Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS IA MAKASSAR. Rahmah, A.; Pabbu, Amiruddin
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Makassar, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN Makassar serta upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Rupbasan Klas IA Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Kepala Rupbasan Klas IA Makassar yang secara langsung menangani serta mengelola Rupbasan dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturanperaturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan. Dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Makassar masih mengalami kendala-kendala yang meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Makassar.

PERAN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL DI PAPUA Mery, Lisa; Dewi, Mira Nila Kusuma
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.. This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). to face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs

TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI DAN IMPLIKASINYA DI ANJUNGAN PANTAI LOSARI MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky; H.M, Makkah.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Kegiatan reklamasi pantai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan lautannya. Reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang reklamasi dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007/ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar.  Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi peneltian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI PENCEMARAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar; Musakkir, Musakkir
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang bisa menjadi korban pencemaran limbah oleh rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah oleh rumah sakit, dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran limbah. Hasil penelitian: bahwa (1) Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan. (3) Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi perizinan sepertu AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). This study aims to determine the criteria that can be victims of waste pollution by hospitals, to know and analyze legal efforts made against waste pollution by hospitals, and to determine the responsibility of the hospital for waste pollution. The results of the study: that (1) Victims of waste pollution by hospitals are humans, animals, plants and waters as well as institutions that are in the vicinity of waste disposal by the hospital, including hospital institutions themselves. (2) Legal efforts that can be carried out are by providing socialization on the management and licensing of IPLC (liquid waste management permit) and TPS (temporary storage place) of toxic and hazardous material (B3) waste and imposing sanctions on Hospitals that pollute the environment. (3) The responsibility of the Hospital can be in the form of evaluating the performance of the Hospital in order to comply with established procedures and fulfill permits such as AMDAL, IPAL, IPLC and TPS for toxic and hazardous waste (B3).

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT Rahmah, Andi; Hamid, Asba
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini dilakukan  di  Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. 329/Pid.B/2012/PN.Mks., buku- buku,   dokumen,   serta   peraturan   perundang-undangan   yang   terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yaitu dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang tepat. Penuntut umum tidak memperhatikan kesengajaan atau niat dari pelaku dalam merumuskan keseluruhan dakwaan.  Pada dakwaan pertama,  terdakwa  seharusnya  didakwakan Pasal  340  KUHP  terhadap  korban  Saldi  dan  Edi  namun  tetap  dalam bentuk gabungan dengan Pasal 339  KUHP terhadap korban Syamsul. Kemudian pada dakwaan kedua primair, penganiayaan yang dilakukan kepada korban Muh. Fadli merupakan percobaan pembunuhan berencana. This research was conducted in Makassar District Court and the Makassar District Prosecutor's Office. The study was conducted by studying the data obtained from the results of interviews and from a literature review that is decision No. 329 / Pid.B / 2012 / PN.Mks., Books, documents, and regulations related to the problem discussed. The result of the research is that the indictment filed by the public prosecutor is not quite right. The public prosecutor does not pay attention to the intentions or intentions of the perpetrators in formulating the entire indictment. In the first indictment, the defendant should have been charged with Article 340 of the Criminal Code against victims Saldi and Edi but in a joint form with Article 339 of the Criminal Code against Syamsul victims. Then in the second indictment of the primair, the persecution committed against the victim Muh. Fadli is an attempted murder.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU M, Makkah H; Esa, Ambo; Bakhri, Syamsul
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidanaNo.21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa memandang asas lex specialis derogat lex generalis dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. This research was conducted at the Parepare District Court by conducting interviews with parties from relevant agencies directly with the issues discussed. The findings obtained from this study are the application of criminal law by judges in criminal cases No. 21 / Pid.B / 2013 / PN.Parepare is based on the results of the study, the authors assume there is a mistake in the application of the article where the judge applies Article 292 of the Criminal Code regardless of the principle of lex specialis derogat lex generalis where the rule of law is more specific in this case Law No.23 of 2002 concerning child protection. Judges' legal considerations in awarding decisions based on indictments by the public prosecutor are based on evidence in the form of witness statements, documentary evidence namely visum et repertum and the defendant's statement as well as the complete facts before the trial strengthened by the judge's own conviction.  

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Arief, Samsiar; Rahmah, Andi
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa pendekatan mediasi penal oleh Polrestabes Kota Makassar oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polrestabes Kota Makassar dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang. This study aims to analyze the implementation of penal mediation in the resolution of cases of domestic violence (KDRT) in Makassar City Polrestabes. This research uses a sociological juridical approach. The results of the study that the approach to mediation by the Makassar City Police by the investigators carried out in accordance with institutional capacity on the basis of the Circular Letter No. Pol. B / 3022 / XII / 2009 / sdeops December 14, 2009 concerning the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR). The considerations of Makassar City Polrestabes Investigators in the process of resolving cases of domestic violence through the mediation of the penal approach are emphasized not on law enforcement but on the values ??of justice and justice as the basis of the needs or interests of the parties to obtain solutions, and avoidance of the judicial process long criminal.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Ayunita, Khelda; Nur, Djufri M; Patawari, Patawari
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. The effectiveness of implementation and the impact of interesting public policies are discussed in relation to the focus and locus of development programs in Indonesia because they can be seen from various perspectives. First, decentralization of government is the context that colors the discourse of governance. Second, the implementation and impact of policies is the target of criticism from various parties and it is alleged that the failure of a development policy lies in the problem of its implementation. Third, the essence and orientation of evaluating the effectiveness of public policy implementation appears through its benefits to the intended target group. In this regard, it will discuss the decentralization of government that gave birth to regional autonomy. Furthermore, the implementation and impact of public policy are analyzed based on the focus of criticism from theorists and practitioners as well as empirical evidence regarding the implementation and impact of development policies or programs.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Aswar, Asrul; Mery, Lisa
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini betujuan, pertama: untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 18 Undang ? Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia This study aims, first: to find out and understand the exoneration clause in a bank credit agreement that is contrary to the Consumer Protection Act; second To be able to find out the extent to which consumer protection law is related to the exoneration clause of a bank credit agreement. Research results: first; Which provisions in the exoneration clause in a bank credit agreement that conflicts with the Consumer Protection Act, namely a bank credit agreement is a one-sided agreement by the bank, the customer only needs to sign documents / forms that have been made and designed in a format by the bank. Second: What legal remedies can be done to protect consumers related to the exoneration clause in the bank credit agreement, Consumer Protection Legal Efforts Related to the Bank Credit Agreement Exoneration Clause in addition to being made through the application of Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be carried out in accordance with Bank Indonesia policy.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN Asriani, K; Muin, Irwan; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mecoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektiftas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak ?hak konsmen yang ada dalam beberpa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.  The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
PATAWARI

Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name PATAWARI

Contact Email jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone +6285394360777

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
PATAWARI

Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA