cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Katherin
Contact Email
ppm.asn@bkn.go.id
Phone
+622180887011
Journal Mail Official
ppm.asn@bkn.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Gedung 3 Lantai 6
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 11   12   13   14   15 
STRATEGI REFORMASI KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL1 Azhar Kasim
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.961 KB)

Abstract

Tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selaras dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari reformasi sistem kepegawaian. Dalam kondisi yang kritis ini, meskipun Undang-Undang No 43 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) mengamanatkan terciptanya Pegawai Negeri yang profesional dan sejahtera, namun kenyataannya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan, Reformasi kepegawaian secara luas perlu adanya kemauan politik dari para elit dan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem kepegawaian yang didasarkan atas sistem merit dan perencanaan kepegawaian yang terkait dengan perencanaan stratejik birokrasi pemerintah. Kata kunci: Birokrasi pemerintahan Indonesia, reformasi kepegawaian, perencanaan stratejik.
REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Edy Topo Ashari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.345 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan kebijakan mendasar tentang perencanaan dan strategi implementasi reformasi birokrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Difokuskan pada tiga area reformasi, yaitu kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia, merupakan suatu upaya BKN melaksanakan perbaikan agar menjadi lembaga yang lebih baik, lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Kata kunci: birokrasi, reformasi, kepegawaian dan manajemen.
REFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA Sofian Effendi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.387 KB)

Abstract

The bureaucratic reform agenda during the first year will be expanded to 8 in 2009, a term of SBY presidency has only given priority to limited number of departments and agencies, 1 in 2008, expanded to 3 and cover three areas; administrative efficiency, administrative structures and human resource management. As an incentive to further reform, the government through the Ministry of Finance is rewarding agencies which can demonstrate performance improvements with an additional performance budget, given to staff as performance bonuses. These reform initiatives are seen as the first of a three phase approach to bureaucratic reform with the second phase the 2010-14 presidential term and the last phase being completed by 2020-2024. The second phase of Indonesia’s bureaucratic reform needs to go beyond the three areas and the limited approach. To build a professional, a-political and high performance Indonesia’s civil service the reform initiatives should focus on the following areas: a) Develop position based human resource management system, b) Creating an independent authority for Indonesia’s civil service, c) Develop multi-category civil service, d) Launch salary and pension reforms. Key words: reform, human resources, professional
REFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Yeremias T. Keban
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.054 KB)

Abstract

Artikel ini dimaksudkan untuk menghadirkan suatu pemaham umum kepada para pembaca tentang model manajemen sumber daya manusia stratejik yang telah lama terabaikan di Indonesia. Berkenaan dengan isu masyarakat yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh rencana stratejik organisasi, model ini di desain untuk menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan misi dan strategi organisasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui manajemen sumber daya manusia. Sebagai tanggapan atas kebutuhan dan situasi yang tak menentu di Indonesia, perlu segera meninggalkan model normatif manajemen sumber daya manusia, dan segera menerapkan model stratejik manajemen sumber daya manusia. Kata kunci: Birokrasi, Reformasi.
REFORMASI KEPEGAWAIAN INDONESIA Eko Prasojo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.99 KB)

Abstract

Kualitas kepegawaian berkorelasi dengan kualitas birokrasi di suatu negara di mana reformasi kepegawaian adalah prasyarat mutlak untuk menjamin terselenggaranya manajemen tata pemerintahan yang profesional. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 dengan menetapkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Reformasi dilakukan di setiap aspek kepegawaian, namun masih ada berbagai permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) permasalahan internal kepegawaian itu sendiri; (2) permasalahan eksternal yang berkaitan dengan fungsi dan profesionalisme kepegawaian. Mulai dari prinsip sistem merit yang belum diterapkan dalam proses rekrutmen. Kegagalan pemerintah melaksanakan reformasi kepegawaian melahirkan perilaku birokrat yang menyimpang dan juga kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab (tidak kompeten). Perbaikan secara komprehensif perlu dilakukan tidak sekedar pada domain sistem dan regulasi, namun juga pada norma dan tatanan nilai yang harus ditanamkan kepada pegawai negeri sebagai pelayan publik. Perbaikan secara komprehensif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (budaya penyelenggara pelayanan publik). Kata kunci: Birokrasi, Reformasi.
REFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN Djaka Permana
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.414 KB)

Abstract

Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan tentang upaya reformasi manajemen kepegawaian dari perspektif kelembagaan. Berdasarkan atas studi riset terhadap dokumen penelitian, literatur, dan juga hasil pemikiran penulis. Dari tulisan tersebut diharapkan akan diperoleh suatu kejelasan fungsi secara kelembagaan diantara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam menyelenggarakan reformasi kepegawaian. Kata kunci: Reformasi, Manajemen Kepegawaian, Kelembagaan.
PARADIGMA MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM REFORMASI BIROKRASI Murgiyono Murgiyono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.975 KB)

Abstract

Sudah sebagaimana mestinya bahwa setiap pegawai negeri sipil memiliki harapan sukses dalam mencapai karir tertinggi mereka. Mereka tidak hanya ingin melayani Negara dan Pemerintah, tetapi juga ingin meraih kesuksesan dalam prestasi seperti yang diharapkan dari usaha mereka untuk menjadi pegawai negeri. Masalahnya ada strategi yang salah yang telah diambil; mereka lebih memilih mengambil jalan pintas, menyimpang dari norma dan hanya memikirkan hasil daripada untuk meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan mereka. Jika profesionalitas dan kompetensi pegawai negeri adalah pertimbangan utama dalam karir mereka, sudahkah sistem manajemen kepegawaian negara mendukung hal tersebut? Kata kunci: Profesional
REFORMASI BIROKRASI BKN Herman Herman
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.31 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan secara singkat mengenai reformasi birokrasi di BKN. BKN sebagai institusi pemerintah yang bertaanggungjawab atas manajemen kepegawaian negara di Indonesia, harus menjadi yang pertama dalam mengadakan reformasi birokrasi, terutama dalam peningkatan reformasi kepegawaian sipil di Indonesia. Setidaknya, ada empat kondisi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin institusi pemerintah dalam menerapkan informasi birokrasi dengan sukses, yaitu visi, kompetensi, komitmen dan keberanian. Kata kunci: birokrasi, kepegawaian negara, manajemen.
REFORMASI SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI DI KOREA SELATAN Agus Subagyo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.492 KB)

Abstract

This paper need to descript the system of civil service recruitment that implemented by South Korea for latest 10 years so success to made high quality and performance beureucracy on the frame to endorse economic growth and national development. The system of civil service recruitment that transparent, accountable, and professional success to made a high work culture, power of competitor, and performance so positioning this ginseng’s state as world economic power. The Pillar of government beureucracy that clean, without corruption, colution, and nepotism, endorsed a high discipline and loyality based the meritocracy system is key success South Korea’s economic development. Indonesia must to take learning from the success of South Korea in to managed and pursuit of beureucracy reformacy, especially reformacy of civil service system that based on meritocracy system.Key words: reformacy, recruitment, meritocracy, and performance.
RELASI POLITIK DAN ADMINISTRASI DALAM KEPEGAWAIAN DAERAH M.R. Khairul Muluk
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.497 KB)

Abstract

Relation in Politic and administration can be explained in two aspects: local government value and Personnel. Relation in first aspect is represented in debates between structural efficiency and local democracy model. Relation in second aspect is represented in struggle between value-free and value-laden approach. These relations put into continuum rather than dichtomy between politic and administration because both of them are viewed as complementary rather competition.Keyword: local government model, local government personnel, structural effeciency model, local democracy model, value-laden approach, value-free approach

Page 13 of 26 | Total Record : 255

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue