Articles
58 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALBEA CUKAI WILAYAH SULAWESI ]]>
<![CDATA[Pawennai, Mulyati]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1151.253 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi atas UU. No.17 Tahun 2006 tentang kepabaenan Di?ektorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Sulawesi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi yang teletak di JI. Satando No. 94 Makassar dimana Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reseach yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau library reseach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan- ketentuan dilakukan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBINAAN PARA TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Wahab, Mirnawanti]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.499 KB)
<![CDATA[Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat dekriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan sistem koordinasi terhadap pelaksanaan program pembinaan para Tahanan selama berada di Rumah Tahanan Klas I Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian maka ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem koordinasi pembinaan tahanan pada Di Rumah Tahanan Klas 1 Makassar antara lain : Kepemimpinan Kepala, Rumah Tahanan Klas I Makassar, Kualitas Pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar, Struktur organisasi Rumah Tahanan Klas I Makassar, Sarana dan Prasarana dan dana / Anggaran. Semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi kedalam spesialisasi tugas yang tinggi. penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Demikian juga penempatan pegawai pada Rumah Tahanan Klas I Makassar, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pernbinaan Para Tahanan. Terutama penempatan pegawai pada jabatan-jabatan yang ada di Rumah Tahanan Klas I Makassar Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya kesesuaian antara jabatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang menempati jabatan, karena akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas yang akan diembannya kemasa yang akan datang untuk mengetahui penempatan jabatan pegawai Rumah Tahanan Klas I Makassar Kata Kunci: Pembinaan Picasa Edit Unggah]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN PERAWAT ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Andi]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1042.364 KB)
<![CDATA[Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Tindakan seorang perawat yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian, antara lain: melanggar ketentuan yang terdapat dalam standar profesi keperawatan dan standar prosedur operasional, melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati dan melakukan tindakan medis tertentu yang bukan keahlian dan kewenangannya; (2) Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat, apabila dokter tersebut memerintahkan perawat melakukan tindakan medis tertentu yang seharusnya dilakukan dokter ahli dan kemudian berakibat buruk terhadap pasien dikarenakan kesalahan atau kelalaian perawat tersebut, dan memberi wewenang kepada perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang seharusnya dikerjakan sendiri olehnya, sehingga perawat melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan perawat terhadap apa yang dikerjakannya tersebut]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Pawennai, Mulyati]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.42 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar, serta upaya apa yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Normatif empirik kualitatif melalui penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Resor Makassar yang ditempuh melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi dikota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, faktor moralitas, faktor ekstern, faktor pendidikan agama dan faktor Lingkungan sosial. Selain itu pula dibutuhkan tindakan Preventif dan tindakan penanggulangan refresif oleh para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Rahmah, Andi]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.584 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini sebagai suatu analisa penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan pidana dan aspek pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Makassar Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventansasi putusan pengadilan buku literatur yang berhubungan dengan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam putusan No 66 Pid Sus-Pid/2014/PN Mks telah sesuai dengan pemidanaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana pembinaan di Lembaga Sosial selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.]]>
<![CDATA[LEGITIMASI PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERPPU NO.2 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Mery, Lisa]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1293.385 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis legitimasi PERPPU No.2/2017 dan perkembangan dinamika di masyarakat dalam merespon Kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat yang pada dasarnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem demokrasi dalam hal hadirnya kepemimpinan negara, di saat arus informasi bebas dan rentan disalahgunakan sebagian kalangan untuk menyebabkan konflik. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum nommatif melalui beberapa sumber hukum yang dikaji untuk mendapatkan hasil kualitatif melalui studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu ini bukan hendak memperlihatkan langkah otoriter dari pemerintah, lebih kepada proteksi atas massifnya organisasi yang mempromosikan ideologinya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pelaksanaan kewenangan Presiden untuk menyatakan adanya suatu keadaan bahaya adalah mutlak sebagai penjabaran dar fungs kekuasaan pemerintahan tidak ada otoritas fain yang memiliki kewenangan sepert kewenangan Presiden untuk menggerakkan seluruh perangkat negara.]]>
<![CDATA[PENATAAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MAMUJU PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[patawari, patawari]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (770.832 KB)
<![CDATA[Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan konsep pengelolaan sampah ini adalah: 1.Menimalisasi sampah; 2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pencapaian tujuan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan produksi oleh pelaku usaha kegiatan konsumsi oleh masyarakat kegiatan pengendalian produk dengan konsep kemasan dan produk ramah lingkungan oleh pemerintah, kegiatan pemanfaatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam kerangka interaksi subsistem pengelolaan sampah, yaitu peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme peran masyarakat, sistem pengawasan, sistem pemanfaatan teknologi, sistem pendanaan, sistem dan mekanisme penyelesaian konflik. Penataan hukum pengelolaan sampah Kabupaten Mamuju memerlukan konsep ilmiah mèmakai pendekatan filosofis yuridis, dan sosiologis sebagai dasar pengaturan Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masyarakat di mana perda bersangkutan berlaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM INDONESIA KAJIAN SOSIOLOGIS ]]>
<![CDATA[Basir, Abdul]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (699.114 KB)
<![CDATA[Dalam Al-qu'ran dan Hadis Nikah adalah sesuatu yang sakral, dan di dalamnyaterkandung unsur agama filosofi Dari sisi hukum masalah pernikahan di indonesia diatur yaitu (1) 1974 (Undang-undang Perkawinan); (2) 1975 (tentang pelaksanaan Islam Dalam syariat Islam pemikahan telah diatur dan beberapa tersendir dalam perundang-undangan peraturan Tahun Undang-undang Nomor 1 Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor (KHI) Dalamkehldupan sosial di masyarakat kadang pemikahan yang dilakukan satunya adalah nikah yang dilakukan di berlaku, dapat dilakukan secara Masalah Nomor Tahun 1974) 1 Tahun (3) Kompilasi Hukum muncul berbagai bentuk luar ketentuan hukum yang berlaku, salah Perkawinan peraturan perundang-undangan yang nikah sim atau perkawinan yang masalah (problema). it akan menipu orang yang bersarngkutan (pelaku nikah sirm), sirri (rahasia atau disembunyikan). ketentuan sebagai luar dikatagorikan rahasia menyimpan yang mungkin pula tenadi pada anak-anak yang lahir dari perkawinan kelak tersebut Kalau miselnya tidek adanya Akta Nikah sebagai bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka teleh menikah atau lelah memenuhi ketentuan maka akan muncul masalah di kemudian han Nikah sim atau perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia Masalah itu mungkin ada pada orang yang melakukan nikah sirri atau perkawinan secara rahasia tersebut, atau mungkin pula ada ketentuan hukum ang tidak dapat dipenuh Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenu petunuk agema dalam rangka mendinkan keluarga yang harmonis sejabrera den Sahagia Harmonis dalam menggunakan dan kewajiban anggota keluarga sejehtera dalam arti terciptanya ketenangan dan batin sehingga timbullah peraturan berundang-undangan yarg berlaku dapat dipastikan mengandung banyak masalah disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang dalam keluarga.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU NOMOR 34/1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT.JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR ANDI SRI REZKY WULANDARI TUAN YANG HENDAK DICAPAI MEMBERIKAN MEMERLUKAN ]]>
<![CDATA[Wulandari, Andi Sri Rezky]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1284.287 KB)
<![CDATA[ Tujuan yang hendak dicapai memberikan memerlukan sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan periyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di PT Jasa Rahara (Persero) Cabang Makassar serta kendaraan bermotor beroda dua untuk mengetahui tanggungjawab PT Jasa Rahara(Persem) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan 9bermotomode dua dan mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian ganti rugiMetode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif kesimpulen menggunakan metode adeduktif. PT Jasa Rahara Persero) Cabang Makessa diharapkan d dalam melaksanakan pemberian ganti rugi Kepada korban kecelakean lalu-lintas jalanraya selalu mengutamakan prinsip kehati hatien saat menelit selunah permohonan ganti rugi Hal tersebut ditujukan supaya tercipta Suatu pemahaman antara masyarakat dan informasi kepada pembaca yang prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan pemerintah terhadap Diselenggarakan jaminan sosial danterhindar dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Arief, Syamsiar]]>
<![CDATA[ PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.832 KB)
<![CDATA[Metode yang digunakan adalah pendekatan sosioyuridis dan sifat penelitian adalah deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga setelah beriakunya undang-ur 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal. Walaupun dari 3 kasus kekerasan terhadap pemabantu rumah tangga yang dilaporkan ke polisi ketiga-tiganya menggunakan dakwaan undang-undang No 23 Tahun 2004. Namun perangkat-perangkat yang ada belum berjalan dengan baik. Masih ada korban kekerasan yang tidak melaporkan kekerasan terhadap dirinya peran serta masyarakat diwujudkan dengan jalan perubahan anggapan pembantu adalah suatu pekerjaan yang mulia daan jika mengetahui terjadinya kekerasan dilingkungan sekitamya agar segera dilaporkan Upaya-upaya hukum kepolisian yang ditempuh untuk melindungi pemabantu rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara preventif (pencegahan) ditangani oleh Bimnas (Bimbingan Masyarakat) Sedangkan tugas-tugas Represif (penindaken hukum) dilaksanakan oleh bagian reserse kepolisian Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian kepada yang lebih terhadap pembantu rumah tangga dengan jalan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.]]>
