cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PATAWARI
Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Petitum
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 23392320     EISSN : 27160017     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SOPIR PETE-PETE DI MAKASSAR marlina, marlin
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.299 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir pete-pete di Makassar serta upaya-upaya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir pete-pete di Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di lapas narkotika kelas IlIA Sungguminasa dan Polisi daerah Sulawesi-selatan. Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotik yang dilakukan oleh sopir pete-pete di makassar, yaitu 1. Faktor Internal, yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku, perasaan ingin tahu dan keinginan ubtuk mencoba yang dianggapnya baru dan nyaman dalam penggunaanya, serta memecahkan persoalan yang dianggap tidak bisa ia hadapi dalam keadaan normal dan sehat. 2. Faktor Eksternal, yaitu menyangkut dari luar sisi si pelaku seperti faktor keluarka, faktor ekonomi, dan faktor pergaualan yang kini identik dengan pergaulan bebas tanpa membedakan tanpa membedakan jenis kelaminnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi/menaggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh sopir pete- pete di Makassar yaitu: upaya pre-emtif. Upaya preventif dan upaya represif termasuk didalamnya memberikan pembinaan dan keterampilan terhadap sopir pete-pete.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN (USER) TERHADAP KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPRI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA Nurmiati, Nurmiati
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1289.363 KB)

Abstract

Tinjauan Yuridis Periindungan Konsumen (user) Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dibawah bimbingan Hj. Masri Sunusi, SH., MH sebagai pembimbing I dan Nurmiati SH., MH sebagai pembimbing I Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk perjanjian antara pihak PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Sungguminasa dengan konsumen (user) di Kabupaten Gowa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang wanprestasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik studi pustaka. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara langsung terhadap Narasumber dan responden. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat di tarik kesimpulan (1)Bentuk perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan nasabah di Kabupaten gowa merupakan perjanjian baku. Konsep perjanjian KPR BTN telah digunakan sejak tahun 2011 ini telah dinyatakan layak untuk digunakan oleh badan audit internal dan ekstemal. (2)Perlindungan hukum terhadap konsumen yang wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran dalam perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan nasabah KPR BTN di Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Bank indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang berisi tentang kebijakan yang diberikan kepada debitur yaitu dengan Rekstrukturisasi kredit, Cessie, Novasi, Subrogasi, dan Lelang.
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2359.419 KB)

Abstract

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dalam proses pnyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati- hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Pelaksanaan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Perkara Tata Usaha Negara No.02/G//2014/Ptun-Mks) Herman Herman
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1221.52 KB)

Abstract

Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab perlu pengawasan ketat terutama terhadap jalannya roda pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Bagaimana kenyataan hukum azas-azas umum pemerintahan yang Baik dalam menentukan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menjadi dasar atau ukuran pemerintah kaitannya dengan perbuatan administrasi Negara. Bagaimana kekuatan hukum atas keputusan yang cacat hukum dan bagaimana pula akibat hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa azas-azas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dijadikan pijakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya di Kabupaten Bulukumba hanyalah sebatas isana jempol.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Rahmah, Hj. Andi
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.802 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajan data yang diperoleh melalui penelitian berkas/dokumen,buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yakni penelusuran normatif Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor Nomor. 121/Pid.B/2011/PN.JO tepat. kurang 97/PID/2012/PT.MKS Jo Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama- sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan bersama-sama sebagaimana diatur dan Pembunuhan Berencana secara diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Jo.Nomor Jo 97/PID/2012/PT.MKS K/PID/2012 1209 Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. Beberapa pertimbangan Hakim yang keliru sehingga memutus para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.331 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Barru dengan lokasi Pengadilan Negeri Barru. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terahdap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Normor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain Itu pidana penjara yang dijatuhakan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang- Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
KEWARISAN ADAT DI TANAH BUGIS (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)SINKRONISASI ANTARA ADAT (BUGIS-MAKASSAR) DENGAN AGAMA (ISLAM) LEBIH MUDAH TERJALIN KARENA KONTEKS NILAI-NILAI ANTARA KEDUANYA MEMPUNYAI PERSAMAAN YANG ESENSIAL, SEHINGGA DENGAN ITU MUNCULLAH ISTIL Basir, Abd
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.957 KB)

Abstract

Sinkronisasi antara adat (Bugis-Makassar) dengan agama (Islam) lebih mudah terjalin karena konteks nilai-nilai antara keduanya mempunyai persamaan yang esensial, sehingga dengan itu muncullah istilah, seperti fattuppui ri ade'e, fasanrei ri sarea'e, atau dengan kata lain "adat yang bersendikan syariat Mattulada sebagai seorang budayawan Bugis menyimpulkan bahwa, pengaruh syara' (syariat Islam) yang sedemikian kuat kepada aturan-aturan adat, maka masyarakat Bugis-Makassar dapat disebut sebagai masyarakat Islam. Antara hukum Islam dan hukum adat Bugis, tidak mempunyai perbedaan berarti mengenai rukun dan syarat-syarat kewarisan. Yang termasuk dalam rukun kewan'san. Pengaruh kuat hukum Islam dalam hukum kewarisan adat di Tanah Bugis, dapat ditemukan dalam teori dan praktek penyelenggaraan hukum kewrisan di berbagai tempat di tanah Bugis, yang mana di antaranya sudah mendapat pengakuan dan menjadi dasar penyelenggaraan pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DENGAN PRINSIP BAGI HASIL MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM Radjab, Kadir
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.769 KB)

Abstract

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil terdini atas mudharabah dan musyarakah. Baik mudharabah maupun musyarakah sebenarnya tidak perah disebutkan secara jelas dalam Al Quran. Para ulama figih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah maupun musyarkah mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya, yaitu dengan menganalisa wacana-wacana muammalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Meski transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk langsung pada Al Quran dan Sunnah tetapi sebagai altematif pembiayaan non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENEGAK HUKUM MILITER Rasyidin, Muh.
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.841 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Oditurat Militer IlII-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan DENPOM (Detasemen Polisi Militer Makassar Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yaitu hasil dilaksanakan dengan teknik penelitian sebagai lokasi dengan pihak Oditurat Militer, Pengadilan Militer,DENPOM wawancara (Detasemen Polisi Militer) dan data sekunder berupa dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer, adalah faktor ekonomi, minuman keras, orang ketiga, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa, sedangkan upaya penanggulangan Rumah Tangga Kejahatan Di Kalangan Militer, yaitu melakukan penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bekerja sama dengan KODAM, Pembinaan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan yang baik pelaku Kekerasan Dalam S penindakan kepada oleh keluarga, serta penangkapan hingga Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM DI KOTA MAKASSAR Ayunita, Khelda; Basir, Abd.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.212 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.456

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan di Kota Makassar secara umum yang berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah di Kota Makassar antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana; namun pada bidang lain ada beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan lapangan.

Page 4 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM Vol 1 No 1 April (2014): PETITUM