Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER & UPAYA PENANGGULANGANNYA Arief, Anggreany
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dan menganalisis dampak kekerasan berbasis gender dalam perspektif eksistensialisme di kota makassar, kedua Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya hukum dalam mengatasi perilaku tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, pertama, memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan dampak kekerasan berbasis gender yang disebabakan oleh ketidaksetaraan /kekuatan antara laki-laki dengan perempuan yang ada di dalam masyarakat Kedua, upaya yang dilakukan dalam mengatasi perilaku tinda kekerasan  adalah dengan sosialisasi ke tempat ? tempat rawan konflik di Kota Makassar juga dibuka konseling pencerahan, pengawasan dari pemerintah dan adanya tempat penganduan tindak kekerasan di setiap wilayah hukum Kota Makassar This study aims, first to find out and analyze the impact of gender-based violence in the perspective of existentialism in the city of Makassar, secondly to find out and analyze legal efforts in overcoming violent behavior. This research uses a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City. The results achieved in this study, firstly, contributed thought to the government in matters relating to the impact of gender-based violence caused by inequality / strength between men and women in society Second, the efforts made in overcoming violent behavior is through socialization to conflict-prone places in Makassar City also opened enlightenment counseling, oversight from the government and the existence of a place to guide violence in every legal area of ??Makassar City

KONSEP NERTRALITAS TERHADAP KETENTUAN PELANGGARAN DISIPLIN APARAT SIPIL NEGARA Amir, Muhammad
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari teori tentang Netralitas terhadap aturan-aturan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN). Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana netralitas aparatur sipil negara dalam mengemban tugas sebagai pelayan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai rujukan untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang Netralitas ASN. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep netralitas terhadap ketentuan disiplin asn ternyata tidak sesuai dengan hirearki perundang-undangan. This study aims to determine the concept of the theory of Neutrality against the neutrality rules of the State Civil Service (ASN). In addition, to find out the extent of the neutrality of the state civil apparatus in carrying out their duties as public servants. This research method uses a normative method, by collecting legal materials as a reference to be adjusted to the applicable rules on the Neutrality of ASN. So the results of this study indicate that the concept of neutrality with regard to the discipline of ASN is apparently not in accordance with the statutory hierarchy.

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR Idhan, Idhan; Muin, Irwan
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini fokus studi pada proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Makassar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertama, Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar  cukup efektif. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar  adalah: Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi kualitas, Sarana dan Prasarana  yang belum lengkap, Koordinasi dan kerja sama antara penegak Hukum lainnya dan penyidik Tindak Pidana Narkotika sudah terjalin namun belum efektif, serta peran serta masyarakat yang sangat berpengaruh belum mendukung  terhadap Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. This research focus is on the process of investigating Narcotics Crimes in Makassar Police Department. The research method uses the juridical-sociological method. The results of the study that First, the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes is quite effective. Second, the factors influencing the effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes are: Inadequate Human Resources in terms of quality, incomplete facilities and infrastructure, Coordination and cooperation between other law enforcers and Narcotics Criminal investigators have been established but not effective yet, and the very influential community participation has not supported the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Police.

SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP Saleh, Ahmad; Palanai, Ajar
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif empiris dengan melihat beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pembagian harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan pendekatan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait dan di mediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan, akan tetapi jika memang pada musyawarah tidak juga menemukan sebuah solusi maka akan di bawah  kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama berdasarkan pilihan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing masing This study aims to find out some regulations relating to the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. This research method is a type of empirical normative research method by looking at several regulations that have to do with the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. The results of this study indicate that the Tolotang Gono Gini Indigenous property distribution system in Sidrap Regency is carried out using a deliberative approach by presenting relevant parties and mediated by customary or elder leaders, but if indeed the deliberation does not also find a solution then it will be under to a district court or religious court based on choices that refer to their respective religions and beliefs.

STUDI PERBANDINGAN: REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIVE KAITANNYA DENGAN FUNGSI PARTAI POLITIK Patawari, Patawari; Muin, Irwan; Amir, Muhammad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk  mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif  dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan.  Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing. Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.

LEGALITAS SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ramadani, Rizki; Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Sebagai respon terhadap tingginya kasus Korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus Korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Pidana pencabutan hak politik mampu memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor, namun di sisi lain, juga berpotensi melanggar ketentuan hak asasi manusia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji persoalan legalitas Sanksi pencabutan hak politik dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Konsep dan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencabutan hak Politik terhadap Koruptor tidaklah bertentangan dengan konsep dan pengaturan hak asasi manuia bila diterapkan dengan batas-batas tertentu. Based on survey results and a report from Transparency International, Indonesia did not show a significant increase in the corruption perception index. Efforts to eradicate corruption are generally still hampered by high levels of corruption in the law and political sector. In response to this, the government made various efforts, including through applying sanctions to revoke political rights against convicted of Corruption cases. On the one hand, the revocation of political rights is expected to be able to provide a sense of justice and cause a deterrent effect for corruptors. But on the other hand, the revocation of political rights also caused controversy in the field of human rights. This paper intends to examine the legality of sanctions for revoking these political rights in the eyes of the law and human rights. Based on the study, the authors conclude that the revocation of political rights against corruptors does not conflict with the concept of human rights when applied to certain limits.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN JAMAAH HAJI DAN UMROH DI SULAWESI SELATAN Mamonto, Moch. Andri Wikra Wardhana; Ramadani, Rizki
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Pemenuhan atas hak konstitusinal warga negara, salah satu perwujudannya ialah pemberian perlindungan terhadap warga negara dalam hal penggunaan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam terkhusus kepada masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini deskriptif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa banyaknya kasus penipuan terhadap calon Jemaah haji dan umrah mengharuskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun peraturan daerah yang memuat norma penguatan fungsi koordinasi dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meyusun rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tentang perlindungan jemaah haji khusus dan umrah. Fulfillment of the constitutional rights of citizens, one of the manifestations is the provision of protection for citizens in terms of the use of pilgrimage and umrah pilgrimage services for Muslims especially to the people of south Solawesi Province. This has become a big problem for the people of South Sulawesi. In thi study the authors used a type of normative research, the nature of this research is descriptive and the approach used is statutory and conceptual approach. Based on data obtained, the authors conclude that the number of cases of fraud against prospective pilgrims and umrah requires the Government of South Sulawesi Province to draw up regional regulations tha contain norms for strengthening the coordination function with institutions authorized to carry out the supervisory function. This can be done by drafting a local regulation on the province of South Sulawesi concerning the protection of special pilgrims and umrah.

OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Arham, Suwandi; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami sistem Omnibus Law dari perspektif Tata Hukum Indonesia. Menganalisa hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Hukum Positif. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan penulisan ini adalah pendekatan yang didasarkan Legitimasi Omnibus Law dan kedudukannya dalam Undang-Undang (Berdasarkan  Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penulis menggunakan Pendekatan Teori Hukum dalam Mengkaji Omnibus Law dan Penerapannya, Konsep Negara Indonesia dan Kesiapannya Terhadap Penerapan Omnibus Law . Metode penilitan yang digunakan adalah  tipe deskriptif komparatif dan content analysis, yang menggambarkan  serta menganalisa ruang lingkup teori hukum , Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang di peroleh dari literatur, buku, jurnal dan artikel, laporan resmi Media Nasional yang berkaitan dengan Omnibus Law. This study aims to understand the Omnibus Law system from the perspective of Indonesian Legal System. Analyzing the relationship and relationship between Omnibus Law and Positive Law. The main points in the discussion of this paper are the approach based on the Legitimacy of the Omnibus Law and its position in the Act (Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations). The author uses the Legal Theory Approach in Studying Omnibus Law and Its Application, the Concept of the Indonesian State and Its Readiness for the Application of Omnibus Law. The research method used is a comparative descriptive type and content analysis, which illustrates and analyzes the scope of legal theory, the type of data used in this study are secondary data obtained from literature, books, journals and articles, the official National Media report relating to Omnibus Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
PATAWARI

Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name PATAWARI

Contact Email jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone +6285394360777

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
PATAWARI

Contact Email
jurnalpetitum.uit@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA