cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mufti Hakim
Contact Email
j.civilservice@bkn.go.id
Phone
081319816920
Journal Mail Official
j.civilservice@bkn.go.id
Editorial Address
Badan Kepegawaian Negara Jl. Pandansari no 32 Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat 16720
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 16   17   18   19   20 
MOBILE GOVERNMENT PENCEGAH DINI PENYIMPANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA Lesmana Rian Andhika
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.35 KB)

Abstract

Artikel penelitian ini ingin memberikan gambaran, dengan besarnya jumlah penggunaan mobilephone diIndonesai dapat digunakan sebagai alat inovasi untuk menjalankan kegiatan pemerintah, pada hakekat nyatujuan m-government untuk menghantarkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Metode dalam penelitianini adalah library research untuk dapat mengungkapkan tinjauan kritis literatur ilmiah terhadap berbagai modelm-governmentyang dapat digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan lebih efisien, serta dapat digunakansebagai alat pendeteksi dini tindakan menyimpang aparatur pemerinah.Hasil penelitian ini mengungkapkanbahwa model m-government tidak hanya memperbaiki pelayanan publik, memberikan informasi yang cepat danakurat kepada masyarakat tapi dapat dijadikan solusi penyelesaian dalam mendeteksi dini masalah tindakanpenyimpangan aparatur pemerintah, seperti korupsi, mempersulit pelayanan, dan tidak netral dalam prosespolitik.Kata kunci: m-government, penyimpangan, aparatur sipil negara
AMBIVALENSI STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK BERDASARKAN UU-ASN DAN UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Andari Yurikosari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.983 KB)

Abstract

Pegawai pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum adanya UU ASN atau Pegawai honorer bekerjaberdasarkan perjanjian kerja dengan kepala instansi Pemerintah terkait yang menandatangani perjanjian kerjanya.Berbeda dengan pegawai honorer, PPPK tidak serta merta dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dantidak semua pekerjaan dapat diberlakukan bagi PPPK. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan tersendiriuntuk PPPK berkaitan dengan status, kedudukan dan hubungan hukum pekerja serta bagaimana berakhirnyahubungan hukum tersebut termasuk tunduk kepada aturan hukum yang mana dalam mengatur mengenai PPPK.Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status, kedudukan serta hubunganhukum yang diatur bagi PPPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanapenyelesaian berakhirnya hubungan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkanPeraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif denganmenggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukumsekunder. Hasil penelitian ini adalah di Indonesia terjadi ambivalensi maupun ambiguitas berdasarkan UUASN dengan Undang- UU Naker mengenai keberdaan PPPK antara lain waktu perjanjian kerja, hak upah yangtidak ada standar minimun. Untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja juga belum secarategas dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana kompensasi atau akibat hukum bagi parapihak, khususnya PPPK. Oleh karenanya peneliti memberikan rekomendasi dalam draft RPP Manajemen PPPKtersebut antara lain adanya pengaturan mengenai hubungan kerja baik dari awal hubungan perjanjian kerjahingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. selain itu perlu ada kejelasan mengenai bagaimana penyelesaianhubungan hukum berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji dalam Perjanjian KerjaPPPK sesuai batas waktu yang diperjanjikan dan besaran nilai upah/gaji perbulan yang dilanggar tidak dipenuhipara pihak, maupun oleh karena akibat lain yang dilanggar terhadap isi Perjanjian Kerja PPPKKata kunci: pegawai honorer, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, aparatur sipil negara, perjanjiankerja, hubungan kerja
PENGARUH DISIPLIN KERJA, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI) Randy Saputra
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.693 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Disiplin kerja (X1), Reward (X2) dan Punishment(X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) dengan mengambil contoh di Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatankuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan mencatat dokumen. Analisis datamenggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan komputer dengan program SPSS17.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Disiplin, Reward danPunishment secara signifikan terhadap kinerja pegawai dengan interval koefisien 0,701 atau tingkat hubungankuat (sehingga hipotesis dapat diterima secara empirik), sisanya (0,299) dipengaruhi oleh variabel lain.Oleh karena itu cara Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ialah dengan meningkatkan tunjangan kinerja(remunerasi) dan disiplin pegawai.Kata kunci: disiplin, kinerja, punishment, reward
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rusliandy Rusliandy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.951 KB)

Abstract

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini tengah dihadapkan padapembentukan organisasi perangkat daerah yang harus selesai bersamaan pengisian perangkat daerah padaakhir Desember 2016, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (PP Perangkat Daerah). Namun dalam implementasinya, daerah menghadapi sejumlah permasalahandan hambatan yang berimplikasi terhadap kebijakan kepegawaian di daerah. Peneltiian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif dengan menganalisis berbagai regulasi dan dokumen, observasi secara langsung penulis, danwawancara dengan informan. Hasil yang diperoleh bahwa PP Perangkat Daerah memiliki sejumlah kelemahandiantaranya PP tersebut bersifat kaku dan tidak fleksibel, pendekatan urusan pemerintahan berimplikasi adanyapotensi kesenjangan beban kerja dan asas efisiensi tidak dapat dicapai, penetapan JPT Pratama untuk Dinas/Badan dengan tipologi yang berbeda, kekeliruan penetapan variabel teknis berakibat organisasi yang dibentuktidak ideal, dan inkonsistensi materi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewenangan urusan pemerintahankonkuren yang belum jelas, penundaan pengesahan RPP tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum,dishamoni peraturan perundang-undangan, kepentingan Kementerian/LPNK dengan mengeluarkan surat yangmengamanatkan pembentukan organisasi, kepentingan politik dalam penetapan perda, keterbatasan SDM, danketerbatasan keuangan. Implikasinya terjadi keresahan dan kekhawatiran pegawai, adanya potensi pengembanganjumlah Dinas/Badan, dan kepentingan politik dalam pengisian perangkat daerah. Langkah strategis yang dapatdilakukan adalah Pemerintah harus memastikan kejelasan kewenangan, memasukkan pertimbangan variabelSDM dan keuangan dalam penetapan tipologi Dinas/Badan, asas efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas,daerah diberi kebebasan serta diberi waktu yang cukup dalam membentuk perangkat daerah, evaluasi substansiperda pemerintah daerah, serta peran KASN untuk ditingkatkan dalam pengawasan terhadap pengisian perangkatdaerah. Bagi pemerintah daerah prinsip merit sistem dalam pengisian perangkat daerah harus diimplementasikan,serta daerah menggunakan pendekatan yang tepat dalam menetapkan organisasi.Kata kunci: kebijakan, perangkat daerah, kepegawaian
IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PADA MANAJEMEN SDM SERTA DAMPAKNYA PADA KOMITMEN ORGANISASI (STUDI EMPIRIK DI PTNBH) Leni Rohida
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.8 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jabatan fungsional pada manajemen sumber daya manusia serta dampaknya pada komitmen organisasi, latar belakang penelitian bahwa jabatan fungsional mempunyai fungsi dan peran penting dalam pengembangan manajemen sumber daya menghubungkan tujuan yang strategis dan berkomitmen terhadap organisasi. Dalam sebuah organisasi manajemen sumber daya manusia berarti menerima dan melibatkan fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi seperti merekrut pelatihan personil dan bermanfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Hasil analisis bahwa Jabatan fungsional mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang nya agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan fungsi kerja berbasis kinerja, fungsi jabatan yang terstandar kompetensi, pengukuran kinerja secara komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi, dan bersinergi terhadap manajemen sumber daya manusia serta berdampak kepada komitmen organisasinya.
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Mujibur Rahman Khairul Muluk
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.154 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen di fakulas x universitas y. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan soft system methodology (SSM). Permasalahan pada defisit sumber daya dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar. Masalah ini dipengaruhi dari struktur sistemik dalam tiga tingkatan: individu, organisasi, dan institusi. Solusi dari permasalahan ini dengan menggunakan system thinking yakni memperbaiki faktor input dan mentransformasikan proses dari kenaikan jabatan fungsional dosen. Meningkatkan input pengembangan kapasitas dosen dalam proses mencapai pengajaran, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan sistem pendanaan, mempercepat sistem pengarsipan, dan embangun sistem evaluasi yang stabil. Sedangkan proses transformasi meliputi, penataan load pekerjaan dosen, peningkatan motivasi penulisan jurnal, penataan sistem informasi pengangkatan jabatan fungsional, dan membangun sistem peningkatan jabatan.
KARAKTERISTIK APARATUR SIPIL NEGARA GENERASI MILENIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Alfiah Pra Mundiarsih
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.1 KB)

Abstract

ASN di Indonesia memiliki tantangan untuk masa depan yaitu globalisasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitalisasi serta high collaboration. ASN Indonesia terdiri dari beberapa lapis generasi. Ada generasi yang muda dan tua dalam komposisi ASN. Untuk generasi muda akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Untuk generasi yang sudah tua, mereka banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Penelitian ini membahas bagaimana karakteristik ASN Generasi Milenia yang seharusnya ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini berdasarkan literature research dan studi dokumen. Teknik ini mengumpulkan teori dan dokumen yang relevan, menganalisis dan menyajikan sebagai pendukung dalam menggambarkan generasi milenia pada Aparatur Sipil Negara. Kolaborasi antar generasi sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja institusi. Generasi baby boomers dan generasi X perlu dimotivasi untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap generasi Z namun tidak menutup diri untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi yang dikuasai oleh generasi Z. Sebaliknya, generasi Z pun perlu membuka diri untuk menerima berbagai pengetahuan dan pengalaman dari para seniornya. Kata Kunci : ASN, Generasi Z, Globalisasi
ALIH KELOLA PENYULUH KB DALAM KERANGKA INSTITUSIONAL: DESKRIPSI SITUASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI BKKBN Vita Listiani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.546 KB)

Abstract

ABSTRACT This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district / city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,000. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. Keywords: Management of FP field workers, BKKBN, New Institusionalism, Soft Systems Methodology
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA EVALUASI PEGAWAI OUTSOURCING DI STIA LAN BANDUNG fandi ahmad
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.041 KB)

Abstract

Saat ini tingkat persaingan makin ketat, sebagai konsekuensinya setiap individu yang ada didalam organisasi harus mempunyai kompetensi agar dapat memberikan performa yang terbaik sehingga organisasi mampu bersaing dengan kompetitor. STIA LAN BANDUNG didalam proses evaluasi kinerja terhadap para karyawan outsourcing di dalam pelaksanaannya masih banyak karyawan yang menganggap penyusunan evaluasi pegawai ini sebagai formalitas semata. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengusulkan proses pembaharuan didalam melakukan evaluasi pegawai outsorcing yang ada dalam STIA LAN Bandung demi proses yang lebih efektif dan transparan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang didalamnya penyebaran link kuesioner yang melibatkan kontribusi setiap individu dalam organisasi untuk mengatahui tingkat kepuasan atas pekerja outsorcing di dalam melakukan tugasnya, dengan pemanfaataan google form diharapkan informasi yang di dapat dari penyebaran form kuesioner akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dari individu yang terlibat.Dari hasil survey yang dilakukan oleh 53 koresponden diketahui terdapat 3 petugas kebersihan menunjukkan performansi yang berada dalam batas minimum dan 1 petugas driver yang nilai performancenya seimbang (rekomendasi atau tidak) sehingga perlu di lakukan penanganan khusus untuk kemudian dapat direkomendasikan kembali atau tidak di lanjutkan kontrak kerjanya, kedepan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi management.
DIFUSI INOVASI ORGANISASI BIROKRASI STUDI KASUS: SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS APLIKASI SIVIKA (SISTEM INFORMASI VISUM KINERJA) DI BKKBN Dwi Ulumy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.471 KB)

Abstract

Studi tentang sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital menjadi salah satu bentuk penyesuaian organisasi birokrasi terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi. BKKBN membuat sistem penilaian kinerja pegawai berbasis aplikasi yang disebut SIVIKA (Sistem Informasi Visum Kinerja) bagi ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya inovasi menuntut perubahan perilaku bagi adopternya yaitu PNS BKKBN.oleh karena itu, BKKBN sebagai organisasi harus mampu, bukan hanya menyebarluaskan namun menyebarserapkan (difusi) inovasi tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mewawancarai informan pengelola aplikasi SIVIKA. Proses difusi inovasi pada organisasi birokrasi memerlukan kebijakan khusus (enforcement) agar para adopternya mengadopsi inovasi tersebut. Kebijakan khusus dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala BKKBN yang menjelaskan mekanisme pengisian Aplikasi SIVIKA dan mekanisme penghitungan besaran tunjangan kinerja, serta sanksi yang diberikan jika tidak mengisi Aplikasi SIVIKA. Mekanisme reward&punishment tersebut “memaksa” adopternya untuk mengadopsi inovasi. Saluran komunikasi dalam proses difusi inovasi organisasi tidak hanya menggunakan jalur formal, namun juga memanfaatkan sarana-sarana informal yang dimiliki organisasi. Bentuk compliance dapat berupa aturan formal mengenai ketentuan pengisian Aplikasi SIVIKA, namun dapat pula berbentuk informal berupa kesepakatan tidak tertulis sebagai hasil dari negosiasi antara individu dengan unit kerja pengelola aplikasi.

Page 18 of 26 | Total Record : 255

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue