATIC ERA (CASE STUDY OF JEMBRANA REGENCY) Arundina Pratiwi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i1.275

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai transformasi budaya organisasi publik pada era demokrasi di Indonesia, dengan mengambil contoh kasus yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.Berdasarkan hasil kajian dokumen (publikasi di berbagai media massa) menunjukkan adanya transformasi layanan publik yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia. Bukti secara empiris menunjukkan bagaimana beberapa pemerintah daerah mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan strategi baru guna mengatasi gambaran negatif serta rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik. Makalah ini secara khusus mengangkat contoh transformasi layanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana di Propinsi Bali yangkerap dijadikan rujukan bagi pemda-pemda yang lain untuk melakukan transformasi yang sama. Apa yang mampu dicapai oleh Kabupaten Jembrana layak untuk dijadikan landasan guna memotivasi pemda-pemda lain di Indonesia untuk menghadirkan layanan publik yang prima. Kasus Kabupaten Jembrana dapat diidentifikasikan sebagai keluaran yang positif atas proses demokratisasi yang bergulir di Indonesia.
PROBLEMATIKA PENERAPAN FORMULA PELAYANAN BERKUALITAS PADA SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Sudarmo Sudarmo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i2.353

Abstract

The implementation of Total Quality Management (TQM) in attempting to meet quality service in public sector in Indonesia is still problematical, mainly due to family-oriented bureaucracy behavior, incompatibility between praxis of TQM and that of public sector and practices of patrimonial management. These impedimentscan be reduced by keeping various kinds of commitments in terms of cultural changes, top management involvement totality, total quality-behavior oriented, time, and financial sources. In addition, commitment to reform the moral and ideology of the ruler and decision makers as well as their political will to materialize it is obviously required. Despite difficulties in changing organization culture, some ways offer a solution. Organization culture toward quality service can be changed by restructuring the organization, improving property rights, deploying new managers, and tightly scheduling the period of time in implementing TQM.
REAKTUALISASI ‘SEMANGAT KEPUBLIKAN BIROKRASI’ DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.76

Abstract

                                                                 AbstrakCitra dan wibawa pemerintahan yang efektif tercermin dari profil pemerintahan yang efektif dan kompeten. Akuntabilitas kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu terus diaktualisasikan. Sebab,  perspektif administrasi publik modern menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai public servant. Era dan semangat reformasi belum mampu mengangkat birokrasi yang lebih profesional, mumpuni  dan berkarakter “the spirit of publicness”.Pelayanan publik yang adil, profesional dan memenuhi aspek-aspek kualitas dan kepuasan layanan merupakan hakiki cerminan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan keburuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI KEUANGAN DI DAERAH Edah Jubaedah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i3.291

Abstract

The concept of transparency in government finance has been established during recent decades as an instrument in the fight against organizational and individual irregularities such as corruption, fraud, and financial scandals as well as promoting good governance in such organizations as local government bodies. The laws governing access to the financial information held by the local government authorities are mainly aimed at increasing the transparency of governmentalbudget. However in practice, it seems that local government organizations often remain reluctant to freely and voluntarily reveal their financial information. Local governments still cope with several barriers in implementing financial tranparencypolicy.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KABUPATEN SANGGAU Yulius Eltho
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.103

Abstract

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya organisasi keagamaan lalai menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, menganalisis program kebijakan hingga mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan  implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, adapun teknik verifikasi data peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan metode.Hasil penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diantaranya Kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mewujudkan kebijakan bantuan dana hibah belum ideal ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, Hubungan antar organisasi dalam wujud koordinasi dan komunikasi tidak efektif karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat akan dilakukan pencairan bantuan dana hibah, Karakteristik badan pelaksana belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya, Kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah.
MODEL PEMBELAJARAN MASYARAKAT DALAM RANGKA SADAR PEDULI PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING) M.E. Anni Yuliah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.307

Abstract

This study reviews the learning model towards conscious matter how tax can affect the increase in tax revenue optimization Primary tax service office Bandung Cibeunying. Community learning formulated on the formationmechanism of compliance is obtained from the analysis of the perception of the factors that influence the optimization of tax revenue. The method of research uses descriptive method in order to obtain a model of the learning society to formulate conscious care tax effect on tax revenue optimization. Descriptive method with a case study in Bandung Primary tax service office Cibeunying uses quantitative analysis with path analysis. The research finds that the tax administration does not directly influence tax compliance, tax authorities but through a process of productivity and taxation concepts that optimize tax revenue. Learning model society to realize tax matter affects the increase in tax revenue optimization in Bandung Primary tax service office Cibeunying. Implementation research seeks to contain the elements of a good educational decision-making, an enabling environment, and qualified human resources so that a positive image is obtained from 1) productivity resulting from empowerment, payroll proportionate and conducive working environment, 2) Administrai tax service that is able to generate customer satisfaction in order to reach customer loyalty, and 3) the concept of taxation that creates empowerment, independence and well-being.
MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Widyo Nugroho Sulasdi; Yuke Ratnawulan; Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.119

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.157

Abstract

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan modelkelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyakdibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugianyang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteridalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektifdalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.
ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.17

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelolapendapatan, keuangan dan aset untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memerlukan sarana danprasarana berupa Barang Milik Daerah yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut sehingga diperlukanmanajemen aset tetap yang efektif dalam pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiproses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, danmengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Verifikasi data diuji melalui validasi data danreliabilitas data. Proses pengolahan data dihasilkan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan penyusunan kesimpulan.Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses manajemen aset tetap, kendalakendalayang dihadapi dalam melaksanakan manajemen aset tetap serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalammengatasi kendala-kendala tersebut. Dari proses manajemen aset tetap, diketahui bahwa telah dilakukan prosespenggunaan/pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Telah dilakukan juga prosespengamanan dan pemeliharaan berupa pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Terakhir adalah telah dilakukanproses penghapusan/ pemindahtanganan berupa penjualan dan hibah. Dalam pelaksanaan manajemen aset tetapditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan aset berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, kualitassumber daya manusia yang mengelola aset masih rendah, proses pencatatan aset yang dilakukan secara manual,ketepatan waktu penyampaian laporan aset, serta sarana dan prasarana dalam mengelola aset yang masih kurang. Daribeberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan manajemen asettetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
SISTEM POLITIK INDONESIA MENUJU “CIVIL SOCIETY” (MASYARAKAT MADANI) Sedarmayanti Sedarmayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i2.196

Abstract

The political system in Indonesia has changed in line with the development of government model. Therefore, the patterns underlying the change of government closely influences the political system. Thus far, the political system of the country seems in quest of an ideal model by understanding and relating to the socio-political phenomena. The most difficult factor to find it  is the radical change of environment that may cause the incremental change of the structure. Apart of  the various development, the goal of the political system seems to be the realization of civil society. To reach the goal, the first step to take is the implementation of good governance.

Page 59 of 89 | Total Record : 884

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue