Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal JIPSK adalah hasil penelitian ilmiah dan hasil kajian teoritis yang aktual serta inovatif bagi masyarakat ilmu pemerintahan, dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat pemerintahan. Terbitnya Jurnal Suara Khatulistiwa merupakan bukti komitmen IPDN Kampus Kalimantan Barat dalam mengembangkan kajian-kajian pemerintahan melalui media publikasi ilmiah ilmu pemerintahan. Jurnal Suara Khatulistiwa ini diharapkan sebagai media akademik untuk mengakomodasi hasil penelitian ilmiah dan hasil kajian teoritis yang aktual serta inovatif bagi masyarakat ilmu pemerintahan, dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat pemerintahan
Articles
111 Documents
<![CDATA[MENGANALISA SIKAP SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEBERHASILAN MAHASISWA IPDN ]]>
<![CDATA[aam alamsyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.733 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.720
<![CDATA[This article highlights attitudinal analysis which can be used to predict the students’ accomplishment in their study. Analyzing the learners’ attitudes can possibly improve the validity of evaluation which is generally conducted by both lecturers and administrators either during the recruitment or in the teaching/learning process. Besides, this attempt can also be used to predict the students’ potential accomplishment when learning in IPDN. Attitude, which is commonly defined as a behavioral tendency to act in certain patterns, is very important to be analyzed in order to allow the lecturers to have more objective description of the students’ behavior and their potential accomplishment. If this thoroughly applied, attitudinal analysis will not only allow the lecturers and other related staffs to evaluate the good quality candidates, but also allow them to assess the students’ potential success. In line with the continuously increasing demand of the society toward the officials who have more integrity, analyzing attitudes can help select those having good quality, more integrity, and being more prepared in serving the society.]]>
<![CDATA[PENGARUSUTAMAAN MANAJEMEN TALENTA DALAM TATA KELOLA MSDM BIROKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adima Insan Akbar Noors]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.631 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.721
<![CDATA[This paper tries to explain the importance of Talent Management in bureaucratic governance in Indonesia. The Indonesian government currently only focuses on conducting open selection and in fact it raises several problems. The research method used in this paper is descriptive qualitative. In this writing, the author uses Talent Management theory as a regulatory analysis tool in Indonesia]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENDAMPING DESA KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS ]]>
<![CDATA[eva kurnia farhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.319 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.747
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi pendamping desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pendamping desa. Penelitian dilaksanakan sebagai masukan terhadap optimalisasi pendamping desadilihat dari aspek Proses Rekrutmen pendamping desa, Kopetensi yang dimiliki oleh pendamping desa,Tingkat pendidikan dan kesesuai pendidikan untuk menunjang terlaksanannya, pendampingan yang optimal dan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya tugas pendamping desa di Kabupaten Musi Rawas. Luaran penelitian bermanfaat dalam pengembangan mata kuliah organisasi manajemen dan pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Mnusia, Manajemen Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN ]]>
<![CDATA[Wendi aji saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.076 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.748
<![CDATA[anggota legislatif Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019 dapat dikatakan tidak semuanya berperan optimal. peran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan dilakukan berdasarkan dengan kedudukan dan status yang mereka miliki dalam alat kelengkapan dewan. karena didalam alat kelengkapan dewan, anggota DPRD perempuan menempati posisi yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD perempuan di Kabupaten Musi Rawas dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat]]>
<![CDATA[STRATEGI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN PLBN ENTIKONG DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA 2019 ]]>
<![CDATA[maisondra maisondra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.948 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.761
<![CDATA[Masalah yang melatarbelakangi studi ini adalah: 1) Pengerjaan kantor PLBN Entikong telah selesai dikerjakan dan diresmikan tahun 2016, kemudian pembangunan kawasan sekitarnya terus berlanjut dengan pesat, 2) Masih tinggi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga Malaysia 3) Masih terjadi aktifitas ilegal di jalur perbatasan melalui jalan-jalan tikus. Tujuan penelitian ini adalah:. 1) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan wilayah Indonesia. 2) Untuk mengetahui strategi yang cocok untuk dikembangkan dalam pembangunan kawasan PLBN Entikong agar berdampak terhadap perdagangan dan keamanan di wilayah Indonesia. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang fokus pada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan di wilayah Indonesia serta strategi yang cocok untuk diterapkan dalam pembangunan kawasan tersebut ke depannya. Pengambilan data dilakukan melalui observasi nonpartisipsi, wawancara dan dukumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Sementara teknik analisis data melalui langkah-langkah reduksi data, pemaparan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembangunan Kawasan PLBN Entikong berdampak kepada peningkatan perdagangan legal dan situasi keamanan, namun dampak tersebut belum berpengaruh secara siknifikan terhadap peningkatan perkonomian dan kesejahteraan masayarakt sekitarnya. 2) Pembangunan fisik berupa kantor PLBN dan sejumlah infrastruktur lainnya merupakan strategi yang sangat tepat, namun harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia dan kearifan lokal lainnya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kinerja dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[muhammad amin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.598 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.762
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kinerja aparatur pemerintah desa dan pengawasan BPD terhadap transparansi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Alat uji digunakan dalam penelitian terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heteroskidastitas, uji hipotesis thitung dan ftabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa. Hipotesis kedua variabel pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa.]]>
<![CDATA[PENANGANAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[AYU WIDOWATI JOHANNES]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.526 KB)
|
DOI: 10.33701/jipsk.v4i2.763
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan masalah sosial yang terjadi di kawasan Kecamatan perbatasan Entikong. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dimana penulis dapat menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya tentang analisa masalah-masalah sosial di Kecamatan Kawasan Perbatasan Entikong secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penanganan masalah- masalah sosial di kawasan kecamatan perbatasan di Kabupaten Sanggau dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan PLBN beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan akses jalan menuju ibukota provinsi, kabupaten dan antar desa; pembangunan supprastruktur yang meliputi pembuatan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, kelembagaan dan pembangunan lingkungan; dan pembangunan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan desa, dan pembangunan budaya masyarakat.]]>
<![CDATA[DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Murtir Jeddawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 2 No 2 (2017): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v2i2.922
<![CDATA[Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in collusion, corruption and nepotism. However, it is not uncommon for state officials to hesitate to take a position with the reason "fear" is accused of corruption. As a result, development becomes impeded. Discretion is actually a legal basis that is safe to use, but the lack of understanding makes state officials do not use it. This paper tries to explain the discretion that is "Living Law" is with the intention that all parties understand.]]>
<![CDATA[PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PADA ORGANISASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Ismiyarto Ismiyarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 2 No 2 (2017): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v2i2.923
<![CDATA[Public policy to assess the performance of public services has been regulated in Law Number 25 Year 2009 on Public Service, Government Regulation No. 96 Year 2012 on Implementation of Law Number 25 Year 2009 on Public Service. Technically regulated in the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 38 of 2012 on Guidelines for Assessment of Performance of Public Service Units. Various performance appraisal policies of public service units in public organizations need to be continuously socialized and applied within the Ministry/ Institution/Government environment. Given such an assessment it strongly encourages the innovation of various types of public services to create better public services over time. With the realization of a better public service this is one of the goals of bureaucracy reform.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PANGKALAN UTAMA TNI AL DALAM MENGAMANKAN PANGKALAN ARMADA RI ]]>
<![CDATA[Risahdi Risahdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 2 No 2 (2017): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipsk.v2i2.924
<![CDATA[This research is based on the low of security performance of the bases from the sea aspect of the warship ship RI that was leaning. Improving the performance of the security system of the base, especially from the sea aspect is not only required to secure the strategic system of TNI AL but to show the international world that the security system of the Navy base of Indonesia already has World Class Navy qualities so it is expected to invite the presence of other countries warships to lean and enjoy such security guarantees. The presence of warships of various countries will be a parimeter of the territorial of Indonesia in the eyes of the world that will increase the maritime activities of the world in the territory of Indonesia. The purpose of this study is to analyze and describe the existing conditions of the Primary Base Policy in securing the Base Armada RI from the sea aspect to further explain the factors that can influence the policy.]]>
